Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book offers progressives solutions to health care reform and a balanced budget. ;This book offers progressives solutions to health care reform and a balanced budget. "

"Thesis ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kemandirian daerah dengan cara mengindentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah dalam hal ini daerah kabupaten Lima Puluh Kota untuk kurun waktu 1994-2003. Mengetahui tingkat kemandirian daerah merupakan hal yang sangat krusial karena hal ini merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah diharapkan mengurangi tingkat ketergantungam finansialnya terhadap pemerintah pusat. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus menggali sumber-sumber potensi yang dimilikinya melalui analisa terhadap sektor-sektor unggulan dalam perekonomian.Metoda Analisa yang digunakan adalah Location Quotient dan analisa shift share. Data yang diigunakan dalam Studi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari institusi terkait yaitunya Bappeda dan BPS, serta Badan Keuangan daerah kabupaten Lima Puluh Kota dan Propinsi Sumatera Barat.Hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah kabupaten Lima Puluh Kota ternyata masih terbang rendah dimana bantuan Pusat masih mendominasi Struktur anggaran daerah. Analisa LQ dan Shift Share menunjukkan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sector pertanian, pertambangan dan galian serta perdagangan, hotel, dan restaurant. Diharapkan hasil studi ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun prioritas kebijakan anggaran untuk menstimulasi sector-sektor unggulan tersebut untuk berkembang sehingga dengan demikian alokasi anggaran yang efisien dapat dicapai."

"Jalan di Provinsi DKI Jakarta merupakan prasarana transportasi yang penting sehingga dibutuhkanlah perencanaan pekerjaan perbaikan jalan dengan tujuan penggunaan anggaran. Dengan penggunaan anggaran yang efektif dibutuhkan penentuan skala prioritas pekerjaan perbaikan jalan, banyak ditemukan jalan yang belum mendapat perbaikan. Dengan demikian perlu mengkaji metode penetapan skala prioritas pekerjaan perbaikan jalan. Berdasarkan penentuan skala prioritas pekerjaan perbaikan jalan dengan metode Analitical Hirarchy Process (AHP) diperoleh faktor-faktor dengan dominan dari masing-masing. Metode Analitical Hirarchy Process (AHP) disarankan untuk digunakan pada perencanaan pekerjaan perbaikan jalan sehingga urutan skala prioritas dapat menggambarkan penggunaan anggaran dengan baik. Serta menghasilkan prosedur untuk memilih prioritas penggunaan anggaran dalam perbaikan jalan.

---

Road in DKI Jakarta province is an important transport infrastructure to support so needed planning road repair to use budget. It is effective to use of budget so needed determine road repair works priority scale, damaged road was found such as lack of road repairs. Therefore, it is required to study suitable method that can be applied to determine road repair works priority scale. In determining road repair works priority scale based on Analitical Hirarchy Process AHP method, there is several factors were found. it is recommended to use Analitical Hirarchy Process AHP method. Therefore the rank of priority scale obtained may closely represent effectiveness of using the budget. And that produce procedure for choosing priority to use of budget in road repair."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menentukan kriteria, bobot kriteria dan memberikan contoh penentuan prioritas usulan anggaran belanja modal pada BPPK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berjenis studi kasus dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP . Penelitian menyimpulkan terdapat enam kriteria dan 22 subkriteria beserta bobotnya yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas belanja modal. Kriteria dan bobot tersebut meliputi: kemanfaatan aset 24,42 , keselarasan dengan strategi 16,81 , kesiapan usulan belanja modal untuk dilaksanakan 16,07 , jaminan keberlangsungan aset 16,06 , keandalan estimasi usulan biaya 13,92 , dan sifat usulan belanja modal 12,73 . Penentuan prioritas atas lima paket contoh usulan belanja modal menunjukkan urutan yang sama dengan hasil Resources Forum BPPK. Penelitian ini bertujuan menentukan kriteria, bobot kriteria dan memberikan contoh penentuan prioritas usulan anggaran belanja modal pada BPPK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berjenis studi kasus dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP . Penelitian menyimpulkan terdapat enam kriteria dan 22 subkriteria beserta bobotnya yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas belanja modal. Kriteria dan bobot tersebut meliputi: kemanfaatan aset 24,42 , keselarasan dengan strategi 16,81 , kesiapan usulan belanja modal untuk dilaksanakan 16,07 , jaminan keberlangsungan aset 16,06 , keandalan estimasi usulan biaya 13,92 , dan sifat usulan belanja modal 12,73 . Penentuan prioritas atas lima paket contoh usulan belanja modal menunjukkan urutan yang sama dengan hasil Resources Forum BPPK.

