Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas reformasi birokrasi di Departemen Keuangan dan strategi untuk menjalankan reformasi yang terdiri dari penataan organisasi, perbaikan bisnis proses, dan peningkatan MSDM, dalam rangka meningkatkan public service sekaligus mewujudkan good governance. Fokus penelitian ini adalah implementasi dari strategi tersebut dan kesesuaiannya dengan road map reformasi yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode ilustratif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya sosialisasi strategi reformasi dan program akuntabilitas dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi di Departemen Keuangan.

---

The focus of this study is bureaucratic reform at the Monetary Department and their strategy to implement the reform, whereas it is containing of reinventing organization, business process reengineering and improvement of MSDM, in regards to increase the public service and to generate good governance. The purpose of this study is to understand the implementation of the strategy and its adjustment towards the available road map. This research is qualitative research with illustrative method. Result of this research is to advice on the importance of socialization of the reformation strategy and accountability program for the implementation of bureaucratic reform strategy."

"Penelitian ini membahas mengenai penyelenggaraan deseleksi koleksi di Perpustakaan DPR RI dengan melihat salah satu kegiatan yang berada dalam bagian pengembangan koleksi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi kegiatan deseleksi koleksi di Perpustakaan DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan penelitian ini adalah kepala perpustakaan, dan pustakawan yang turun langsung dalam kegiatan ini. Hasil dari penelitian ini adalah deseleksi koleksi di Perpustakaan DPR RI sudah berjalan dengan baik walau masih terdapat beberapa aspek yang tidak dilakukan sehingga menghambat kinerja dari kegiatan tersebut. Deseleski koleksi di Perpustakaan DPR RI memiliki dampak terhadap kredibilitas koleksi di perpustakaan serta tata ruang perpustakaan yang menjadi lebih luas sehingga dapat digunakan untuk menambah fasilitas menunjang di perpustakaan. Akan tetapi perpustakaan DPR RI perlu untuk membuat kebijakan mengenai deseleksi koleksi sebagai standar atau acuan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan ini yang nantinya dapat di pertanggung jawabkan.

---

This research discusses collection deselection in the library of House of Representatives of the Republic of Indonesia by looking at one of the activities in the collection development section. The purpose of this research is to find collection deselection activities in Library of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. This research uses qualitative approach with case study. The research information is the head of the library, and the librarian who came down directly in this activity.

The result of this research is deselection collection at the House of Representatives of the Republic of Indonesia. Library has been running well although there are still some aspects that can not be done from the activity. Collection Deselection in the Library of the Republic of Indonesia Parliament has an impact on the credibility of collections in the library and the library's spatial structure which is becoming wider so that it can be used to add supporting facilities in the library. However, libraries of the House of Representatives of the Republic of Indonesia need to make rules about collection deselection as a standard or reference used in activities that can be responsible. "

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan deseleksi koleksi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui alasan yang melatar belakangi dan mengidentifikasi dampak dari pelaksanaan deseleksi koleksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan deseleksi koleksi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dilakukan tanpa memiliki kebijakan khusus yang mengatur keseluruhan prosesnya. Akibatnya pustakawan mengalami hambatan. Namun, para pustakawan yang terlibat mempunyai pengalaman yang cukup memadai dalam hal deseleksi koleksi. Sisi positif deseleksi koleksi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah dapat meningkatnya presisi temu kembali dan relevansi koleksi yang dibutuhkan pemustaka.

---

This study discussed the collection deselection at the Library of the Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia. The purpose of this research is to know the reasons and to identify the impact of collection deselection implementation. This research uses qualitative approach with descriptive method and research type of case study. The results of this study indicate that the implementation of collection deselection in the Library of the Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia conducted without having a special policy that regulates the whole process. As a result, librarians experience obstacles. However, the librarians that involved have sufficient experience in collection deselection. The positive side of the collection deselection found in this study is that it can improve the precision of retrieval and the relevance of collections that the user needs."

"Sebuah buku yang paling fundamental dalam membahas ilmu pemerintahan. Dikatakan demikian karena buku ini secara sistematis memetakan perdebatan makna ilmu pemerintahan, sistem pemerintahan, azas pemerintahan, dan dinamika politik pemerintahan dalam satu tarikan napa keilmuwan. Empat poin ini adalah konsep yang sangat mendasar untuk memahami, memperdebatkan, dan perkembangan ilmu pemerintahan sebagai sebuah disiplin keilmuwan. Karena itu, perkembangan ilmu pemerintahan bisa ditelisik melalui pergeseran objek kajiannya. Dimasa lalu, objek kajian ilmu pemerintahan berpusat pada lembaga-lembaga formal pemerintahan sekarang objek kajiannya bergeser yakni pemimpin politik, demokrasi, desentralisasi, dan lembaga pemerint"

"Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan pasang surut dan pasang naik secara bergantian anatara demokratis dart otoriter. Tarik menarik konfigurasi politik dengan karakter produk hukum yang berkarakter responsifpopulistik dan produk hukum yang berkarakter ortodoks-konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. Rezim Orde Baru terutama pada 1967-1981 senantiasa curiga akan gerakan-gerakan Islam. Konfigurasi politik pada peciode ini cenderung otoriter dengan berbagai tipologi perpolitikan. Di tahun 1970-an ini lahir berbagai produk hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 1 tahun 1974 yang berkarakter ortodoks/konservatif atau elitis. Pada saat slap akomodatif (1985-1998) antara Islam dari negara maka pada era ini lahir Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama maka karakter produk hukum ini bisa dikatakan berkarakter responsif/populistik. Era Reformasi, konfigurasi politik yang tampil adalah demolantis dengan terlibatnya seluruh komponen masyarakat dalarn pembentukan UU No. 4 tahun 2004 maka produk hukum ini berkarakter responsi populistik.Setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Karakter produk hukum sangat ditentukan oleh visi politik yang berkembang dimasyarakat. Semakin demokratis suatu rezim, semakin responsif dan aspiratif produk hukum yang dihasilkan dan sebaliknya. Karena itu setiap produk hukum yang berkarakter responsif/populistik akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis.

