Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perkembangan pelabuhan Pontianak dalam aspek ekonomi dan politik pada tahun 1771-1942. Sultan Syarif Abdurakhman Al Qadrie mendirikan kerajaan Pontianak dan pelabuhan ini pada tahun 1771, yang letaknya di persimpangan antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Sejak saat itulah pelabuhan ini menjadi ramai dikunjungi baik oleh para pedagang nusantara maupun pedagang asing. Perdagangan yang semakin ramai membuat pihak kerajaan ingin memperluas kekuasan ke seluruh Kalimantan Barat. Untuk memperluas kekuasaan tersebut, Kerajaan Pontianak mulai menaklukan Kerajaan Sanggau, Kerajaan Mempawah, Kerajaan Sambas, dan Kerajaan Sukadan. Usaha inipun berhasil karena Kerajaan Pontianak mendapat bantuan dari VOC yang sudah melakukan kontrak politik dengan pihak kerajaan pada tahun 1779. Kontrak politik tersebut membuat VOC ikut campur dalam aktifitas kerajaan baik dalam segi politik, ekonomi, maupun sosial. Pada abad ke-19 hingga abad ke-20, pelabuhan Pontianak mengalami perkembangan perdagangan dan pelayaran yang sangat pesat. Berkembangnya pelabuhan Pontianak, menjadikan pelabuhan Pontianak sebagai pusat kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kalimantan Barat.

---

This undergraduate thesis discusses about the development of Pontianak Port in economy and political aspect in 1771-1942. Sultan Syarif Abdurakhman Al Qadrie established The Kingdom of Pontianak and the port in 1771, which located on the intersection between Kapuas River and Landak River. Since then, the port became busy by the economical activity and visited not only by traders from Nusantara but also from other countries. The growth of trade and other economic activities led the Kingdom to spread its influence on the entire of West Kalimantan. To spread its influence, Pontianak Kingdom started to conquered kingdoms surround it, Sanggau, Mempawah, Sambas, and Sukadan. This effort was successful with helped by VOC which already had a politic contract with the Kingdom in 1779. That politic contract made VOC more or less interfered the Kingdom's politics, economic, and social. In 19th until 20th century, Pontianak port had a significance growth. This growth, made Pontianak port became the entrepot in West kalimantan."

"Kegiatan usaha penyaluran dana pada bank syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Salah satu instrumen pembiayaan yang ada pada bank syariah adalah musyarakah atau penyertaan modal (equity participation) yang diperluas lagi menjadi Musyarakah Mutanaqisah atau decreasing participation yaitu perkongsian yang kepemilikan bersama, dimana semula kepemilikan bank lebih besar dari nasabah lama kelamaan pemilikan bank akan berkurang dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil. Pembiayaan musyarakah mutanaqisah, oleh kalangan perbankan lebih banyak digunakan untuk produk konsumtif. Tapi bagaimana pada pembiayaan investasi untuk pembangunan pelabuhan, serta dikaitkan dengan keperluan jaminan dalam pembiayaan tersebut. Maka perlu dikaji pembiayaan ini yaitu dalam hal, bagaimana bentuk pembiayaannya, mengapa pada pembiayaan tersebut diperlukan jaminan, serta bagaimanakah pelaksanaan pembiayaannya pada investasi pembangunan pelabuhan tersebut. Untuk mengkajinya, dilakukan metodelogi penelitian berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara tepat sifat kegiatan yang telah dilaksanakan dalam hal ini pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada investasi pembangunan pelabuhan. Bentuk pembiayaan musyarakah mutanaqisah adalah bentuk akad syirkatul al 'inan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, bank dapat meminta jaminan. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqisah dimulai dengan bank memasukkan modal penyertaan untuk pengadaan suatu barang/asset dengan nasabah, sehingga asset menjadi milik bersama, asset dikelola, hasil dari pengelolaan akan dibagi-hasilkan antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi penyertaan modal. Selanjutnya hak bagi hasil nasabah diberikan seluruhnya kepada bank untuk meningkatkan porsi kepemilikan nasabah sehingga pada akhir masa syirkah, asset dimiliki sepenuhnya oleh nasabah. Diharapkan Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia lebih cepat tanggap dengan perkembangan produk dan jasa yang dibutuhkan pasar perbankan.

