Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study aims to describe the society perception towards the existence of Mandatory Reporting Recipient Institution. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis technique. Data collection was conducted by spreading out questionnaires to the community, social institution and the organizer of the institution. The location and respondents of the research were determinated purposively, that is in Medan City, Sumatera Utara Province.Respondents were consisted of 60 people who lived around the 6 IPWL regions and one was from Social Department officer and also one chairman or management of IPWL each from six IPWLs. The data and information collected were analyzed descriptively qualitatively. The result of the research showed that 80 percent of respondents had not understood the IPWL existence yet. This was because of the lack of program socialization on IPWL to the community. It isrecommended to the Indonesian Republic Ministry of Social to socialize the tasks, roles and functions of IPWL as a rehabilitation managing institution for drugs users to the community widely through social service bodies, social media both press and electronic ones."

"Wawasan Nusantara pada awalnya merupakan konsep hukum laut tentang wilayah perairan negara Republik Indonesia yang pada intinya menetapkan keutuhan wilayah territorial sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara pulau-pulau dan perairan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam perkembangan politik ketatanegaraan konsep Wawasan Nusantara berkembang secara luas sebagai nilai doktrin dan dijadikan Wawasan Nasional sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memenuhi kesejahteraan dan keamanannya.Secara Yuridis dan Ketatanegaraan Wawasan Nusantara telah ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1973 dan berlanjut pada GBHN 1998, ditegaskan bahwa Wawasan Nusantara sebagai wawasan dalam pencapaian, tujuan pembangunan nasional mencakup : perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan pertahanan keamanan.Oleh karena itu, Wawasan Nusantara perlu diimplementasi dalam sistem pemerintahan dengan memperhatikan aspirasi dan perkembangan politik, paradigma desentralisasi, demokratisasi serta keadilan sosial yang menjadi tuntutan rakyat diberbagai bidang kehidupan, termasuk dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang desentralisasi dengan otonomi yang luas dan nyata kepada daerah.Selama kurun waktu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah pelaksanaan Otonomi Daerah tidak berjalan seperti yang diharapkan di daerah dan lebih bersifat sentralistik daripada desentralisasi, serta membatasi demokratisasi di daerah karena kuatnya pengaruh (dominasi) pusat terhadap daerah sehingga menimbulkan ketergantungan daerah terhadap pusat dan terjadi hubungan pemerintah yang tidak kondusif terutama dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional dan adil.Untuk mendorong daerah lebih mampu dan mandiri sebenarnya telah diambil kebijakan dengan penetapan model percontohan otonomi daerah yang semula diharapkan mempunyai "Spin of Effects" yang dapat dikembangkan keberhasilannya sesuai dengan kondisi dan karakteristik alamiah dan sosial daerah. Namun kebijakan pemerintah ini tidak berjalan dengan baik karena tidak didukung "Political Will" dan komitmen yang kuat dan Pemerintah Pusat.Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi arus balik pemerintahan sesuai era desentralisasi, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kota I Kabupaten harus melakukan Reformasi dibidang kelembagaan dengan melakukan Restrukturisasi, Reorganisasi dan Refungsionalisasi Pemerintahan Daerah.Dalam penelitian ini akan diteliti persoalan implementasi Wawasan Nusantara dalam pelaksanaan otonomi derah terutama mengenai pembangunan lembaga pemerintah daerah Kabupaten Banyumas pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hubungan pusat dan daerah serta penerapan Wawasan Nusantara dalam pembangunan lembaga di era Reformasi dengan pendekatan yang komprehensip atau pendekatan Ketahanan Nasional (Asta Gatra) dengan mengkaji aspek-aspek alamiah dan sosial serta lingkungan Strategi yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah.Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pejabat ditingkat pusat, provinsi dan Kabupaten Banyumas yang sangat berkompeten dengan pengambilan kebijakan dalam pembangunan lembaga, pengamatan di lapangan (observasi) dengan didukung Study Kepustakaan dan peraturan perundangan.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Wawasan Nusantara telah dijadikan Wawasan Nasional sebagai Wawasan dalam pencapaian tujuan pembangunan sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kebijakan pemerintahan daerah terutama dalam pembangunan lembaga yang harus memberikan peluang, dorongan, kreativitas dan partisipasi masyarakat di Kabupaten, meskipun secara Implicit penerapan Wawasan Nusantara telah sebagian dilaksanakan dengan mengedepankan wacana kesatuan dan persatuan dalam pengambilan keputusan atau penerapan kebijakan pemerintah.Dengan analisis atau pendekatan aspek alamiah (Tri Gatra) dan aspek sosial (Panca Gatra) memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah pada Kabupaten sangat strategic dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju penguatan kondisi Kabupaten Banyumas.Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten merupakan Reformasi dan pemberdayaan kelembagaan (organisasi) pemerintah daerah sebagai alat dan wadah untuk menggerakkan pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan demokratisasi dan keadilan sesuai aspirasi masyarakat daerah. Dilain pihak dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan nyata dengan pemberian kewenanganlurusan kepada Kabupaten Banyumas membawa implikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggungjawab, pembiayaan (anggaran) dalam rangka pemberian pelayanan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin besar.Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten diperiukan persamaan persepsi dari aparatur pemerintah pusat dan daerah dengan dilandasi komitmen dan kemauan politik yang kuat (Political Will) sekaligus, mengantisipasi dan merespon tuntutan dan dinamika pembangunan dan aspirasi rakyat yang terus berkembang.Wawasan nusantara sebagai dokrin, nilai dan pedoman dalam implementasi sistem pemerintahan dan otonomi daerah sebagai sub sistemnya hendaknya selalu diaktualisasikan sesuai dengan dinamika dan peradigma dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat majemuk dengan mengakui Kebhineka Tunggal Ikaan bangsa Indonesia tidak bersifat seragam (Uniform) tetapi mengedepankan kesatuan (unity), untuk mencapai tujuan kesejallteraan dan keamanan yang pada gilirannya memperkuat ketahanan daerah, regional dan nasional dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

"Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan program/instrumen dari Kemenrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di daerah miskin yang belum bisa berjalan adalah belum terbentuknya dan belum berperannya kelembagaan masyarakat dalam hal ini KPP-SB yang dibentuk dari Organusasu Masyarakat Stemepat yang mana kelembagaan ini sangat mendukung pembangunan daerah baik di bidang ekonomi, infrastruktur, untuk itu perlu adanya partisipasi masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi."

"ABSTRAKPada bulan september 2015, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIIyang mana salah satu poin kebijakannya mengatur terkait dengan deregulasi 28 peraturanyang disesuaikan dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM. Dari 28peraturan menteri dirampingkan menjadi 16 permen yang salah satunya ialah PeraturanMenteri No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Peraturan ini terbit demiterciptanya kepastian hukum, tertib administrasi, penguatan peran notaris, penggunaan mediaelektronik, serta penarikan wewenang pengesahan, perubahan, serta pembubaran koperasioleh kementerian. Disatu sisi terbitnya peraturan ini memberikan kemudahan terhadapkoperasi dengan sistem Online serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usahakoperasi seperti diperjelasnya terkait dengan ketentuan jangka waktu dalam beberaparumusan pasal yang ada. Namun disisi lain, Terdapat pasal yang bertentangan denganketentuan diatasnya, pengaturan yang tidak jelas, serta beban pelaku usaha bertambah dengandiharuskannya mempersiapkan SDM yang memahami ITE. Penelitian ini bersifat yuridisnormatif, melalui wawancara kepada informan dan studi dokumen untuk dapat memberikangambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTIn september 2015, the government enacted the Economic Policy Package Volume XII inwhich one of the policy points regulate related to the deregulation of the 28 rules which areadjusted in order to improve the quality of cooperatives and small medium entreprises. From28 ministerial regulations were trimmed to 16 ministerial regulations. Which one of thederegulated regulation is regarding the cooperative institutions. This regulation is publishedin order to create legal certainty, good administration, strengthening the role of the notary, theuse of electronic media, as well as the withdrawal of approval authority, changes, anddissolution of the cooperative by the ministry. The publication of this regulation provideconvenience to the cooperative with Online systems and providing legal certainty forcooperative businesses such as clarity regarding provisions period in some of the formulationof the articles. On the other hand, there are several articles that are contrary to the provisionsabove, the regulation is not clear, and the burden of cooperative businesses is increased bythe must to understand regarding information and electronic transaction. This research isnormative juridical research, through interviews with informants and document to provide apicture of the problems researched."

"Pemberdayaan petani selama ini terbatas hanya menggunakan organisasi formal sebagai satu satunya strategi namun dianggap telah menggunakan pendekatan kelembagaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi dan menerapkan beberapa metode pengumpulan data secara sekaligus baik wawancara observasi visual maupun studi dokumen dan artefak yang dilakukan di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan konsep dan teori dari pemahaman Kelembagaan Baru New Institutionalism dimana dilakukan pengkonsepan baru berkenaan dengan konsep ldquo lembaga rdquo dan ldquo organisasi rdquo. Dari pengumpulan informasi di lapang secara umum petani lebih mengandalkan relasi relasi individual dalam pengorganisasian dirinya dengan lebih mengandalkan pada basis komunitas dan mekanisme pasar. Berdasarkan analisis kelembagaan petani menjalankan usaha pertaniannya melalui pedoman norma dan regulasi dengan melakukan pemaknaan aktif terhadapnya. Petani menjalin relasi relasi sosial dengan berbagai pihak dengan berpedoman kepada panduan normatif komunitas norma ekonomi dalam pasar dan relasi dengan petugas pemerintah. Organisasi formal hanyalah salah satu sumber daya bagi petani yang bersama sama unsur unsur dalam lembaga dijadikan sebagai peluang pedoman serta batasan untuk berperilaku sehari hari dalam menjalankan usaha pertaniannya.

---

Formal organization is the main strategy for farmer empowerment but is considered as institutional approach. This is the ethnographic research and apply multiple methods of data collection in the Subdistrict Ciawi District of Bogor.

The research uses the concepts and theories of New Institutionalism where made the new concept of institution and organization. From the collection of information in the field farmers generally rely more on individual relationships itself with a greater reliance on community basis and the market mechanism.

Based on the institutional analysis farmer use regulatory and norms as guidelines and meaning active to their agribussiness activities Individual relationships is the main social relation with other farmers where the norms as guedilines in community market and with government officials Formal organization is just a resource for farmers who together elements within the institution as opportunities guidelines and restrictions for the day to day behavior in agribussiness."