---

ABSTRACTThis research aims to determine criterias, weight criterias and give example in the prioritization of proposed capital budget in the Financial Education and Training Agency FETA . The research is a qualitative research which designed in a case study with Analytical Hierarchy Process AHP . The conclusions obtained from this research are six criterias and 22 subcriterias which could be used to determine the priority of capital budget. The criteria and weighting include benefit assets 24.42 , alignment strategy 16.81 , readiness to implement the proposed capital budget 16.07 , guarantee the sustainability of assets 16.06 , reliability of the estimates costs of the proposal 13.92 , and the nature of the proposed capital budget against existing assets 12.73 . Setting priorities on five sample packets of capital budget proposals show the same sequence as the result of Resources Forum."

"Sistem penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) telah diterapkan di Indonesia sejak tahun anggaran 2005. Penerapan penganggaran berbasis kinerja harus memperhatikan keterkaitan antaran anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Performance-Based Budgeting di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terkait struktur informasi kinerja dan proses penyusunan rencana kerja anggaran menggunakan konsep dasar logic model serta mengevaluasi pengalokasian belanja dalam penyusunan anggaran tahun 2021 ditinjau dari pendekatan alokasi efisiensi di Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam rumusan rencana strategis dan indikator kinerja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sturkutr informasi kinerja yang digambarkan dalam konsep logic model dalam penyusunan rencana kerja anggaran telah disusun secara baik. Informasi outcome harus dirumuskan kembali, karena sebagian besar masih bersifat output. Hal ini menjadi kurang selaras terhadap tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan belum menggambarkan capaian sasaran kinerjanya secara jelas. Pengalokasian juga masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

Performance-Based Budgeting has been implemented in Indonesia since the fiscal year 2005. The implementation of performance-based budgeting must consider the connection between the budget and the Government Work Plan (RKP). This research aims to evaluate the implementation of Performance-Based Budgeting in the Bogor City Environmental Agency regarding performance information structure and the process of budget work plan development using the basic concept of a logic model. It also aims to evaluate the allocation of expenditures in the preparation of the 2021 budget from the perspective of efficiency allocation in the Environmental Agency. The research findings conclude that there are several aspects that need improvement in the formulation of the strategic plan and performance indicators. The structure of performance information depicted in the logic model concept for the budget work plan has been well prepared. However, the outcome information needs to be reformulated as most of it still focuses on output. This misalignment with the goals of the Bogor City Environmental Agency does not clearly reflect its performance targets. The allocation still refers to the previous year's budget."

"Penyebab utama kerusakan pada rotating machinery adalah unbalance khususnya yang terjadi pada bidang rotor yang berbeda. Kebutuhan yang besar pada untuk mengeliminir unbalance pada berbagai industri, khususnya industri pembangkit listrik, tidak diiringi dengan pengetahuan dan keterampilan tentang balancing secara baik. Penelitian ini ditujukan untuk dapat menghasilkan suatu multiplane balancing machine yang dapat membalans rotor yang memiliki diameter maksimum 160 mm, dengan diameter jurnal antara 20 mm sampai 150 mm, panjang maksimum keseluruhan 450 mm dan berat maksimum 70N sehingga dapat digunakan dalam kegiatan pendidikan dan penelitian di instansi akademik ataupun kebutuhan industri. Multiplane balancing machine ini terdiri dari kotak kontrol, base, cradle, motor 12 volt DC, transduser accelerometer, stroboskop dengan range frekuensi 8-16 Hz dan tegangan 12 volt yang tersambung dengan data akuisisi NI 9234 dan NI cDAQ 9174 serta instrumentasi virtual platform NI LabView 2010. Proses balancing dilakukan melalui pembacaan amplitudo dan beda fase serta analisis penjumlahan vektor untuk mengetahui besar dan lokasi massa counter balance yang selanjutnya proses dimasukkan dalam SOP. Multiplane balancing machine dapat membalans rotor hingga amplitudo getaran memenuhi kualitas G1 dalam ISO 1940, yang jauh memenuhi standar secara umum di industri yaitu grade G2.5.

---

The main cause of damage in rotating machinery is particularly unbalanced rotor that occurs in different planes. Great need to eliminate the unbalance in various industries, particularly power generation industry, is not accompanied with the knowledge and skills of balancing. This study aimed to produce a multiplane balancing machines that can balance the rotor which has a maximum diameter of 160 mm, with diameters between 20 mm journals to 150 mm, the maximum overall length of 450 mm and a maximum weight of 70N so that it can be used in educational and research activities at the institution academic and industrial needs. Multiplane balancing machine consists of a control box, base, cradle, 12 volt DC motors, displacement transducers, stroboscopes with a frequency range of 8-16 Hz and a voltage of 12 volts is connected to the data acquisition NI 9234, NI cDAQ and virtual instrumentation platform NI LabView 2012 . Balancing is conducted through a process of reading the amplitude and phase difference of the vector sum analysis to determine the mass and location of the counter balance which will be included as standard operation procedure. Multiplane balancing machines can balance the rotor vibration amplitude to meet the ISO 1940 quality G1, which far meet the general standards in the industry grade G2.5."