---

Fund distribution activity in Syariah bank is carried out in the form of funding. One of funding instruments in syariah bank is equity participation, which is extended more to decreasing participation, which is a together ownership consortium where originally the ownership of the bank is bigger than customer's, then the bank's ownership will decrease and the customer's will increase or could be called as decreasing consortium. Banking subjects will use it more for consumptive product. But now about investment funding for port construction, as we as it, is connected to guarantee necessity in thas funding. So, there are some matters that should be studied such as how the form of the funding, why this funding needs the guarantee, as well as how the implementation of this funding in this Port Construction Investment. To Study this thing, an observation methodology is done in form of descriptive analytical that depicts exactly the characteristics of the activity, In this case, decreasing participation funding in Port Construction Investment. The form of Decreasing Participation funding us is syirkatul al'inan form. In Principle, there is no guarantee in decreasing participation funding, but in order to avoid the occurrence of a deviation, the bank can ask a guarantee. The implementation of decreasing participation of a thing/asset with the customer, so the assets become a together ownership, the assets are managed, results of the management will be divided proportionally between bank and customer according to capital participation ratio. Then, customer's profit-sharing right will be fully given to bank in order to in crease customer's participation ratio, so in the end of participation period, the assets will be the customer's ownership. National Syariah Council and Indonesian Bank hopefully could be more perceptive in product development and service that banking market needs."

"Tesis ini adalah mengidentifikasi persepsi pengguna pelabuhan terhadap pelayanan pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan analisis faktor. Dengan menggunakan dimensi pelayanan Zeitahml-Parasuraman yaitu dimensi reliability, responsiveness, assurance, empaty dan tangible studi akan mencoba mengidentifikasi dimensi mana yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan. Selain dimensi-dimensi yang berpengaruh terhadap pelabuhan, studi ini juga mengidentifikasi atribut (Variabel manifest) dari tiap-tiap dimensi, variabelvariabel apa saja yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan. Dengan menggunakan analisis faktor (Factor Analysis Confirmatory) maka dimensidimensi pelayanan yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan adalah dimensi reliability pelabuhan, dimensi responsiveness dan dimensi tangible.Sementara itu untuk atribut (variabel manifest) yang berpengaruh untuk tiap dimensi pelayanan pelabuhan yaitu dimensi reliability adalah variabel approaching time dan variabel berthing time. Untuk dimensi assurance variabel manifest yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan adalah jaminan keamanan kapal ketika berada di pelabuhan, jaminan keamanan atas hilangnya kapal ketika berada di pelabuhan, dan jaminan atas kehilangan kargo ketika berada di pelabuhan. Untuk dimensi tangible variabl-variabel manifest yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan adalah jumlah krane, lapangan penumpukan, dan tata ruang dalam memperlancar alur barang.

---

This thesis is to identify the user perception of Tanjung Priok port service by using factor analysis. By using the services dimension of Zeithmal-Parasuraman namely reliability, responsiveness, assurance, empaty and tangible. Study will try to identify the dimensions which affect the port services. In addition to the dimensions that affect the port, the study also identifies the attribute (manifest variables) of each dimension, any variables that influence the service port. By using factor analysis (Factor Analysis Confirmatory) then the dimensions of service which affect the port is port reliability dimension, dimensions of responsiveness and tangible dimension.Meanwhile, for the attribute (manifest variables) which affect the port for each dimension is the dimension reliability of is approaching time and berthing time variabel . For assurance dimension manifest variables that influence the security services in the port was the ship when in the port, security guarantees for the loss of the ship when in port, and the collateral for the loss of cargo when in port. For tangible dimension variabl manifest variables that impact to port service is the number of crane, container field, and spatial arrangement."

"Indonesia berada pada perlintasan jalur pelayaran dunia dan kondisi geografisnya memberikan negeri ini potensi yang amat sangat besar di bidang maritim. Industri maritim diharapkan menjadi salah satu pilar pembangunan negeri ini. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi tersebut adalah dengan mengembangkan klaster industri. Klaster industri adalah kumpulan dari beberapa entitas yang berkumpul dalam satu wilayah dan memiliki keunggulan dari sisi pengetahuan, tenaga kerja, biaya transpor yang relatif lebih murah, dan pasar yang terbentuk. Terkait dengan bidang maritim, salah satu klaster yang bisa dikembangkan adalah klaster pelabuhan. Pola pengembangan klaster pelabuhan semacam ini belum dilembagakan di Indonesia. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman akan Klaster Pelabuhan Indonesia dan secara khusus mengembangkan model kebijakan yang terkait dengannya. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Kebijakan Multi-Aktor, di mana dibangun beberapa model menggunakan metode Simulasi Disktrit, Riset Operasi, Sistem Dinamis, dan Permainan Simulasi. Ditemukan bahwa model-model yang dibangun sangat bergantung pada pengampu masalahnya (aktor). Perbedaan perspektif akan membawa kita pada model yang berbeda dan berujung pada solusi berbeda. Untuk itu, sebuah sistem multi-aktor, seperti klaster pelabuhan, membutuhkan sebuah pemahaman kolektif agar dapat berjalan dengan baik.

