Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Faktur Pajak berbentuk elektronik merupakan Faktur Pajak yang secara bertahap telah dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berbentuk elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah gambaran mengenai impelementasi tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik terutama pada berdasarkan KEP-136/PJ/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ditinjau dari Content of Policy, jenis manfaat dan kemudahan yang dihasilkan dengan adanya kebijakan ini telah dirasakan oleh PKP yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, antara lain dalam hal pembuatannya, terdapatnya QR Code sebagai pengganti tanda tangan basah dan PKP dapat mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak secara online melalui website DJP atau melalui aplikasi e-Faktur.Sedangkan, ditinjau dari Context of Implementation, implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain dalam pemberitahuan sosialisasi dan penetapan, PKP merasakan penyampaianpenyampaian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang berdekatan, masih banyaknya kendala terkait teknis aplikasi membutuhkan perbaikan dari pihak DJP, serta respon dari pihak DJP pun yang menyediakan Contact Center masih dinilai kurang menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PKP.

---

Electronic tax invoice is a tax invoice that has been gradually developed by utilizing technological advances in electronic form. This research was conducted to provide an overview of the implementation of publishing and reporting procedure of electronic tax invoice based on the KEP-136/PJ/2014. This research used a qualitative approach with descriptive research purposes. Data collected through the study of literature and in-depth interviews.

The results of this study show that, from the view of Content of Policy, types of benefits produced in the presence of this policy has been felt by PKP which has required to make a Tax Invoice in electronic form, such as in the publishing, the presence of a QR Code in lieu of a wet signature and PKP can apply for a Tax Invoice serial number online through the DGT website or through e-Invoicing.

Meanwhile, from the view of the Context of Implementation, Regulation of Publishing and Reporting Procedure of Electronic Tax Invoice still have some problems, among others, in the notice of socialization and determination, PKP feel the notification is done within the adjacent, there are still many technical problems related to applications requiring maintenance from the DGT, and the response of the DGT who provides contact center is still considered less respond to the questions raised by the PKP."

"This research have SIM-Q Queue simulator sofware implementation and designed which behavioral simulation queue system according to given system architecture system architecturedesigned by taking elementary idea of diagram from emit a stream of made moderate GPSS simulation language methodology orient object (MBO) Coad Yourdon used as by methodologies to analyse and design SIM-Q...."

"Tesis ini membahas mengenai fenomena dimana terdapat kasus-kasus implementasi ERP di Indonesia yang mengalami kendala dalam mencapai keberhasilan/kesuksesan proyek ERP. Tesis ini juga membahas landasan teori terkait topik ERP, manajemen perubahan, manajemen proyek, dan studi relevan lainnya. Oleh karena itu penulis meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ERP tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan yang berdasar atas faktor-faktor keberhasilan yang diteliti. Dengan dapat diperolehnya data yang berdasarkan penelitian tersebut, diharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi praktisi di dunia ERP, baik praktisi perangkat lunaknya maupun praktisi jasa implementasinya.

---

The fact that there are some ERP projects in Indonesia not running smoothly after given implementation period, has triggered the writer to research the factors affecting success in ERP implementation particularly in Indonesia. This research also covers the supporting theories in the area of ERP, change management, project management, and other relevant topics.The purpose of the research is to get the underlying research-based conclusion towards factors affecting or influencing success in ERP implementation. The conclusion of which might be useful for those who deal with ERP business, whether they are ERP software vendors or ERP implementation service providers either way."

"Implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas menjadi salah salah alternatif solusi guna mengatasi learning loss. Kendati demikian, dalam implementasinya ditemukan sejumlah permasalahan, salah satunya yaitu gap antara regulasi kebijakan dengan implementasinya dikarenakan sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas di DKI Jakarta: studi kasus pada SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, dan SMAN 69 Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembalajaran tatap muka terbatas adalah faktor kepentingan yang terpengaruh; jenis manfaat yang diperoleh; kedudukan letak pengambilan keputusan; pelaksana program; dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Kelima faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta. Sedangkan faktor derajat perubahan yang diharapkan; sumber daya yang dilibatkan; kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat; dan karakteristik lembaga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta.

---

The implementation of the limited face-to-face learning policy is one of the alternative solutions to learning loss. However, in its implementation several problems were encountered, such as the gap between the established policy regulations and the implementation. Therefore, this study aims to find out and provide in-depth description of what factors influence the implementation of limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta: A case study of SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, and SMAN 69 Jakarta. The theory used in this study is Merilee S. Grindle’s theory of policy implementation models in 1980. The research approach is a post-positivist with qualitative data collection methods through in-depth interviews and literature studies. The results show that the factors that influence the policy are interest affected; the type of benefits; site of decision making; program implementator; and compliance and responsiveness has a significant influence on policy implementation. All five factors provide a significat impact on the implementation of the limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta. While the extent of change; resources comitted; power, interests, and strategies of the actors involved; and institution and regime characteristics do not have a significant impact on the success of the policy implementation"

