Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hutan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Akses masyarakat ke kawasan hutan negara (state property) telah menjadi isu penting dalam kajian terkait pengelolaan sumber daya hutan. Upaya masyarakat untuk mengakses hutan negara, tidak jarang dianggap sebagai tindakan ilegal (illegal access). Akan tetapi, melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal (legal access) bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mekanisme akses berbasis hak (legal access) dan mekanisme akses struktural relasional (otoritas, identitas sosial, modal, pasar, patronase, dan lain-lain) untuk memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan akses mereka atas pemanfaatan lahan di kawasan hutan negara, serta telah terjadi ketimpangan distribusi manfaat yang disebabkan perbedaan power dan elite capture.

---

Forests play an important role for the survival of the community, especially for those who depend on forest resources for their lives. Community access to state forest areas (state property) has become an important issue in studies related to forest resource management. Community efforts to access state forests are often considered as illegal access. However, through the Social Forestry program, the government provides legal access for the community to utilize forest resources. This study uses a qualitative method with participatory observation techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the community has a rights-based access mechanism (legal access) and a relational structural access mechanism (authority, social identity, capital, market, patronage, etc.) to obtain, control, and maintain their access to land use in the area. state forests, and there has been an imbalance in the distribution of benefits due to differences in power and elite capture."

"the baduy community has been living according to their ancestor's strich rules in the south part of banten since 600 years ago. although they live not far from modern culture, yet they still maintain their traditional culture. research was done to describe indigenous knowledge of baduy which related to agricultural practice and forest conversation . considering the limited forest area and the fast growing of the population which resulted in severe land degradation, the slash and burn cultivation is not a sustainable practice and can no longer maintain their subsistence . therefore, to preserve their unique culture, some improvement should be adopted for their agricultural practice such as adding organic fertilizer. however, in order to be effectively implemented the decision should be made by the community themselves and should be harmoniously in accordance with their culture."

"Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia dianggap bertanggungjawab pada munculnya dampak ekologis, ekonomis dan sosial pada kehidupan masyarakat lokal. Kajian-kajian yang membahas kebijakan umumnya hanya menganalisis substansi kebijakan, tetapi tidak mempertanyakan mengapa substansi semacam itu muncul. Kajian semacam ini dikatakan sebagai kajian isi kebijakan, sedangkan kajian yang membahas mengenai bagaimana kebijakan sebenarnya dibuat dan diterapkan disebut sebagai kajian proses kebijakan. Dalam kajian proses kebijakan ada dua pendekatan yang biasa digunakan yaitu pendekatan struktural dan kultural. Dalam konteks Indonesia kedua pendekatan itu lebih banyak digunakan untuk membahas kebijakan nasional daripada kebijakan daerah. Kajian ini menjelaskan hubungan antara substansi kebijakan yang ada di daerah dengan kebudayaan birokrasi dan lingkungan dimana birokrasi itu berada. Substansi kebijakan dipengaruhi oleh hasil interaksi antara kebudayaan birokrasi dan lingkungannya. Kebudayaan birokrasi adalah cara birokrasi mempersepsikan hutan, bentuk pengelolaan dan kepada siapa pengelolaan itu diberikan sedangkan lingkungan mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan politik.Lampung dan Kalimantan Timur dipilih untuk menunjukkan bahwa di dua daerah yang berbeda lingkungannya menghasilkan kebudayaan birokrasi yang sama dengan beberapa perbedaan nuansa dalam substansi kebijakan. Dalam konteks eksploitasi, birokrasi mempersepsikan hutan sebagai harta kekayaan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam waktu secepatnya. Dalam hal perlindungan dan pelestarian hutan birokrasi menganggap bahwa hutan harus segera dilindungi dari segala bentuk kegiatan eksploitasi dan untuk itu birokrasilah yang menjadi aktor tunggal yang berperan dalam perlindungan dan pelestarian hutan karena masyarakat tidak dapat dipercaya mampu menjalankan peran itu. Persepsi yang muncul dalam konteks perlindungan dan pelestarian hutan adalah reaksi dari kegagalan kebijakan eksploitasi. Persepsi itu mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan, namun dalam beberapa kasus terjadi perubahan tekanan dan jenis kebijakan dari kebijakan eksploitasi menjadi kebijakan perlindungan dan pelestarian tetapi kebudayaan birokrasi masih menganggap bahwa hutan masih perlu dieksploitasi secepatnya. Kesamaan kebudayaan birokrasi ini disebabkan kuatnya pengaruh pemerintah pusat dalam menentukan gagasan dan tindakan birokrasi di daerah. Perbedaan nuansa kebijakan disebabkan berbedanya lingkungan fisik, ekonomi dan sosial. Karena perbedaan itulah maka Lampung lebih mengutamakan eksploitasi dan perlindungan pada lahan sedangkan Kalimantan Timur memilih kayu, gaharu dan sarang burung."