Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kebijakan pemerintah Soeharto dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 1975-1994 melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), dan PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari tujuan pemerintah dalam melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Selain itu juga untuk membentuk generasi muda agar memiliki karakter Pancasila.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Soeharto tersebut menuai kritikan dari masyarakat. Kritik diarahkan pada materi pendidikan Pancasila dan PSPB yang diulang-ulang baik pada jenjang dan mata pelajaran yang berbeda. Tahun 1994 pemerintah akhirnya menggabungkan mata pelajaran yang memiliki kajian yang sama sebagai tanggapan atas kritik tersebut.

---

This thesis discusses the policy during Soeharto's era in instilling the values of Pancasila at the higher secondary school level within 1975-1994 through the subject of Pendidikan Moral Pancasila, the P4 training, and the subject of PSPB. The policy was the implementation of the government's purpose in enforcing Pancasila purely and consistently. In addition, it was meant to develop the young generation to possess the Pancasilacharacters.The methods used in this research were heuristic, critics, interpretation, and historiography. The research result shows that the Soeharto's government's policy triggered criticism from public. The criticism was directed to the materials of Pancasila education and PSPB which were given repeatedly at different levels and subjects. In 1994 the government finally combined the subjects with similar content as the response of the criticism."

"Penelitian tesis ini menganalisis tentang implementasi kebijakan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 51 tahun 2018, dengan lokus penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang melibatkan Bupati, Dinas Pendidikan, dan Sekolah Menengah Pertama sebagai narasumber penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan PPDB di Kabupaten OKU Timur, terdapat permasalahan kebijakan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 40 Tahun 2019 dalam desainnya seperti logika kebijakan yang masih mengadopsi dari sistem rayon, kelayakan kebijakan mengenai pemetaan zona, strategi kebijakan mulai dari anomali bobot nilai, sumber daya, dan waktu pelaksanaan. Dari permasalahan yang diteliti dari varibel yang merujuk pada teori implementasi viennet dan pont, didapatkan beberapa faktor penghambat implementasi PPDB di OKU Timur sesuai dengan teori Edward III mulai dari faktor komunikasi yaitu konsistensi kebijakan, sumber daya, dan disposisi pegawai mengenai insentif sebagai faktor motivasi pegawai.

---

ABSTRACTThis thesis research analyzes the implementation of the New Student Acceptance policy with the zoning system in accordance with Minister of Education and Culture Regulation number 51 of 2018, with a research locus in East Ogan Komering Ulu District involving the Regent, the Education Office, and Junior High Schools as research sources. This study uses a post-positivist paradigm and qualitative-descriptive research type. Data collected through in-depth interviews, library research, and documentation. The results showed several problems in the implementation of New Student Acceptance policies in East OKU District, there are policy problems in the East OKU Regent Regulation Number 40 of 2019 in design policy such as the policy logic that still adopted from the rayon system, the feasibility of policies regarding zone mapping, policy strategies ranging from anomalies to value weights, resources, and implementation time. From the problems studied from the variables referring to the theory of viennet and pont implementation, it was found that several inhibiting factors of PPDB implementation in East OKU were in accordance with Edward III's theory starting from the communication factors, namely policy consistency, resources, and employee disposition regarding incentives as employee motivation factors."

"Salah satu cara orang tua berinvestasi pada pendidikan anak adalah dengan memberikan alokasi pendidikan. Tidak hanya alokasi pendidikan yang berkaitan dengan akademik, alokasi di luar akademik juga ikut berperan penting pada kelangsungan sekolah anak. Penelitian ini menggunakan data dari IFLS 4 dan 5 serta model regresi probit untuk melihat bagaimana jenis alokasi pendidikan berpengaruh pada keberlanjutan sekolah menengah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa jenis alokasi pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan secara positif pada kemungkinan anak melanjutkan sekolah menengah di tingkatan yang berbeda. Alokasi akademik yang terdiri dari pengeluaran untuk pendaftaran, SPP, perlengkapan sekolah, dan kursus lebih berpengaruh pada kelanjutan sekolah SMP sederajat, sedangkan alokasi non akademik yang terdiri dari pengeluaran untuk transportasi dan uang saku anak lebih berpengaruh pada kelanjutan sekolah SMA sederajat. Selain itu, penelitian ini juga melihat bahwa bantuan sekolah belum dapat menjamin keberlanjutan sekolah menengah di semua tingkatan.