"ABSTRAKKarya akhir ini tentang rekomendasi perbaikan implementasi enterprise resource planning (ERP) PT Mega Eltra, salah satu UKM Indonesia. Ekspektasinya adalah keputusan dan pelayanan yang cepat. Realitanya tidak sesuai karena masalah implementasi sistem belum sesuai best practice, sehingga tidak real-time dan menghambat informasi. Akar masalahnya adalah belum dipenuhinya kriteria best practice. Penelitian berjenis evaluasi, kualitatif, dan studi kasus menggunakan soft system methodology. Data diperoleh melalui wawancara enam karyawan perusahaan dan observasi terhadap aplikasi ERP yang digunakan di PT Mega Eltra yaitu SAP ERP, kemudian dianalisis berdasarkan kategori best practice. Kondisi implementasi ERP dibandingkan konsep best practice implementasi untuk menemukan kesenjangan. Hasilnya menunjukkan bahwa aspek manajemen proyek, business process reengineering, vendor, strategi, pelatihan, dan komunikasi bermasalah, seperti lambatnya komunikasi dengan aplikasi pihak ketiga, sistem tidak terhubung dengan pelanggan dan gudang, belum adanya dukungan pihak ketiga untuk human capital management, belum semua lembaga keuangan terintegrasi dengan sistem, belum adanya dashboard, dan kesalahan manusiawi yang masih sering terjadi. Rekomendasinya upgrade server, otomatisasi aplikasi pihak ketiga untuk persetujuan, penerapan sistem customer relationship management dan supply chain management, menghubungkan aplikasi pendukung HCM ke modul tersebut, komunikasi dengan lembaga keuangan yang belum terintegrasi untuk sistem manajemen cash online, integrasi semua data yang didukung oleh manajemen perubahan sebagai basis penerapan dashboard, dan menerapkan manajemen pengetahuan dalam media komunikasi umum perusahaan.

---

ABSTRACTThis paper is about recommendations for resolving problems in enterprise resource planning (ERP) system implemented in PT Mega Eltra, an Indonesian SME. Expectations include quick decision and service. In reality, expectations are not met because implementation best practice is not fulfilled, making system not real-time and hinder information. The root problem stems from unfulfilled best practice criteria. Research type is evaluative, qualitative, and case study using soft system methodology. Data is obtained from interviewing six employees and observing the SAP ERP, and then analyzed based on best practice categories. Implementation conditions are compared with best practice concepts to uncover gaps. Results show that project management, business process reengineering, vendor, strategy, training, and communication aspects have problems, like slow third-party application communication, no integration for customer and warehouse, lack of third-party support for human capital management, not every financial institution being integrated, lack of dashboard, and recurring human errors. Recommendations include upgrading server, automating third-party applications for approval, implementing customer relationship management and supply chain management systems, integrating HCM applications, communicating with financial institutions not yet integrated regarding online cash management system, integrating all data supported by change management as basis for dashboard, and implementing knowledge management on common communication media."

"Penelitian ini ingin melihat implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) di dua madrasah swasta di Lampung dan mendeskripsikan proses partisipasi masyarakat dalam kegiatan madrasah. Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa implementasi MBS/M di dua madrasah swasta ini berbeda berdasar latar belakang, iklim, otonomisasi, tenaga pengajar, dan gaya kepemimpinan. Partisipasi masyarakat masih terbatas hanya pada keikutsertaan masyarakat dalam implementasi atau penerapan berbagai program pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah. Meski demikian, ada peluang untuk peningkatan partisipasi ketika muncul kapital sosial yang mempunyai fungsi bonding dan bridging diketengahkan sebagai strategi implementasi kebijakan MBS/M di madrasah. Oleh karena itu, madrasah masih memerlukan pembinaan yang berkesinambungan terkait aspek pelibatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan mutu madrasah yang berkelanjutan.

---

This study wants to examine the implementation of School/Madrasah Based Management (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) in Lampung and the process of public participation in these two madrasah. Using the method of case study, this study found that the implementation of MBS/M in two private madrasah is different based on their background, climate, autonomy, teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah is limited to the implementation or application of a variety of educational programs organized by the madrasah. However, there are opportunities for increased public participation when the social capital appears at the process of participation. It has the function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasah still require continuous guidance related to the involvement of the community in order to improve the quality of madrasah sustainable."

"Keberadaan PKL yang sporadis dan tak teratur mengesankan tidak ada penanganan yang jelas dari pemerintah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat. Oleh karenanya dilakukan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan PKL di DKI Jakarta yang bertujuan untuk: (1) Menjelaskan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani PKL saat ini; (2) Memaparkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan implementasi penanganan PKL di DKI Jakarta.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 empat faktor atau variabel penting dalam kebijakan publik, yaitu: komunikasi (communication), sumber-sumber (resources), kecondongan (dispositions), atau perilaku (attitudes), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Edward III. 1980 hal. 9-10). Selain itu analisis juga dilakukan dengan melihat beberapa faktor eksternal sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Penelitian dilakukan dengan metode positis kualitatif dengan menggunakan model analisis ilustratif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal, seperti premanisme, sikap masyarakat dan kondisi perekonomian negara, Rekomendasi yang diberikan oleh penelitian antara lain meningkatkan kemampuan personel fisik dan wawasan, serta etika para pelaksanaan kebijakan, pembinaan satu atap oleh Dinas KUKM untuk PKL resmi dan ilegal, dan merancang upaya sistematis pemberantasan premanisme dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

---

The sporadic, yet unorganized location of stallers seems to indicate the absence of arrangement by the local government of DKI Jakarta especially Central Jakarta. Therefore, a reaserch has been conducted in order to find out the policy implementation of staller arrangement in DKI Jakarta with a case study of Central Jakarta aiming to (1) explain the policy implementation conducted by the local government of DKI Jakarta in arranging stallers; (2) elaborate factors contributing to the success and failure of the policy implementation.There are four analyzing tools used: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure (Edward III. 1980 page. 9-10). Furthermore the analysis also conducted by considering the external factors in regards to Grindle (1980) saying that the success of policy implementation is influenced by two major variables namely content of policy and context of implementation. The research uses positivistic qualitative method and applies illustrative model in data analysis.Research shows that the policy implementation is not only influenced by the internal factors, but also the external ones, such as premanism (bullying practices), people?s responses, and monetary condition of the country. A set of recommendation is then given, such as enhancing the capability of the implementors both physically and intellectually, one stop training service by institution of Cooperation, Small and Middle Business to both formal and informal/illegal stallers, and conducting premanism eradication systematically together with the Police."