Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"An image of Islamic school as high-quality institution will be meaningless if it cannot be identified and the community cannot gain overall benefit. The irony is even the actors of education in Islamic school are unable to recognize and feel the benefit from such quality, hence the development of Islamic school either in the context of state intervention or community participation is not always directed toward a constructive way. Therefore, the further challenge faced by the education institution of Islamic school is how to make the image of Islamic school as a high-quality institution is recognized by the community. Furthermore, how the image be in line with the mandate of National Education System Law. This paper actually strives for reviewing the extent to which a strategic position in national education may be identified and interpreted into a good image design by the community. In addition, it is also prepared to find strategic which may be elaborated in the context of developing the image of Islamic school so as to be able to give a meaningful contribution to improve the life as nation."

"The policy of Final National Examination (UN) standardization has caused madrasah to become trapped in practical efforts to help students pass by focusing on repetitive practice of test in the examination subjects. Learning was not a process of developing or maturing, but one of earning high test scores and passing the UN. Ironically, the development of student potential was not a priority for the teaching-learning process as a result of the high importance given to test scores. The deification of test scores and the application of the policy of standardization have resulted in the process of education causing fear in students. Finally, students experience stress and depression due to fear of failing the UN. Therefore, the policy of standardization of passing grades in the UN must be changed to reflect the spirit of decentralization and regional autonomy and appreciation of diversity of school quality and capacity for teaching and learning. Data collection methods were in depth interviews and document analysis."

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."

"Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis: 1) kinerja hasil akreditasi badan akreditasi nasional sekolah/madrasah (BAN-S/M); dan 2) manfaat hasil akreditasi BAN-S/M. hasil kajian menunjukkan bahwa: a) kinerja BAN-S/M cukup efektif dengan telah diakreditasnya 212.537 satuan pendidikan dan program keahlian selama lima tahun. hal ini didukung adanya data dan informasi: (a) sebagian kecil dari satuan pendidikan dan program keahlian yang terakreditasi memenuhi tingkat mutu sesuai SNP; (b) komponen SNP yang belum sepenuhnya dipenuhi, yaitu standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, serta sarana-prasarana pendidikan. manfaat hasil akreditasi dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan, antara lain: 1) ditjen. dikdasmen, kepala sekolah; 2) dinas pendidikan kabupaten/kota; 3) pemerintah daerah; 4) kepala sekolah dan guru dalam rangka pembinaan teknis pelayanan pendidikan yang bermutu."