Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kasus Korupsi Gayus Tambunan), pelaku kejahatan penggelapan pajak yang dalam pemberitaan tentang dirinya memunculkan pemberitaan yang dipolitisasi oleh kalangan elit instansi pemerintah. Berita berfokus terhadap selebritas sosok seorang Gayus yang sekaligus dijadikan alat berpolitik di kalangan pemerintah, bukan memfokuskan kepada proses dan penyelesaian kasus korupsi itu sendiri. Populasi yang diambil adalah pemberitaan yang disampaikan dua portal berita di Indonesia (media online) yaitu Kompas.com dan Tempo.co. Sementara sampelnya adalah beberapa berita yang mana dalam kasus Gayus ini, bias dan keluar dari konteks permasalahan penyelesaian kasus korupsi seorang pegawai negeri yang diberitakankan secara online dalam kurun waktu 27 Maret 2010 hingga 14 Januari 2011.Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Robert Entman. berasumsi dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pembingkaian kasus korupsi Gayus pemberitaan di kedua media diatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus ini menjadi menyimpang proses hukumnya ketika pemerintah menanggapi, Gayus menjadi alat tarik ulur dalam kepentingan-kepentingan politik penguasa.

---

ABSTRACTThe research was motivated by the interest the authors of the corruption case of Gayus Tambunan), tax evasion crimes in the news about him bring news that politicized by government elites. News focuses on the figure of a celebrity as well as a political tool in government, instead focusing on the process and completion of corruption itself. Population coverage taken is given two news portal in Indonesia (online media) that Kompas.com and Tempo.co. While the sample is some news which in Gayus case, biased and out of context of the settlement of the problem of corruption of a public servant who reported online in the period March 27, 2010 until January 14, 2011. This study uses framing analysis Robert Entman which assumed in order to describe how the framing of corruption in both media coverage Gayus above. This study concludes that this case becomes distorted legal process when the government responded, ans also Gayus becomes a tool in the tug of political interests ruler."

"Tesis ini membahas seksisme dalam pemberitaan media online terhadap pelaku korupsi perempuan dan laki-laki. Penelitian ini mengangkat empat subjek penelitian yakni dua pelaku korupsi perempuan yaitu Malinda Dee dan Ratu Atut Chosiyah, dan dua pelaku korupsi laki-laki yaitu Ahmad Fathanah dan Tubagus Chaeri Wardana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana seksisme ditampilkan dalam pemberitaan di situs berita online mengenai kasus korupsi, khususnya pada keempat subjek tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi di tiga situs berita online yakni Detik.com., Kompas.com, dan Tribunnews.com. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaku korupsi perempuan ditampilkan sebagai objek seksual dengan banyak menampilkan tubuh dan penampilan sebagai berita yang diluar konteks dan cenderung sensasional, sedangkan pelaku korupsi laki-laki, ditemukan pemberitaan mengenai perempuan-perempuan di sekitar mereka yang juga ditampilkan sebagai objek seksual dan adanya stigma perempuan bersalah atas kasus korupsi yang dilakukan oleh laki-laki. Komentar masyarakat sebagai respon atas pemberitaan kasus tersebut pada umumnya menggunakan kata-kata yang kasar dan seksis, utamanya ditujukan pada perempuan pelaku korupsi dan perempuan di sekitar pelaku korupsi laki-laki.

---

This thesis discusses sexism in the online news media coverage of female and male corruption perpetrators. The research studied four research subjects; two female corruption perpetrators I.e. Malinda Dee and Ratu Atut Chosiyah, and two male corruption perpetrators I.e. Ahmad Fathanah and Tubagus Chaeri Wardana. The purpose of this research was to describe how sexism is displayed in corruption cases covered by online news sites, focusing on the four subjects. The data collection was done using documentation study of three online news sites, namely Detik.com, Kompas.com, and Tribunnews.com. The study found that female corruption perpetrators were often displayed as sexual objects with news featuring their female body partsor appearance making the newsout of the context and tend to be sensational. On the other hand,news on male corruption perpetratorswere often found to be about the women around them who were also shown as sexual objects and with a stigma that these women were guilty of the corruption committed by these men. Public comments in response to news wereoften found to be using abusive and sexist language, mostly targetted to the female corruption perpetrators and the women around male corruption perpetrators."

"Kebebasan media diperlukan untuk memberantas korupsi, tetapi kita juga harus mendiskusikan bagaimana kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh media. Melalui pemberitaan terhadap kasus korupsi, media massa menjadi subjek yang memproduksi wacana dan mengetengahkan versi kebenaran tertentu terkait pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, pendekatan kualitatif, dan model analisis wacana kritis. Dengan menggunakan teori Foucault tentang Kekuasaan dan Pengetahuan, penelitian ini menemukan bahwa rezim wacana pemberantasan korupsi di media massa adalah peradilan opini. Peradilan tersebut memaknai abnormalitas hanya pada individu koruptor saja dan dianggap sebagai sebuah kebenaran lewat kekuasaan pendisiplinan yang kredibel. Pada akhirnya, wacana pemberantasan korupsi sistemik pun menjadi terpinggirkan.

