Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis membicarakan suatu persaingan bebas dilihat dari sudut kebijakan otonomi daerah. Ia berpendapat pelaksanaan Zona Perdagangan Bebas di negara-negara anggota ASEAN akan segera dimulai tahun 2002 dan pemerintahan Indonesia telah tidak tidak memiliki pilihan lain untuk menundanya..."

"Evaluasi terhadap pengusahaan pertambangan hatuhara arialab untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan usaha pertambangan uatubara di Indonesia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran atas pasang-surutnya industri pertambangan batubara dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.Pelaksanaan Otonomi Daerah akan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang lebih terbatas kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Disini terjadi perpindahan kewenangan yang dulunya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat bergeser menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan segala konsekuensinya.Penelitian akan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha pertambangan batubara pada saat ini dibandingkan dengan pada saat sebelurn pelaksanaan otonomi. Kemudian mengkaji guna mendapatkan snafu strategi didalam pengelolaan pengusahaan pertambangan batubara yang tepat agar adanya pergeseran paradigma dari sentralistik ke desentralistik tidak sampai mengganggu kelangsungan investasi pada sub sektor pertambangan batubara.Kajian dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Data-data didapat dengan cara studi literatur, dan kuesioner serta diskusi. Kemudian membangun hirarki yang tersusun dari empat level terdiri ats tujuan. faktor/kriteria, sub faktor/kriteria serta alternatif.

---

The evaluation on the coal mining business is to identify the development of the coal mining business in Indonesia. The evaluation is carried out to get u description on the up-down of the coal mining industries with connection with the Local Autonomy.The enactment of local autonomy will give more authorities to the regency and municipality government, and less authorities to the provincial and central government. There is a shift of the authorities from the central government to local governments with all its consequences.The objective of this research is to identify the development of coal mining business at present compared to that of before the enactment of the local autonomy.A study is carried to formulate a proper strategy in coal mining b'.lsiness management so as to achieve a new paradigm from centralistic to decentralistic in order not to hinder the sustainability of the investment in coal mining sub-sector.The study is carried out under the Analytical Hierarchy Process (Al-IP). The data is collected by the literature study, questionnaires and discussion. A structured hierarchy of four levels consisting of objectives, factors/criteria, subfactor/criteria and alternatives is formulated."

"Dari pembahasan pada bab 4 dapat disimpulkan bahwa konsep restrukturisasi organisasi tidak hanya sekedar melakukan perampingan, penataan kembali dan menyusun kembali konfigurasi organisasi menjadi lebih kecil.Tujuan konsep yang lebih penting disini adalah untuk merancang ulang proses-proses bisnisnya sehingga organisasi dapat lebih efisien, efektif dan meningkatkan nilai tambah serta membangun daya saing perusahaan. Untuk memenuhi konsep ini, Dinas PIMPD juga dituntut untuk memperbaiki kinerja layanannya untuk mendukung strategi perusahaan.Dinas PIMPD sebagai fungsi S/I di Pertamina korporat akan menjadi lebih kecil, baik ukurannya maupun jumlah stafnya dimana stafnya sarat akan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan di bidang teknologi dan proses bisnis untuk mendukung sebagai konsultan internal. Kesemuanya ini adalah untuk mendukung strategi Pertamina.Karena fungsi S/I di masa mendatang jumlah stafnya menjadi lebih kecil, kegiatan outsourcing tentunya akan menjadi bertambah. Hal ini merupakan tantangan bagi manajemen S/I, Eksekutif S/I akan mefokuskan waktu dan energinya kepada tanggung-jawabnya untuk meningkatkan nilai tambah setinggi-tingginya untuk perusahaan, seperti membantu top management mengidentifikasi peluang-peluang strategi dan memperkembangkan blueprint (perencanaan) untuk infrastruktur T/I.Fungsi S/I dimasa mendatang, meskipun Iebih kecil, akan menjadi lebih kritis terhadap operasi Pertamina. Fungsi S/I secara efektif akan membantu Pertamina melalui pemanfaatan T/I untuk merancang-ulang proses-proses dan mengakses informasi yang diperlukan pada anggaran yang ketat."

