Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 38630 dokumen yang sesuai dengan query
cover
JIP 31(2009)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Said Zainal Abidin
Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah, 2002
320.6 Abi k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Samodra Wibawa
Jakarta: Inter Media, 1994
320.6 Wib k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Public policy, basically, is the tool and, at the same time, the frame of executing government function. With this character, public policy is the product of the process of government activities implementation and, all at once, it gives illustration of direction and substance of government function realization. In a democratic government, the citizens, individually and collectively are the government's actors. The quality of citizens political participation will determine the direction and the benefit of public policy. Participative public policy is a policy which its substance and process making reflect continuosly and proportionally the stakeholders participation. The essence of participative public policy is the agreement on the action which will be done in order to realize the major benefit to major quantity of people as possible. This paper will discuss the way how to build participative public policy making."
JUIPJPM
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Surya Fermana
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009
320.6 SUR k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Arie Setiadi
"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagiamana format baru PDI Perjuangan dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Peran pemerintah (state) yang sebelumnya begitu dominan, pelan tapi pasti mulai digantikan dengan kondisi sosial masyarakat yang lebih demokratis. Tuntutan transparansi dan tata kelola yang baik, tak mungkin terhindarkan di tengah kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap setiap isu yang terjadi di masyarakat.
Partai Politik merupakan sarana formal masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Sebab selain kelompok-kelompok kepentingan lainnya, partai politik merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang kinerja nya diukur dan dievaluasi dalam pemilu oleh rakyat.
Karena itulah perlu untuk mencari jawaban, tindakan dan langkah-langkah apa saja yang hams dilakukan partai politik -baik secara internal maupun eksternal- untuk mengantisipasi hal itu. Tindakan dan kerja politik seperti apa yang membuat sebuah partai politik mampu menghadapi perubahan masyarakat yang_semakin kritis. Kebijakan publik dan manajemen isu seperti apa yang harus dilakukan sebuah partai politik dalam menghadapi dinamika masyarakat Penelitian ini juga panting untuk untuk membuat sebuah format tentang pembuatan sebuah kebijakan publik oleh PDI Perjuangan.
Peneltian ini bersifat evaluatif dan dapat dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif. Peneliti dalam hal ini berperan dalam keterlibatan sebagai pribadi dalam pengertian empatik. Penelti juga menjadi teman dan lawan diskusi sekaligus bagi nara sumber. Setelah peneliti mengumpulkan data dan informasi primer dengan wawancara tak berstruktur, peneliti mencoba sedapat mungkin keluar dart dunia cara berpikir populasi agar memungkinkan dapat memberikan tafsir atau makna pada data dan informasi itu secara obyektif. Hasil analisis itu kemudian dituangkan dalam laporan tesis yang bersifat deskriptif.
Dengan menggunakan konsepsi elit politik dan sirkulasi alit Pareto, dimana di dalam setiap masyarakat selalu saja ada gerakan yang tidak dapat ditahan, dari individu-individu untuk menggantikan satu dengan yang lain sebagai elit. Sedangkan Robert Dahl menggungkapkan tentang 5 standard bahwa sebuah proses dapat
dikatakan demokratis, yaitu :partisipasi aktif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda dan pencakupan orang dewasa. Sedangkan kebijakan publik merupakan sarana menghimpun sumber daya dari para pelaku politik dan memenuhi tuntutan serta kepentingan. Karena terbatas nya sumber daya dibanding jumlah tuntutan masyarakat maka perlu dilakukan pemilihan, penyaringan dan prioritas terhadap iangkah yang hares diambil.
Dengan demikian, evolusi demokrasi dan perbaikan partai politik sangatlah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan bemegara serta kualitas tata kelola pemerintahan. Apabila partai politik tidak berfungsi dengan baik, maka demokrasi akan menghadapi ancaman. Pengembangan kelembagaan partai politik dapat berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat, akan tetapi semua itu sangat tergantung pada upaya, kerja politik dan langkah-langkah yang dilakukan oleb aktivis partai dan warga masyarakat itu sendiri.
Beberapa temuan penting dari penelitian ini adalah pertama, PDI Perjuangan terlambat dalam mengantisipasi perubahan masyarakat yang semakin dinamis. Perubahan aspirasi masyarakat lebih cepat dari apa yang dapat dilakukan PDI Perjuangan. Kedua, pilihan kebijakan yang dilakukan PDI Perjuangan ternyata lebih banyak menjauhkan PDI Perjuangan dari konstituennya Pilihan kebijakan yang terbatas sebagai konsekuensi dari problem peninggalam masa Iampau seperti soal IRK Kenaikan BBM dan sebagainya adalah problem-problem sistemik yang memiliki keterbatasan dalam jumlah opsi pilihan. Ketiga, format dan pilihan dalam pengambilan kebijakan tidak didasari model dan mekanisme yang terukur dengan tingkat akuntabilitas yang baik. Personifikasi dalam kelembagaan menjadi modus utama berjalannya organisasi PDI Perjuangan. Keempat, secara kelembagaan, PDI Perjuangan belum mampu menjalankan prinsip-prinsip partai modern. Kelima, transisi perubahan yang dilakukan PDI Perjuangan dapat memberikan harapan terjadinya tata kelola partai yang lebih baik.
Disarankan kepada seluruh aktor PDI Perjuangan untuk dapat bekerja dalam sebuah mekanisme kelembagaan yang lebih baik dengan format dan model yang lebih tertata dengan baik. Sebab masa depan partai politik tergantung seberapa cepat, tepat dan tanggap dalam merespon setiap perkembangan yang ada di masyarakat. Karena hanya partai politik yang mampu memenuhi harapan rakyat yang akan dapat terns bertahan. Penguatan kelembagaan partai politik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas demokrasi.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T22547
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Place not identified: Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press, 2010
342.041 TUJ
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"The aim of this research is to analyze the public sector policy management in the management of Citarum river by using governance paradigm. The research used qualititive approach by using triangular sources techniques consisting of: the state, civil society, and private sector. The result shows that the management of drainage basin becomes a public matter involving the three main governance actors. However, the involvement of these three actors entails three implications: (1) the addition of core competence principle to the distribution of authority among actors, apart from ultra vires and general competence principles; (2) the addition of accessibility and effectiveness criteria in the affair distribution among the actors, apart from externality, efficiency, and accountability criteria; and (3) the revision of Government Regulation Number 38 year 2007 particularly on the affair distribution that involves non-state elements (civil society and private sectors) according to governance paradigm. More over there has been a need to revise the regulations related to the management of drainage basin.
"
Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16 (2) Mei-Agustus 2009: 82-86,
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dunn, William N.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000
320.6 DUN pt ;320.6 DUN p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Amri Marzali
Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012
320.6 AMR a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>