Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan mengenai peranan ODA (Official Development Assistance) Jepang di Indonesia pasca krisis Asia, dalam memperkuat hubunganekonomi yang asimetris dengan Indonesia, yang bahkan telah ada sebelum krisis Asia. Hubungan-ekonomi asimetris yang dimaksud ialah hubungan yang tidak setara?secara ekonomi antara Jepang dengan Indonesia. Usaha untuk menciptakan kondisi tersebut dianalisis dengan cara melihat kinerja ODA yang ada di Indonesia pasca krisis Asia.Selain itu pula dalam skripsi ini akan dibahas mengenai sejarah lahirnya ODA dan perkembangan awalnya di Indonesia, serta bagaimana proses formulasi kebijakan ODA Jepang, dari tahap awal hingga pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis.Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ODA Jepang memiliki peranan dalam memperkuat hubungan-ekonomi yang asimetris dengan Indonesia, yakni dengan cara memperkuat posisi Jepang dan memperlemah posisi Indonesia secara ekonomi dalam hubungan tersebut.

---

This thesis explains about the role of Japan's foreign aid or usually called ODA (Official Development Assistance) in strengthening asymmetric economicrelationship with Indonesia, that have been existed before the Asian Crisis . The terminology of asymmetric economic-relationship here refered to unequall relationship?in economic terms?between Japan and Indonesia. The effort to strenghthen that condition can be explained by observing the implementaion of Japan?s ODA to Indonesia.Besides that, this thesis also explained about the emergence of Japan?s ODA at the first time, the history about the flow of Japan's ODA to Indonesia from Old Order Era up to now, and also about the policy formulation of Japan's ODA, from the beginning until the implementation phase. This research used qualitative method with analytical-descriptive explanation.The result of this research showed that ODA has role in strenghthening asymmetric economic-relationship between Japan and Indonesia, by strengthening Japan's position and weakening Indonesia?s economic position on that relationship."

"Pada periode 1945 - 1965 kekurangan dana untuk investasi dan kekurangan devisa untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran selalu menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada periode 1945 - 1965 strategi pembangunan tidak terlalu mengandalkan utang luar negeri dan modal asing. Pada periode Orde Baru, sejak Pelita pertama sampai sekarang pembangunan ekonomi menempuh strategi pembiayaan dengan dana dalam negeri dan dana luar negeri (utang). Penelitian ini ingin mengetahui: (1) Pengaruh bantuan luar negeri dan pengaruh modal asing -terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. (2) Pengaruh arus masuk modal asing terhadap investasi dalam negeri. (3) Penggunaan utang luar negeri untuk investasi bantuan proyek di berbagai bidang. (4) Potensi sumber-sumber dalam negeri untuk pembangunan nasional. (5) Dampak (1), (2), (3) dan (4) terhadap ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Selama empat Pelita (1969/70 - 1988/89), pinjaman luar negeri berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (Pendapatan Nasional). Pembiayaan dari dalam negeri saja tanpa bantuan luar negeri secara statistik menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto. Meskipun demikian secara bersama-sama baik pembiayaan dari pinjaman luar negeri maupun pembiayaan dari dalam negeri berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto. (2) Mengenai , arus modal asing pengaruhnya tidak significant terhadap investasi di Indonesia. Ini berarti modal asing tidak meningkatkan tabungan rakyat Indonesia. (3) Penggunaan bantuan luar negeri dalam bentuk proyek dialokasikan untuk gatra ekonomi 78,3%; gatra politik 1,8%; gatra sosial budaya 12,8%; gatra pertahanan keamanan 4,1%; gatra kependudukan 2,4%; gatra sumberdaya alam 1,6%. (4) Beberapa jenis pajak masih bisa ditingkatkan antara lain: Pajak Pertambahan nilai (PPn) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Deregulasi di berbagai sektor untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri, perlu digalakkan. (5) Sejak tahun 1985 -- 1992 hutang bukan lagi pelengkap untuk pembangunan tetapi sudah mengambil tempat yang besar untuk biaya pembangunan. (6) Defisit transaksi berjalan merupakan penyakit kronis ekonomi Indonesia. (7) Kandungan import produk Indonesia masih cukup tinggi sehingga kebijaksanaan ekspor terperangkap ke dalam "lingkaran setan". (8) Dengan makin meningkatnya pembayaran cicilan utang plus bunga pinjaman tiap tahun maka kemampuan pemerintah berkurang untuk investasi sosial terutama meningkatkan kesejahteraan pegawai. (9) Akibat dari kondisi tersebut di atas bantuan luar negeri dan modal asing bukan lagi merupakan hambatan, gangguan dan tantangan, tetapi ancaman terhadap ketahanan nasional."

