Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 168934 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
cover
cover
cover
"Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke . Indonesia memiliki berpuluh ribu kilometer panjang pantai di mana di sepanjang pantai inilah dan di muara sungai yang melengkapinya....."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dicky Arvianza
"Hutan rakyat tidak hanya memberikan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Hutan rakyat juga berkontribusi dalam meningkatkan daya fungsi ekologis bagi lingkungan sekitarnya. Salah satu potensi dari hutan rakyat adalah biomassa. Biomassa memiliki peranan dalam perencanaan hutan dan informasi karbon. Hutan rakyat dianggap potensial bagi pengembangan biomassa karena areal dan pemiliknya yang jelas. Kecamatan Cibingbin merupakan wilayah pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini memanfaatkan data survei lapang dan data citra ALOS AVNIR-2, serta menggunakan persamaan allometrik dan uji regresi untuk mengetahui sebaran hutan rakyat dan biomassanya di Kecamatan Cibingbin. Hutan rakyat tersebar di setiap desa di Kecamatan Cibingbin dengan jenis tanaman jati, sengon, dan mahoni dengan lebih dari 60% berumur kurang dari 5 tahun. Biomassa hutan rakyat di Kecamatan Cibingbin memiliki hubungan dengan NDVI dengan nilai R2 sebesar 0,339. Biomassa hutan rakyat berkisar 0-70 ton/ha yang banyak tersebar di bagian utara dan selatan Kecamatan Cibingbin. Ketinggian lokasi tidak berpengaruh besar terhadap nilai biomassa sedangkan semakin terjal lereng menunjukan nilai biomassa yang semakin rendah.

Public forests not only provide economic benefits for the owner. Public forests also contribute in enhancing the ecological function to the surrounding environment. One of the potential of public forests is biomass. Biomass has a role in the planning of forest and carbon information. Public forests are reputed a potential for the development of biomass because it has a clear area and their owners. Kecamatan Cibingbin is a development area of public forests in Kabupaten Kuningan. This study utilizing field survey data and image data ALOS AVNIR-2, and using equations allometrik and regression test to determine the distribution of forests and biomass in the Kecamatan Cibingbin. Public forests are spread in every village in the Kecamatan Cibingbin with plants teak, sengon, and mahogany with more than 60% younger than 5 years. Forest biomass in the Kecamatan Cibingbin have a relationship with NDVI with the value of R2 is 0,339. Forest biomass is about 0-70 tons/ha are widely spread in northern and southern sub Cibingbin. Altitude greatly affects the value of biomass, whereas increasingly the steep slope shows the lower value of biomass."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2011
S348
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
"Mangroves are halophyte plants, they exist in conditions of high salinity,extreme tides, strong winds, high temperature, muddy and anaerobic soils. This extreme conditions enable mangroves to yield secondary metabolites as chemical defense for their lives..."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Konsepsi pendidikan nasional yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia, seperti tertuang dalam UUD'45, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berkualitas, serta mampu membangun dirinya sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Untuk itu penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan pengetahuan siswa didik berdasarkan kaidah dan rambu-rambu seperti tertuang dalam undang-undang."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Hery Susanto
"Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2326.310 hektar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur, memiliki Kawasan Budidaya Kehutanan lKBK seluas 1.619.238 hektar atau sekitar 59,39 % dari luas kabupaten. Sedangkan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) di kabupaten tersebut seluas 1.107.072 hektar, yang di dalamnya termasuk hutan rakyat dengan luas 16.710,34 hektar atau sekitar 1,51 % dari luas KBNK.
Guna mengembangkan hutan rakyat, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat/Hutan Milik. Pasal 4 Ayat (1) Perda tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan hutan rakyat mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemanfaatan, pengolahan, pemasaran dan pengembangan dengan tata cara pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Bupati.
Permasalahan kebijakan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini adalah sebagai berikut : (1) Kebijakan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara barn dijabarkan melalui Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK) Rakyat yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188IHK-11012002; (2) Kebijakan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara pada aspek kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemasaran dan pengembangannya dilakukan melalui bimbingan teknis kepada petani hutan rakyat namun implementasinya tidak dilakukan secara keseluruhan clad aspek-aspek kegiatan pengelolaan hutan rakyat tersebut di atas.
Hutan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga kini masih menghadapi beberapa masalah teknis, yaitu : (1) Pengelolaan hutan rakyat belum berkembang secara luas karena pengelolaannya masih bersifat parsial; (2) Pemanfaatan hutan rakyat terutama pengembangan tanaman kayu jenis Akasia dan Sengon, setelah masak tebang menghasilkan pendapatan yang sangat kecil karena harga jual yang diperoleh petani tidak sesuai dengan biaya pemeliharaanya, sehingga hampir tidak ada petani yang tertarik untuk melakukan penanaman kembali; (3) Pengelolaan hutan rakyat belum mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari.

