Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan kegiatan yang sangat penting guna mendapatkan jaminan ketersediaan air yang mencakup perspektif antar sektor, kesenjangan kebutuhan mendatang, dan ketersediaan saat ini serta berorientasi pada tiga pertimbangan utama yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dekade terakhir banyak negara di Asia telah menerapkan kebijakan nasional dalam pengelolaan air dengan sistem pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai walaupun penerapannya masih dalam tahap permulaan. Pengelolaan sumber daya air terpadu di wilayah sungai dilaksanakan dengan baik oleh organisasi pengelola sungai dengan memfasilitasi dan/atau melaksanakan berbagai proses pembangunan dan pengelolaan. Di Asia berbagai pengelola sungai baik kecil maupun besar membantu pemerintah dan pemilik kepentingan dalam merealisasikan pengelolaan air terpadu. Beberapa pengelola sungai merupakan organisasi pemerintah. Namun, dalam beberapa kasus untuk memberikan keleluasaan serta otonomi, baik dalam pengelolaan, pengembangan, maupun keuangan digunakan sistem perusahaan atau semi-perusahaan. Tulisan ini mengkaji perbedaan antara tiga tipe sistem pengelolaan wilayah sungai yaitu: komite, publik/pemerintah, dan korporasi. Dengan demikian, dapat ditentukan tipe/jenis pengelolaan yang paling sesuai untuk diterapkan di suatu wilayah sungai."

"ABSTRAKKebutuhan air bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk membawa konsekuensi pada pemanfaatan. Baik pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal, dan berkebun, maupun pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari atau energi. Pemanfaatan air ini mulai dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir DAS. Pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan hidup ini memberikan manfaat, seperti menambah pendapatan masyarakat melalui irigasi sawah-sawah, atau sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidronya. Pemanfaatan air ini perlu dilakukan penilaian. Cara penilaian atas pemanfaatan air ini dilakukan menggunakan valuasi ekonomi. Valuasi air di daerah aliran sungai DAS adalah langkah penting pertama dilakukan, sebagai kebijakan dalam upaya peningkatan investasi untuk perlindungan sumberdaya air alami. Kebijakan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pembayaran jasa lingkungan sehingga pengelolaan jasa lingkungan DAS untuk kepentingan masyarakat umumnya dan ekonomi nasional dapat lebih optimal. Pengelolaan SDA tidak hanya merujuk aspek ekonomi tetapi juga mengkaitkan tingkat partisipasi masyarakat. Pengelolaan SDA pada kasus pemanfaatan DAS Enim masih terbatas maka dalam penelitian ini akan melibatkan masyarakat dengan partisipasinya dalam pengelolaan SDA tersebut. Berdasarkan hasil analisis manfaat dan biaya dan partisipasi masyarakat, digunakan untuk pertimbangan apakah pengelolaan sumberdaya air di DAS Enim berkelanjutan atau tidak. Hasil analisis manfaat dan biaya terhadap dampak dari pemanfaatan air diperoleh bahwa pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan dengan net present value yang lebih besar dari nol dan rasio manfaat dan biaya yang lebih besar dari satu. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA berada pada tingkat partisipasi mengunakan Teori Arnstein. Berdasarkan hasil perhitungan net present value dan rasio manfaat dan biaya, maka diperoleh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air dalam disertasi ini berkelanjutan. Kata kunci: partisipasi masyarakat, pengelolaan sumberdaya air; pemanfaatan air untuk sumber energi, dan sumber pangan; analisis manfaat dan biaya Kebutuhan air bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk membawa konsekuensi pada pemanfaatan. Baik pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal, dan berkebun, maupun pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari atau energi. Pemanfaatan air ini mulai dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir DAS. Pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan hidup ini memberikan manfaat, seperti menambah pendapatan masyarakat melalui irigasi sawah-sawah, atau sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidronya. Pemanfaatan air ini perlu dilakukan penilaian. Cara penilaian atas pemanfaatan air ini dilakukan menggunakan valuasi ekonomi. Valuasi air di daerah aliran sungai DAS adalah langkah penting pertama dilakukan, sebagai kebijakan dalam upaya peningkatan investasi untuk perlindungan sumberdaya air alami. Kebijakan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pembayaran jasa lingkungan sehingga pengelolaan jasa lingkungan DAS untuk kepentingan masyarakat umumnya dan ekonomi nasional dapat lebih optimal. Pengelolaan SDA tidak hanya merujuk aspek ekonomi tetapi juga mengkaitkan tingkat partisipasi masyarakat. Pengelolaan SDA pada kasus pemanfaatan DAS Enim masih terbatas maka dalam penelitian ini akan melibatkan masyarakat dengan partisipasinya dalam pengelolaan SDA tersebut. Berdasarkan hasil analisis manfaat dan biaya dan partisipasi masyarakat, digunakan untuk pertimbangan apakah pengelolaan sumberdaya air di DAS Enim berkelanjutan atau tidak. Hasil analisis manfaat dan biaya terhadap dampak dari pemanfaatan air diperoleh bahwa pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan dengan net present value yang lebih besar dari nol dan rasio manfaat dan biaya yang lebih besar dari satu. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA berada pada tingkat partisipasi mengunakan Teori Arnstein. Berdasarkan hasil perhitungan net present value dan rasio manfaat dan biaya, maka diperoleh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air dalam disertasi ini berkelanjutan.