---

One way for parents to invest in their children's education is by providing education allocations. Not only educational allocations related to academic but non-academic allocations also play an essential role in the continuity of children's schools. This study uses data from IFLS 4 and 5 and a probit regression model to see how the type of education allocation affects the continuity of children's secondary schools. This study found that the type of education allocation had a significant positive effect on the likelihood of children continuing secondary school at different levels. Academic allocations consisting of expenditures for registration, tuition fees, school supplies, and courses have more effect on the continuation of junior high school, meanwhile non-academic allocations consisting of expenses for transportation and children's pocket money have more effect on the continuation of senior high school. In addition, this study also sees that school assistance does not guarantee the continuity of secondary school at all levels."

"Pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dengan pergeseran paradigma di dalamnya. Di balik ketidaksempurnaan pengaturan hak atas pendidikan bagi difabel pada beragam peraturan perundang-undangan, pemerintah berupaya mengakomodasi pendidikan yang inklusif pada jenjang pendidikan tinggi. Usaha tersebut diejawantahkan dengan melibatkan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait pengaturan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia; pengaturan dan implementasi tanggung jawab perguruan tinggi dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Indonesia; penerapan tanggung jawab Universitas Indonesia dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel; dan telaah pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan La Trobe University. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat preskriptif dengan cara mengkaji literatur berkenaan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel untuk mendapatkan saran-saran mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang diangkat. Simpulan penelitian ini yaitu pengaturan pendidikan bagi difabel dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia belum harmonis dan tidak dijabarkan dengan baik dalam peraturan perundang-undangan tertentu; pengaturan terhadap akomodasi dan layanan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel yang diuraikan dalam beragam peraturan perundang-undangan belum diimplementasikan oleh mayoritas perguruan tinggi di Indonesia; dan Universitas Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

---

Fulfilling the right to education for people with disabilities in Indonesia has come a long way and has experienced a shift in paradigm. Behind the imperfect arrangements for the right to education for people with disabilities in various laws and regulations, the government seeks to accommodate inclusive education at the higher education level. This effort is realized by involving higher education providers as the party responsible for fulfilling the right to education for students with disabilities. This study attempts to analyze problems related to the fulfillment of the right to education for students with disabilities in Indonesia; regulating and implementing higher education responsibilities in fulfilling the right to education for students with disabilities in Indonesia; the implementation of the responsibilities of Universitas Indonesia in fulfilling the right to education for students with disabilities; and a study of the implementation of the responsibility to fulfill the right to education for students with disabilities at the Brawijaya University, State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, and La Trobe University. This research is a juridical-normative research and prescriptive in nature which is done by examining the literature regarding the fulfilment of the right to education for people with disabilities to obtain suggestions regarding actions that must be taken in overcoming the problems raised. The conclusions of this research are that the arrangement of education for students with disabilities and the implementation of inclusive education in Indonesia is not yet harmonious and is not well defined in certain laws and regulations; arrangements for accommodation and services for the right to education for students with disabilities that are described in various laws and regulations have not been implemented by the majority of universities in Indonesia; and that Universitas Indonesia has not fully fulfilled the right to education for students with disabilities as stipulated in statutory regulations"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat pengembalian investasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2020. Data yang digunakan adalah data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2020. Estimasi tingkat pengembalian investasi pendidikan dilakukan dengan Metode Two-Step Heckman dan Fungsi Pendapatan Mincer. Hasilnya, pada tahun 2020, tingkat pengembalian investasi pendidikan SMK lebih tinggi 16,82% dibandingkan dengan tingkat pengembalian investasi pendidikan SMA. Namun, ketika dilihat berdasarkan kelompok umur, hasil memperlihatkan bahwa SMK hanya memberikan keuntungan upah di awal untuk laki-laki, yang kemudian menurun seiring bertambahnya usia. Meskipun laki-laki lulusan SMK mengalami hasil yang memburuk, namun kemunduran serupa tidak dialami oleh perempuan lulusan SMK.

