Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The research aims to analyze the impacts of tax compliance on regional budgeting and public welfare in East Java Province. Using the Partial Least Square (PLS) method, it considers the following variables: tax compliance, regional finance, general grant, special grant, regional expenditures, and Human Development Index (HDI). The results indicate that tax compliance has significant impacts on regional finance. Tax has significant positive impacts on regional expenditures/spending. Conversely, regional spending affects public social welfare in East Java Province. The research concludes that tax compliance gives significant positive impacts on public welfare in East Java Province during the 2004-2009 period. The prevalent policy implies that regional government has to secure regional financial balance to improve public welfare in East Java Province. The regional government is to promote public awareness that tax compliance is crucial to improve tax revenues and public welfare.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kepatuhan pajak dan dampaknya pada penganggaran keuangan daerah dan kesejahteraan hidup masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ?Partial Least Square? (PLS). Variabel yang digunakan; kepatuhan pajak, keuangan daerah, hibah umum, hibah khusus, pangsa pajak, pengeluaran daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh pada keuangan daerah. Pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif untuk pengeluaran/belanja daerah. Sebaliknya, belanja daerah berpengaruh bagi kehidupan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Timur. Kesimpulannya yaitu kepatuhan pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2009. Implikasi kebijakan mengatakan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan perimbangan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah harus mempromosikan memberitahukan masyarakat bahwa kepatuhan pajak diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kesejahteraan masyarakat."

"ABSTRAKPenelitian ini terutama bertujuan mengukur sejauh mana persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku keinginan untuk patuh membayar pajak restoran pada pengusaha pemilik restoran. Model utama yang digunakan adalah Theory of Planned Behaviour TPB dari Ajzen 1991 . Kuesioner survey dikirimkan pada 100 responden menggunakan convenient sampling berdasar besar omzet dan persebaran lokasi restoran di kabupaten Kebumen. Sebanyak 78 kuesioner kembali tingkat pengembalian 78 dan satu kuesioner diputuskan tidak digunakan pada proses selanjutnya. Estimasi menggunakan pemodelan persamaan struktural SEM berbasis varians atau lebih dikenal sebagai PLS-SEM menggunakan software SmartPLS 3. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak Tax Fairness berpengaruh positif terhadap keinginan untuk patuh membayar pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa, sesuai dengan teori TPB, variabel Attitudes dan Norma Subyektif berpengaruh positif terhadap keinginan untuk patuh membayar pajak. Berlawanan dengan teori, perceived behavioral control, berhubungan negatif dengan keinginan untuk patuh membayar pajak. Ini artinya semakin si pengusaha merasa mampu untuk membayar pajak, ternyata semakin besar keinginannya untuk tidak patuh pajak. Semakin besar kewajiban pajak nampaknya menimbulkan keinginan untuk memperkecil eksposure pajaknya. Model TPB yang termodifikasi ini mampu menjelaskan 53 variasi dalam keinginan untuk patuh membayar pajak di kalangan pengusaha restoran.

---

ABSTRACTThe primary objective of this research is to examine the relationship between tax fairness and behavioral tax compliance intention of restaurant sole proprietor. This is done by using the Theory of Planned Behavior TPB Model proposed by Ajzen 1991 . Survey questionnaires were handed in to 100 restaurant sole proprietors selected using convenient sampling method based on sales turnover report and on locational distribution of the restaurant. Only 78 responded i.e. 78 per cent response rate. This research uses a variance based Structural Equation Modeling PLS SEM employing SmartPLS 3 software. The result showed that perceived tax fairness has a positive relationship on the behavioral tax compliance intention of restaurant sole proprietor. The results also showed that Attitudinal variable attitude towards tax compliance intention and Subjective norms have a positive relationship on the sole proprietors behavioral tax compliance intention as is predicted by TPB. However, Perceived Behavioral Control has a negative relationship on behavioral tax compliance intention, implying that the higher their volitional control on paying tax the higher their behavioral tax non compliance intention. Our result showed that tax fairness modified TPB explained 53 of the variation in the restaurant sole proprietors behavioral tax compliance intention."

"This article proposes two focuses on the discussion on fiscal decentralization carried out by the government and the important role that taxation in bringing about the process of economic democratization. Taxation is one of the most crucial factors in the strengthening of the role of the government especially the role of tax in budgetary issues. The two issues are strategic for a mutual relationship between the state and its citizen, the state in its legal authority to collect tax from its citizens and on the other hand the citizens to pay taxes as part of its submission to the existing law.

