Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai anggota WTO, Indonesia telah melakukan beberapa tindakan anti-dumpinguntuk melindungi industri dalam negeri dari akibat negatif dumping. Namunmengenai tepat atau tidaknya peraturan tersebut maupun dari segi pelaksanaannyamasih sering dipermasalahkan. Permasalahan yang paling mendasar ialah bahwaperaturan pemerintah baik PP 34/1996 maupun PP 34/2011 masih ditemukanketidaksesuaian dengan Anti-dumping Agreement. Terlebih terdapatnya faktor-faktornon yuridis seperti kepentingan ekonomi, prinsip akuntansi dan kebijakanperdagangan semakin membuat rumitnya penerapan peraturan anti-dumping diIndonesia. Tesis ini mencoba untuk mengungkapkan hal-hal tersebut, disamping itujuga akan memberikan perskripsi tentang hal-hal yang harus dilakukan olehpemerintah Indonesia dalam menerapkan hukum anti-dumping sebagai traderemedies dalam kerangka hukum perdagangan internasional.

---

ABSTRACTAs a member of WTO, Indonesia has imposed a number of anti-dumping measures toprotect its domestics industry from negative impact of dumping. However fairness ofsuch imposition or measures from the regulation and its implementation still secondscomplicated issues. The most fundamental problem is that both GovernmentRegulation PP 34/1996 and PP 34/2011 are still found the inconsistence with WTOAnti-dumping Agreement. Even the existence of factors other than legal such aseconomy interest, accounting and trade policy seem to escalate the complication ofthe issue. This Thesis attempt to reveal it as well as to give prescription to Indonesiangovernment about what should they do in implementation of anti-dumping law astrade remedies in frame of international trade law."

"ABSTRAKBerdasarkan permasalahan yang terjadi Pemerintah melalui Menteri Keuangantelah menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor produkPolyester Staple Fiber sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dariNegara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan dan berlaku sampai dengan tanggal22 November 2015. Kemudian dengan diberlakukan perpanjangan BMAD, banyak paraindustri khususnya industri hilir menyatakan penolakan karena akan merugikan industribenang atau spinners dan hilir tekstil dalam negeri.Penelitian tesis penulis merupakan penelitian normative yang bersifat kualitatifdengan menggunakan teori Keadilan (justice), penulis melakukan pembahasan terhadappokok-pokok permasalahan guna menghasilkan suatu kesimpulan dan saran-saran atas hasilpenelitian.

---

ABSTRACTBased on the problems that occurred the Government through the Ministry ofFinance has set the imposition of Anti Dumping Import Duty (BMAD) on imports ofPolyester Staple Fiber according Minister of Finance Regulation No. 196 / PMK.011 / 2010concerning Imposition of Anti-Dumping Duty on the Import of Polyester Staple Fiber fromIndia , Republic of China, and Taiwan and valid until November 22, 2015. Then with theimposition of the extension of BMAD, many industries, especially downstream industriesdeclared rejection because it would harm the industry of yarn or spinners and downstreamof domestic textiles.The author's thesis research is a qualitative normative research using the theory ofJustice, the authors do the study of the main issues to obtain a conclusion and suggestionson the results of research."

"Tesis ini membahas mengenai sifat norma hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum (HS.1101.00.10.00) Dari Uni Emirat Arab sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh badan hukum perdata asing yang merasa kepentingannya terhadap ekspor tepung terigu gandum ke Indonesia terganggu akibat adanya peraturan tersebut dengan alasan peraturan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan (beschikking) dan bukan Peraturan (regeling). Untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Tesis ini akhirnya menyimpulkan bahwa Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan hendaknya harus terlebih dahulu diuji apakah Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping tersebut sudah sesuai dengan sifat norma hukumnya atau tidak.

