Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi Indonesia gejala kenakalan dan kejahatan anak akhir-akhir ini di kota-kota besar semakin meningkat. Hal ini disebabkan banyak faktor. Sehingga menjadi masalah yang dipikirkan oleh pemerintah dan masyarakat, oleh karena hal tersebut menyangkut hari depan generasi muda. Masalah kenakalan dan kejahatan anak perlu diselesaikan melalui suatu peradilan yang khusus bagi anak-anak, agar ada jaminan bahwa penyelesaian masalah itu tidak merugikan kepentingan si anak dan mempengaruhi masa depan serta perkembangan kepribadian anak untuk selanjutnya. Sampai saat ini di Indonesia belum ada sistem peradilan pidana yang khusus untuk mengadili anak-anak yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Penyelesaian perkara-perkara. pidana yang dilakukan oleh anak-anak melalui pengadilan umum atau negeri. Di dalam praktek, ditemukan berbagai cara mengadili anak yang tidak seragam antara satu daerah dengan daerah 1ainnya di Indonesia. Karena hingga saat ini belum ada suatu peraturan tentang peradilan anak yang mengikat semua pihak. Sementara itu, tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang sampai ke pengadilan tidak pernah berhenti. Hukum Acara Pidana bagi anak adalah sama seperti bagi orang dewasa, yaitu yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana pendekatan beracara melalui KUHAP dalam mengadili anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, kadang-kadang sangat merugikan kepentingan mereka. Oleh karena itu, sudah saatnya diciptakan Undang-Undang tentang Peradilan Anak, yang memuat peraturan lengkap mengenai susunan dan wewenang hakim anak serta hukum acara tersendiri yang khusus untuk mengadili anak-anak yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, sejak ditangkap sampai diputus, serta perlakuan selanjutnya dalam pembinaan sesudah putusan hakim anak mempunyai kekuatan hu kum tetap, supaya ada suatu kepastian hukum yang menjamin hak-hak terdakwa anak."

"Gino, Schweitzer, Mead, dan Ariely (2011) menemukan bahwa kegagalan dalam melakukan regulasi diri menyebabkan peningkatan kemunculan perilaku tidak etis. Kegagalan dalam melakukan regulasi diri disebabkan oleh ego depletion, merujuk pada kondisi manusia yang “kehabisan tenaga” untuk bisa melakukan regulasi diri. Hanya saja, beberapa faktor telah ditemukan bisa “menyembuhkan” ego depletion. Salah satu faktor tersebut adalah uang (Boucher & Kofos, 2012). Dengan demikian, uang mungkin bisa membuat manusia menghindari perilaku tidak etis dengan memperbaiki performa regulasi diri mereka. Di sisi lain, Kouchaki, Smith-Crowe, Brief, dan Sousa (2013) justru menemukan bahwa aktivasi konsep uang membuat individu melakukan perilaku tidak etis. Kouchaki dkk. (2013) mendasarkan temuan mereka pada temuan Vohs, Mead, dan Goode (2006) bahwa uang membuat seseorang tidak ingin terlibat dalam interaksi sosial. Dalam penelitian ini, penulis menduga bahwa aktivasi konsep uang akan membuat partisipan yang mengalami ego depletion menghindari perilaku tidak etis. Hasil analisis chi-square menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam persentase kemunculan perilaku tidak etis pada partisipan yang mengalami aktivasi konsep uang dan konsep netral, χ2 (1, N = 40) = 1.90, p > .05. Penulis menyarankan penelitian selanjutnya untuk menggunakan manipulation check yang lebih banyak serta menggunakan desain faktorial 2 x 2.