---

Indonesia is at the crossing of the world shipping lane and its geographical conditions give this country enormous potential in the maritime field. The maritime industry is expected to be one of the pillars of the country's development. One way to induce this domain is by developing industrial clusters. Industrial clusters are a collection of several entities that gather in one area and have advantages in terms of knowledge, labor, relatively cheaper transportation costs, and established markets. Relating to this domain, one that can be developed is the port cluster. The pattern of port cluster development has not yet been institutionalized in Indonesia This research generally aims to develop an understanding of Indonesia's port clusters and specifically develop the policy models associated with it. The general approach used is Policy Analysis of Multi-Actor Systems, where specifically several models were developed using methods such as Operational Research, System Dynamics, Discrete Event Simulation and Simulation Gaming. It was found that the models that were built were very dependent on the problem owners (actors). Different perspectives will lead to different models and, thus, lead to different solutions. For this reason, a multi-actor system, such as a port cluster, requires a collective understanding to work well."

"ABSTRAK"Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai laut yang luas sehingga merupakan produsen ikan laut yang potensial. Salah satu wilayah produsen ikan laut yang potensial di Indonesia adalah Sulawesi Utara. Kotamadya Bitung merupakan wilayah penghasil ikan laut terbanyak dari aspek jumlah dan nilai produksi se Sulut. Salah satu potensi perikanan yang dijadikan komoditi perdagangan di Kotamadya Bitung adalah ikan cakalang (Katsuwonus pelamis) sehingga dikenal sebagai Kota Cakalang. Penelitian tentang perdagangan ikan cakalang di Bitung relatif belum terjamah. Di sisi lain, penelitian tentang sejarah perekonomian Indonesia didominasi hasil perkebunan Masalah penelitian ini adalah perkembangan perdagangan ikan cakalang di Bitung, Sulawesi Mara periode tahun 1975 sampai dengan 2001. Secara lebih khusus, penelitian ini difokuskan pada dampak perubahan kebijakan pemerintah terhadap perdagangan ikan cakalang. Penentuan periodesasi itu adalah pada tahun 1975 dibentuknya Kotamadya Bitung dan 2001 adalah dua tahun epelaksanaan otonomi daerah yang menekankan pada desentralisasi pengelolaan potensLkelautan berdasarkan Undang-Undang No.22/1999. Dal= periode itu, kebijakan pemerintah dibagi dalam tiga karakteristik, yaitu kebijakan ekonomi sentralistik (1975-1982), liberalisasi ekonomi (1983-1999) dan otonomi daerah yang menekankan pada desentralisasi kelautan (1999- saat ini) Pertanyaan penelitiaan dalam disertasi ini adalah bagaimana dampak kebijakan pemerintah pada periode ekonomi sentralistik, liberalisasi ekonomi dan otonomi daerah terhadap dinamika perdagangan ikan cakalang di Kotamadya Bitung? Kebijakan perdagangan perikanan menimbulkan dampak terhadap dinamika perdagangan ikan cakalang, pada pada periode ekonomi sentralistik (1975-1982). Kebijakan merupakan intrumen pelestarian kekuasaan. Konteks periode ekonomi sentralistik yang meraup keuntungan adalah pedagang Cina, militer, dan pejabat biokrasi. PN. Perikani, sebagai contoh dikendalikan oleh aparat militer yang relevan sehingga sektor perikanan berada di bawah kontrol negara bail: secara politik maupun ekonomi. ""Ferman itu semakin mendapatkan pembenaran dengan hadirn_ya perusahaan perikanan yang dikelola oleh Puskopal Armatirn. Keterlibatan menimbulkan dampak yang positif dan negatif. Dampak yang ditimbulkan cenderung menguat kepada negatif, yaitu hisnis militer menjadi semakin monopolistik dan otoritarian. Kernudian, kenyataan itu menimbulkan kesadaran baru untuk menetapkan kebijakan pembangunan yang lehih berorientasi pasar internasional. Keuntungan yang lehih besar akan diperoleh dan bisa menciptakan pemerataan hasil peinbangunan. Kebijakan liberalisasi menimbulkan dampak negatif dan positif. Liberalisasi yang diterapkan dijadikan instrumen pelestarian kekuasaan politik oleh penguasa. Kondisi itu saya nyatakan liberalisasi yang herbasis pada""