Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semua pihak memahami bahwa kerahasiaan bank merupakan hal penting yang menjadi landasan etika bisnis antara bank dengan kepercayaan customer. namun, persoalan sering muncul ketika di antara pemilik rekening terlibat tindak kejahatan dan ada dugaan bahwa hasil kejahatannya tersebut ditransfer atau disimpan dalam rekening di sebuah bank..."

"[Tesis ini membahas tentang ketentuan rahasia bank di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Namun pada kenyataannya, batasan-batasan tentang rahasia bank itu sangatlah sempit, dan tidak melindungi nasabahpeminjam. Selain itu, terdapat banyak pengecualian dari ketentuan rahasia bank di peraturan perundang-undangan lain, bahkan yurisprudensi hakim. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori hukum dari Lon L. Fuller dan menggunakan metode penilitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan dan pengecualian dari ketentuan rahasia bank di indonesia. Dalam penulisan ini juga mencantumkan beberapa pengaturan mengenai rahasia bank dari beberapa negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan agar ditambahkan ketentuan untuk melindungi data nasabah debitur dengan kolektibilitas pinjaman lancar dan menambahkan ketentuan pengecualian dari ketentuan rahasia perbankan di undang-undang perbankan. Hasil penelitian ini juga menyarankan agar Undang-Undang Perbankan menambahkan nasabah debitur dalam pengertian rahasia bank dan menambahkan ketentuan pengecualian atas rahasia bank;This Thesis discusses about bank secrecy regulation in Indonesia as stipulated in the Banking Act. However, limitations on bank secrecy was very narrow, and not to protect borrowers. In addition, there are many exceptions from bank secrecy regulation in other legislation, even from jurisprudence of the judges. This study examined using the legal theory of Lon L. Fuller and using normative juridical research method using a historical approach and comparative approach. This study aims to determine the limitations and exclusions of bank secrecy provisions in Indonesia. In this paper also lists some arrangements regarding bank secrecy from several countries. Results of this study concluded that the added provisions to protect the data of debtors with loans collectibility smoothly and added exemption from the provisions of banking secrecy in banking laws. This study aims to determine the limitations and exceptions of bank secrecy regulation in Indonesia. Results of this study suggest that the Banking Act adds borrowers in terms of bank secrecy and adds exceptions to bank secrecy provisions, This Thesis discusses about bank secrecy regulation in Indonesia as stipulated in the Banking Act. However, limitations on bank secrecy was very narrow, and not to protect borrowers. In addition, there are many exceptions from bank secrecy regulation in other legislation, even from jurisprudence of the judges. This study examined using the legal theory of Lon L. Fuller and using normative juridical research method using a historical approach and comparative approach. This study aims to determine the limitations and exclusions of bank secrecy provisions in Indonesia. In this paper also lists some arrangements regarding bank secrecy from several countries. Results of this study concluded that the added provisions to protect the data of debtors with loans collectibility smoothly and added exemption from the provisions of banking secrecy in banking laws. This study aims to determine the limitations and exceptions of bank secrecy regulation in Indonesia. Results of this study suggest that the Banking Act adds borrowers in terms of bank secrecy and adds exceptions to bank secrecy provisions]"

"Bank is aninstution that is trusted by people to save their found and all information about their financial matter in order to get the save and the secrery would be guaranteed. In Banking Law No 10 year 1998, the information about the custemer within their position as debtor is not obliged to be kept as secrery It means these's no criminal violation to a bank which is opened debtor's information to any one and public's besiness. The other hand the relationship between debtor and bank is a contractual relation, meaning both debtor and bank;s right and obligation are set in a contractual agreement including about the debtor's information that must be as a secrery."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang rahasia bank yang diatur pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian telah diubah ke dalam Undang-Undang No. 10/1998 Tentang Perbankan yang mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, namun UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyatakan bahwa pihak bank harus melaporkan kepada PPATK apabila terjadi transaksi yang mencurigakan terhadap nasabahnya, hal ini untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang (money laundering). Karena ada undang-undang lain yang mengatur mengenai kerahasian bank diluar UU Perbankan itu sendiri maka timbulah pokok permasalahan mengenai sinkronisasi UU Perbankan dengan UU TPPU dan seberapa jauh perlindungan nasabah bank tetap teijaga.Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas maka penulis melakukan analisis kedua undang-undang tersebut diatas dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang ada yakni membandingkan, mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah hukum positif yang diambil dari bahan-bahan perpustakaan yang ada dalam peraturan perudang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan terhadap sinkronisasi antara UU Perbankan dengan UU TPPU.Setelah melakukan studi pustaka tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa rahasia bank hanya berlaku bagi Nasabah Penyimpan dan simpananya serta pengecualiannya terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum/negara serta kepentingan bank dalam hal penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara bank dengan nasabahnya tetapi belum termasuk pihak PPATK. Penulis berpendapat bahwa UU Perbankan perlu dilakukan revisi agar sinkron dengan undang-undang atau peraturan lainnya terutama UU TPPU.

---

ABSTRACT

The Thesis is regarding the banking secrecy as stipulated in Law No.7 Year 1992 on Banking which was further amended to become Law No.10/1998 on Banking interpreted banking secrecy as all things relating to the information about Creditor and their Saving or Deposits. With regard to banking secrecy, the nonsynchronization between Banking Law and Anti Money Laundering Law (UU TPPU) is existing because of Banking Law requires the bank to maintain the secrecy o f its customer, while Anti Money Laundering Law (UU TPPU) requires that the bank shall make report to PPATK when there is a suspicious transaction. Since there are other law regarding to the banking secrecy other than the Banking Law, then, there are issues of synchronization of the banking law and Anti Money Laundering Law, and how far the customer information secret will be kept.

Based on the above matters, the writer performed an analysis of the both laws by using nominative juridical, which including law research and using secondary available data by comparing, studying and examining the law principal, majoring in positive laws axiom that could be taken from literature of the law and other regulations that had relations to the synchronization of the Banking Laws and Anti Money Laundering Law.

After the literacy study, the writer has concluded that the bank secrecy is only applied for customer who have deposits and its respective deposits, and with some exception, principally, in relation to the public or the State or the bank?s interest, to solving problem between the bank and the customer, but excluded PPATK. Finally, the writer concluded that the Banking Law should be revised in order to synchronize between the laws and other regulations, such Anti Money Laudering Law."

"AbstrakRahasia bank merupakan unsur esensial dan konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Kerahasian bank ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan nasabah dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pembukaan rahasia bank oleh Pegawai Bank dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini akan melakukan pengkajian dan pengujian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum yang terkait. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode analisis data secara yuridis kualitatif."