---

Freedom of media is necessary to eradicate corruption, but we have to discuss how this freedom has been used by media. By reporting corruption case, mass media are subject who produce discourse and give a particular version of truth about corruption eradication. This research used critical paradigm, qualitative approach, and critical discourse analysis. By used Foucault?s theory about Power and Knowledge, this research found that regime of corruption eradication discourse in mass media are opinion court that mean abnormality only in corruptor individual side that believed as a truth trough credible disciplinary power. Finally, systemic corruption eradication discourse is marginalized."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna media sosial Twitter (X) terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei kepada responden berusia 18–40 tahun yang bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsumsi pemberitaan mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi di media sosial Twitter (X) dan latar belakang sosio-demografis terhadap persepsi mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa konsumsi pemberitaan mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi melalui Twitter (X) secara signifikan mempengaruhi persepsi terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi. Semakin tinggi konsumsi individu terhadap pemberitaan mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi melalui Twitter (X), maka semakin tinggi pula pengetahuan mereka terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi. Lalu, semakin tinggi konsumsi individu terhadap pemberitaan mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi melalui Twitter (X), maka semakin tidak merasa kecewa mereka terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi. Kemudian, semakin tinggi tinggi konsumsi individu terhadap pemberitaan mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi melalui Twitter (X), maka semakin tinggi dukungan terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi. Latar belakang sosio-demografis individu, berupa usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan tempat tinggal secara signifikan mempengaruhi persepsi terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi.

---

This thesis aims to analyze the perceptions of Twitter (X) users regarding the death penalty for corruption offenders in Indonesia. It employs a quantitative method with a survey approach targeting respondents aged 18–40 years living in the Greater Jakarta area (Jabodetabek). The thesis seeks to explore the relationship between the consumption of news through Twitter (X) about the death penalty for corruption offenders and socio-demographic backgrounds in shaping perceptions of the death penalty for corruption offenders in Indonesia. The findings of this thesis indicate that the consumption of news through Twitter (X) about the death penalty for corruption offenders significantly influences perceptions of the death penalty for corruption offenders. The higher an individual's consumption of news through Twitter (X) about the death penalty for corruption offenders, the greater their knowledge of the death penalty for corruption offenders. Additionally, the higher an individual's consumption of such news on Twitter (X), the less disappointed they feel about the implementation of the death penalty for corruption offenders. Furthermore, the higher an individual's consumption of news through Twitter (X) about the death penalty for corruption offenders, the stronger their support for the death penalty for corruption offenders. Socio-demographic factors, including age, gender, education, income, and residence, also significantly influence perceptions of the death penalty for corruption offenders.

"

"Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh generasi Y dan Z adalah kurangnya pengetahuan mengenai peluang dan ancaman dalam penggunaan internet Masalah ini dapat diatasi dengan terbentuknya komunitas online Sekolah Demokrasi Digital adalah komunitas online yang membekali pemuda usia 17 21 tahun agar dapat menggunakan internet dengan bijak Setelah lulus dari Sekolah Demokrasi Digital Netstudent diharapkan memiliki beberapa pengetahuan dasar seperti internet dalam perspektif HAM internet untuk demokrasi prinsip prinsip dalam tata kelola internet kebebasan ekspresi online potensi media baru privasi dan keamanan di Internet serta Hybrid Movement Freedom Technologist Penggunaan media online dalam pembentukan komunitas online Sekolah Demokrasi Digital meliputi penyebaran publikasi penyelenggaran seleksi masuk Netstudent peserta didik perancangan metode belajar dan bentuk kelas serta perancangan metode penyimpanan materi belajar.

---

One of the problems faced by the generations Y and Z is how they are under informed with the opportunities and threats that comes with the internet This however can be overcome by establishing an online community Sekolah Demokrasi Digital is an online community that literate youth ranging from age 17 21 with digital literacy After graduating from Sekolah Demokrasi Digital NetStudents are expected to grasp basic understanding on the online context of human rights internet for democracy the principles of governance of the internet freedom of speech online potentials of new media online privacy and security along with The Hybrid Movement This community uses online media to publicize their activities hold a selection for their Netstudent and developing a syllabus and the repository of learning materials."

"Tesis ini membahas mengenai representasi Repressive State Apparatus yakni KPK dan Polri terkait kasus korupsi simulator SIM di Surat Kabar Harian Kompas. Secara khusus, penelitian ini menganalisis foto jurnalistik SKH Kompasyang terkait dengan kasus korupsi simulator SIM. Dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, diketahui bagaimana Repressive State Apparatus digambarkan oleh SKH Kompas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwadalam praktik representasi Repressive State Apparatus menghadirkan dua mitos yakni bahwa Kepolisian merupakan institusi yang rawan korupsi, di sisi lain terdapat pula mitos bahwa KPK merupakan institusi yang memiliki kredibilitas baik dalam memberantas korupsi. Ideologi yang mendominasi dalam praktikrepresentasi foto jurnalistik di SKH Kompas adalah ideologi demokratisasi terutama terlihat dalam upaya perwujudan pemerintahan yang bersih, kepedulian terhadap penegakan hukum, pemberdayaan civil society, serta keberanian dalam menyuarakan pendapat.

---

.This thesis discusses about representation of Repressive State Apparatus, that are KPK and Polri related to the corruption of driver's license simulator case in Kompas daily newspaper. Especially, this research analyses Kompas daily newspaper's photojournalistics related to the corruption of driver's license simulator case. Using Roland Barthes's semiotic analysis, this research discovers how Repressive State Apparatus are depicted by Kompas daily newspaper. The conclusion of this research shows that representation practice of Repressive State

Apparatus represents myths: Police institution is not free-corruption institution, whereas KPK institution has a good credibility in fighting against corruption. The ideology that dominates representation practice in Kompas daily newspaper is democatization ideology. This ideology is proven by the effort to create clean government, attention to the law enforcement, civil society empowerment, also

fearlessness in expressing the opinion."