Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan daerah terbangun di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, terus meningkat dalam beberapa dekade. Sumbangan sektor ekonomi yang dominan dan pesat di daerah perkotaan telah memicu masyarakat untuk hidup dan berkegiatan di wilayah kota, bahkan berkembang hingga di luar batas administrasi kota. Sumbangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk tersebut mengakibatkan berkembangnya kawasan-kawasan baru di sekitar pusat kota dan di sepanjang jaringan transportasi menjadi kota-kota satelit atau aglomerasi penduduk yang maju, strategis serta memiliki fasilitas dan sarana-prasarana yang lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan intensitas perubahan penggunaan tanah menjadi daerah terbangun di Wilayah Cirebon yang dibagi menjadi 3 kategori; tinggi, sedang dan rendah, sementara faktor-faktor yang mempengaruhinya dianalisis dengan menggunakan regresi logistik. Peran kebijakan pemerintah kota/kabupaten dalam perkembangan daerah terbangun dianalisis dengan membandingkan pola perkembangan hirarki pusat pelayanan dengan perencanaan tata ruang. Dari 45 kecamatan yang dianalisis, intensitas tinggi ditemukan di 7 kecamatan, intensitas sedang di 18 kecamatan dan intensitas rendah di 20 kecamatan. Proses perubahan penggunaan tanah menjadi daerah terbangun berasal dari persawahan, evolusi dari hutan menjadi tanah terbuka, tegalan/kebun, serta semak belukar, dengan persebaran terdapat di pinggiran kota hingga ke arah barat mengikuti jalur pantura. Faktor pengaruh signifikan adalah ketinggian, lereng, jarak dari pusat kota (Cirebon), jarak dari pusat kabupaten (Sumber), hirarki pusat pelayanan, dan kerapatan jalan. Sementara itu, kebijakan pemerintah Kota Cirebon sebagai pusat pelayanan utama dan pengendali arah pembangunan diidentifikasi sebagai faktor kebijakan dominan yang mendorong perubahan penggunaan tanah.

---

The expansion of developed areas in Indonesia especially in Java, continues to increase remarkably in recent decades. Dominant and rapid economic contributions in urban areas has encourage the people e.g. workers to live and undertake activities in the surrounding region, even beyond the limits of the city administration. Thus the economic contribution and the populations growth of urban areas has fueled the growth of new areas along the transportation corridors to form strategic satellite cities.

This study aims to explain the changes and intensity of various land use types in Cirebon Region into developed areas were grouped into three categories; high, medium and low, while the influencing factors was analysed by logistic regression. The role of goverment in advancing the developed areas was analysed by comparing the shifting patterns of economic sectors and the hierarchical development of service centers with the spatial planning, of cities and districts.

Of 45 sub-districts subjected to the analysis, high intensity was identified from 7 sub-districts, medium intensity was identified from 18 sub-districts, and low intensity was identified from 20 sub-districts. Land use changes originated from paddy fields, and evolving forests into bare land, orchards and bushes. They occured along the suburban areas, moving towards the west along the Pantura transportation corridors.

Significant influencing factors were altittude, slope factor, the distance from city nuclea (Cirebon), the distance from district nuclea (Sumber), the central place hierarchy, and road density. Meanwhile, the governmental policy of Cirebon Municipality as the main service center and controller of development direction was identified as the dominant policy factor that induced the land use changes in the region."