---

This study aims to determine the development of return on investment for Vocational High Schools (SMK) and Senior High Schools (SMA) in 2020. The data used is the August 2020 National Labor Force Survey (SAKERNAS) data. Step Heckman and the Mincer Revenue Function. As a result, in 2020, the return on investment in vocational education is 16.82% higher than the rate of return on investment in high school education. However, when viewed by age group, the results show that SMK only provides an initial wage advantage for men, which then declines with age. Although male SMK graduates experienced poorer results, the same decline was not experienced by female SMK graduates."

"ABSTRAKAtas berbagai isu masalah di bangsa Indonesia, semua berakar darimasalah karakter. Karena itu, salah satu solusinya adalah melalui pendidikankarakter. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendidikankarakter di sekolah Islam berasrama, meliputi: konsepsi yang dipilih; strategipenanaman nilai; interpretasi siswa; dan wujud karakter hasil proses pendidikan.Konsep utama dari penelitian ini diinspirasi oleh gagasan Michel Foucaultabout disiplin tubuh; pendidikan karakter dari Lickona dan tahap-tahapperkembangan moral dari Lawrence Kolberg. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dan etnografi. Tempat penelitian adalah di Islamic GirlsBoarding School, Darul Marhamah, Cileungsi, Bogor. Data penelitiandikumpulkan melalui pengamatan terlibat, interview, focus group discussions, anddata sekunder.Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa pendidikan karakter sangat pentingdan mendesak di Indonesia. Internalisasi nilai-nilai akan efektif dilakukandisekolah berasrama. Kesepakatan kolektif dari semua pihak di dalam institusidan pendekatan holistik akan membuat pendidikan karakter efektif. Disiplin tubuhuntuk menjadikan tubuh yang patuh agar dapat memproduksi pengetahuan.Karena itu untuk tingkat SMP, disiplin dapat menjadi ibu dari pendidikankarakter. Pengoptimalan kelompok sebaya merupakan sistem kontrol yangberharga. Kata ‘Nyarbod’ (nyadar body) yang merupakan istilah yangdikembangkan diantara siswa, adalah bentuk dari pengawasan kelompok sebayayang berfungsi sebagai panopticon di sekolah berasrama. Refleksi yang jugapenting dari penelitian ini adalah bahwa orang tua cenderung berharap anaknyamemiliki karakter yang baik dan juga cerdas, secara instant melalui pendidikanformal. Hal ini dapat maknai dalam dua hal, pertama, lembaga pendidikan perlumensikapi hal ini dengan bijaksana dengan cara mengoptimalkanpengimplementasian pendidikan karakter secara baik. Kedua, orang tua perlumenyadari bahwa pendidikan karakter adalah tanggung jawab semua pihak danhal itu merupakan pendidikan sepanjang hayat dalam prosesnya menjadi manusia.