"Banyak perusahaan, di Indonesia belum memiliki visi (vision) dalam mengantisipasi perubahan global, seperti dikemukakan oleh Emil Salim (1996). Hal ini menunjukkan betapa lemahnya kemampuan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mengantisipasi masa depan (strategic intent) perusahaannya dalam era persaingan bebas yang tinggal beberapa tahun lagi. Visi merupakan salah satu bagian dari manajemen stratejik yang belum mendapat perhatian strategis dalam kehidupan perusahaan di Indonesia, buktinya hanya perusahaan-perusahaan skala besar yang sudah menyusun manajemen stratejinya secara komprehensip, detail dan memberikan tekananan pada akurasi. (Setiawan HP, Zulkiflimansyah, 1996), dan kalaupun ada perusahaan yang menggunakan manajemen strateji, biasanya masih bersifat sederhana dan parsial.Hamel dan Prahalad mengingatkan pentingnya peranan manajemen stratejik dalam perusahaan. Kedua pakar manajemen stratejik ini memberikan landasan kepada pentingnya resource based, dengan memperhatikan kompetensi inti yang dimiliki perusahaan dalam rangka mengantisipasi masa depan (strategic intent) terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Pendapat lain dikemukakan oleh Michael Porter yang dikenal dengan konsep Competitive Strategy nya. Porter lebih berorientasi kepada market based, artinya perusahaan harus memiliki keunggulan daya saing di pasar untuk membedakannya dengan pesaing. Kedua pendapat ini dinilai baru sebatas memberikan penjelasan dari rumusan manajemen strateji, tetapi belum dapat memberikan tata cara penerapan dari manajemen strateji tersebut. (Setiawan HP, Zulkiflimansyah, 1996). Sekalipun kedua konsep ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar, tetapi baik resource based maupun market based sama-sama memiliki kesamaan dalam menyikapi masa depan perusahaan, yaitu perlunya perusahaan mengenali kemampuan dan kompetensinya secara optimal.Tesis ini hanya akan membahas satu sisi dari manajemen stratejik yaitu bagaimana memformulasikan suatu rumusan tujuan perusahaan yang komprehensip, terukur, spesifik, realistik, dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi dalam era persaingan bebas pada perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), khususnya pada PT XYZ (Persero), dengan menggunakan pendekatan model Balance Scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu : perspektif keuangan, perspektif kepuasan pelanggan, perspektif bisnis internal serta perspektif belajar dan bertumbuh. Digunakannya model Balance scorecard adalah karena selama ini rumusan tujuan perusahaan BUMN, selalu berorientasi kepada tingkat Rentabilitas, Solvabilitas dan Liquiditas,atau dengan kata lain menggunakan ukuran-ukuran keuangan (rational goal model). Padahal rumusan tujuan perusahaan yang demikian tidak dapat mengakomodasikan faktor-faktor di luar faktor keuangan.Rumusan tujuan perusahaan sendiri adalah gagasan, keinginan yang realistik dan terukur, yang ingin diraih pada saat sekarang dan masa datang dengan mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi perusahaan. Dengan kata lain rumusan tujuan menjadi penunjuk arah pencapaian tujuan perusahaan.Dalam situasi persaingan yang semakin ketat seperti sekarang ini, dimana perubahan terjadi secara cepat, maka rumusan tujuan menjadi penting artinya bagi perusahaan, karena rumusan tujuan dituntut untuk adaptif terhadap perubahan.Ada empat alasan mengapa rumusan tujuan penting artinya dalam kehidupan perusahaan yang berada dalam era persaingan bebas, yaitu : pertama, dengan rumusan tujuan akan dapat ditentukan strateji yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Kedua, rumusan tujuan tidak selalu identik dengan kinerja keuangan, seperti yang selama ini banyak diartikan. Ketiga, masih terbatasnya pemahaman terhadap rumusan tujuan perusahaan. Keempat, sekalipun ada perusahaan yang memiliki rumusan tujuan, tetapi seringkali belum memberikan gambaran yang terukur, spesifik, realistik, sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya sekaligus adaptif terhadap tuntutan lingkungan usaha.Dengan menggunakan pendekatan model Balance Scorecard, hasil analisis tesis ini menunjukkan bahwa perspektif keuangan ternyata tetap menjadi faktor utama yang dikehendaki dalam rumusan tujuan, disusul oleh perspektif belajar dan bertumbuh pada tingkat kepentingan kedua. Sedang tingkat kepentingan ketiga dan keempat dalam rumusan tujuan PT XYZ (Persero) adalah perspektif pelanggan dan perspektif bisnis internal."

"Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1992 sangat diperlukan Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif. Salah satu unsur terpenting organisasi Pemerintah Daerah yang efektif adalah karakteristik pegawai yang baik sebagai hasil dari upaya pendayagunaan pegawai berdasarkan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian.Hal tersebut diatas diteliti pada Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang berdasarkan PP No. 8 Tahun 1995 ditetapkan sebagai salah satu Daerah Percontohan Otonomi; dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : Pertama, bagaimana pendayagunaan pegawai dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan efektivitas organisasi pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ? Kedua, bagaimana korelasi antara karakteristik pegawai dengan efektivitas organisasi Pemerintah Kab. Dati II Sidoarjo ?Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif - analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan dukungan data kuantitatif sebagai alat bantu. Hubungan antara variabel babas karakteristik pegawai (X) dan Efektivitas organisasi (Y) diteliti melalui penghitungan koefisien korelasi product moment dari Karl Pearson.Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor karakteristik pegawai 86,15%, sehingga secara umum dapat dikiasifikasikan baik; namun belum optimal dan masih memerlukan perbaikan melalui berbagai strategi pendayagunaan pegawai. Sementara itu, Efektivitas organisasi hanya memperoleh skor 85,20%.Mengingat Kabupaten Dati II Sidoarjo merupakan salah satu Daerah Percontohan Otonomi yang dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan murah; akan sangat ideal jika karakteristik pegawai sangat baik dan organisasinya sangat efektif. Koefisien korelasi antara variabel X dengan Y didapat 0,947, yang berarti positif dan signifikan. Setiap kenaikan nilai X akan diikuti kenaikan nilai Y.Strategi pendayagunaan pegawai dapat dikembangkan terutama melalui perencanaan pegawai. Dalam hal seleksi dan penempatan yang berorientasi pada DSP perlu didesentralisasikan kepada Dati II. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja, diperlukan Diktat pegawai yang sesuai dengan kebutuhan riil Daerah.Kompensasi yang adil perlu didesain khususnya untuk pengalokasian besarnya uang insentif, lembur, honor dan tunjangan di luar gaji pokok."

