Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah menjadi tonggak sejarah lahirnya perbankan umum dengan menggunakan prinsip syariah dalam sistem operasionalisasinya...."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang melakukan kegiatan usaha, salah satunya penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan tentang perbankan syariah untuk pertama kalinya diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bagaimana pengaturan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah menurut UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 serta bagaimana dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia. Dengan metode penelitian kepustakaan serta pengolahan data secara kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan di atas. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa UU No. 7 Tahun 1992. tidak mengatur kegiatan usaha penghimpunan dana dan hanya mengatur kegiatan usaha berupa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil saja. Begitu pula UU No. 10 Tahun 1998 yang hanya secara implisit mengatur tentang kegiatan usaha penghimpunan yang berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah baru diatur secara rinci sejak lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad wadi?ah dan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Hal ini tentu saja membuka peluang usaha bagi Bank Syariah untuk mengembangkan produk dalam penghimpunan dananya secara lebih variatif dan inovatif.

---

The development of Islamic banking in Indonesia is a manifestation of the demand for people who need an alternative banking system in their operations, one of which collects funds from the public in the form of savings, current accounts and deposits in accordance with Islamic principles. Legal foundation of Islamic banking for the first time stipulated in Law No. 7 of 1992, hereinafter Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992, and finally to the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. How are the fund raising activities in the Islamic banking according to Law No. 7 of 1992, Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 and how the impact of the enactment of Law No. 21 of 2008 on the development of fund raising activities in Islamic banking in Indonesia. With a library research methods and qualitative data processing, this study aimed to answer the above problems.

The results showed that Law No. 7 of 1992. Not set at all business activities and fund raising efforts only form of financing based on the principles for results only. Similarly, Law no. 10 of 1998 which only implicitly regulates the accumulation of business activities based on Islamic principles. The operations of union funds in the new Islamic banking is regulated in detail since the inception of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Islamic banks do fund raising activities by using wadi'ah and mudharabah contract or other contract that does not conflict with Islamic principles. This is of course open business opportunities for Islamic banks to develop products in the collection of funds in a more varied and innovative."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab lambannya perkembangan bank syariah di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai produk dan jasa yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia kemudian dibandingkan dengan produk dan jasa yang dijalankan oleh perbankan syariah di Iran. Perkembangan industri perbankan syariah di Iran berlangsung sangat pesat dengan jumlah aset perbankan syariah terbesar di dunia. Kemudian pada tesis ini juga dibahas mengenai aspek perpajakan atas kegiatan perbankan syariah setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.Penulisan tesis ini seluruhnya bersumber dari studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan membaca berbagai artikel, buku, jurnal penelitian terkait, Undang-Undang Perpajakan, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE Dirjen Pajak) yang mengatur tentang pengenaan pajak untuk kegiatan usaha syariah.Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat perkembangan bank syariah di Indonesia disebabkan oleh persepsi masyarakat tentang bunga bank, kurangnya jaringan perbankan syariah, kurangnya sumber daya manusia, serta regulasi perpajakan dan landasan hukum pada masa lampau yang secara spesifik belum mengatur tentang perbankan syariah. Dari segi produk dan jasa, terdapat perbedaan antara perbankan syariah di Indonesia dan Iran. Sementara itu, dari aspek perpajakan, pemerintah telah banyak mengakomodasi ketentuan mengenai perpajakan atas kegiatan perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan peraturan pelaksana lainnya.