---

The history of political configuration in Indonesia shows the ups and downs in turns between democratic and authority. The pulling of political configuration between the law product which have the characteristics of responsive-populistic and the other Iaw product which have the characteristics of orthodoks-conservative, with the same similarity in line. The New Order regime especially in the year of 1967-1982 have suspicions settlements on the Islamic movements. Political configurations in this period tends to rule with an authoritic attitude with many political typhologies. In the year of 1970-s, were created many law products such as the UU No. I4 Year 1970 and the UU No. 1 Year 1974 which have the orthodoks conservative characteristics or clitic law products. At the time of accontridative ( 1985 - 1998 ) between Islam and the state, in this era was created the UU No. 7 Year 1989 which issues about the religic court which then this product of Iaw can be said to have the characteristic of responsive I populistic. In the Reformation Era, the political configurations that shows up is democratic which involves all the components of society inside the structuring of UU No. 4 Year 2004, and so this product of law has the characteristic of responsive 1 populistic.

Every products of law are the turner of every political configurations which creates them. The characteristic of product of law depends on the political visions which are growing inside the society. The more democratic one regime is, the more responsive and aspirative product of law they creates and it goes the same for the opposite. Because of that, every product of law which have the characteristic of responsive populistic will make the nation more democratic."

"Memahami faktor-faktor yang berpengaruh pada adopsi teknologi di lingkungan pemerintahan adalah hal yang penting untuk manajemen organisasi yang efektif dan siap mendukung transformasi digital di Indonesia. UMEGA adalah model adopsi teknologi untuk e-Government yang telah digunakan di berbagai negara sejak 2017 dalam konteks G2C. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo mengimplementasikan sebuah aplikasi G2G bernama Kendali, yaitu aplikasi mobile dan web untuk memudahkan pengelolaan kegiatan, dokumen, dan presensi karyawannya. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan modifikasi model UMEGA oleh Kirat Rai, et al. (2020) yang berfokus pada konteks G2G dengan pengembangan yang menambahkan variabel Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, dan Transparency. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model tersebut terbukti sesuai dengan konteks penelitian, dengan setiap konstruknya yang terdiri atas Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions, Attitude, Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, dan Transparency terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Behavioral Intention dalam menggunakan aplikasi Kendali.

---

Understanding the factors influencing technology adoption in the government institution is essential to ensure the organization is effectively running and ready to carry out digital transformation in Indonesia. UMEGA is a technology adoption model for e-Government that has been used in various countries since 2017 in the context of G2C. The Directorate General of Informatics Applications at the Ministry of Communication and Informatics has implemented a G2G application called Kendali, a mobile and web application to manage activities, documents, and employee attendance. This study aims to prove the modification of the UMEGA model by Kirat Rai, et al. (2020), which focuses on the G2G context with developments that add the variables Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, and Transparency. The research uses a quantitative approach with a survey method. The results of this study indicate that the model is suitable for the research context. Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions, Attitude, Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, and Transparency have a significant influence on Behavioral Intention in using the Kendali app."

"In developed countries, literature, study and research for bureaucracy in 50 60's is dominated by trying to understand model and dynamic bureaucracy application in government, business and modern society...."

"E-government berdampak signifikan pada administrasi publik di mana layanan publik beroperasi. Titik tolak penelitian ini adalah bahwa investasi dalam teknologi tidak bebas nilai dan diperlukan analisis realisasi manfaat e-government yang dikombinasikan dengan fokus pada nilai dengan framework value positions oleh Rose et al. (2015). Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan nilai yang diciptakan oleh implementasi JAKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode ilustratif sebagai strategi analisis data. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilengkapi dengan data sekunder. Temuan penelitian menghasilkan bahwa nilai professionalism memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas yang dapat memungkinkan adanya penciptaan public record dan kesetaraan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Akan tetapi, kesetaraan ini belum tercapai dikarenakan JAKI belum mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, terutama penyandang disabilitas. Nilai efficiency memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas karena efisiensi yang tercipta dapat memungkinkan adanya penghematan sumber daya bagi internal pemerintah dan penghematan waktu serta biaya bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Selanjutnya, JAKI digambarkan sebagai pendorong nilai service yang diasosiasikan dengan kepastian layanan 24/7 dan upaya pemerintah dalam pembentukan layanan citizen centric, tetapi ketidakcocokan informasi yang diterima oleh masyarakat sebagai kesenjangan terhadap proposisi nilai service. Di sisi lain, JAKI tidak digambarkan sebagai pendorong keterlibatan warga.

---

Point of departure in this study is that investments in technology are not value-free, they are necessary to identify the realization of the benefits of e-government combined with a focus on value. The purpose of this paper is to investigate how JAKI can substantially contribute to value generation in the public sector. This study uses a qualitative approach with illustrative methods. In-depth interviews and secondary evidence provide the empirical data for the analysis. The findings reveal that professionalism facilitates the creation of better services because it allows the creation of public records and equity for citizens in accessing services. However, this equity has not been achieved because JAKI has not been able to accommodate citizen inclusively. Efficiency facilitates the creation of better government and better services because the efficiency created can allow saving resources for internal government and saving time and costs for the citizens. Furthermore, JAKI is described as the value of service driver associated with 24/7 service assurance and in the establishment of citizen centric services, but the information mismatch as a gap to the service value proposition. On the other hand, JAKI is not described as a driver of engagement that accommodates in deliberative processes and decision-making."