Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Memiliki mandor dengan motivasi tinggi merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk meningkatkan produktifitas proyek konstruksi. Secara umum, motivasi tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif finansial. Penelitian ini menganalisis besarnya pengaruh pemberian insentif finansial untuk mandor terhadap produktifitas proyek konstruksi di Indonesia. Data penelitian didapat dengan mensurvey 52 responden yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode statistik.Temuan yang didapat adalah walaupun ada hubungan antara insentif finansial dengan produktifitas proyek konstruksi, insentif finansial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan ataupun penurunan produktifitas proyek konstruksi. Namun, adanya hubungan antara insentif finansial dan produktifitas proyek konstruksi menandakan terdapat peluang untuk meningkatkan produktifitas proyek konstruksi dengan cara memberikan insentif finansial pada mandor.

---

Having a high-motivated foreman is one of the alternatives that can be selected to increase construction project productivity. In general, worker?s motivation can be upgraded by using some ways. One of them is by giving financial incentive to worker. This study analyzes level of influence of financial incentive given to foreman towards construction project productivity in Indonesia. Research data is gained by surveying 52 respondents who own minimal 5 years work experience. Data processing is committed by means of statistic method.The result is although financial incentive correlate to construction project productivity, financial incentive does not significantly influence to the increase or decrease construction project productivity. Yet, the correlation existence between financial incentive and construction project productivity shows that there?s opportunity to increase construction project productivity by giving foreman a financial incentive."

"Skripsi ini mencoba menganalisis implikasi penerapan Undang-Undang Perasuransian 1992 terhadap kebijakan keuangan internal perusahaan asuransi kerugian. Untuk menjaga efektifitas analisa ini, maka perlu memanfaatkan alat analisa kinerja keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaan asuransi kerugian. Alat analisa tersebut adalah Analisa Rasio Early Warning System. Dengan alat analisa ini diharapkan kita dapat mengidentifikasikan informasi penting secara dini, kelemahan-kelamahan yang mungkin tengah dihadapi dalam kinerja keuangan perusahaan asuransi kerugian. Temuan-temuan dari hasil analisis ini, merupakan informasi yang sangat berguna bagi perusahaan. Lebih-lebih bagi manajemen yang berorientasi aktif dan proaktif. Sehingga ketika diketahui terjadi penurunan tingkat kesehatan, yang ditunjukkan oleh kurang solvennya aktiva (berdasarkan penilaian UU Perasuransian yang baru), menurunnya rasio perkembangan premi dan rasio cadangan klaim, maka manajemen perlu mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasinya. Untuk mengantisipasi menurunnya hasil investasi dan menjaga tingkat solvabilitas maka manajemen perlu mengkaji ulang kebijakan portofolio investasinya. Pengambilan keputusan mengenai kebijakan portfolio investasi dalam skripsi ini mencoba memperkenalkan penerapan Analytic Hierarchy Process (AHP) Model. Dengan model ini, manajemen dapat mengakomodir portofolio investasi yang multikriteria (Liquiditas, safety, dan profitabilitas) dan multialternatif (deposito, saham, penyertaan langsung, obligasi dan lain-lain). Model ini sangat membantu dalam menyelesaikan prioritas (proporsi) alokasi investasi yang sesuai dengan preferensi manajemen."

"The latest research about factors that effected to the implementation of unified budget is to unite the recurrent budget and development budget to become the unified budget, but to estimating whether the unified budget has a less or advantages is not the purpose of this research. The main of this research is to knowing is it the implementation policy of unified budget already use in effectively, through the implementation policy measure using coordination and communication, bureaucracy, manpower, supporting attitude and the conflict preferences as the variable. Thus at the end the research also find and conclude what is the obstacle that appears as the unified budget implementation obstruct.The direct parties as the policy performer was took as the research object. The function is to knowing how far the obstacles could appear, even in the restricted area like the MPR Rl planner (Finances) party and the DJA and PK discuss party. The goals of both parties appearances as mentioned before as the opposite party of each other is to accomplish the objective conclusion.Related to the find of research objectivity, the research disposed quantitative description as the prior instruments to get similar to the real research object. The research also disposed the SPSS 12 contribution as the formulation and to maintain the exactness of data preparation result then the research use crossing test with same relativity of output measure, that theoretically applicable.The implementation of the policy had a several signihcant obstruct which could explain, and that is the needed to advance the capacity and quality of harmonizing perception about uniied budget policy. The training related to the implementation of the policy is less. The improvement of the presence guidance or realization instruction has a prior urgency, the negative attitude and also less of implementation policy supporting facilities."