Kutai Kartanegara Regency with 2,726,310 hectares is one of regencies in East Kalimantan Province, having Kawasan Budidaya Kehutanan KBK (Forest Preservation Area) as large 1,619,238 hectares or around 59.39% of this regency. And the Non-Forestry Conservation Area (KBNK) in this regency is 1,107,072 hectares which include private forest with 16.710,34 hectares or about 1,51 % of non-forestry conservation area.
In order to develop this private forest, The Regional Government and Local House of Representatif (DPRD) of Kutai Kartanegara Regency has stipulated policies on Regional Regulation (Perda) on Number 31 12000 pertaining to Management on Private Forest. Article 4 point (1) of this regulation explains that management of private forest is include planting, maintaining, harvesting, processing, usage, marketing and developing activities with code of conducts that has been regulated by Head of Regency's decree.
Matters pertaining to private forest management policies in the Regency of Kutai Kartanegara are, thus far, as follows: (1) Management policy is just about spelled ant trough the IPPK harvest and utilization license for private timber set out by decision of the regency No. 180.188IHK-11012002; (2) Private forest management policy at Kutai Kertanegara Regency on the aspects of planting, cultivation, harvesting, utilization, management, marketing and development are implemented by technical guidance to private forest fanner, but it didn't implemented as a whole in terms of such management.
The private forest at the Kutai Kartanegara region up to present day is still facing some technical problems, such as (1) Private forest Management has not yet deve-loped significantly due to to its partial management. (2) Private forest utilization ,especially the development of acacia, and sengon, after ready for logging, does not result in proper revenues to the forester due to its cheap selling price, which does not correspond to its plantation Cost, which almost no foresters interested to replant them. (3) A conserved private forest management is still far from realization.
Such problems indicated that there are gaps between the implementation and management policy, so that it causes private forest in the region is not yet developing as expected. To find ant why it is so happen and how the implantation on the management policy of private forest in Kutai Kertanegara should be made. And then a recommendation to develop the management should be proposed. The Evaluation will be based on Prince analysis approach, taking into account some criterion (Dunn,2000), such as : effectiveness, efficiency, adequacy, participation, responsiveness, appropriateness.
Formulation of research is drawn up as follows: (I) How the management policy is implemented? (2) What is the result of implementation? (3) Are there any gap between the implementation and the management policy of private forest? (4) What any factors that shall afflict such gap?
The purpose of this research are: (1) To find out the policy and its implementation at research location; (2) To evaluate the implementation policy of private forest; (3) To inductivity the gap between implementation and management policy of private forest; (4) To identify any factors that cause gap in the implementation and management policy of private forest.
Research is carried out with qualitative-descriptive method. Selection of respondents is made with purposive sample. This technique applies considering limitations of time, energy and money and that one could not take larger and further sample (Arikunto, 2002).
Respondents for this Research include decision makers and social figures that are concerned with the private forest management such as: Bupati ("municipal ruler or regent"), Forestry Officials, Bappeda, DPRD Kutai Kartanegara Regency (Local House of Representatives), specialists or experts in forestry field, NGO-s, forest industrialists, and press whereas the respondent sampling is drawn from the private forest farmers under two-stage cluster sample technique.
The research conclusions are as follows: (1) Management policy for private forest No. 31/2000, until today is just spelled out by regent's decision No. 180.1881HK-110/2002 on the procedure of licensing in 1PPK. Implementation policy of forest management in Kutai Kertanegara regency give more priority to planting, cultivation and farm operations to develop private forest than other aspects; (2) Implementation result of forest management on the planting aspect in the frame work of preserving and developing private forest have a good assessment, but the processing of get bad rating. Whereas timber marketing and utilization by means IPPK realization, replanting post-felling of timber get bad rating; (3) There are a gap between the implementation and management policy of private forest in Kutai Kertanegara Regency, that is in the management, marketing, utilization by means of IPPK realization and replanting post-felling of the result is deficient; (4) Factors affecting the gap between implementation of management policy give more priority to planting, cultivation and development assistance of private forest; lack of technical guidance relating to management and marketing operations; lack of socialization relating to utilization by means of IPPK realization capital shortage for farm operations; lack regulation in log trade; extreme minimum in the result of log sale; and the orientation still rely on the utilization of natural forest in relation to private forest.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T14868
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>