Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 56180 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Eva Lathifah
"Tesis ini membahas tentang Implementasi KTSP di SMA N di Kabupaten Brebes, bertujuan untuk membahas permasalahan Implementasi KTSP di SMA Negeri yang ada di Kabupaten Brebes dan Apakah faktor ? faktor yang berhubungan dengan Implementasi dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan KTSP.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Positivisme, mengingat tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengungkap proses yang terkait dengan manusia dan fisik, memahami fenomena yang ada di organisasi yang dijadikan sasaran penelitian, yakni masih belum optimalnya penerapan kebijakan tentang KTSP di SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan wawancara mendalam, diharapkanakan ditemukan penjelasan dan fakta dari obyek atau subyek yang akan diteliti.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Neteri yang ada di Kabupaten Brebes yaitu :(1) Faktor komunikasi tidak berjalan secara efektif dan intensif, mulai dari sosialisasi tahap awal hingga supervisi dan monitoring. (2) Faktor sumberdaya manusia belum sepenuhnya optimal untuk mendukung pelaksanaan KTSP di sekolah. (3) Faktor isi kebijakan KTSP,dalam beberapa aspek dokumen KTSP di sekolah masih perlu dikembangkan dan diperbaiki, sehingga pada akhirnya bisa sesuai dengan ketentuan. (4) Lingkungan Kebijakan seperti guru, siswa, komite sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dewan endidikan Kabupaten, dijumpai kurangnya keterlibatan dan dukungan konkret terhadap pelaksanaan kebijakan kurikulum/KTSP di sekolah.

This thesis discusses about the implementation of education unit level curriculum of state senior high school in Brebes Regency is aimed to answer the research question: How is the implementation of Education Unit Level Curriculum of state senior high school and are the factors that is related to the implementation will support or disturb it.
The research used positivism approach, since the main purpose of this research is to unfold the process that is related to the human being and materials, to understand the phenomena in the organization as a subject research, is still not optimal yet of implementation of this curriculum in senior high school. The method is used in the research is qualitative with detailed interview in order to find the explanation and the fact of the object and subject will be researched.
The result of the research shows that there are 4 factors which have significant effect toward this, they are: (1) communication factors which does not run effectively nor intensively since socialization up to monitoring and evaluation stage; (2) manpower factor, it does not fully support the implementation of school based curriculum in school; (3) the content of the school based policy factor, in some parts of the school based curriculum document, they need to be completed; (4) stakeholder factor namely: teachers, students, school cometee, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, they have less in supporting the implementation of educational unit level curriculum in school.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29525
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Robith Hasbi Saviar
"Skripsi ini membahas implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Keuangan dan Kabupaten Kepulauan Meranti serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pelaksanaannya di lapangan proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 masih diwarnai dengan kepentingan politik, dugaan KKN dan tidak sesuai dengan prinsip knowledge of results dan equal oportunity pada merit system. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif melalui pengumpulan data primer dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Keuangan telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip equal opportunity, open competition and fairness, serta pengambilan keputusan yang diterima berdasarkan passing grade. Di sisi lain, implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik karena kurang memenuhi dengan prinsip equal opportunity, open competition and fairness, serta pengambilan keputusan yang diterima berdasarkan passing grade. Proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 masih dipengaruhi oleh faktor administratif, politik dan budaya, serta teknis.

This thesis discussed about the implementation of the merit system in recruitment and selection process of civil servants candidates in 2013 in the Ministry of Finance and the Meranti Islands Regency, and the factors that influence it. The implementation of process of recruitment and selection CPNS 2013 still affected by political interests, allegations of corruption and not in accordance with the principle of knowledge of results and equal oportunity of the merit system. Research is done in Post Positivist with a descriptive design through primary and secondary data collection.
The results showed that the implementation of the merit system in recruitment and selection process of civil servants candidates in 2013 in the Ministry of Finance has gone well in accordance with the principle of equal opportunity, open competition and fairness, and the decision is received by passing grade. On the other hand, implementation of the merit system in recruitment and selection process of civil servants candidates in 2013 in Meranti Islands District has not gone well because of lack of accordance with the principle of equal opportunity, open competition and fairness, as well as the decision is received by passing grade. The recruitment and selection process of candidates for civil servants in 2013 still influenced by the following factors, they are administrative, political and cultural, and technical.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Kumbo Lasmono
"[ABSTRAK
Penelitian ini ingin melihat implementasi Manajemen Berbasis
Sekolah/Madrasah (MBS/M) di dua madrasah swasta di Lampung dan
mendeskripsikan proses partisipasi masyarakat dalam kegiatan madrasah. Dengan
menggunakan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa implementasi
MBS/M di dua madrasah swasta ini berbeda berdasar latar belakang, iklim,
otonomisasi, tenaga pengajar, dan gaya kepemimpinan. Partisipasi masyarakat
masih terbatas hanya pada keikutsertaan masyarakat dalam implementasi atau
penerapan berbagai program pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah.
Meski demikian, ada peluang untuk peningkatan partisipasi ketika muncul kapital
sosial yang mempunyai fungsi bonding dan bridging diketengahkan sebagai
strategi implementasi kebijakan MBS/M di madrasah. Oleh karena itu, madrasah
masih memerlukan pembinaan yang berkesinambungan terkait aspek pelibatan
masyarakat sehingga dapat meningkatkan mutu madrasah yang berkelanjutan.