"Untuk menanggulangi keterbasan air, telah dibangun 334 embung kecil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dapat menampung air 8.318.152 m, melayani 31.597 keluarga, 105.522 ekor sapid an pertanian 1.319 ha. Daerah Tangkapan Air (DTA) embung menghadapi kendala rendahnya tutupan vegetasi, laju aliran permukaan dan erosi yang tinggi, gangguan ternak serta kegiatan pertanian masyarakat di sekitar. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah prioritas untuk kegiatan aforestasi/reforestasi dalam rangka proyek pembangunan bersih (CDM; Clean Development Mechanism). Mengingat konservasi DTA merupakan tindakan yang mutlak harus dilakukan dalam mempertahankan fungsi eko-hidrologis embung maka kegiatan ini perlu ditingkatkan peranannya sebagai kegiatan aforestasi/reforestasi dalam rangka mekanisme pembangunan bersih. Berdasarkan luas hutan minimal untuk mendapatkan dana kompensasi melalui program CDM,yakni seluas 0,25 ha maka DTA embung dengan luasan bervariasi antara 3,1 43,2 ha; dan sejumlah 334 embung yang tersebar di kabupaten di NTT dengan luas total daerah tangkapan air 3.281 ha sangat berpotensi digunakan sebagai lahan kegiatan aforestasi/reforestasi."

"Jakarta memiliki masalah kemacetan lalu lintas karena jumlah kendaraan yang ada di jalan, dan masalahnya semakin memburuk setiap tahun dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai pembenahan kepada infrastruktur transportasi masalnya untuk mengurai kemacetan lalu lintas, salah satunya adalah infrastruktur KAI Commuter Line Stasiun Jatinegara. Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan, stasiun kemudian direnovasi dengan membangun tingkat baru di atas peron untuk kebutuhan penumpang. Selain memperluas area layanan stasiun, renovasi stasiun ini menghilangkan perlintasan sebidang. Selanjutnya, fasilitas pelayanan stasiun baru telah ditingkatkan seperti penambahan eskalator dan lift untuk memudahkan penumpang. Penulis kemudian melakukan penelitian untuk menganalisis tingkat pelayanan fasilitas pejalan kaki di stasiun tersebut. Penelitian ini dibantu oleh perangkat lunak LEGION untuk menganalisis dengan dasar dari Skenario 1, 2, dan 3 yang dibedakan berdasarkan jumlah penumpang yang turun di stasiun. Skenario 1 memiliki rasio 30%/30% untuk KRL dan KAJJ, Skenario 2 memiliki rasio 20%/40%, dan skenario 3 memiliki rasio 40%/20%. Hasilnya menunjukkan bahwa pada ketiga skenario mampu menunjukan LOS F di hampir semua area atau mampu mencapai tingkat layanan terburuk, dengan skenario 3 memiliki lebih banyak area dengan periode layanan pada tingkat F yang lebih lama dari skenario lainnya karena memiliki volume penumpang lebih banyak dari rasionya.

---

Jakarta had a traffic congestion problem due to the number of existing vehicles in its street, and with the vehicle number increase steadily, the problem worsens each year. The regional government of Jakarta has made various improvements to its public transportation infrastructure to relieve traffic congestion, one of which is the KAI Commuter Line infrastructure of Jatinegara Station. In an effort to improve the station's capability, it is then renovated by constructing a new level above the platform for passenger needs. In addition to expanding the station's service area, the refurbishment of this station eliminates the level crossing. Furthermore, the new station has improved service amenities such as escalators and lifts to make it easier for passengers. The author is then conducted a study to analyze the pedestrian level of service in the station pedestrian facility. The research is assisted by LEGION software for analyzing with basis from Scenario 1, 2, and 3, which is differentiated by the number of passengers alighting in the station. Scenario 1 has 30%/30% ratio for KRL and KAJJ, Scenario 2 has 20%/40%, and scenario 3 has 40%/20%. The result shows that all three scenarios are able to achieve LOS F in nearly all areas or able to reach the worst service level, with scenario 3 having more passenger volume from its ratio has more area with longer period in service level of F than other scenarios."