---

This research aims to determine the root of the slow growth of Islamic banks in Indonesia. In addition, this study also discusses about the products and services run by the Islamic banking in Indonesia. Those are then compared with the products and services served by the Islamic banking in Iran that takes place very rapidly. Iran holds the world's largest level of Islamic finance assets. Furthermore the taxation aspects of Islamic banking activities after the implementation of Law No. 36 of 2008 and Law No. 42 of 2009 are also discussed.This thesis is entirely derived from the study of literature, by collecting and analyzing various article, books, journals, taxation law, and its implementing regulation as well, such as government regulation (PP), Ministry of Finance regulation (PMK) and the Circular of the Directorate General of Taxes (SE Dirjen Pajak), which governs the taxation of Islamic business activities.The results showed that there are several inhibiting factors growth Islamic banking in Indonesia. Those are people's perception of incurred interest rates, lack of Islamic banking network, lack of human resources, as well as taxation and regulation of the legal basis in the past that had not specifically governed Islamic banking. In terms of product and service, there is no significant differences between Islamic banking in Indonesia and Iran. Meanwhile, the government has accommodated more detailed provisions on the taxation of Islamic banking activities as described in the Act No. 36 of 2008, Act No. 42 of 2009 and other implementing regulations."

"The author does analyze by considering Savigny's thought which said that law is social reality. But in this study suggested due to legislation through syariah banking in Indonesian 's society needs also anticipation towards legal consciousness regarding bank interests. lt's aimed to reach unify thought 's both lawyer and scholar of Islam to finding harmony. Rooted on the aspect of legal culture the Indonesian society is more familiar on unwritten law. Based on those circumstances the author has thought that needs through syariah banking regulation?s approach by under law (government regulation) levels which in detail governs work mechanism and everything relating to its role."

"Artikel ini membahas mengenai seberapa besar kepentingan untuk diadakannya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau yang dikenal dengan UU Persaingan Usaha. Sejak berlaku effektif tahun 2000, Undang-Undang Persaingan Usaha telah banyak member manfaat pada perkembangan perekonomian Indonesia. Namun demikian, terdapat juga banyak kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun dari komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan berbagai kekurangan yang ada dalam UU tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian normative atau kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Disamping itu merupakan penelitian lapangan melalui wawancara dan diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan adanya kepentingan yang sangat mendesak bagi amandemen UU No. 5 tahun 1999."

"Pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang paling dominan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi hingga empat belas tahun Mahkamah Konstitusi dibentuk belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai batas waktu penyelesaiannya. Tesis ini membahas sekaligus merumuskan urgensi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang disempurnakan dengan perbandingan lima negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa telah terjadi standar ganda antara batas waktu pengujian undang-undang dengan sengketa yang lain dimana sengketa pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum dan impeachment memiliki batas waktu penyelesaian sedangkan pengujian undang-undang yang notabenenya adalah kewenangan dominan dari Mahkamah Konstitusi justru tidak memiliki batas waktu penyelesaiannya.Selain itu ketiadaan batas waktu penyelesaian juga terbukti menciptakan suatu kondisi yang dinamakan justice delayed is justice denied, dimana baik Pemohon, Masyarakat dan Mahkamah Agung tidak mengetahui kepastian waktu tentang putusan pengujian undang-undang akan memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus korupsi mantan Hakim Konstitusi berinisial "PA" juga menjadi studi dalam penelitian ini yang membuktikan bahwa ketiadaan batas waktu menciptakan ruang negosiasi antara para pihak dan oknum pengadilan untuk melakukan tindakan koruptif. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan tiga formulasi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang dalam suatu rumusan norma. Ketiga rumusan tersebut adalah batas waktu pengujian undang-undang yang bersifat kerugian potensial terhadap peristiwa konkret, batas waktu penyelesaian terhadap PERPU, dan batas waktu secara umum. Apabila Mahkamah Konstitusi memutus lebih dari waktu yang telah ditentukan maka terdapat konsekuensi hukum yang harus dilakukan berupa melakukan notifikasi dan penjelasan yang rasional kepada Pemohon dan Masyarakat.