"Upaya pembentukan integrasi moneter di kawasan Asia Timur dan Tenggara terlahir dari sebuah kerjasama moneter dan integrasi finansial yang sedang berjalan. Akan tetapi, hal tersebut mendapat perdebatan. Ada pandangan yang setuju terhadap pembentukan integrasi tersebut dengan alasan untuk menciptakan stabilitas moneter dan finansial. Hal itu didukung dengan progresifnya kerjasama moneter yang terus berkembang dan pengurangan disparitas ekonomi melalui kerjasama finansial dan perdagangan. Tetapi, alasan tersebut mendapat tantangan bahwa kawasan Asia Timur dan Tenggara masih terlalu jauh untuk menciptakan integrasi moneter. Hal tersebut berkaca dari karateristik integrasi moneter seperti reserves pooling dan koordinasi moneter belum dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara.

---

The efforts to establish a regional monetary integration in East and Southeast Asia was born from a monetary cooperation and financial integration. However, it got the debate. There are optimism views to the establishment of the integration. The reasons are to create monetary and financial stability. These view is supported by progressivity of monetary cooperation that always continue to grow and the reduction of economic disparity through financial cooperation and trade. However, that views being challenged that East and Southeast Asia is still too far away to create monetary integration. It is because the characteristics of monetary integration such reserves pooling and monetary coordination not owned by the countries in East and Southeast Asia.

"

"Kebutuhan pemerintah untuk menerapkan Government Finance Statistics (GFS) dapatmenjadi pilihan yang tepat karena telah terbukti bahwa dengan penerapan GFS padabeberapa negara dapat secara relevan menilai kebijakan fiskal, dalam persamaan regresi Y =1,810-0,838X di mana X = penerapan GFS dan Y = kebijakan fiskal. Pengaruh bersifat negatifdan signifikan. Faktor penerapan GFS dapat menilai kebijakan fiskal dengan kontribusi81,1%. Adapun penyusunan GFS tidak menggugurkan kewajiban penyusunan laporankeuangan untuk tujuan umum, yang dalam tataran pemerintah pusat dikenal dengan LKPP(Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Penggunaan prinsip-prinsip dasar yang memadaidalam GFS, yaitu basis akrual, cakupan sektor publik, dan konsolidasi juga mendukung GFSini sebagai dasar yang tepat dalam mengambil kebijakan fiskal dibandingkan dengan sekadarlaporan keuangan untuk tujuan umum. Perbedaan antara GFS dengan standar akuntansipemerintah (pada sektor pemerintahan umum), serta antara GFS dengan standar akuntansikeuangan (pada sektor perusahaan publik), mulai dari tujuan, cakupan, entitas pelaporan,kriteria pengakuan, pengukuran, revaluasi dan perubahan nilai, serta integrasi arus danposisi, merupakan hambatan sekaligus tantangan bagi semua pihak khususnya pemerintahpusat sebagai penanggung jawab dalam mengembangkan sistem, prosedur, dan sumber dayayang dibutuhkan dalam mengembangkan GFS di Indonesia."

"Skripsi ini berisi tentang strategi kebijakan tata kelola modal asing Indonesia dan Tiongkok dalam pemulihan ekonomi setelah krisis di tahun 1997-1998 hingga 2012. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana strategi kebijakan tata kelola investasi asing Indonesia dan Tiongkok dalam pemulihan ekonomi pasca krisis tahun 1997-1998 hingga 2012. Penelitian ini adalah eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan menggunakan ekonomi-politik Keynesian, teori otonomi relatif negara (Bob Jessop), dan konsep makroekonomi dan mikroekonomi. Hasilnya ialah posisi dan peran modal asing mengalami pasang-surut dalam kontribusi terhadap pemulihan dan pembangunan ekonomi di kedua negara. Lalu, karakteristik Indonesia lebih mengarahkan modal asing di sektor ekstraktif sedangkan Tiongkok lebih mengarahkan modal asing untuk masuk sektor manufaktur dan pengembangan teknologi. Hasil penelitian skripsi menunjukkan Tiongkok berdasarkan indikator makroekonomi lebih berhasil mengelola modal asing dibandingkan Indonesia. Namun berdasarkan indikator mikroekonomi, kedua negara tersebut masih mengalami masalah dalam tata kelola modal asing yakni meningkatnya kesenjangan kekayaan serta masalah kerusakan lingkungan.

---

This thesis examines policy strategies to govern foreign capital of the Republic of Indonesia in comparison with that of the People Republic of China (PRC) during economy recovery after crisis in 1997-1998 until 2012. Problems studied in this thesis are how the two states govern foreign investment during economic recovery between 1997-1998 and 2012. This research is an explanatory research using qualitative methods. This research employs Keynesian political economy approach, the theory of the relative autonomy of the state (Bob Jessop), and the concept of macroeconomics and microeconomics in explaining both state’s foreign capital governance.

The study finds that position and role of foreign capital have ups and downs in contributing to economic recovery and development in both countries. Indonesia emphasized more on direct foreign investment in the extractive sector, while China more on manufacturing sector and investment on high technology. In the end, based on macroeconomic indicators, China is more successful in managing foreign capital than Indonesia. However, based on microeconomic indicators, both countries are still experiencing problems in governing foreign capital in order to reduce economic gap and cope with environmental degradation."