Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pengawasan berbasis kewilayahan dalam rangka perluasan basis pajak yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pentingnya peran Account Representative (AR) Kewilayahan dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi, pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Di samping itu, dukungan dari organisasi juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingungan kerja yang kondusif sehingga menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab dari pegawai untuk berkontribusi dan memberikan kinerja terbaiknya. Pengukuran kinerja di lingkungan DJP dilakukan berdasarkan Asas Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian setiap Sasaran Strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, DJP belum mampu melakukan pengukuran kinerja dengan baik di mana pencapaian IKU belum optimal dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berupa perbaikan rumusan pengukuran kinerja serta dukungan organisasi bagi AR Kewilayahan guna mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan strategi studi kasus dan menggunakan pendekatan campuran. Metode kuantitatif dilakukan pada awal penelitian dengan menggunakan kuisioner yang diedarkan kepada AR Kewilayahan yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selanjutnya permasalahan yang teridentifikasi dari hasil kuisioner digali lebih mendalam dengan menggunakan metode kualitatif berupa wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan capaian IKU maupun penetapan target belum dilakukan dengan tepat. Selain itu, pemberian dukungan dari DJP juga belum dilakukan dengan maksimal.

---

The area-based supervision of taxpayers in the context of expanding the tax base implemented by the Directorate General of Taxes (DGT) currently emphasizes the importance of the role of the Account Representative (AR) in supporting the achievement of tax revenue targets. In the process of achieving organizational goals, performance measurement is a very important factor. In addition, support from the organization is also very much needed to create a conducive work environment so that it fosters commitment and a sense of responsibility from employees to contribute and give their best performance. Performance measurement in the DGT environment is carried out based on the Performance Management Principle of the Ministry of Finance by establishing Key Performance Indicators (KPI) to measure the achievement of each Strategic Goal. However, in the last few years, DGT has not been able to measure performance properly, since the achievement of the KPI has not been optimal in supporting the achievement of tax revenue targets. This study aims to provide recommendations to DGT in the form of performance measurement formulas that can spur the performance of AR and the necessary organizational support. This research was conducted with a case study strategy and used a mixed-method approach. The quantitative method was carried out at the beginning of the study by using a questionnaire that was distributed to AR who assigned to the Tax Office. Furthermore, the problems identified from the results of the questionnaire were further explored using qualitative methods in the form of interviews and document analysis. The results showed that the calculation of KPI achievement and the target-setting process had not been carried out properly. In addition, the provision of support from the DGT has not been maximized."

"Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP seharusnya dituangkan dalam Undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan, maka pembebanan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional secara umum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar merupakan unsur penerimaan negara bukan pajak, sehingga harus dikelola sesuai dengan mekanisme APBN.

---

This thesis discusses the types of laws that should regulate the type and the rate of nontax revenues and also discusses the management of nontax revenues in the National Land Agency. Forms of this research is normative juridical with more emphasis on qualitative analysis. The results of this study concluded that the regulation of the type and the rate of nontax revenues should be set forth in the Act, rather than government regulation. Because the people are sovereign, then charge to the people must get approval from the people through their representatives in Parliament. Management of nontax revenues in the National Land Agency in general has been conducted in accordance with the provisions of the legislation in force. The cost of transportation, accommodation, and consumption for land services that charged to the applicant/obliged to pay is an element of nontax revenues, so it must be managed in accordance with the state budget mechanism."

"Ver adalah discovery system yang dibuat untuk mengidentifikasi join path pada data besar yang tidak mengandung join information. Ver menyimpan setiap kolom dari sumber data sebagai node dan potensi join path sebagai edge dalam bentuk graf menggunakan NetworkX. Namun, NetworkX memiliki limitasi pada besarnya graf yang dapat disimpan karena NetworkX menyimpan graf pada memory. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif penyimpanan graf yang menyimpan graf dalam persistent disk sebagai pengganti NetworkX pada Ver. Pencarian penyimpanan graf alternatif dilakukan dengan membandingkan beberapa penyimpanan graf yang meliputi: ArangoDB, CubicWeb, DGraph, DuckDB, IndraDB, JanusGraph, Kuzu, NebulaGraph, Neo4j, OrientDB, SurrealDB, dan TypeDB. Perbandingan dilakukan menggunakan graf acak dan graf dari dataset. Graf acak yang digunakan memiliki node dengan jumlah 100, 200, 400, 800, dan 1600 dengan kepadatan edge 0.1 sampai 1.0 dengan kenaikan 0.1. Dataset yang digunakan untuk perbandingan adalah TPC-H, ChEMBL, dan AdventureWorks. Perbandingan dilakukan dengan metode kuantitatif berdasarkan kecepatan operasi pemuatan data, 2-hop neighborhood, dan path finding serta metode kualitatif untuk kepraktisan dengan menilai kemudahan instalasi server, kemudahan implementasi client, dan kelengkapan dokumentasi. Didapatkan bahwa Kuzu adalah penyimpanan graf yang paling sesuai untuk menjadi pengganti NetworkX pada Ver.