"Setiap negara memiliki permasalahan sistem transportasi yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara berbeda. Namun sering kali, penanganan sistem transportasi tidak disertai dengan pengingkatan fasilitas jalan bagi pengguna jalan yang rentan. Salah satunya dan yang paling sering diabaikan adalah penyediaan fasilitas yang memadai bagi pejalan kaki. Terlebih bagi kota-kota besar yang sedang berkembang di Indonesia, seperti kota-kota satelit yang berada di sekitar Jakarta. Depok sebagai kota satelit di Jakarta pun memiliki masalah yang sama. Akibatnya, pertumbuhan penduduk yang diikuti pertumbuhan kendaraan dan tidak disertai dengan perencanaan tata wilayah yang baik dapat merugikan masyarakat khususnya pejalan kaki.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingkat keparahan pejalan kaki pada kecelakaan lalu lintas di Kota Depok. Tingkat keparahan korban kecelakaan pejalan kaki yang diamati adalahluka ringan, luka berat dan meninggal dunia. Analisis yang dilakukan menggunakan metode regresi multinomial logistik sehingga nantinya akan dihasilkan model peluang terjadinya keparahan kecelakaan lalu lintas berdasarkan variabel prediksi yang telah diuji. Hasilnya, faktor yang signifikan secara statistik mempengaruhi tingkat keparahan korban kecelakaan pejalan kaki adalah usia pejalan kakidanjenis kendaraan. Faktor lainnya yang tidak signifikan secara statistik mempengaruhi resiko luka berat dan meninggal dunia adalah adalahkecelakaan di siang hari, kondisi cahaya redup/ gelap, cuaca cerah, kendaraan sepeda motordan mobil kecil, pengendara tidak memiliki SIM, pejalan kaki perempuan, usia diatas 55 tahun, tipe jalan tidak terbagi, dan terjadi pada fungsi jalan lokalserta kolektor."

"Skripsi ini membahas penerapan United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 (Prinsip 1986) dalam kegiatan satelit penginderaan jauh di berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui kebijakan nasionalnya. Prinsip 1986 mengatur secara umum kegiatan penginderaan jauh agar tetap sejalan dengan prinsip kegiatan keantariksaan. Di era globalisasi, teknologi penginderaan jauh semakin maju dengan sektor swasta semakin aktif terlibat. Salah satu isu utama penerapannya adalah prinsip non-diskriminasi atas akses terhadap data. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, membutuhkan jasa satelit penginderaan jauh untuk memecahkan kompleksitas permasalahan terkait fakta geografisnya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.

---

This thesis studies the implementation of United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 (Principles 1986) in satellite remote sensing activities at various States, including Indonesia, through their national policies. Principles 1986 is generally regulating remote sensing activities while preserving the principles of outer space. In the globalization era, the technology is getting more sophisticated, by private entities providing services more actively. One of the main issues in its implementation is the principle of non-discriminatory access to data. Indonesia, as the biggest archipelagic country in the world, requires such remote sensing services to unravel the complexity of problems related to its geographical facts. This thesis is conducted using a juridical-normative research, by reviewing legal references, national and also international legal norms."