---

ABSTRACTWater demand increases with population growth. Population growth has been consequences on the use of land for residence, and gardening, as well as the use of water for daily necessities or energy. Utilization of this water covers areas from the upstream, middle, and downstream watershed. Utilization of water to meet the needs of this life provides benefits, such as increasing the income of the community through irrigation of rice fields, or as an energy source through micro hydro power plant. Water utilization needs assessment. The assessment of water utilization is done using economic valuation. Valuation in watersheds is the first important step taken as a policy to increase investment for natural water resources protection. This policy can be used as a basis for payment of environmental services so that the management of watershed environmental services for the benefit of the general public and national economy can be more optimal. The management of water resources not only refers to the economic aspect but also links to the level of community participation. The management of water resources in the case of watersheds usage of Musi is still relative limited in this research involves the community with its participation. Based on the results of benefit and cost analysis and community participation, one could consider whether the resource management in this case the water resources in sustainable. The results of benefit and cost analysis of the impact of water utilization have been found that sustainable water resource management with a net present value greater than zero and a ratio of benefits and costs greater than one. Community participation in water resources management is in the level of participation using Arnstein Theory. Based on the calculation of net present value and benefit and cost ratio, participation community on the resource management in this dissertation is sustainable. "

"One of the attempts to optimize the usage of water resources particularly in creating the enrgy is through optimizing the maintenance of the dam. Optimation policy can be conducted by estimating water volume of the dam in terms of the time and space function that can give highest usage value. One of the optimation techniques that can be implemented is Bellman Dynamic Program. This technique simplifies the operational problem of the dam by divided into step by step solution. The optimation result of the maintenance of Saguling Dam with Bellman Dynamic Program brings more profit which is 20.6% higher than maintenance with constant debit. The added profit can be achieved under fluctuated electricity rate."

"Salah satu alternatif dalam penyediaan air untuk pengairan sawah seluas 30 Ha yang merupakan laboratorium alam kompleks Ma’had Al-Zaytun adalah dengan membuat waduk lstisqa seluas 1 Ha. Waduk dibangun di bagian utara kompleks Ma’had Al-Zaytun dengan kedalaman total 9 m (galian 6 m dan timbunan 3 m). Waduk sengaja dibangun dengan mempunyai ketinggian dimaksudkan agar dapat mengalirkan air ke sawah sekitarnya secara gravitasi. Sementara waduk sendiri mendapatkan air dari penampungan dengan sistem pemompaan.Penampungan secara langsung mendapatkan air dari sungai Ci Benua dan air hasil pengolahan limbah non fecal dari water treatment. Sebelum diolah di water treatment, air limbah terlebih dulu ditampung di penampungan khusus untuk air limbah untuk mendapatkan debit yang konstan sekaligus sebagai pengendapan awal. Sumber air limbah sendiri berasal dari kompleks Ma’had Al- Zaytun bagian timur laut yang terdiri dari asrama, laundry, dapur, gedung pertemuan, masjid, dll. Potensi air sungai ditentukan dengan pengolahan data curah hujan.Waduk difungsikan untuk mengairi sawah yang merupakan laboratorium alam bidang pertanian. Pola kebutuhan air tanaman dan masa tanam hasil penelitian laboratorium alam tersebut, diterapkan pada kajian ini.Selanjutnya akan dihitung neraca air pada waduk berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan air."

"At present, ecosystem function in Lake Ulak Lia can be found as i.e.: recreation area, fisheries, and retention basin of Musi River. Meanwhile, the basis data of these ecosystem function was limited and difficult to assess so far. Therefore, initiate study compose of plankton composition, tropic level, and water quality of Lake Ulak Lia was compulsory. Based on the index diversity of the plankton; it was indicated that Lake Ulak Lia was have had lightly to intermediate disturbance, in addition related to the tropic level, the lake can be classified as oligarchical (nutrients poor) to tropic level. Furthermore, the water quality of this lake was appropriate for recreation area and fisheries except parameters pH, lead, and copper."

"Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai. Di daerah otonom, air juga dapat menimbulkan konflik dalam pemanfaatanya secara bersama antar Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk membahas pengaturan sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air, dan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa tersebut serta merumuskan model penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sumber daya air antar kabupaten/kota. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan. Kedua, Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bisa dilihat dalam Pasal 13 dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu “memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten dan/atau antar kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Ketiga, Pendekatan pengelolaan air kedepan dapat menggunakan pendekatan ekoregion yang bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup.

---

The regulation of authority and responsibility of Water Resource Management by the Central Government, Provincial Government, and Regency/City Government is based on the existence of river areas. In autonomous regions, water can also cause conflict in its use together between regencys/cities. Therefore, this study tried to discuss the regulation of disputes between regencys/cities in the management of water resources, and the role of the government in the resolution of such disputes and formulated a model of dispute resolution of water resource management by the government based on laws and regulations. This study is a prescriptive normative legal study. The approach used is a statutory and conceptual approach related to the resolution of water resource disputes between d regencys/cities. The answers obtained from the results of the study, first, the regulation of authority and responsibility for water resource management by the government, provincial government, and regency/city government is based on the existence of the river area concerned. Second, Dispute Resolution stipulated in Law Number 17 of 2019 on Water Resources can be seen in Article 13 in regulating and managing Water Resources, Provincial Government as referred to in Article 12 which is “facilitating the resolution of disputes between regencys and/or between cities in Water Resource Management”. Third, the future water management approach can use an ecoregion approach that aims to strengthen and ensure horizontal coordination between interdependent administrative areas (upstream-downstream) in the management and protection of the environment that contains problems of utilization, backup of natural resources and environmental problems."

"Dalam upaya mengantisipasi kekurangan air yang di prediksi akan datang dalam beberapa dekade kedepan, para peneliti dari berbagai belahan dunia terus menerus mengumpulkan solusi untuk mengatasi isu yang terjadi. Terutama sumber mata air, faktanya 96.5% kandungan air di bumi adalah air laut, dan semua itu bukan di tujukan untuk konsumsi masyarakat. Dengan banyaknya potensi tersebut, penelitian terbaru terbentuk dengan tujuan merubah air laut menjadi air tawar, yang di tujukan untuk konsumsi masyarakat, dan tujuan komersil. Meskipun teknologi untuk merubah air laut menjadi air tawar saat ini, yang dikenal dengan desalinasi, sudah tersedia, tingkat efisiensi dari proses tersebut masih jauh dari ekspektasi yang ideal. Untuk membuat percepatan pada proses ini, penelitian yang sudah kami dokumentasikan pada tesis ini menjelaskan tentang proses awal dari desalinasi, yang merupakan persiapan awal dari air yang akan di desalinasi untuk banyak metode desalinasi termasuk beberapa langkah distilasi, pertukaran ion, electro dialysis reversal, dan juga beberapa metode untuk desalani thermal. Langkah awal ini melalui pemisahan partikel sehat, idealnya setelah filtrasi partikel tersebut tidak langsung bercampur dengan proses desalinasi. Dengan menggunakan percobaan kami, kita dapat melakukan simulasi pada alat flotasi untuk memisahkan partikel sehat, mengangkat partikel tersebut dengan bubble yang terbentuk saat terjadi tabrakan antara pancaran air dengan permukaan air. Pada penelitian ini kami memanfaatkan perbedaan panjang dan diameter nozzle, jarak antara bibir nozzle dan permukaan air atau biasa di sebut jet length, dan terakhir yaitu jumlah aliran air melalui nozzle yang di tujukan untuk mencapai konfigurasi yang ideal.

---

To anticipate the oncoming water shortages that is predicted to arrive in the next few decades, researchers from all over the world have endlessly gathered solutions to counter the issue. A major source of water, the sea contains a staggering 96.5% of all water on earth, all of which is inaccessible for the consumption of humans. With so much potential, a recent trend in research arises with the objective of converting saltwater into freshwater, allowing for the domestic use of drinking, washing, as well as for industrial purposes. Although current technologies in turning salt water into fresh water, known as desalination, is available, the rate and efficiency of the process is far from what is expected to be ideal. In order to accelerate this process, our research that we have documented in this thesis aims to highlight an early process of desalination, which is the initial preparation of water that is subject to desalination for the general methods of desalination including multi-stage flash distillation, ion exchange, electro dialysis reversal, as well as various methods of thermal desalination. This pre-process allows the separation of fine particles, ideally after filtration so that the particles do not interfere with the direct process of desalination. Using our experimental setup, we are able to simulate a floatation device that separates fine particles, bringing them upwards by the bubbles entrained during the collision of the jet with the surface of water. Our research will utilize various nozzle lengths and diameters, as well as the distance between nozzle tip and surface of water, known as jet length, and finally the amount of flow of water that passes through the nozzle in order to deduce the most effective configuration."