Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan institusi independen dalam mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen tunai pada perusahaan di Indonesia. Investor institusional, terutama investor institusional yang independen adalah pihak yang terdepan dalam usaha mereformasi corporate governance di dunia. Kemudian, dari perspektif masalah keagenan, pembayaran dividen tunai dapat digunakan sebagai alat untuk menurunkan arus kas bebas yang berada dalam control manajemen, agar dapat mengurangi masalah keagenan. Penelitian ini menemukan bahwa investor institusional yang independen dapat mempengaruhi manajemen untuk membayarkan dividen tunai yang lebih besar, sesuai dengan teori yang relevan. Lebih lanjut, investor institusional independen asing lebih dapat mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen tunai dibandingkan dengan investor institusional independen lokal.

---

ABSTRACTThis research is conducted to examine the ability of independent institutional investor to influence cash dividend payment of companies in Indonesia. Institutional investor, especially independent institutional investors have become the leading players of corporate governance reform across the globe. From agency theory perspective, dividend payment can be used as a tool to reduce free cash flow at management rsquo s control, to reduce potential agency problem. This research figures out that independent institutional investors have the ability to influence higher cash dividend payment, which is consistent with relevant theories. Moreover, foreign independent institutional investor has greater ability to influence cash dividend policy compared to local independent institutional investor."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas proses pendirian dan penerapan repositori lembaga di UIdan IPB dari segi manajemen repositori. Topik ini diteliti karena melihatperkembangan repositori dalam menyimpan karya ilmiah yang diproduksi olehsivitas akademika di perguruan tinggi serta memudahkan masyarakat luas untukmengakses penelitian yang pernah dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses pendirian repositori di UIdan IPB dengan menggunakan teori dua fungsi manajemen yaitu planning danstaffing. Selain itu penelitian ini juga ingin menganalisis proses pengumpulankarya ilmiah yang diproduksi oleh perguruan tinggi. Hasil yang diharapkan daripenelitian ini adalah dapat memberikan gambaran bagaimana proses planning,staffing, dan pengumpulan konten ketika kedua perguruan tinggi ini mendirikansebuah repositori untuk menyimpan karya ilmiah mereka. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Carapengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukanwawancara ke beberapa narasumber dan observasi terhadap repositori yangdimiliki oleh UI dan IPB.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the development and implementation of repositoryinstitutions in terms of UI and IPB management repository. This topic studiedsince seen the development of a repository to store scientific papers produced byacademicians in universities and enable the public to access the studies that havebeen conducted by the college. The purpose of this study was to analyze theprocess of the establishment of a repository in the UI and IPB using the theory oftwo functions in management, planning and staffing. In addition, this study alsowants to analyze the process of collecting scientific papers produced by thecollege. The expected outcome of this study is to provide an overview of how theprocess of planning, staffing, and collecting contents when both the college set upa repository for storing their scientific work. This study used a qualitativeapproach to the case study method."

"Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh kepemilikan investor institusional terhadap hubungan antara konvergensi IFRS dengan waktu terbitnya laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sebanyak 804 tahun perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2012. Peneliti menggunakan report delay sebagai ukuran atas ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kehadiran konvergensi IFRS menjadikan rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan laporan keuangan lebih panjang. Kepemilikan institusional mengurangi report delay. Namun, kepemilikan investor institusional di suatu perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap report delay setelah periode konvergensi IFRS. Besarnya persentase kepemilikan investor institusional tidak cukup kuat untuk mengurangi report delay.

---

This study aims to examine the impact of institutional investor ownership on the relationship between the IFRS convergence with the issuance of financial statement. This study conducts as much as 804 years of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2009-2012. Researcher uses the report delay as the measurement of timeliness of financial statement. IFRS convergence presence makes the span of time required to prepare financial statements longer. Institutional investor ownership reduces the delay report. However, institutional investor ownership in a company does not have an influence on the report delay after a period of IFRS convergence. The percentages of ownership of institutional investors are not strong enough to reduce the report delay."

"Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berperan dalam Proses Institutional Arrangements: Studi Kasus di Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang selanjutnya disingkat BAKORNAS PBP, dilakukan terdorong oleh kenyataan bahwa kelembagaan BAKORNAS PBP dalam arti organisasi tersebut, tidak sesuai seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang mengatur organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP. Mengikuti perkembangan kelembagaan penanggulangan bencana pada masa lalu, awalnya hanya berbentuk organisasi yang sederhana yaitu Panitia Ad Hoc dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai Ketua dengan tugas mengurus bencana alam yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden kemudian mengalami perubahan kelembagaan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi peristiwa bencana dan sosial politik yang saat ini menjadi organisasi non struktural dengan sebutan BAKORNAS PBP diketual oleh Wakil Presiden dan dibantu oleh suatu Sekretariat berbentuk organisasi struktural yang besar terdiri dari 5 jabatan eselon I, 16 jabatan eselon II dan 36 jabatan eselon III serta 8 jabatan eselon IV dibantu Kelompok Pakar dan Kelompok Kerja sebanyak 36 orang dengan sejumlah staf. Pengaturan organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP beserta Sekretariatnya dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, Surat Keputusan Sekretaris BAKORNAS PBP Nomor 1 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.Pokok permasalahan penelitian ini berkisar pada tingkat organisasional, yaitu : Bagaimana proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut. Bertolak dari pokok permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti terlibat langsung pada objek penelitian yaitu BAKORNAS PBP, dengan teknik studi dokumentasi, studi lapangan dan studi kepustakaan, serta wawancara tambahan dengan informan (Kepala Biro HukumlStaf Ahli Menko Kesra, Mantan Pejabat Direktorat Urusan Korban Bencana Departemen Sosial1Widya Iswara Luar Biasa pada Departemen Sosial, Mantan Tenaga Ahli Sekretariat BAKORNAS PB, Mantan Staf Direktorat Urusan Korban Bencana yang diperkerjakan pada Sekretariat BAKORNAS PB).Kerangka pemikiran dan teori dalam proses "institutional arrangements° atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP menerapkan pada pemahaman Bromley (1989: 18,33-34), pemahaman tentang koordinasi berkaitan dengan kebijakan kebencanaan menurut Carter (1991 : 25-29). Dari temuan penting di lapangan dalam proses ?institutional arrangements? atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP para perumus kurang dapat menterjemahkan keinginan dan aspirasi ditingkat kebijakan dan tidak mengikutsertakan para stakeholders yang tertibat langsung dalam penanganan kebencanaan dan kepengungsian. Hal ini berakibat antara lain timbulnya kritik dan komentar tentang kelembagaan BAKORNAS PBP.Hasil analisis penelitian ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah dalam proses 'institutional arrangements' atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP terutama penjabaran aspirasi ditingkat kebijakan ke tingkat organisasional mengacu pada pemikiran Bromley (1989 : 18,33-34) tentang hirarki proses kebijakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses ?institutional arrangements? penjabaran kelembagaan organisasi maupun peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu saling terkait satu dengan lainnya dan akan berdampak pada operasional atau kinerja organisasi. Pemahaman kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah harus disertai dengan pemahaman tentang kebencanaan itu sendiri. Kondisi sosial politik sangat mewarnai proses penjabaran kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP. Lembaga BAKORNAS PBP dan Sekretariat BAKORNAS PBP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan lembaga strategis yang sarat dengan masalah-masalah dan tugas-tugas kemanusiaan. Tesis ini diharapkan dapat memberi masukan untuk penyempumaan kelembagaan BAKORNAS PBP sehingga tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."

"Kapabilitas pemasaran (marketing capabilities) dipandang berpotensi menjadi salah satu konsep pokok di dalam disiplin Pemasaran yang dapat diandalkan untuk menghadapi peningkatan kompleksitas fenomena bisnis mass depan. Namun upaya pengembangan dan formalisasi terhadap konsep yang turut dipopulerkan oleh Day (1994) serta Vorhies and Harker (2000) tersebut tampak masih belum digiatkan oleh pars peneliti Pemasaran Akademis.Studi ini mencoba menggali penjelasan teoritis atas konsep Marketing Capabilities tersebut, terutama tentang peranannya sebagai determinan kinerja organisasi bisnis serta contributory conditions untuk membangunnya. Sebagai sebuah proses penyelidikan ilmiah, studi ini berfandaskan pada modem empricism (Hunt, 1991).Dan basil tinjauan literature terutama di bidang pemasaran strategis, manajemen strategis serta studi-studi organisasi diperoleh dukungan teoritis bahwa kepemilikan marketing capabiltes oleh suatu organisasi bisnis akan sangat diperiukan untuk menghadapi Iingkungan yang turbulen sehingga dapat memperbesar peiuang kesinambungan (sustainability) mereka dalam jangka panjang.Selain itu, dengan menggunakan pendekatan complex adaptive system (CAS), diperoleh pula hipotesis bahwa suatu organisasi bisnis yang berada dalam kondisi chaord akan mampu membangun kapabittas pemasaran yang handal bila mereka terfebih dahulu memiliki puia nitai-nilai orientasi pasar dan orientasi belajar yang kuat.Dukungan empiris awal terhadap hipotesis hipotesis di atas telah pula diupayakan melalui ex post facto survey (correlational studies). Subjek peneltian yang dipergunakan terbatas pads usaha jasa agensi perjalanan wisata skala kecil dan menengah di kawasan pesisir selat Melaka.Dengan menggunakan beberapa assumsi, hasil-hasil pengujian empiris tersebut tampak telah memberikan dukungan yang rnemadai terhadap model-model penelitian yang diajukan. Dart keseturuhan hasit studi ini, setidaknya dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi swat tentang potensi konsep marketing capabilities tersebut.Studi ini diharapkan dapat menggugah semangat para mahasiswa dan peneliti Pemasaran Akademis untuk turut mempopulerkan konsep marketing capabilities dan mempergunakan pendekatan complex adaptive system dalam mengkaji berbagai persoalan Pemasaran."

"Tesis ini membahas mengenai strategi penataan kelembagaan di Kementerian ESDM. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, suatu organisasi perlu dilakukan penataan. Penataan kelembagaan yang fundamental dan substantif sangat penting untuk dilakukan karena penataan kelembagaan pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis dan sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi agar organisasi lebih profesional dan proporsional. Kementerian ESDM merupakan instansi pemerintah yang telah melakukan penataan organisasi. Jumlah organisasi Kementerian ESDM mengalami penambahan secara signifikan. Belum disusunnya peta proses bisnis membuat kelembagaan Kementerian ESDM yang telah disusun menjadi kurang efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penataan kelembagaan perlu strategi agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien sehingga tercipta organisasi yang tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi.

---

This thesis discusses the strategies of institutional restructuring in the Ministry of Energy. In the face of environmental change, an organization needs to do the arrangement. Fundamental institutional arrangements and substantive is very important because the institutional arrangement essentially a strategic step and systematically carried out by an organization so that the organization more professional and proportionate. The Ministry of Energy and Mineral Resources is the government agency that has conducted organizational management. MEMR number of organizations experienced significantly increase. Has not been drawn up maps business processes to make institutional MEMR has been prepared to be less effective and efficient. It is characterized by an overlap in the tasks and functions between organizational units within the Ministry of Energy. Based on these problems in the reform of institutions need a strategy for the organization works effectively and efficiently so as to create the right organizational size (right sizing) according to the workload and the organization's needs."