"Pembahasan mengenai perkembangan wilayah urban pada tahun 1970 dan 1995 diKotamadya Semarang yang memiliki keunikan dibandingkan dengan kota-kota laindi Indonesia, yaitu Semarang memiliki pantai, daratan, dan perbukitan sekaligus.Keadaan mi akan menarik dalam mengkaji pola dan arah perkembangan wilayahurban yang terdapat di kotamadya Semarang. Materi yang dibahas dalam penelitianmi meliputi penggunaan tanah, kepadatan dan mata pencaharian penduduk,kepadatan bangunan, jaringan jalan dan bentuk medan; kemudian dianalisa denganmenggunakan metode analisa deskriptifkuantitatmfTujuan penulisan adalah untuk mengetahui pola dan arah perkembangan wilayahurban, serta rnengetahui pengaruh bentuk medan terhadap perkembangan wilayahurban dan kerapatan jaringan jalan yang ada di Kotamadya Semarang. Adapunpermasalahannya adalah:1. Bagaimana pola dan arah perkembangan wilayah urban di KotamadyaSemarang?2. Bagaimana pola perkembangan wilayah urban tersebut dikaitkan dengan bentukmedan dan kerapatan jaringan jalan?Hasil yang diperoleh adalah wilayah urban pada tahun 1970 mempunyai bentuk polalonjong memanjang dari utara ke selatan, s&dangkan pada tahun 1995 akibatperkembangannya membentuk pola setengah lingkaran yang cenderung mengarah ketenggara. Wilayah urban yang ada pada tahun 1995 merupakan perluasan danwilayah urban pada tahun 1970. Perluasan wilayah tersebut diikuti pula denganberubahnya bentuk pola wilayah urbannya. Bentuk pola perkembangan mimenyesuaikan diri dengan bentuk medan dan tingkat kerapatan jaringan jalan yangada di wilayah kotamadya Semarang. Hal mi dapat lihat bahwa wilayah urbanterdapat pada wilayah yang datar di bagian utara dengan tingkat kerapatan jariñganjalan yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kerapatan jaringan jalan yang lebihrendah di wilayah perbukitan pada bagian selatan. Kesimpulannya bentuk medandan kerapatan jaringan jalan yang ada di Kotamadya Semarang mempengaruhiperkembangan wilayah urbannya."

"Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah bahwa secara simultan, pertambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan dan aktivitas manusia telah mendorong terciptanya permintaan terhadap produk lingkungan, yakni adanya udara segar, sejuk, pemandangan yang indah dan alamiah serta jauh dari berbagai problema kehidupan. Dalam hal ini pengembangan pariwisata (taman rekreasi) merupakan suatu alternatif untuk dapat memenuhi permintaan tersebut.Sumberdaya lingkungan, seperti taman rekreasi memberikan manfaat bagi para pemakainya, tetapi karena tidak ada pungutan atau pungutannya relatif kecil atau nilai kepuasannya yang diperoleh pemakai bersifat abstrak, maka pencerminan akan nilainya tidak terlihat. Ini bukan berarti bahwa sumberdaya lingkungan tanpa nilai atau hilangnya tak akan merupakan kehilangan bagi masyarakat. Analisis ekonomi merupakan suatu alternatif yang dapat membantu menilai manfaat tersebut.Mengingat bahwa kawasan pantai wisata Watu Ulo tersebut milik Pemerintah, maka lebih bersifat public goods (barang publik) dibandingkan dengan aspek komersialnya (ekonomi). Di lain pihak, taman rekreasi tersebut memberikan kepuasan tersendiri bagi penduduk. Sebagai produk lingkungan, maka keberadaan taman rekreasi tersebut perlu dipertahankan karena mempunyai nilai.Dari uraian tersebut timbul suatu permasalahan, khususnya berkaitan dengan nilai dari manfaat yang diperoleh masyarakat terhadap konsumsi produk lingkungan taman rekreasi, oleh karena itu perlu suatu penilaian untuk menunjukkan berapa besar manfaat dari produk tersebut (Kawasan pantai wisata Watu Ulo). Salah satu cara adalah dengan mengkuantifikasikan manfaat tersebut ke dalam nilai moneter.Tujuan penelitian adalah : 1) untuk mengukur besarnya manfaat lingkungan yang diperoleh pengunjung; 2) untuk mengukur besarnya elastisitas kunjungan berdasarkan biaya perjalanan total; 3) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap produk lingkungan (taman rekreasi); 4) untuk mengidentifikasi perilaku konsumen dalam pemeliharaan kualitas lingkungan dan persepsi konsumen terhadap kualitas lingkungan di kawasan pantai wisata Watu Ulo.Jenis data yang diperlukan adalah: data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan teknik nonrandom sampling. Data primer diperoleh pada orang/wisatawan yang dijumpai di lapangan, sehingga teknik pengambilan data ini disebut pula sebagai incidental sampling. Besarnya sampel diperkirakan sebesar 200 responden (pengunjung tempat rekreasi).Untuk menentukan besarnya biaya perjalanan dan tingkat kunjungan, maka responden dikelompokkan menurut zona (asal). Penentuan zona asal responden penelitian adalah berdasarkan batasan administratif, yakni tingkat Kecamatan untuk Daerah Tingkat II Kabupaten Jember (terdapat 28 kecamatan) dan tingkat Kabupaten untuk daerah di luar Kabupaten Jember (terdapat 4 Kabupaten).Data jumlah penduduk untuk menentukan tingkat kunjungan pada zona asal yang ada di lingkungan Kabupaten Jember (tingkat Kecamatan) diambil dari data registrasi penduduk masing-masing Kecamatan pada periode tahun 1993. Data penduduk untuk menentukan tingkat kunjungan pada zona asal di luar Kabupaten Jember (tingkat Kabupaten) diambil dari penduduk rata-rata, yakni jumlah total penduduk masing-masing Kabupaten dibagi dengan jumlah Kecamatan yang ada.Dalam pendekatan biaya perjalanan, model dasar yang dipakai adalah menggambarkan kunjungan tiap 1000 penduduk sebagai faktor yang akan dianalisis dalam fungsi permintaan. Fungsi permintaan telah disederhanakan untuk dapat menggambarkan kurva permintaan, di mana faktor-faktor lain selain biaya perjalanan dianggap tetap (citeris paribus), sehingga dapat ditentukan besarnya surplus konsumen sebagai nilai manfaat dari produk lingkungan pantai wisata Watu Ulo. Dari fungsi ini dapat dihitung besarnya elastisitas, koeffisien korelasi dan koeffisien determinasi. Sedangkan untuk mengetahui preferensi, persepsi dan perilaku pengunjung dianalisis dengan metode deskriptif menggunakan pendekatan persentase.Kesimpulan umum hasil penelitian ini adalah bahwa kawasan pantai wisata Watu Ulo merupakan sumberdaya lingkungan yang potensial dan berharga serta memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Manfaat ini akan semakin besar jika diikuti oleh menurunnya biaya perjalanan dan meningkatnya kepedulian pengunjung terhadap lingkungan serta cukup tersedianya fasilitas peinbuangan limbah (sampah).Secara parsial dapat disimpulkan pertama, bahwa manfaat lingkungan taman rekreasi kawasan pantai wisata Watu Ulo sebesar Rp.767.688,38 per seribu penduduk dan Rp.1.637.399.489,82 untuk total penduduk; kedua, pengaruh perubahan variabel babas (biaya perjalanan) terhadap variabel terikat (tingkat kunjungan) bersifat elastis (e=-1,39), apabila terdapat kenaikan biaya perjalanan sebesar 1,00% akan berakibat menurunnya tingkat kunjungan sebesar 1,39%; ketiga, faktor utama yang menentukan preferensi pengunjung terhadap kawasan pantai wisata Watu Ulo adalah faktor pemandangan indah (59,50%), menunjukkan bahwa unsur kualitas lingkungan berperan dalam menarik pengunjung, dan memberikan kepuasan pada pengunjung; keempat, sebagian besar pengunjung menilai bahwa kawasan pantai wisata Watu Ulo cukup bersih, yakni sebesar 44,50%, sedangkan yang berpendapat kotor adalah sebesar 30,00%, sisanya menilai dengan bersih 11,00% dan kurang bersih 12,00%. Sedangkan untuk pemeliharaan fasilitas yang ada, sebagian besar pengunjung menilai cukup bersih, sebesar 43,50%, kurang bersih 21,00%, kotor 21,00% serta bersih senilai 14,50%; dan kelima, sebagian besar perilaku pengunjung pada kawasan wisata tersebut mempunyai kepedulian terhadap lingkungan yang "relatif rendah", hal ini terbukti bahwa terdapat sebanyak 75,50% pengunjung yang membuang sampah di sembarang tempat, hanya terdapat 15,00 % yang membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan, sisanya dengan cara lain.Saran yang dapat disampaikan, yakni : Mengingat bahwa manfaat yang dinikmati masyarakat (pengunjung) cukup besar, maka seyogyanyalah : 1) Pemerintah sebagai pemilik dan pengelola lebih memberikan perhatian untuk menjaga kualitas lingkungan dan bila perlu meningkatkannya, serta berusaha mengembangkan seoptimal mungkin potensi yang ada, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengunjung, penduduk dan Pemerintah itu sendiri; 2) Pemerintah hendaknya lebih banyak menempatkan tong-tong sampah, dimaksudkan agar kualitas lingkungan dapat terpelihara, dengan limbah yang sedikit dan tidak menggangu keindahan pemandangan alam. Perilaku pengunjung yang sebagian besar membuang sampah sembarangan tidak terlepas dari fasilitas pembuangan sampah yang kurang.