---

Recent research by Gino, Schweitzer, Mead, and Ariely (2011) found that the failure of self-regulation exertion leads to an increased number of cheating behavior. Psychologists attribute the failure to ego depletion. However, this condition is apparently “curable” by some factors. One of those factors is money (Boucher & Kofos, 2012). Thus, money may make people act more morally, by bettering their self-regulation performance. On the other hand, Kouchaki, Smith- Crowe, Brief, and Sousa (2013) found evidences on the same money concept activation to unethical conduct, basing their logic on Vohs, Mead, and Goode’s (2006) finding in which money prime makes people less likely to be involved in a social interaction.

In this study, I hypothesized that money concept activation will make depleted participant less likely to do unethical behavior. The result shows that there are no significant difference in the percentage of unethical behavior emergence between college students in money-primed and neutral-primed group, χ2 (1, N = 40) = 1.90, p > .05. I suggested future research to utilize better manipulation checks and a 2 x 2 factorial design."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas kinerja danefektivitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomiregional. Penelitian ini menggunakan rasio perubahan nilai hasil evaluasi LAKIPdan LPPD untuk mengukur akuntabiitas kinerja dan efektivitas penyelenggraanpemerintah daerah dari tahun 2014-2015. Sementara itu, untuk mengukurpertumbuhan ekonomi regional, peneliti menggunakan rasio perubahan PDRBtahun 2014-2015. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwaakuntabilitas kinerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhanekonomi daerah. Sementara efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerahberpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACTThis research is aimed to examine the effect of performance accountability andgovernment effectiveness to regional economic growth. This research uses theratio of change in LAKIP and LPPD evaluation result to measure performanceaccountability and government effectiveness from 2014 to 2015. Meanwhile, formeasuring regional economic growth, researcher uses the ratio of change inGross Regional Domestic Product from 2014 to 2015. The results of this researchshow that performance accountability affect regional economic growth positivelybut insignificantly. Meanwhile government effectiveness positively andsignificantly affects regional economic growth."

"Dewasa ini masalah kejahatan tidak semata-mata dilihat sebagai masalah dalam hukum pidana, tetapi hal itu dikaji dalam kerangka berpikir yang lebih luas, yaitu dipadang pula sebagai masalah sosial. Hal itu menyebabkan penanggulangan kejahatan harus dikaitkan dengan persoalan-persoalan lain di luar hukum pidana, terutama dengan masalah kebijakan. Sebagai konsekuensinya aparat peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya mesti benar-benar memperhatikan berbagai kebijakan yang ditetapkan terhadap suatu kejahatan tertentu karena selain sebagai pedoman yang menentukan ke arah mana penegakan hukum pidana itu harus dilakukan. Hal itu juga menjadi batu ujian apakah upaya penanggulangan yang dilakukan telah benar efektif dan efesien. Adakalanya ditentukan untuk mengadakan penegakan hukum sepenuhnya terhadap suatu kejahatan, tetapi adakalanya pula kepada aparat peradilan pidana diberikan wewenang diskresi.Subsistem kepolisian sebagai "gatekeepers" sistem peradilan pidana memainkan peran sentral karena proses peradilan pidana diawali dari subsistem ini. Adanya wewenang diskresi mengakibatkan kepolisian merdeka untuk menentukan apakah suatu tindak pidana akan disidik dan akan diteruskan kepada subsistem peradilan pidana setanjutnya atau tidak. Meskipun demikian, subsistem kepolisian juga sedapat mungkin mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini aparat kepolisian juga dipandang sebagai "goat prevention officers".Terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika ada beberapa kebijakan khas yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Polri. Terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika Polri dituntut untuk dapat mengadakan penegakan hukum secara tegas, untuk itu Polri "dipersenjatai" dengan berbagai wewenang tambahan agar lebih proaktif memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Bagi Polri dibuka kemungkinan kerja sama internasional dalam menghadapi masalah ini, baik bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Polri lebih banyak melakukan pendekatan kesejahteraan mengingat karakter khas tindak pidana ini yang memandang pelaku sekaligus korban dan kecenderungan pelakunya adalah anak-anak dan remaja atau generasi muda pada umumnya."