Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap langkah dalam melakukan aktivitas bisnis adalah langkah hukum mengandung segala aspek tanggungjawab didalamnya. Mengapa demikian? karena setiap langkah para pihak dalam dunia bisnis selalu dilandasi oleh pertukaran kepentingan. hubungan yang dilandasi atas dasar pertukaran kepentingan ini diikat dalam suatu persetujuan kerjasama yang disebut perjanjian atau kontrak..."

"Melalui studi literatur dan dokumen ditemukan perbedaan metode penafsiran pengertian kontrak menurut hukum Indonesia dan hukum Belanda. Metode penafsiran kontrak didalam sistem hukum kontrak Indonesia masih didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 1342 sampai dengan pasal 1345 KUHPer; Sedangkan metode penafsiran kontrak menurut sistem hukum Belanda saat ini tidak lagi menggunakan pasal-pasal tersebut, di Belanda penafsiran kontrak menggunakan dasar itikad baik yang mengacu kepada kerasionalan dan kepatuhan..."

"ABSTRAKHukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia menganut sistem terbuka, yang intinya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini dibangun berdasarkan ajaran Hukum Kodrat dan teori fiksi yang memandang semua orang mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang sama kuat, sehingga semua orang bebas membuat kontrak bagi dirinya. Padahal, kenyataannya tidak semua orang mempunyai kedudukan yang sama kuat. Dengan berkembangnya industrialisasi yang melahirkan perusahaan perusahaan besar yang memproduksikan barang dan jasa secara massal, maka timbullah mekanisasi kehidupan, khususnya dalam bisnis. Salah satu bentuk mekanisasi ini adalah penggunaan kontrak baku dalam transaksi komersial, yang sekarang dipandang tidak terelakkan (inevitable). Kontrak baku tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan atau penjual yang menawarkan produknya kepada masyarakat. Karena terhadap syarat-syarat dalam kontrak baku itu tidak diadakan tawar menawar, maka masyarakat yang menjadi konsumen atau pembeli kehilangan haknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kajian ini akan membahas eksistensi asas kebebasan berkontrak dan kontrak baku, dengan mengambil sampel kontrak baku dalam bisnis perbankan. Kemudian menganalisis implikasi-implikasi asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku tersebut dan masalah-masalah hukum yang timbul dari kontrak" baku tersebut."

"Tesis ini mengkaji mengenai (i) kesejajaran kedudukan Pemerintah dengan kedudukan pihak swasta, baik individu maupun badan hukum, dalam suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, (ii) akibat hukum dari perubahan hukum yang terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian terhadap suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik; dan (iii) akibat hukum dari kerjasama usaha dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang terdiri dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Pengembangan (Development Agreement), sebagai Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, terhadap para pihak yang mengikatkan diri.Dan penelitian dan kajian yang penulis lakukan, secara teoritis-yuridis terdapat kedudukan yang sejajar (koordinatif) antara pemerintah dengan pihak swasta dalam suatu kontrak bisnis. Dalam Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, baik yang bersifat murni privat maupun yang bercampur dengan hukum publik, Pemerintah menundukkan dirinya kepada hukum umum yang mengatur kontrak bisnis, yaitu hukum perdata. Pengaruh hukum publik lebih tercermin pada terdapatnya sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi Pemerintah sebagai otoritas publik, yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, dalam mengadakan suatu kontrak bisnis, antara lain mengenai kewenangan, proses penentuan mitra, dan syarat-syarat kontrak.Perubahan hukum yang terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian, memang mempunyai akibat hukum terhadap suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, bergantung pada jenis perubahan hukum tersebut dan bagaimana klausula dalam kontrak bisnis mengaturnya. Sedang mengenai kerjasama usaha reklamasi Pantura Jakarta, kesejajaran para pihak dalam kontrak tampak, misalnya, pada kesepakatan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kontrak bisnis ini juga perubahan hukum yang terjadi, misalnya terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi setelah pemberlakuan otonomi daerah (1999), atau bahkan jika Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dicabut, tidak mengkibatkan ilegalitas kontrak yang dapat menyebabkan kontrak menjadi batal. Perubahan hukum tersebut hanya mengakibatkan perlunya penyesuaian sejumlah klausula kontrak disepakati kembali oleh subyek hukum yang mengikatkan diri."

"Development of contract law; papers of a meeting"