---

The problems which provided the basis for this research is that the growth in population, income and human activities have simultaneously increase the demand towards the environmental product, that is, the existence of fresh, cool air and beautiful natural scenery, which is far away from all kinds of life problems. In this case the developments of tourism (recreation park) becomes an alternative to be able to meet such demand.

Environmental resource such as recreation park gives the benefit to the visitors, but since there is no. fee or the fee is relatively low, or the value of satisfaction which the visitors get is abstract, so they could not see the real value. It doesn't mean that environmental resource has no value or the absence of it means nothing for the society. The economical analysis will be an alternative that could help evaluating the benefit.

Considering that the tourism coast Watu Ulo is the Government's property so it has the quality more indicates as public goods compared with its commercial aspect. On the other hand, the recreation park gives the specific satisfaction for the residents. As a product of the environment, then the existence of recreation park ought to be maintained because of its value.

This analysis caused some problems, mainly concerning the value and benefit obtained by the society towards the consumption of environmental product of the recreation park, therefore it needs evaluation to indicate how many benefit of the product (coastal tourism area Watu Ulo). One of those ways is to quantify the benefit in the monetary value.

The aims of the research are : 1) to measure the size of the environmental benefit is obtained by the visitors; 2) to measure the size of the visit elasticity based on the total traveling cost; 3) to know the factors influenced by the consumer's demand toward the environment product (recreation park); 4) to identify the attitude of the consumers in the care of environmental quality and the consumer's perception toward the quality of environment in the coastal tourism area Watu Ulo.

The data type needed among others are primary and secondary datas. The primary data is obtained through nonrandom sampling technique. The primary data is obtained from the tourists met in the location so that the sampling technique is called the incidental sampling. The number of samples are estimated 200 respondents (the visitors of recreation park).

To determine the amount of traveling cost and visiting degree, the respondents are grouped according to the original zone. The determination of the research .respondent's zone is based on the administrative area, namely : Kecamatan level for the second level region of Jember regency (there are 28 Kecamatan) and regency-level for districts outside Jember regency (there are 4 regencies).

The total population to determine the visiting degree on the original zone in Jember regency (Kecamatan level) is taken from the data of population registration in each kecamatanin the period of 1993. The population's data to determine the visiting degree in the original zone outside Jember regency (regency level) taken from the the population average, is that the total amount of population of each regency divided with the amount of the kecamatan.

Within the travelling cost approach, the basic model which is used describes the visit of every 1000 population as the factor that will be analyzed in the function of demand. This demand's function has been simplified to describe the demand curve where the other factors besides the traveling cost are assumed constantly (citeris paribus), so that we can determine the amount of the consumer's surplus as the value of environmental benefit of the tourism cost Watu Ulo. From this function, elasticity's coefficient , correlation's coefficient and determination's coefficient can be calculated. Where as to know the preferency, the perception and the attitude of the visitors they're analyzed by the descriptive method by means of the percentage approach.

