Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kondisi Indonesia saat ini sangat patut dipertanyakan siapkah Indonesia mewujudkan daerah bebas perdagangan, terutama menghadapi persaingan dagang dengan anggota ASEAN seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia..."

"Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara yang dikenal ASEAN didirikan di Bangkok tahun 1967, adalah organisasi internasional antar pemerintah di dalam wilayah Asia Tenggara yang ditetapkan berdasarkan perjanjian multilateral..."

"Berdasarkan asas konkordansi (persamaan), Indonesia sudah menganut sistem hukum civil law seperti negara-negara eropa daratan (contimental). sistem ini menempatkan pemerintahan dalam posisi kuat sebagai regulator dibandingkan swasta..."

"The development of democracy principles in Indonesia has promoted the policy of regional autonomy based on regional interest. The policy of regional autonomy needs to be supported by legal infrastructure in order to provide the certainty of the legal principle and justice value. In relation to the recent global development, the international relationship particularly in term of economic and business field is significantly developed to the sophisticated situation. Therefore, it is highly important to do in-depth research on the functions and the relations between the central and the regional authorities concerning on their competency to establish an international relationship.

Government of Indonesia itself has developed the administration system consist of Central Administration and Regional Administration which each has different competency as regulated in Law No. 32 Year 2004 on Regional Administration ("Law"). In conducting its competency, the central government is dealing with national scope matters, and the regional administration is handling the matters in the region or local area."

"AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah wilayah perdagangan bebas yang mencakup seluruh batas Negara-negara anggota ASEAN, di mana pada tahun 2003 yang lalu, arus lalu lintas barang dangangan, uang pembayaran dan faktor penunjang pelaksana AFTA lainnya dari Negara-negara anggota, akan bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN. Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) adalah mekanisme utama untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Berdasarkan CEPT, Negara-negara anggota menetapkan jadwal penurunan tarif intra-ASEAN secara,bertahap dan penurunan tarif tersebut harus sebesar 0-5 %. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatifempiris, dan data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan pendakatan kualitatif Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol to Amend Agreement on The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1995 Tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement On Service. Keputusan Presiden ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/KMK.0I/2001 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Skema Common Effektive Preferential Tariff (CEPT) Untuk Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat posisi Indonesia di dalam melaksanakan AFTA."