---

This thesis is discussing about the nature of legal norms from Finance Minister Regulation No.42/PMK.010/2006 About Imposition of Anti-Dumping Duty On Imports of Wheat Flours (HS.1101.00.10.00) From United Arab Emirates until it could be sued in Jakarta Administrative Court by foreign private legal entities who felt their interest on exports of wheat flours into Indonesia were disrupted caused by this regulation with reason this regulation was Administrative Decree in the form of Determination (beschikking) and not was Regulation (regeling). In achieving these objectives, descriptive analysis methods are used. Finally, this thesis has conclusion that the Determination of Anti-Dumping Duty by Finance Minister should be tested first whether this Determination of Anti-Dumping Duty is completely accordance with it legal norms or not."

"ABSTRAKProsedur penyelesaian sengketa dagang dalam WTO diatur dalam artikel XXII dan XXIII GATT 1994 dan Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). Menurut Pasal 3.7 DSU, sasaran dan tujuan utama sistem penyelesaian sengketa WTO adalah menjamin penyelesaian yang positif bagi suatu sengketa dan sistem ini sangat cenderung menyelesaikan sengketa melalui konsultasi daripada proses pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dilaksanakan dengan beberapa cara yang diatur dalam DSU, yaitu konsultasi atau negosiasi, pemeriksaan oleh Panel dan Appelate Body, arbitrase, dan good offices, conciliation, dan mediation, dengan yurisdiksi yang bersifat integrated, compulsory, dan contentious. Berdasarkan Pasal 3.2 DSU, sistem penyelesaian sengketa WTO bertujuan untuk memelihara hak dan kewajiban negara anggotanya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Persetujuan WTO (covered agreement). Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmennya di World Trade Organization (WTO) atau mengambil kebijakan yang kemudian merugikan kepentingan negara lain. Negara - negara anggota WTO telah sepakat bahwa jika ada negara anggota yang melanggar peraturan perdagangan WTO, negara - negara anggota tersebut akan menggunakan sistem penyelesaian multilateral daripada melakukan aksi sepihak. Ini berarti negara-negara tersebut harus mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati putusan yang diambil. Salah satu jalan keluar, dan merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa, apabila pihak pelanggar tidak dapat melaksanakan rekomendasi/putusan DSB adalah retaliasi atau penangguhan konsesi. Pasal 22 ayat 6 DSU.

---

ABSTRACT

Dispute settlement procedure in the WTO set in article XXII and XXIII of GATT 1994 and the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). According to Article 3.7 DSU, major goals and objectives of the WTO dispute settlement system is to ensure a positive solution to a dispute and the system is very likely to resolve disputes through consultation rather than litigation. Dispute resolution is implemented in several ways set out in the DSU, namely consultation or negotiation, examination by the Panel and the Appelate Body, arbitration and good offices, Conciliation and mediation, with jurisdictions that are integrated, compulsory, and contentious. Pursuant to Article 3.2 DSU, the WTO dispute settlement system aims to preserve the rights and obligations of Member States under the provisions contained in the WTO Agreement (covered agreement). Disputes can arise when a country sets a certain trade policies that are contrary to the commitments in the World Trade Organization (WTO) or take out a policy which then harm the interests of other countries. Countries - WTO members have agreed that if member countries that violate trade rules of the WTO, the country - the member states will use the multilateral settlement system rather than take unilateral action. This means that these countries should comply with agreed procedures and respect the decision taken. One way out, and it is the last resort in resolving disputes, if the offender can not implement the recommendation / decision DSB is retaliation or suspension of concessions. Article 22, paragraph 6 DSU."