-The general conclusion of this research is that the area of coastal tourism Watu Ulo is potential and valuable environmental resources and gives a great sufficient benefit for the society. This benefit becomes bigger if it will be followed up by the decrease of traveling

cost and the increase of visitor's care toward the environment, and with available sufficient facilities for wasted disposal.

Partially the conclusion are firstly, that the environment benefit of the recreation park of coastal tourism area Watu Ulo is Rp.767.688,38 per 1000 inhabitants and Rp.l.627.399.489,82 for total population; secondly, the effect of change of independent variable (visiting degree) toward's the traveling cost are elastic (e=-1,39) when there is an increase of traveling cost is 1,00%, it will caused a decrease of the visiting degree of 1,39%; third, the main factor that determines the visitor's preference toward the coastal tourism area Watu Ulo is the beautiful scenery (59,50%), this indicates that the factor of environment quality play an important role to attract the visitors and gives satisfaction to the visitors.; fourth, the great part of visitors evaluates that the tourism coastal area Watu Ulo is 'fairly clean, viz around 44,50%, meanwhile those who evaluate it dirty is 30,00% the rest evaluates less clean, and clean 11,00% and less clean 12,00%. While for the care of facilities, most of visitors evaluate clean enough, 43,50%, less clean.21,00%, dirty on is 21,00% and clean 14,50%; and fifth, the most of visitors attitude in tourism area have a relatively low attention in the environment. This proves that there are 75,50% of the visitors who throw the waste in every place, only 15,00% of those who throw the garbage in the prepared places, the rest use an other way.

Recommendation : considering that the benefit of tourism area which is enjoyed by the great part of visitors, it is suggested that : 1) the government as the owner and the manager ought to pay more attention to take care of the environment quality and if necessary to increase the appearance and develop as much as possible the existing potency, in order to give a bigger benefit to the visitors, population and government itself; 2) It"s better if the government places more waste disposals, so that the environment quality could be taken care of and cared from less waste disposal would not polute the beautiful scenery. The attitude of careless visitors is caused of less facility."

"Sempadan sungai merupakan kawasan perlindungan setempat yang memiliki peran dan fungsi sebagai pengontrol kuantitas dan kualitas air dengan vegetasi khusus yaitu vegetasi riparian. Penelitian ini akan membahas hubungan antara perubahan penggunaan tanah di sempadan Ci Liwung segmen Depok-Jakarta dengan Kualitas Air tahun 2001-2012. Data kualitas air yang digunakan berasal dari hasil pemantauan BPLHD DKI Jakarta dan Jawa Barat yang berjumlah 8 titik pantau. Sementara data penggunaan tanah sempadan diperoleh dari hasil pengolahan data BPN DKI Jakarta dan Kota Depok Menggunakan ArcGIS 10.0. Dari hasil analisis hubungan secara spasial dan temporal maka diperoleh kesimpulan bahwa perubahan luas permukiman di sempadan Ciliwung segmen Depok-Jakarta berbanding lurus dengan kualitas airnya.

---

Riparian area is a local protection who has the role and function as water quantity and quality control with special vegetation called riparian vegetation. This research will discuss the relationship between land use change in the riparian segment Ciliwung Depok-Jakarta with Water Quality 2001-2012. Water quality data that used comes from the results of the monitoring BPLHD Jakarta and West Java, amounting to 8 monitoring points. While the riparian of land use data obtained from the data processing BPN Jakarta and Depok City using ArcGIS 10.0. From the analysis of the spatial and temporal relationships it could be concluded that extensive changes settlements in riparian Ciliwung Depok-Jakarta segment is directly proportional to the quality of the water."