---

Abstrak. Penelitian ini mengusulkan dua focus yaitu, diskusi mengenai desentralisasi fiscal yang dilakukan oleh pemerintah dan peran penting perpajakan dalam mewujudkan proses demokratisasi. perpajakan yang dalam mewujudkan proses demokratisasi ekonomi. Pajak merupakan salah satu faktor paling penting dalam penguatan peran pemerintah terutama peran dalam isu-isu anggaran. Terdapat dua isu strategis untuk hubungan timbal balik antara negara dan warganya yaitu, negara dalam kewenangan hukum untuk mengumpulkan pajak dari warganya dan di sisi lain warga untuk membayar pajak sebagai bagian dari penyerahan kepada hukum yang ada."

"Penelitian ini mengkaji peran konsultan pajak sebagai perantara pajak yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan. Fokus penelitian adalah pada peran konsultan pajak sebagai perantara (tax intermediaries) terhadap penerapan konsep kepatuhan kooperatif (cooperative compliance). Posisi strategis konsultan pajak ini harus diperhitungkan untuk membangun kepatuhan. Dalam studi ini, pendekatan metode campuran diadopsi dengan menggabungkan wawancara dengan konsultan pajak di bawah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Account Representative di bawah Direktorat Jenderal Pajak, dan Akademisi, yang direkrut dari responden survei untuk berpartisipasi dalam wawancara. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar DJP dapat menyusun rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai kepatuhan kooperatif (cooperative compliance) dengan mempertimbangkan best practice di berbagai negara yang telah menerapkannya misalnya penerapan Tax Control Framework (TCF) sebagai persyaratan peserta cooperative compliance. Dan juga kepada konsultan pajak untuk dalam prakteknya dapat merefleksikan diri sebagai wajib pajak sepanjang kondisi tersebut legal dan menahan diri melakukan aggressive tax planning, tax avoidance, maupun tax evasion.

---

This study examines the role of tax consultants as tax intermediaries who have an important role in the tax system. The focus of the research is on the role of tax consultants as tax intermediaries in conducting the concept of Cooperative Compliance. The strategic position of this tax consultant must be taken into account to build compliance. In this study, a mixed-methods approach was adopted by combining interviews with tax consultants under the Indonesian Tax Consultants Association (IKPI), Account Representatives under the Directorate General of Taxes, and academics, which were recruited from the survey respondents to participate in the interviews. This study provides recommendations to the Directorate General of Taxes (DGT) so that the DGT can draft a Regulation of the Director-General of Taxes regarding cooperative compliance by considering best practices in various countries that have implemented it, for example, the application of the Tax Control Framework (TCF) as a requirement for cooperative compliance participants. And also, the tax consultant is to be able to practice self-reflection as a taxpayer as long as the condition is legal and refrain from doing aggressive tax planning, tax avoidance, and as well as tax evasions."

"Penelititan ini bertujuan untuk menganalisis perilaku ekonomi wajib pajak yang terdiri dari serangkaian 'perception-attitude-behavior' terhadap kebijakan pengampunan pajak tax amnesty . Dengan menggunakan data primer dan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Responden penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi WPOP dan pihak-pihak yang memahami masalah perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku ekonomi wajib pajak dan calon wajib pajak perlu untuk dipertimbangakan dalam pembuatan kebijakan, khususnya dibidang perpajakan. Hal ini terlihat dari hasil yang sebagian besar responden memiliki persepsi yang positif, sikap dan perilaku yang mendukung kebijakan pengampunan pajak. Tidak sedikit pula dari responden yang mengharapkan adanya pemberlakukan kebijakan serupa dimasa depan. Meskipun mereka menyatakan akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sembari menunggu pelaksaan kembali kebijakan pengampunan tersebut, namun hal ini mungkin menimbulkan masalah pemenuhan sukarela kewajiban perpajakan dimasa depan.

---

This study aims to analyze taxpayer's economic behavior, which consisted of the 'perception attitude behavior' triplet on tax amnesty policy. This research uses primer data with questionnaire as its instrument. The respondents whom involved in this study are taxpayers and or those whom aware of taxes policy. The results show that economic behavior of the taxpayer's needs to be considered in the making of such policies. Most of respondents show their positive perceptions, supportive attitude and behavior towards tax amnesty, and they are hoping that there will be another amnesty programs in the future. Eventhough, they say that they will obey their tax compliance while waiting for it, but this kind of behavior leads to future tax voluntary compliance problem."