"Praktik dumping dalam perdagangan internasional merupakan bentuk perdagangan yang tidak adil (unfair trade) dan akan merugikan banyak pihak di luar kedua pihak yang bertransaksi, salah satunya adalah pihak kompetitor dari negara lain. Praktik dumping juga dapat merusak pasar dan kestabilan harga yang seharusnya menjadi acuan perdagangan internasional, di mana harga tersebut akan dijadikan sebagai patokan awal dalam menjaga kestabilan pasar dan perdagangan secara luas. Adapun alasan mengapa praktik dumping dilarang, yaitu karena tindakan menjual barang dengan harga lebih rendah atau di bawah ongkos produksi pasar luar negeri dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pasar dalam negeri sendiri sehingga dampak yang akan terjadi dalam perdagangan internasional di mana negara yang menjadi tujuan ekspor rentan terhadap kerugian dalam jumlah yang besar. Produk lokal sejenis tidak akan mampu bersaing harga dengan produk impor hasil dumping yang tentu saja dihargai lebih murah. Dalam menangani permasalahan anti-dumping dibuatlah ketentuan Pasal VI GATT 1994 yang mengatur secara jelas bagi produk yang dikategorikan sebagai produk dumping. Pasal VI GATT 1994 mengatur dasar bagi pemerintah suatu negara anggota yang dirugikan oleh praktik dumping dengan cara mengenakan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD). Salah satu sengketa anti-dumping terjadi pada produk lemak alkohol (fatty alcohol) Indonesia (DS442) yang merupakan turunan dari lemak alam diperoleh dari minyak kelapa sawit (crude palm oil). Isu yang dipermasalahkan dalam DS442 ini salah satunya adalah mengenai Single Economic Entity (SEE), di mana penjualan produk lemak alkohol Musim Mas dilakukan oleh Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. (ICOFs) yang merupakan Marketing Arm berdomisili di Singapura.

---

The practice of dumping in international trade is an unfair form of trade and will effect many parties outside the two parties to the transaction, one of which is the competitor of another country. The practice of dumping can also damage the market and price stability which should be a reference for international trade, where the price will be used as a preliminary benchmark in maintaining market stability and broad trade. The reason why dumping practices are prohibited, because the action of selling goods at lower prices or below the cost of producing foreign markets compared to prices set by the domestic market itself so that the impact will occur in international trade where countries that are export destinations are vulnerable to loss in large numbers. Similar local products will not be able to compete with imported products from dumping products which are of course cheaper. In dealing with these problems, the provisions of Article VI GATT 1994 are made which clearly regulate products categorized as dumping products. Article VI GATT 1994 regulates the basis for the government of a member country which is disadvantaged by the practice of dumping by Imposing Anti-dumping Import Duty. One of the anti-dumping disputes occurred in Indonesian fatty alcohol (DS442) fat products, which are derived from natural fats obtained from crude palm oil. One of the issues at issue in DS442 is the Single Economic Entity (SEE), in which the sale of Musim Mas alcohol fat products is carried out by Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. (ICOFs) which is a Marketing Arm domiciled in Singapore."

""Dumping" adalah suatu persaingan curang dalam diskriminasi harga yaitu suatu produk yang ditawarkan di pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga normalnya atau harga jual di negara ketiga. Untuk mengatasi masalah "dumping" sejumlah negara telah memberlakukan perangkat hukum "anti-dumping". Masyarakat Eropa (ME) melalui oerangkat hukum "anti-dumping" telah menetapkan komisi khusus yang menangani masalah "dumping". Pembuktian "dumping" oleh komisi khusus ini meliputi "dumping" itu sendiri, kerugian (injury), dan kepentingan masyarakat (community interest)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara empiris dampak tindakan anti-dumping Indonesia terhadap kinerja impor produk terkait pada periode 1996-2010. Dengan menggunakan model regresi Lee, Park, dan Cui yang dikembangkan pada tahun 2013 ,dampak tindakan anti- dumping dapat dibedakan menjadi efek restriksi dan efek pengalihan perdagangan. Hasil empiris menunjukkan bahwa tindakan anti-dumping tidak efektif dalam memberikan efek restriksi perdagangan dari negara yang menjadi target anti-dumping. Bahkan, impor dari negara yang bukan menjadi target anti-dumping meningkat secara definitif pada tahun ditetapkannya anti- dumping. Secara agregat, efek netto restriksi dan pengalihan perdagangan terbukti mampu menekan impor pada periode investigasi anti-dumping, namun pada periode sesudahnya impor kembali meningkat. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan instrumen kebijakan tindakan pengamanan perdagangan lain yang dapat menekan impor dengan lebih efektif dan bersifat jangka panjang."