"ABSTRAKNama : Rizalia WardiahProgram Studi : Magister Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Hubungan Pengetahuan Tentang Kawasan Tanpa Rokok KTR dengan Persepsi Siswa Terhadap Penerapan Kebijakan KTR di SMANegeri 5 Padang Tahun 2017Pembimbing : Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PHKawasan tanpa rokok atau lebih sering disebut dengan istilah KTR, merupakan upayapemerintah dan pemegang kepentingan dalam menurunkan angka prevalensi perokok diIndonesia yang semakin meningkat tiap tahunnya.Kebijakan KTR ini dilandasi UUNomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 tentang kesehatan.Penerapan KTR di lingkungansekolah didukung dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang KawasanTanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, yang mempunyai tujuan dasar untuk melindungipara generasi muda yang sedang menempuh pendidikan di sekolah dari paparan asaprokok yang berbahaya dan secara tidak langsung diharapkan menurunkan angkaperokok pada pelajar.Faktanya masih banyak pelajar serta tenaga pendidik dan pegawaidi lingkungan sekolah sering melanggar peraturan ini, bahkan tidak memperdulikanperaturan ini, sedangkan area tempat mereka merokok adalah kawasan tanparokok.Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuantentang kawasan tanpa rokok KTR dengan persepsi siswa terhadap penerapan KTR diSMA N 5 Padangdengan subyek dari penelitian adalah seluruh siswa. Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif survai analitik dengan pendekatan rancangan studicrosssectional. Sampel yang menjadi subyek penelitian ini adalah sebanyak 143responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara.Hasil penelitian menyatakan bahwa, hipotesis terjawab dengan adanya hubungan antarapersepsi siswa terhadap penerapan kawasan tanpa rokok dengan status merokok siswa pvalue=0,001 , dengan pengetahuan siswa tentang kawasan tanpa rokok pvalue=0,001 . Sedangkan antara persepsi siswa terhadap penerapan kawasan tanparokok dengan pendapatan orang tua tidak ada hubungan pvalue=1,000 , status merokokorang tua tidak ada hubungan pvalue=0,617 , anggota keluarga merokok tidak adahubungan pvalue=1,000 , pengetahuan siswa terhadap bahaya merokok tidak adahubungan, pvalue=0,365 . Tidak ada interaksi variabel utama dengan variabelkonfounding.Kata kunci:Pengetahuan, Persepsi, KTR

---

ABSTRACTName Rizalia WardiahStudy Program Public Health ScienceTitle Analysis Of The Relationship Of Knowledge About No Smoking AreaWith The Perception Of Students In Senior High School Of 5 PadangYear 2017Counsellor Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PHNon smoking area or more commonly referred to as KTR, is an effort by thegovernment and stakeholders in reducing the prevalence rate of smokers in Indonesiawhich is increasing every year. KTR policy is based on Law Number 36 Year 2009Article 115 on health. The application of KTR in the school environment is supportedby Permendikbud Number 64 Year 2015 on Non Smoking Areas in School Areas,which has the basic purpose of protecting the young generation who are studying inschools from exposure to tobacco smoke that is harmful and indirectly expected toreduce the number of smokers on students. In fact there are still many students andeducators and staff in the school environment often violate this rule, even ignore thisrule, while the area where they smoke is a non smoking area. This study was conductedto analyze the relationship between knowledge about non smoking areas KTR withstudents perceptions of KTR implementation in SMA N 5 Padang with the subjects ofthe study were all students. This research is a quantitative research of analytic surveywith cross sectional study design approach. The sample that became the subject of thisresearch is 143 respondents. Data collection is done through interview.The result of the research stated that the hypothesis was answered by the relationbetween the perception of the students on the application of non smoking area with thestudents 39 smoking status pvalue 0.001 , with the students 39 knowledge about the nonsmokingarea pvalue 0.001 . Meanwhile, between the perception of the students on theapplication of non smoking area with parent income no relationship pvalue 1,000 ,parental smoking status no relationship pvalue 0.617 , family members smoking norelationship pvalue 1,000 , danger of smoking no relationship, pvalue 0.365 . Thereis no major variable interaction with confounding variables.Key words Knowledge, Perception, No Smoking Area"