"Kehadiran Undang-Undang Otonomi Daerah menjadi momentum bagi daerah untuk dapat lebih leluasa mengatur sendiri penyelenggaraan rumah tangganya berdasarkan aspirasi masyarakat lokal di daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat menentukan sendiri pekerjaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Untuk itu pemerintah daerah perlu segera melengkapi dirinya dengan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Karena kelembagaan perangkat daerah adalah `tools' bagi pemerintahan daerah untuk dapat bergerak dan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya itu. Dengan penataan kelembagaan perangkat daerah yang disesuaikan dengan yang dibutuhkan di Kota Bengkulu, diharapkan Pemerintah Kota Bengkulu dapat bekerja dengan lebih optimal, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Bengkulu.Agar dapat melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah maka diperlukan assesmen terhadap kebutuhan daerah itu sendiri. Dalam hal ini kebutuhan daerah ditentukan dari kebutuhan akan penyediaan pelayanan dasar (basic services) dan kebutuhan pengembangan potensi-potensi unggulan khas (core competencies) yang dimiliki oleh pemerintah daerah.Dengan mengidentifikasi kebutuhan basic services dan core competencies pemerintah daerah dapat diketahui kewenangan rill pemerintah Kota Bengkulu, berupa jenis-jenis pelayanan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang selanjutnya akan menjadi rujukan untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah.Basic services diidentifikasi dengan 5 indikator, yaitu : protective services, environmental services, personal services, recreation services dan commercial services. Dan core competencies diidentifikasi dengan melihat struktur mata pencaharian penduduk, struktur penggunaan lahan serta kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kota Bengkulu. Sementara penataan kelembagaan dioperasionalisasikan dengan merujuk kepada 5 komponen dasar organisasi, yaitu : strategic apex, middle line, techno-structure, support staff dan operating core.Permasalahan penelitian dirumuskan dengan 3 pertanyaan penelitian, yaitu: 'Bentuk pelayanan apa saja yang dibutuhkan dan perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu `Bagaimana format kelembagaan perangkat daerah yang sesuai untuk Kota Bengkulu berdasarkan kebutuhan tersebul T dan ' Apakah kelembagaan perangkat daerah yang telah dibentuk di Kota Bengkulu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ?'Untuk mencari jawaban atas pertanyaan diatas digunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama adalah studi dokumen dan kepustakaan sedang untuk tahap kedua dilaksanakan studi lapangan dengan 'observasi non partisipan' dan `interview'. Analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif-deskriptif sehingga terhadap data-data statistik yang bersifat kuantitatif dipergunakan sebagai pendulum analisa.Dari proses analisa data diketahui bahwa bentuk-bentuk pelayanan dasar (basic services) yang menjadi kebutuhan di Kota Bengkulu terdiri dari 49 jenis urusan. Sementara berdasarkan karakteristik potensi unggulan khas (core competencies) yang dimiliki oleh pemerintah daerahnya, di Kota Bengkulu dibutuhkan pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan bidang usaha jasa, perdagangan dan pertanian. Setelah dikurangi dengan 8 jenis pelayanan yang telah diselenggarakan oleh pihak-pihak lain diluar Pemerintah Kota Bengkulu, diketahui bahwa pelayanan yang perlu diselenggarakan di Kota Bengkulu terdiri dari 41 jenis pelayanan.Dengan menggunakan teori-teori organisasi dan aturan-aturan norrnatif yang ada dirumuskan 3 alternatif bentuk kelembagaan untuk perangkat daerah Kota Bengkulu, Dan dari masing-masing alternatif itu dapat dibagi lagi ke dalam 2 altematif format susunan organisasi. Sehingga secara keseluruhan terdapat 6 alternatif kelembagaan perangkat daerah yang cukup sesuai untuk Kota Bengkulu.Dari keenam alternatif tersebut teridentifikasi bahwa format kelembagaan yang dinilai paling ideal untuk Kota Bengkulu adalah format kelembagaan yang terdiri dari 28 jenis lembaga dengan kedudukan Sekretaris Daerah yang `kuat'.Dan melalui proses komparasi diketahui bahwa bentuk-bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh kelembagaan perangkat daerah yang telah dibentuk di Kota Bengkulu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sudah cukup sesuai dengan yang dibutuhkan daerah, Ini terbukti dengan sudah tercakupnya semua unsur kebutuhan pelayanan oleh urusan-urusan yang diselenggarakan Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Namun format kelembagaan yang telah dibentuk tersebut dinilai masih terlalu 'gemuk' dan tergolong cukup rawan untuk terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik dari para pejabat politis di daerah. Sehingga dalam rangka mendapatkan format kelembagaan yang lebih efisien dan ideal maka masih diperlukan perampingan dan penataan kembali terhadap susunan organisasi yang telah ada itu."

"Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam menuju Indonesia sehat 2010 telah menetapkan kebijaksanaan umum pembangunan kesehatan antara lain peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia dibidang kesehatan.Dengan mengacu kepada UU no. 22 tahun 1999, dan UU no.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan PP no. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Semenjak dimulainya Otonomi Daerah tahun 2001 ini, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dipandang perlu mempunyai rencana strategik.Untuk dapat menyusun rencana strategik Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dilakukan penelitian Operasional dengan analisa kualitatif. Penyusunan rencana strategik ini dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap I (Input stage) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan internal dari Dinas Kesehatan yang dilakukan oleh Consensus Decision Making (CDM) yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala Subdinas, dan Kepala Seksi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Kemudian pads tahap II (Making Stage, CDM) melakukan identifikasi alternatif strategik dengan analisis internal dan eksternal (IE) Matrix dan SWOT Matrix. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap III (Decision Stage) untuk menentukan prioritas strategik terpilih dengan menggunakan metode Quantitative Strategic Planning Matrixs (QSPM).Berdasarkan hasil analisis SWOT Matrixs memperlihatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berada dalam kuadran Strenghths-Opportunities (S-O), dimana pada kondisi yang demikian Dinas Kesehatan dapat menciptakan Strategik yang menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang sedangkan pada analisis dengan Matrixs IE memperlihatkan posisi Dinas Kesehatan berada pada set II (Growth and Build) yang berarti Dinas Kesehatan masih punya peluang untuk melakukan pertumbuhan dan pengembangan organisasinya.Melalui kedua analisis Matrixs tersebut maka Strategik prioritas yang tepat untuk Dinas Kesehatan adalah Strategik Intensif dan Strategik Integratif.Sebagai saran agar rencana strategik Dinas Kesehatan yang telah dibuat ini dapat dioperasionalkan maka perlu adanya rekomendasi dan dukungan dari Kepala Daerah dan DPRD Pasaman, setelah itu baru dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjalin koordinasi di dalam pelaksanaannya.

---

Strategic Planning of health office of Pasaman Regency Within framework of Regional Autonomy, Year 2001-2005Department of health, the Republic of Indonesia according to Healthy Indonesia Year 2010 has determined general policy of health aspect development such as increasing of human resource in health aspect.Referring to Law Number 22 Year 1999, and Law Number 25 year 1999 regarding Financial Balancing between central government and the regional government and Government Regulation Number 25 year 2000 regarding authority of the government and the provinces as autonomous regions. Beginning Pasaman District of autonomous in 2001, certainly the health office of Pasaman District would be a necessity this strategic Planning.In order to build a strategic planning of this Board this operational research has been conducted using Qualitative analyses, this strategic we build in three stage. First (Input stage), Consists of external and Internal environmental analyses of health office. Through Consensus Decision Making (DMC) people in this group include Head public Health Centre, Head Sub District, Health office and Head Section Health office from Health Pasaman District. On the second stage (Matching Stage), intended alternative strategic by Internal-External Matrixs and SWOT Matrix analyses. Finally the third Stage (Decision Stage) was select the strategic priority, using Quantitative strategic Planning Matrix (QSPM) Method.Based on the result of SWOT Matrix analyses, Health Pasaman District is positioned at Strenght-Opportunities (S-0) Quadrant, which means Health Pasaman District could maximizes its Internal strength using the opportunity meanwhile, the result of IE Matrix shown that position of health Pasaman District was at cell two (Growth and Build), it means that the Board still have the Opportunity to grow and develop its organization.Both Matrixes analyses resulted in the priority strategic for organization development of Health Pasaman District are as follows intensive strategy and integrative strategy.In order to Operational this Health Pasaman District Strategic Planning. There is a need of recommendation and support from Bupati and District Parliament (DPRD) after word socialization to related sectors should be done to build Coordination of the delivery of the programs."