Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis menguraikan suatu mekanisme pola penanganan Piutang Negara (rekening yang akan diterima) dan memberikan gambaran beberapa model dari pola penanganan Piutang Negara untuk mengarahkan perhatian pembaca pada pokok permasalahan....."

"Desa Sumber adalah desa yang terletak di lereng Gunung Merapi,tepatnya berada di Wilayah Kecamatan Dukun,Kabupaten Magelang,Provinsi Jawa Tengah.Desa tersebut sarat dengan kehidupan berkesenian. Kesenian di Desa Sumber diikuti oleh sebagian besar warganya,baik anak-anak,remaja,dewasa dan orang tua

---

"

"Di ruang belakang Museum Taman Prasasti Jakarta kita jumpai sembilan buah batu nisan masa VOC (Vereenigde Oost Indische Copmpagnie) atau ?Serikat Badan Usaha Dagang Belanda di Asia? yang dilekatkan pada dinding. Dibandingkan dengan batu-batu nisan yang lain, batu nisan Gustaaff Willem Baron van Imhoff menarik untuk diteliti karena batu nisan tersebut memiliki ciri-ciri lambang heraldik yang khusus. Analisis wacana berdasarkan data verbal berupa inskripsi dan data nonverbal berupa lambang heraldik dimaksudkan untuk mengetahui apakah data tersebut menunjang informasi historis dari Baron van Imhoff yang adalah seorang Gubernur Jenderal VOC yang semasa hidupnya memainkan peranan penting.Hasil analisis semiosis mikro dan makro pada teks batu nisan tersebut menunjukkan bahwa data verbal dan non-verbal mendukung dan melengkapi data historis Baron van Imhoff. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang warisan budaya kolonial di Indonesia.

---

Entering the Puppet Museum in Jakarta we come across with beautiful tombstones of the period of The Dutch ?East Indian Company or the VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie). The tombstones are clinking on the left wall inside the building. Compare with the others, the tombstone of Gustaaff Willem Baron van Imhoff is very unique because it has a different style of its heraldry.This paper revealed the historical background of Van Imhoff who had played an important role in the Indonesian's colonial history in the middle of the eighteen century. The micro and the macro analyses of the data of the tombstone show that the verbal and the non-verbal data support the historical data. The result of this analysis enriches the knowledge of the cultural heritages from the colonial period of our country."

"Akad dikenal di dalam dunia perbankan syariah sebagai pengikat atas sebuah perikatan. Oleh karena itu akad memiliki arti penting dalam perbankan syariah. Pembuatan akad adalah salah satu dari kewenangan Notaris dari sejumlah kewenangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Mengingat besarnya peranan Notaris tersebut maka perlu diketahui bagaimana peranan Notaris dalam pembentukan akad dari produk perbankan syariah berikut kendala yang dihadapi dan solusi yang diambil guna mengatasi kendala tersebut. Disamping itu perlu pula diketahui bagaimana kesesuaian peranan Notaris tersebut dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Guna menjawab permasalahan tersebut maka dilakukanlah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan wawancara. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini mengkaji peran Notaris di dalam pembentukan akad pada produk di Bank Syariah dikaitkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan menurut Hukum Islam. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa peran Notaris dalam pembentukan akad dari produk perbankan syariah adalah sangat penting karena Notaris memiliki peran aktif dan peran pasif. Notaris berperan menjaga kedua belah pihak untuk memenuhi kaedah hukum yang berlaku dan Notaris berperan menjaga kaedah atau nilai-nilai yang terkandung di dalam substansi perikatan agar tetap sesuai. Guna mendukung tugas dari Notaris yang terjun dalam pembuatan akad produk perbankan syariah, maka pemerintah perlu menyediakan payung hukum yang jelas bagi pembentukan akad syariah oleh para Notaris. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga perlu mengeluarkan fatwa yang mengatur ketentuan bahwa Notaris yang membuat akad syariah haruslah beragama Islam mengingat makna penting yang terkandung di dalam akad tersebut."

"Di era globalisasi seperti saat ini, terorisme semakin terinternasional. Tidak cukup satu lembaga pemerintah untuk mampu menangani terorisme sendirian. Skala ancaman terorisme sering memerlukan keputusan di tingkat kabinet. Hal tersebut menuntut adanya struktur pengambilan keputusan strategis. Artikel ini mengulas truktur dewan keamanan nasional di empat negara, yaitu : Malaysia, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat; sebagai referensi dalam pembentukan struktur korrdinasi penanganan terorisme di Indonesia, walaupun tanpa keberadaan UU Keamanan Nasional dan Revisi UU tentang Pemberantasan Terorisme."

"ABSTRAKPembentukan Negara Federal Jawa Timur (NDT), pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari politik devide et impera. Usaha memecah belah telah dilakukan oleh Van Mook melalui pembentukan Negara Indonesia Timur dan kemudian menyusul pembentukan kesatuan negara Kalimantan Barat. Setelah Agresi Militer Belanda I, beberapa daerah RI berha_sil dikuasai, di antaranya daerah Jawa Timur yang meliputi Keresidenan Besuki, sebagian besar Keresidenan Surabaya dan Malang. Van for Plas mengira akan mudah saja menjadikan Ja_wa Timur sebagai negara bagian. Usaha-usaha awal melalui pembentukan Panitia Persiapan Penentuan Kedudukan Jawa Timur pada tanggal 2 Januari 1948 di bawah pimpinan Ch. Karimoen, pembentukan Dewan Islam Jawa Timur yang diketuai K.H. Noerjasin, kemudian PRDT pimpinan Darsosoekoer, GRDT dan Persatuan Warung Indonesia mengalami kegagalan. Dengan berdasarkan Ordonansi tanggal 13 Agustus ta_hun 1948 ( Stbl. No, 179 ) dilakukanlah pembentukan Dewan-Dewan Kabupaten yang dipilih secara demokratis. Van Der Plas mulai melakukan sandiwara politiknya. Melalui Dewan Kabupaten akhirnya terselenggaralah Konferensi Bondowoso pada tanggal 16 Nopember 1948-3 Desember 1948 yang menghasilkan EDT dengan wali negaranya R.T.P. Achmad Koesoemonegoro. Pihak oposisi seperti Mr. Indra Koesoema, Dr. Dradjad, Djaswadi S, S. Bahreisj, Dr. Hidayat dan lainnya, harus menerima kekalahannya karena adanya blokade suara yang kuat dari pihak pro-NDT. Ternyata kehendak rakyat juga yang berbicara, berita Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda yang berarti penaklukan kekuatan senjata Belanda dari bumi Indonesia telah menyulut keberanian rakyat. Mosi-mosi pembubaran NDT bermuncul_an. Rakyat berdemonstrasi dan serempak memutuskan hubungan dengan pemerintah NDT. Pada tanggal 19 Januari 1950, wali negara NDT menyerahkan mandatnya. Untuk mengatasi keadaan, dibentuk Komisi Nasionalisasi yang berkewajiban dalam wak_tu singkat meninjau susunan jawatan-jawatan dan merasiona_lisasi seluruh pegawai. Akhirnya berdasarkan pasal 139 UUDS RIS maka pada tanggal 25 Pebruari 1950 diadakanlan Konferensi Pembubaran NDT, bertempat di Gedung Parlemen NDT. Maka usaha apapun yang dilakukan oleh Belanda untuk memecah_belah rakyat dan kepulauan Indonesia akan berakhir dengan kegagalan.

---

"