ABSTRACT
This study wants to examine the implementation of School/Madrasah
Based Management? (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) in
Lampung and the process of public participation in these two madrasah. Using the
method of case study, this study found that the implementation of MBS/M in two
private madrasah is different based on their background, climate, autonomy,
teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah is
limited to the implementation or application of a variety of educational programs
organized by the madrasah. However, there are opportunities for increased public
participation when the social capital appears at the process of participation. It has
the function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasah
still require continuous guidance related to the involvement of the community in
order to improve the quality of madrasah sustainable.;This study wants to examine the implementation of ?School/Madrasah
Based Management? (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) in
Lampung and the process of public participation in these two madrasah. Using the
method of case study, this study found that the implementation of MBS/M in two
private madrasah is different based on their background, climate, autonomy,
teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah is
limited to the implementation or application of a variety of educational programs
organized by the madrasah. However, there are opportunities for increased public
participation when the social capital appears at the process of participation. It has
the function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasah
still require continuous guidance related to the involvement of the community in
order to improve the quality of madrasah sustainable.;This study wants to examine the implementation of ?School/Madrasah
Based Management? (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) in
Lampung and the process of public participation in these two madrasah. Using the
method of case study, this study found that the implementation of MBS/M in two
private madrasah is different based on their background, climate, autonomy,
teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah is
limited to the implementation or application of a variety of educational programs
organized by the madrasah. However, there are opportunities for increased public
participation when the social capital appears at the process of participation. It has
the function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasah
still require continuous guidance related to the involvement of the community in
order to improve the quality of madrasah sustainable., This study wants to examine the implementation of ‘School/Madrasah
Based Management’ (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) in
Lampung and the process of public participation in these two madrasah. Using the
method of case study, this study found that the implementation of MBS/M in two
private madrasah is different based on their background, climate, autonomy,
teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah is
limited to the implementation or application of a variety of educational programs
organized by the madrasah. However, there are opportunities for increased public
participation when the social capital appears at the process of participation. It has
the function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasah
still require continuous guidance related to the involvement of the community in
order to improve the quality of madrasah sustainable.]"
2015
T43215
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Dwi Winanto Hadi
"Disertasi ini membahas implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilihat dari modus tata kelola yang digunakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hill dan Hupe, kajian implementasi kebijakan dapat dilihat dari modus tata kelolanya. Implementasi SNP ini menggunakan modus tata kelola implementasi transaksi/kinerja. Penggunaan modus tata kelola ini menghadapi tantangan kompleksitas berbagai tingkat tindakan dari berbagai aktor pada jenjang pemerintahan yang berbeda. Selain itu, implementasi juga menghadapi tantangan berkaitan dengan pemahaman dan pembiayaan. Oleh karena itu, hasil implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penting untuk diketahui. Pendekatan kualitatif dan studi kasus dipilih untuk mengkaji hasil dan faktor-faktor implementasi. Wawancara dan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data. Dilihat dari segi faktornya, penelitian ini menemukan bahwa modus tata kelola transaksi telah dapat digunakan dalam implementasi SNP karena dalam kerangka kompleksitas tindakan dan aktor pada jenjang pemerintahan yang berbeda, komunikasi dan kerjasama berjalan baik. Demikian pula halnya, karakteristik dan respon para pelaksana kebijakan telah mendukung implementasi. Namun demikian, dilihat dari hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa modus tata kelola transaksi yang digunakan dalam implementasi Kebijakan SNP belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dimungkinkan karena materi kebijakan belum benar-benar digunakan, terdapat ketidakharmonisan perundang-undangan, dan pembiayaan di tingkat sekolah belum didasarkan atas kebutuhan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa implementasi perlu mendasarkan pada materi kebijakan sebagai dasar kinerja implementasi, perbaikan perundangan, dan pembiayaan yang sesuai kebutuhan di tingkat sekolah. Selain itu, secara teoritis penelitian ini melihat bahwa modus tata kelola transaksi akan memberikan efektivitasnya bila (i) dilihat dari segi materi kebijakan, implementasi kebijakan baru dapat dilakukan apabila peraturan perundangan yang dibutuhkan telah lengkap. Selain itu, materi kebijakan harus benar-benar dijadikan dasar hasil implementasi kebijakan, (ii) dilihat dari segi struktur lapis pemerintahan, koordinasi, yakni komunikasi dan kerjasama, diantara para pihak yang terlibat harus berjalan dengan baik. Selain itu, pendanaan sesuai kebutuhan di tingkat street level perlu juga mendapat perhatian, dan (iii) dilihat dari segi karakteristik, kesadaran sebagai lembaga pelaksana kebijakan diperlukan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, informasi efektivitas program diperlukan untuk mengembangkan implementasi kebijakan pada skala yang lebih besar. Selanjutnya, komitmen untuk mencapai target kebijakan sebagai bentuk kepatuhan di tingkat street level diperlukan dalam implementasi kebijakan.

