Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prosiding ini berisi kegiatan workshop tentang penanganan isu perubahan iklim, di mana Kementerian Kehutanan mengundang stakeholder untuk mengelola peran kehutanan dalam target pengurangan emisi 26%."

"Pemanfaaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa aren dinilai belum cukup optimal karena rendahnya produktivitas gula aren yang dihasilkan. Penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian lahan budidaya tanaman aren, mengukur produktivitas tanaman aren, kontribusi terhadap pendapatan petani serta evaluasi aturan kelembagaan petani aren di Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan yang digunakan berupa kuantitatif dengan metode mixed-methods. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian lahan Sangat Sesuai (S1) sebesar 88,54% lahan untuk budidaya tanaman aren. Produktivitas tanaman cukup rendah sebesar 162,6 kg/ha/tahun, sehingga rata-rata kontribusi pendapatan petani aren sebesar 21% dari rata-rata pendapatan total sebesar Rp. 18.054.778/petani/tahun dan dikategorikan tidak sejahtera. Aturan kelembagaan berupa aturan konstitusional dalam agroforestri untuk pengelolaan gula aren belum disebutkan secara spesifik walaupun telah terwujud co-management hutan kemsyarakatan. Budidaya tanaman aren secara agroforestri diusung dalam peningkatan produktivitas dan perlu adanya aturan kelembagaan yang mendukung mewujudkan konsep keberlanjutan dalam agroforestri-industri gula aren berbasis hutan kemasyarakatan.

---

The utilization of Non-Timber Forest Products (NTFP) in sugar palm is considered not optimal enough due to the low productivity of the palm sugar produced. The study aimed to analyze land suitability for sugar palm cultivation, measure the productivity of palm plants, analyze contribution to palm farmers' income and evaluate institutional rules for sugar palm farmers in Baru Ranji Village, Merbau Mataram District, South Lampung Regency. The approach used is quantitative with mixed methods. The results showed that the land suitability level was Very Suitable (S1) of 88.54% for sugar palm cultivation. Plant productivity is quite low at 162.6 kg/ha/year, so the average contribution of farmers' income is 21% of the total income of Rp. 18,054,778/farmer/year and classified as not prosperous. Institutional rules in the form of constitutional rules in agroforestry for managing palm sugar have not been specifically stated, even though community forest co-management has been realized. Cultivation of palm plants filed in agroforestry increases productivity and the need for institutional rules that enable the realization of the concept of sustainability in agroforestry - a community forest-based palm sugar industry."

"ABSTRAKHutan rakyat kemitraan telah dianggap sebagai strategi baru dalam menghadapi masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh model pengelolaan konvensional bersamaan dengan masalah keberlanjutan pasokan bahan baku kayu industri. Melalui kebijakan, pemerintah telah berupaya mendukung pembangunannya. Beberapa fakta menunjukan potensi kayu hutan rakyat bernilai di bawah tegakan normal mengindikasikan belum tercapainya keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan: 1 menganalisis kebijakan kemitraan hutan rakyat dari aspek kerjasama sarana prasarana produksi, pendampingan, modal usaha, dan pasar kayu beserta implementasinya, 2 menganalisis pengelolaan tegakan hutan rakyat kemitraan berdasarkan kriteria silvikultur, pendapatan petani dan pengendalian tebang butuh, dan 3 merumuskan kebijakan hutan rakyat kemitraan yang berkelanjutan. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi seluruh produk kebijakan terkait, evaluasi implementasi dianalisis menggunakan metode evaluasi formal. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis pengelolaan tegakan di lokasi penelitian dan Analitical Hierarchy Process AHP sebagai metode dalam merumuskan konsep kebijakan kemitraan hutan rakyat yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan saat ini lebih fokus terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi sebagai aspek kerjasama. Tingkat implementasi kebijakan tergolong rendah dengan nilai capaian sebesar 16,28 sementara 43,75 hutan rakyat kemitraan di lokasi penelitian tidak berkelanjutan dilihat dari potensi tegakannya. Analisis pengelolaan tegakan menunjukan silvikultur memiliki peran dominan dengan nilai skala kriteria paling tinggi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pendampingan petani menjadi kunci utama dalam mengembangkan kebijakan kemitraan hutan rakyat yang mendukung keberlanjutan.