---

Judicial Review represents the most dominant authority at the Constitutional Court. However, it has been fourteen years since the establishment of the Constitutional Court and the regulation to specifically determine a definite deadline for case resolution has yet to be issued. This theses discusses and also formulate the urgency to establish case resolution deadline for judicial review at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The research method applied utilizes normative research method improvised with comparative study from three countries. Research results revealed signs of double standards between the deadlines for judicial review with other judicial disputes, whereas political party dissolution dispute, general election results dispute and impeachment presented definite deadline for case resolution while judicial review which supposedly represents the domain jurisdiction of the Constitutional Court fails to submit any deadline for case resolution. In alternative, that the vacuum in such deadline has generated the condition known as "justice delayed is justice denied", in which the Applicant, Public and the Supreme Court is shrouded concerning the definite deadline for the judicial review, to interpret any legal binding effect out of it. The corruption case of "PA" as former Constitutional Court was also investigated in this research as an evidence that the vacuum in the deadline has in turn created a negotiation room between parties and court officials to conduct corruptive actions. As such, the necessity to revised the Law on Constitutional Court is of paramount importance by adding three formula on deadline for case resolution within a normative framework. Those three formulations constitutes deadline in judicial review for laws with potential laws in nature to concrete events, deadline in judicial review to PERPU, and general deadline. In the event that the Constitutional Court issued a decision for such case beyond the agreed deadline, then such act will trigger mandatory legal consequences comprised of issuing notification and rational reasoning to the Applicant and Public at large. "

"Sejarah perbankan secara faktual telah mencatat bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1992 hingga Mei 2004 perbankan syariah telah berkembang pesat. Secara kuantitatif jumlah bank syariah pada tahun 1992 hanya ada satu Bank Umum Syariah. Telah teruji dan terbuktinya sistem perbankan syariah di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam menghadapi krisis moneter yang dapat terjadi kapan saja. Pemerintah telah menyatakan keseriusannya untuk menelaah urgensi pembuatan UU Perbankan Syariah di Indoensia"

"ABSTRAKBanyaknya jumlah undang-undang yang diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi mengindikasikan adanya permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Tidak terdapat suatu mekanisme yang secara khusus ditujukan untuk menguji apakah suatu rancangan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu diskursus yang mengemuka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penerapan constitutional preview rancangan undang-undang. Skripsi ini meneliti mengenai urgensi penerapan constitutional preview rancangan undang-undang di Indonesia serta alternatif mekanismenya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang dilihat dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi penerapan constitutional preview rancangan undang-undang di Indonesia ditunjukkan dengan adanya kelemahan constitutional review di Indonesia yang dapat diatasi dengan penerapan constitutional preview rancangan undang-undang. Constitutional preview rancangan undang-undang merupakan bentuk pencegahan pengundangan rancangan undang-undang yang inkonstitusional, upaya optimalisasi penegakan supremasi konstitusi, serta upaya optimalisasi perlindungan hak dan kewenangan konstitusional. Alternatif mekanisme penerapannya mencakup lembaga penguji yakni Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat; pemohon yakni presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah, serta perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, dan lembaga negara; waktu pengujian yakni pada tahap pembahasan atau antara tahap pembahasan dengan tahap pengesahan dalam pembentukan undang-undang.

---

ABSTRAKThe large number of acts that were declared unconstitutional by the Constitutional Court MK indicated that there were problems in the formulation of acts in Indonesia. There is no mechanism specifically aimed at reviewing whether a bill is coherence with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia UUD NRI 1945 . One of the leading discourses is the application of constitutional preview of bill. This thesis examines the urgency of constitutional preview of bill in Indonesia and the alternative mechanisms for its application. The method used in this research is juridical normative using secondary data viewed with conceptual approach, statute approach, and comparative approach. The result of this research shows that the urgency of constitutional preview of bill in Indonesia is indicated by the weakness of constitutional review in Indonesia which can be overcome by the application of constitutional preview of bill. It is a prevention of the unconstitutional bill promulgation, the step to strengthen the supremacy of constitution, and the step to optimize the constitutional rights and authorities protection. Alternative mechanisms of its application include the examining institution, namely the Constitutional Court MK , House of Representatives DPR , or People rsquo s Consultative Assembly MPR the applicants, namely the president, the House of Representatives DPR and the Regional Representative Council DPD , as well as Indonesian Citizen, indigenous peoples, legal entity, and state institution and the review time that is at the discussion phase or in between phase of discussion with the phase of signing of the bill. "