This dissertation discusses the implementation of the National Education Standards Policy (NESP) viewed through its mode of governance. As stated by Hill and Hupe, mode of governance can be a perspective in policy implementation study. This policy is implemented through transaction/performance mode of governance. This mode of governance faces the complexity of the various levels of action from a variety of actors at different levels of government. In addition, This mode of governance also faces other challenges such as policy understanding and financing. Therefore, it is important to know the output and factors of the implementation. Qualitative approach and case study were selected to investigate output and factors of implementation. Interviews and observations were conducted to collect data. In terms of the factors, the study founds that NESP through the transaction/performance mode of governance has been successfully implemented because communication and collaboration has went so well. Similarly, the characteristics and response of the policy implementers have supported the implementation. Nevertheless, judging from the output, the study founds that the transaction/performance mode of governance was not produced maximum output yet. This happens because of some reasons. The policy content has not been really used as the implementation basis, there is legislation disharmony, and the funding at the school level has not been based on the need. Therefore, this study suggests that the implementation should be based on the policy content as the basis for the implementation of performance, that regulations improvement should be done, and that financing as school needs should be provided. In addition, theoretically the transaction/performance mode of governance will be effective if (i) from the aspect of policy formation, the policy implementation requires policy completeness, and policy content should be the basis for implementation performance; (ii) from the aspect of vertical public administration, implementation requires good coordination, i.e. communication and collaboration, among implementation agencies, and appropriate financing at street level is required; (iii) from the aspects of characteristics and response of implementation agency, policy implementation requires agency?s task oriented awareness, information of programme effectiveness requires before wider implementation, and there should be a commitment to reach policy targets as the form of compliance in the street level."
Depok: Universitas Indonesia, 2013
D1440
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Imam Akbar
"Faktur Pajak berbentuk elektronik merupakan Faktur Pajak yang secara bertahap telah dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berbentuk elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah gambaran mengenai impelementasi tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik terutama pada berdasarkan KEP-136/PJ/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ditinjau dari Content of Policy, jenis manfaat dan kemudahan yang dihasilkan dengan adanya kebijakan ini telah dirasakan oleh PKP yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, antara lain dalam hal pembuatannya, terdapatnya QR Code sebagai pengganti tanda tangan basah dan PKP dapat mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak secara online melalui website DJP atau melalui aplikasi e-Faktur.
Sedangkan, ditinjau dari Context of Implementation, implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain dalam pemberitahuan sosialisasi dan penetapan, PKP merasakan penyampaianpenyampaian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang berdekatan, masih banyaknya kendala terkait teknis aplikasi membutuhkan perbaikan dari pihak DJP, serta respon dari pihak DJP pun yang menyediakan Contact Center masih dinilai kurang menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PKP.

Electronic tax invoice is a tax invoice that has been gradually developed by utilizing technological advances in electronic form. This research was conducted to provide an overview of the implementation of publishing and reporting procedure of electronic tax invoice based on the KEP-136/PJ/2014. This research used a qualitative approach with descriptive research purposes. Data collected through the study of literature and in-depth interviews.
The results of this study show that, from the view of Content of Policy, types of benefits produced in the presence of this policy has been felt by PKP which has required to make a Tax Invoice in electronic form, such as in the publishing, the presence of a QR Code in lieu of a wet signature and PKP can apply for a Tax Invoice serial number online through the DGT website or through e-Invoicing.
Meanwhile, from the view of the Context of Implementation, Regulation of Publishing and Reporting Procedure of Electronic Tax Invoice still have some problems, among others, in the notice of socialization and determination, PKP feel the notification is done within the adjacent, there are still many technical problems related to applications requiring maintenance from the DGT, and the response of the DGT who provides contact center is still considered less respond to the questions raised by the PKP.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S57273
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Objective for the paper is to depict the concept of PES (Payment for Environmental Services) and its implementation in the Cidanau Watershed.This paper is a success story of PES implementation starting from the early adaption of the concept
"
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"This research have SIM-Q Queue simulator sofware implementation and designed which behavioral simulation queue system according to given system architecture system architecturedesigned by taking elementary idea of diagram from emit a stream of made moderate GPSS simulation language methodology orient object (MBO) Coad Yourdon used as by methodologies to analyse and design SIM-Q...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>