---

ABSTRACTAs a new strategy to solve socio economic problems faced by conventional private forest management along with sustainability issue of industrial wood supply, government has issued policies to support the development of private forest partnership between forest farmers group and timber based industry. Some facts showed private forest partnership has low standing stock that indicates the private forest sustainability has not been reached yet. This research is aimed to 1 analyze private forest partnership policy and its implementation between forest farmer group and timber based industry in terms of cooperation aspects production facilities and infrastructure, fostering, financial support and timber market 2 analyze wood standing stock management based on criteria of silviculture, cutting needs behavior and farmers income and 3 formulate the sustainable private forest partnership policy. Content analysis was utilized to identify all policies related to private forestry partnerships, while the policy implementation was analyzed by the formal evaluation method. Descriptive method was implemented to analyze the standing stock management and Analytical Hierarchy Process AHP as a method to formulate the concept of sustainable private forest partnership policy. The results showed that private forest partnership policy now is more focused on production facilities and infrastructure aspect. The level of policy implementation in research location is at low grade, it was only reached 16,28 , while 43,75 of private forest partnerships in the research area are not sustainable due to the low of its standing stock. Analysis of wood standing stock management indicated that silviculture play dominant role with its highest value on scale of standing stock management criteria. This research also proved that fostering the farmers is a key factor to develop sustainable private forest partnership policy."

"Hutan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Akses masyarakat ke kawasan hutan negara (state property) telah menjadi isu penting dalam kajian terkait pengelolaan sumber daya hutan. Upaya masyarakat untuk mengakses hutan negara, tidak jarang dianggap sebagai tindakan ilegal (illegal access). Akan tetapi, melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal (legal access) bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mekanisme akses berbasis hak (legal access) dan mekanisme akses struktural relasional (otoritas, identitas sosial, modal, pasar, patronase, dan lain-lain) untuk memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan akses mereka atas pemanfaatan lahan di kawasan hutan negara, serta telah terjadi ketimpangan distribusi manfaat yang disebabkan perbedaan power dan elite capture.

---

Forests play an important role for the survival of the community, especially for those who depend on forest resources for their lives. Community access to state forest areas (state property) has become an important issue in studies related to forest resource management. Community efforts to access state forests are often considered as illegal access. However, through the Social Forestry program, the government provides legal access for the community to utilize forest resources. This study uses a qualitative method with participatory observation techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the community has a rights-based access mechanism (legal access) and a relational structural access mechanism (authority, social identity, capital, market, patronage, etc.) to obtain, control, and maintain their access to land use in the area. state forests, and there has been an imbalance in the distribution of benefits due to differences in power and elite capture."

"ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk di daerah Jakarta menyebabkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterbatasan lahan yang ada menyebabkan pentingnya melakukan pengelolaan yang tepat terhadap RTH itu sendiri. Salah satu jenis RTH yaitu hutan kota, lokasi hutan kota pada daerah DKI Jakarta yang bersinggungan langsung dengan permukiman masyarakat membuat partisipasi masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota menjadi penting. Pengelolaan hutan kota terdiri dari perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pemantauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota dan menganalaisa tingkat partisipasi masyarakat serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota. Lokasi penelitian ini terletak di empat hutan kota yaitu Hutan Kota Rawa Malang, Hutan Kota Srengseng Sawah, Hutan Kota Rawa Buaya, dan Hutan Kota Pondok Kelapa.  Pada setiap hutan kota terdapat 3 klaster permukiman yaitu satu permukiman dekat dengan hutan kota dan dua permukiman lainnya jauh dari hutan kota. Untuk melihat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota, maka penelitian ini membandingkan variabel jarak masyarakat terhadap hutan kota, persepsi masyarakat, pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat. Melalui 90 kuesioner yang di sebar di setiap hutan kota dengan teknik Scoring system dan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa variabel tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat tidak mempengaruhi partisipasi. Variabel jarak dan persepsi masyarakat cukup besar pengaruhnya terhadap partisipasi pengelolaan hutan kota. Berdasarkan temuan, kondisi hutan kota merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota.

---

ABSTRACT

---

Increase in the population in the Jakarta area has led to the construction of Green Open Space (RTH) being one of the main focuses of the DKI Jakarta Provincial Government. The limited land that exists causes the importance of proper management of the green space itself.One type of green open space, which is urban forest, the location of urban forest in the DKI Jakarta area which is directly in contact with community settlements, makes community participation and community perceptions of urban forest management important. The management consists of planning, maintenance, protection, utilization and monitoring. This study aims to determine the spatial pattern of community participation in urban forest management and analyze the level of community participation and factors that influence community participation in urban forest management. The location of this research is located in four urban forests, namely Rawa Malang Urban Forest, Srengseng Sawah Urban Forest, Rawa Buaya Urban Forest and Pondok Kelapa Urban Forest. The urban forest was divided into three clusters, i.e : one cluster located close to the urban forest and two other clusters located farther away from the urban forests. To see community participation in urban forest management, this study compares the variables of community distance to urban forests, community perceptions, community income and the level of community education. Through 90 questionnaires distributed in each urban forest with Scoring system technique and multiple linear regression analysis, it was found that the level of education and income of the community did not affect to participation.Variable distance and community perception have a significant influence on the participation of urban forest management. Based on the findings, the condition of urban forests is a factor that influences people's perception and participation in urban forest management

"