---

ABSTRACTOn various issues problems in Indonesia, all rooted in character. One ofthe solution is through character education. This research aims to find out how theprocess of character education in Islamic boarding schools, from the conceptselected, strategy for internalization; the interpretation of the students and theresults of the educational process.The main concept is inspired by Michel Foucault about discipline body;character education from Lickona and stages of moral development fromLawrence Kolberg. This study uses qualitative and ethnographic approaches. Theresearch site is at Islamic Girls Boarding School, Darul Marhamah, Cileungsi,Bogor. Data was collected by participant observation, interviews, focus groupdiscussions, and secondary data.This study confirms that character education is very urgent and importantin Indonesia. The internalization of character is more effective in boarding school.Collective commitment and holistic approach are the necessary strategy for theinstitution. Discipline is to create docile body in order to produce knowledge. Irecommend that in the junior high school, discipline can be the mother of thecharacter education. Optimizing peer-group as the controlling system(panopticon) is valuable mechanism. The word ‘Nyarbod’ (nyadar body)terminology used within students, is a form of peer supervision policies whichfunction such as panopticon at the boarding school. The necessary reflection isthat parents who usually expect their children have good moral character andsmart instantly through formal institution, should be seen in two pespective. First,the institution needs to adress the expectation wisely through optimalimplementation. Second, the parents should understand that the character buildingis the everybody’s responsibility and it is a life-long education as a process ofbeing a human."

"This thesis is using a non-parametric methodology, an extention of Linear Programming of what so called Data Envelopment Analysis (DEA). We estimate efficiency scores for DKI Jakarta public secondary high-shcool, using data mainly for year 2004 and 2005. The input measures are constructed from the new entrance student's minimum national examination score (NEM), annual school revenue per student from the government subsidies as well as from the public, while the outputs measures are based on the national examination (UAN) score of the respective students, UAN pass rate, and the rate of students entering public universities. Using DEA we are able to separate schools that might qualify, as "performing well" from those were some improvement might be possible in terms of efficiency, and to identify the benchmarks as well as to provide the input target needed by the inefficient school in order to reallocate their resource more efficiently. Furthermore we advance the use of non-parametric rank-sum test to prove whether the population that grouped by the intensity of school revenue from public per students, would positively correlated with the level of school performance in efficient term."

"Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Indonesia mulai resmi diterapkan sejak terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 16 tahun 2016. Peraturan ini mendukung adanya transportasi aktif dengan berjalan kaki atau bersepeda untuk kegiatan bersekolah dengan meningkatkan prioritas keselamatan bagi kedua moda transportasi tersebut. Sementara untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 14 tahun 2018 yang mengatur tentang penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi tempat tinggal. Penerapan kedua peraturan ini diamati pelaksanaannya pada Kelurahan Tugu, Kota Depok dengan bantuan aplikasi. Pada observasi yang dilakukan di tiga Sekolah Dasar Negeri (SDN) di kelurahan tersebut, yaitu: SDN Tugu 6, SDN Tugu 8, dan SDN Tugu 11, didapati tingkat ketercapaian sistem zonasi mencapai 81%, nilai ini masih berada di bawah standar yang ditetapkan pemerintah yaitu 90%. Kemudian melalui permodelan menggunakan aplikasi ArcGIS, didapatkan enam ruas jalan potensial yang dapat digunakan sebagai penunjang RASS pada zonasi sekolah dasar Kelurahan Tugu. Keenam rute ini mendapat nilai rata rata kelayakan fasilitas sebesar 2,67 dari 8 berdasarkan standar dari Permenhub nomor 16 tahun 2016. Sehingga diketahui bahwa tingkat kelayakan RASS pada Kelurahan Tugu masih perlu ditingkatkan kembali.

---

School Safe Route (SSR) have been implemented officially in Indonesia since Regulation of Ministry of Transportation no.16/2016 released. This regulation encourages uses of active transportation such as walking and bicycling for school activities. Meanwhile to encourage equal distribution of quality in education, Ministry of Education and Culture released Regulation no.14/2018.  This regulation enforce acceptance of new student by zonation of their respective housing. Both regulation will be observed at Tugu Village, Depok by using ArcGIS mapping. In the observation, three schools used as sample, which are SDN Tugu 6, SDN Tugu 8, and SDN Tugu 11. In these schools prosentation of student housing within the zonation reach 81%, slightly below government standart by 90%. Then using ArcGIS modelling, there are six routes projected to be SSR. Based on adequency of the road facilities according to SSR development standard by the government, these roads got an average value of 2.67 by 8. Therefore, the road facilites still need be upgraded to a better value to support school activities by SSR standards."