"This book analyzes the role of social recruitment in HRM. The interactivity of new forms of communication represents an opportunity for companies to attract and select the best candidates. This book focuses on how Social Recruiting and Employer Branding strategies can generate a competitive advantage."

"Perbaikan kinerja pemeriksaan dan pengawasan menjadi instrumen yang diandalkan di tengah target penerimaan yang selalu meningkat. Dalam kondisi kepatuhan wajib pajak yang lemah, kapasitas audit yang terbatas, dan data management yang tidak sistematis, dibutuhkan proses kerja baru yang dapat membantu mencapai kepatuhan pajak yang sustainable dan bermuara pada penerimaan pajak. Pendekatan Innovations in Tax Compliance dalam implikasinya dengan perbaikan sistem administrasi pajak, diharapkan dapat membangun mutual trust antara wajib pajak dan otoritas pajak. Penelitian ini menganalisis implementasi Compliance Risk Management (CRM) pada SE-24/PJ/2019 dalam upaya mendorong kepatuhan pajak melalui pendekatan Innovations in Tax Compliance antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode post-positivist dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui CRM, proses pemeriksaan dan pengawasan menjadi lebih tersegmentasi dengan memanfaatkan risk-based approach dan membantu meningkatkan performa administrasi pajak dalam hal audit dan monitoring, serta sudah memenuhi Compliance Risk Management Process OECD. CRM membantu memudahkan pemeriksa dan pengawas dengan sistem otomatisasi untuk mengklasifikasikan wajib pajak yang menjadi sasaran prioritas untuk segera mendapatkan tindak lanjut dan mitigasi yang sesuai dengan tendensi perilakunya. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya, belum memperlihatkan dampak yang signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak dan belum sepenuhnya memenuhi konsep Innovations in Tax Compliance. Hal ini disebabkan oleh kondisi paradigm shifting bagi wajib pajak dan otoritas pajak yang membutuhkan adaptasi, sehingga masih terdapat berbagai kendala yang perlu dibenahi. Selain itu, kondisi darurat Pandemi Covid-19 juga menjadi penyebab kurang efektif dan optimalnya koordinasi pihak terkait dalam refinement dan diseminasi CRM secara agregat. Saran bagi Direktorat Jenderal Pajak, hendaknya mempercepat pembentukan The Core Tax Administration System dalam rangka integrasi big data dan teknologi informasi untuk menyempurnakan risk engine CRM dan untuk menciptakan CRM yang lebih ideal. Sementara, bagi wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan awareness terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan menyiapkan data perpajakan secara terstruktur dan sistematis untuk meminimalisir kemungkinan ketidakpatuhan.

---

Improving tax audit and control performance is a reliable instrument in the midst of ever-increasing revenue targets. In conditions of low tax compliance, limited audit capacity, and unsystematic data management, new work processes are needed that can help achieve sustainable tax compliance and lead to tax revenue collection. Innovations in Tax Compliance Concept in its implication by improving the tax administration system, is expected to build mutual trust between Taxpayers and Tax authorities. This study was conducted to analyze the implementation of Compliance Risk Management (SE-24/PJ/2019) in an effort to encourage tax compliance through Innovations in Tax Compliance Concept between taxpayers and tax authorities. This research used quantitative approach with postpositivist paradigm and used qualitative data analysis method. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews. The results show that through CRM, the tax audit and control process becomes more segmented by utilizing a risk-based approach and helps improve the performance of tax administration in terms of auditing and monitoring, and have fulfilled The OECD’s Compliance Risk Management Process. CRM helps facilitate auditors with an automation system to classify taxpayers who are the priority targets to immediately obtain follow-up and mitigation in accordance with their behavioral tendencies. However, in the realization of its implementation, it has not shown a significant impact in encouraging tax compliance and has not fully fulfilled the concept of Innovations in Tax Compliance. This is due to the conditions of paradigm shifting for taxpayers and tax authorities that require adaptation, so that there are still various obstacles that need to be improved. In addition, the emergency condition of the Covid-19 Pandemic is also the cause of the less effective and optimal coordination of related parties in the refinement and dissemination of CRM in aggregate. The research suggests to the Directorate General of Taxes to accelerate the formation of The Core Tax Administration System in the context of integrating big data and information technology to to improve the CRM’s risk engine and to create a more ideal CRM. Meanwhile, taxpayers are expected to increase awareness of the implementation of tax obligations and prepare the data for tax purposes in a structured and systematic way to minimize the possibility of non-compliance."