---

Ver is a discovery system developed to identify join path in big data that doesn’t contain any join information. Ver stores each column of the data source as nodes and potential join path as edges in a graph using NetworkX. However, NetworkX has a limitation on the size of graph that can be stored because NetworkX stores graphs in memory. Therefore, an alternative graph storage that stores graphs in persistent disk is needed as a substitute for NetworkX on Ver. The search for alternative graph storage was carried out by comparing several graph storages which include: ArangoDB, CubicWeb, DGraph, DuckDB, IndraDB, JanusGraph, Kuzu, NebulaGraph, Neo4j, OrientDB, SurrealDB, and TypeDB. Comparisons are performed using random graphs and graphs from datasets. The random graph used has node count of 100, 200, 400, 800, and 1600 with edge density 0.1 to 1.0 in increments of 0.1. The dataset used for comparison are TPC-H, ChEMBL, and AdventureWorks. Comparisons were made using a quantitative method based on the operation speed of data loading, 2-hop neighborhood, and path finding as well as a qualitative method for practicality by assessing the ease of server installation, the ease of implementation of client, and the completeness of documentation. It was found that Kuzu is the most suitable graph storage to replace NetworkX on Ver."

"Tesis ini membahas pengalokasian APBD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2011 dianalisis dengan pendekatan alokatif efisiensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa harus ada upaya dan komitmen bersama antara Pemda dan DPRD dalam pengalokasian APBD. Untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas pemerintah di antaranya membelanjakan atas pertimbangan paling penting secara politik-alokatif efisiensi. Alokasi secara efisiensi merupakan kapasitas dalam mewujudkan prioritas melalui anggaran, yaitu mendistribusikan sumber daya atas dasar prioritas pemerintah dan efektivitas program, serta mengalihkan sumber daya dari prioritas lama ke baru atau dari yang tidak produktif ke wilayah lebih produktif sesuai dengan tujuan pemerintah.

---

This thesis discusses the local budget allocation of Tegal Regency Year 2009-2011, analyzed with the approach of allocative efficiency. This study is a descriptive qualitative research. The results suggest that there should be a joint effort and commitment between the government and local parliament in the budget allocation. To allocate resources in accordance with government priorities which include spending on the most important consideration in the politicalallocative efficiency. Efficient allocation is the capacity in realizing the priorities through the budget, by distributing resources on the basis of government priorities and the effectiveness of the program, and diverting resources from old priorities to new or from unproductive to more productive areas in accordance with government objectives."

"Otonomi Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan daerah lainnya karena berada pada tingkat provinsi. Seluruh sumber penerimaan baik pajak daerah maupun retribusi daerah diberlakukan pada tingkat provinsi. Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah antara tahun anggaran 2004-2009 rata-rata mencapai 83,28% per tahun. Tingkat pertumbuhan Pajak Daerah rata-rata 9,69% per tahun. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberi sumbangan terbesar terhadap total penerimaan Pajak Daerah dengan rata rata mencapai 33,69% per tahun. Tingkat pertumbuhan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor rata-rata sebesar 5,35% per tahun. Pendapatan Asli Daerah mendapatkan kontribusi sebesar 28,06% dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 31,90% terhadap rata-rata total penerimaan Pajak daerah antara tahun anggaran 2004-2009. Pajak Kendaraan Bermotor memeilikitingkat pertumbuhan 10,28% per tahun. Pajak ini memberi sumbangannya terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 26,57%. Penerimaan Retribusi Daerah rata-rata memberikan kontribusi sebesar 5,39% per tahun terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2009 adalah rata-rata sebesar 45,50% per tahun, sedangkan penerimaan Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 2,94% per tahun. Pendapatan Asli Daerah rata-rata memberikan kontribusi sebesar 54,64% per tahun terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