"Tinjauan literatur ini membahas perkembangan praktik bantuan luar negeri Tiongkok dalam tiga periode, yaitu tahun 1950-1977, tahun 1978-2010, dan tahun 2011 hingga saat ini. Pembahasan pada setiap periode dibagi dalam tiga tema. Pertama, motif yang mempengaruhi kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok. Kedua, model dan praktik bantuan luar negeri Tiongkok. Ketiga, posisi bantuan luar negeri Tiongkok terhadap arsitektur bantuan luar negeri internasional. Terjadi perkembangan dalam sifat bantuan luar negeri Tiongkok yang ideologis pada periode pertama menuju pragmatis sejak periode kedua. Perkembangan kembali terjadi pada periode ketiga dengan reformasi bantuan luar negeri dan pembangunan CIDCA, serta AIIB. Tinjauan literatur ini mengidentifikasi bahwa perkembangan bantuan luar negeri Tiongkok dipengaruhi oleh faktor domestik dan internasional. Tinjauan literatur ini menemukan konsensus mengenai fokus infrastruktur dalam bantuan luar negeri, prinsip Zhou Enlai yang menjadi fondasi bantuan luar negeri, motif ekonomi, model penggabungan bantuan luar negeri dengan investasi dan perdagangan sejak periode kedua, dan dampak bantuan luar negeri Tiongkok yang melemahkan daya tawar donor Barat pada periode kedua dan ketiga. Di sisi lain, tinjauan literatur ini menemukan perdebatan mengenai prinsip tanpa syarat bantuan luar negeri Tiongkok, dukungan dana sebagai bagian dari bantuan luar negeri, dan implementasi bantuan luar negeri dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan. Tinjauan literatur ini turut menemukan beberapa kesenjangan yang meliputi minimnya studi yang membandingkan model bantuan luar negeri Tiongkok dengan donor non-OECD dan minimnya pembahasan komprehensif mengenai CIDCA. Tinjauan literatur ini kemudian merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan model bantuan luar negeri Tiongkok dengan donor non-OECD dan penelitian lebih dalam mengenai CIDCA

---

The increased allocation of Chinese foreign aid since the 21st century has led to discussions about China as a new donor with a different approach from traditional donors. This Literature Review discusses developments in China's foreign aid practices in three periods, namely 1950-1977, 1978-2010, and 2011 to the present. This literature review looks at three discussions in each period. First, the model and practice of China’s foreign aid. Second, the position of China’s foreign aid to the international aid architecture. Third, the motives that influence China's foreign aid policy. This literature review identifies that the development of China’s foreign aid is influenced by domestic and international factors. In addition, this paper also identifies that China’s foreign aid nature in the first period was ideological and developed into a pragmatic one since the second period. The practice of China’s foreign developed again in the third period with reform of foreign aid and the establishment of CIDCA, and AIIB. This literature review found consensus regarding the focus of infrastructure on foreign aid, Zhou Enlai’s principles on which foreign aid was based, economic motives, the new model of foreign aid which mix foreign aid, investment and trade since the second period, and the impact of China’s foreign aid that weakened the bargaining power of Western donors in the second and third periods. On the other hand, this literature review found debates about the principle of unconditionality, budget support as part of foreign aid, and the implementation of foreign aid within the framework of South-South cooperation. This literature review also found several gaps including the lack of studies comparing the China’s foreign aid model with non-OECD donors and the lack of comprehensive discussion about CIDCA. This literature review then recommends further research on comparing China’s foreign aid model with non-OECD donors and deeper research on CIDCA.

"