---

The autonomy of the Province of Jakarta is different approach when compare with the other regions. Its implementated at provincial level and the entire source of revenue from both local taxes and user charges are imposed on the provincial level. The contribution of the Local Tax revenue to the Local Own Revenue for the budget year 2004-2009 accounted for on an average 83.28% per annum. The Local Tax growth was on an average 9.69% per annum. Vehicle Registration Fee (usually called BBNKB) had given the largest contribution to the total revenue of Local Tax which reached on an average 33.69% per annum. The growth of the Vehicle Registration Fee was on an average 5.35% per annum. The Local Own Revenue acquired a contribution of 28.06% from the Vehicle Registration Fee. Vehicle Tax (usually called PKB) had a contribution of 31.90% to the total average of the Local Tax revenue for budget year 2004-2009. The Vehicle Tax had a growth of 10.28% per annum which gave a contribution of 26.57% to the Local Own Source Revenue. The User Charges revenue contributed on an average 5.39% per annum to the Local Own Revenue. The contribution of the Local Tax revenue to the Local Government Budget revenue in budget year 2004-2009 was on an average 45.50% per annum, while revenue of the User Charges had a contribution of 2.94% per annum. The Local Own Revenue contributed on an average 54.64% per annum to the Local Government Budget."

"Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perencanaan di bidang keuangan daerah akan menjadi bidang yang memperoleh perhatian yang utama tanpa mengabaikan bidang-bidang lainnya. Hal ini beralasan karena dengan dilimpahkannya otonomi daerah secara nyata ke kabupaten dan kota maka urusan pemerintahan, pembangunan dan jenis pelayanan kepada masyarakat ada ditangan pemerintah kabupaten dan kota akan semakin banyak. Keadaan ini akan diperlukan adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah. Otonomi daerah di bidang keuangan hendaknya diartikan sebagai pemberian keleluasaan kepada daerah dalam menggali dan membelanjakan dananya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing.Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian labs BUMN, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bahkan mampu memberi warna terhadap tingkat otonomi suatu daerah. Pendapatan ini dapat digunakani bebas oleh daerah, artinya penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan.Sumber penerimaan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung berasal dari pajak daerah yang rata-rata pertahunnya sebesar 83 % dari tahun 1985 - 2000, bahkan dari tahun 1994-2000 mencapai rata-rata diatas 90 % terhadap PAD. Penerimaan pajak yang paling besar kontribusinya terhadap PAD adalah Pajak Hotel dan Restoran (PHR) sebesar 89 % rata-rata per tahun.Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh adanya pengaruh positif dan nyata antara PHR terhadap PAD, antara PHR dengan APBD, dan antara PHR dengan PDRB Kabupaten Badung, hal ini dapat diketahui dari masing-masing koefisien determinasinya (R2) sebesar 0,996, 0,954 dan 0,605.Variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PHR ditihat dari hasil analisis regresi berganda adalah variabel dummy yang menggambarkan tahun krisis ekonomi terjadi, jumlah wisatawan manca negara yang menginap di Kabupaten Badung, serta jumlah restoran yang ada di Kabupaten Badung. Hasil analisis regresi ini menjelaskan kondisi PHR didasarkan atas data-data yang digunakan dalam analisis bukan dijelaskan oleh kondisi yang ada. Dalam analisis regresi ini dibuktikan bahwa Adjusted R Square sebesar 0,788 yang mendekati 1, sehingga semua variabel di atas berpengaruh cukup besar terhadap variabel PHR. Hal ini dapat dibuktikan secara statistik, baik secara individu masing-masing variabel ataupun secara bersama-sama variabel independen tersebut terhadap variabel PHR.Potensi PHR masih memungkinkasn untuk dikembangkan. Terjadinya perbedaan antara penghitungan potensi dengan penerimaan PUR diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia terutama dalam auditing data potensi PHR, yang tanpa disadari Kabupaten Badung akan kehilangan pajak tiap tahun.Upaya-upaya peningkatan penerimaan PHR dapat dilakukan dengan: pertama, intensifikasi yaitu memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pendataan, penyuluhan, meningkatkan pengawasan, penerapan sanksi dan peningkatan kualitas SDM yang lebih baik; kedua, ekstensifikasi yaitu peningkatan dengan menggali atau menjaring wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdata.Penerimaan PHR sangat tergantung dari sektor pariwisata, dimana sektor pariwisata sensitivitasnya sangat tinggi terhadap faktor keamanan baik di luar maupun di dalam negeri, issue lingkungan dan penyakit, untuk itu pemerintah daerah harus benarbenar menjaga dan memperhatikan hal tersebut."