Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan dengan semakin meningkatnya pembangunan dari tahun ke tahun, dan untuk itu Pemerintah membutuhkan dana yang semakin meningkat pula. Sedangkan di sisi lain, andalan sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor minyak dan gas alam tidak dapat lagi memasok dana yang optimal ke kas negara. Yayasan merupakan subyek pajak penghasilan, yaitu subyek pajak badan berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yayasan merupakan subyek Pajak Penghasilan sejak saat didirikan secara sah di hadapan notaris, dan oleh karena itu sejak saat pendirian yayasan sebagai badan hukum, yayasan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dewasa ini, terjadi pergeseran fungsi yayasan, yang pada awalnya memiliki fungsi sosial bergeser ke fungsi komersial, dimana kegiatan pelayanan masyarakat berubah menjadi kegiatan yang berbasis laba. Dengan diberlakukannya UU Yayasan terdapat pengaturan baru yaitu yayasan diperkenankan melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha untuk menunjang pembiayaan dalam kegiatan sehari-hari yayasan. Kegiatan usaha yang dilakukan yayasan ini harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Dalam mendirikan badan usaha, terdapat pembatasan bagi yayasan yaitu penyertaan yang dilakukan yayasan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Dengan pengaturan baru ini terdapat permasalahan mengenai kedudukan dan status badan usaha yang didirikan oleh yayasan dalam Sistem Perpajakan Nasional, perlakuan pajak penghasilan pada yayasan dan kendala dalam implementasi pengenaan pajak penghasilan pada yayasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif dengan melakukan studi dokumen pada beberapa perpustakaan. Penulis menggunakan Data Sekunder sebagai bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier."

"Sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, porsi penerimaan PBB setiap tahun terus rneningkat. Meskipun secara kuantitatif jumlahnya relatif kecil dibanding jenis pajak pusat Iainnya, namun konsistensi kenaikannya telah memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan di daerah, sebab hampir seluruh penerimaan PBB diperuntukkan bagi daerah. Komponen terbesar penerimaan PBB diperoleh dari PBB migas. Dan bagian terbesar penerimaan PBB migas berasal dari PBB areal perairan Iepas pantai (off shore) dan hasil produksi. Objek PBB migas dikelompokkan menjadi tiga komponen yaitu areal di daratan (on shore), areal off shore, dan hasil produksi. Karakteristik spesifik yang melekat pada objek PBB migas areal off shore dan hasil produksi menyebabkan tidak ada satu kabupaten/kota pun yang secara khusus mempunyai kewenangan mutlak atasnya. Di lain pihak, kabupaten/kota sebagai lokasi objek pajak harus ditetapkan karena hasil penerimaan PBB harus diterimakan kepada kabupaten/kota. Karena itu, mekanisme pengenaan PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi diatur secara khusus. Adanya perbedaan besaran PBB migas per kabupaten/kota yang dihitung oleh Ditjen Pajak dengan PBB migas yang dijadikan pengurang dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) migas oleh Ditjen Lernbaga Keuangan, telah memunculkan keinginan kuat dan kabupaten/kota penghasil SDA migas agar PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi dikenakan berdasarkan lokasi objeknya (by location).Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme pengenaan PBB migas areal off shore dan hasil produksi yang seiama ini dilaksanakan dan peranannya terhadap penerimaan daerah. Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh mekanisme pengenaan PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi berdasarkan lokasi objeknya terhadap penerimaan daerah baik daerah penghasil maupun daerah bukan penghasil SDA migas. Mekanisme pengenaan PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi sebagai variabel bebas dan penerimaan daerah sebagai variabel terikat dioperasionalisasikan dengan metode penelitian sebagai berikut: Scoring atas jawaban -jawaban responden menggunakan Teknik Skala Linkert Analisis data menggunakan Deskriptif Kuantitatif dan Deskriptif Kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan, studi lapangan, dan pemanfaatan data sekunder.Berdasarkan analisis hasil penelitian didapat pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:Pertama, Terbukti porsi penerimaan PBB migas dari areal off shore dan hasil produksi terhadap total PBB migas maupun total PBB secara keseluruhan sangat dominan. Peningkatan penerimaan PBB sektor ini untuk setiap tahunnya melebihi peningkatan penerimaan PBB sektor lainnya.Kedua, Mekanisme pengenaan PBB migas yang selama ini ditempuh oleh Ditjen Pajak yaitu kombinasi antara kebijakan pengenaan berdasarkan lokasi objek pajak (by location) untuk areal on shore dan mekanisme pemerataan untuk areal off shore dan hasil produksi (dengan formulasi APT), terbukti telah berperan meningkatkan penerimaan daerah. Kabupatenikota penghasil SDA migas telah memperoleh pembagian dengan jumlah yang besar, di lain pihak kabupatenikota bukan penghasil SDA migas pun memperoleh pembagian signifikan.Ketiga, Perubahan mekanisme pengenaan PBB areal off shore clan hasil produksi dad mekanisme pemerataan menjadi formulasi berdasarkan lokasi objek pajak, terbukti mempengaruhi komposisi penerimaan daerah. Formulasi ini secara signifikan menyebabkan kenaikan penerimaan PBB migas daerah penghasil, pada saat yang sama, berkurangnya penerimaan PBB migas daerah bukan penghasil.Keempat, Dengan melihat kondisi per kabupaten/kota, pengenaan PBB areal off shore dan hasil produksi berdasarkan lokasi objek pajak terbukti tidak menguntungkan seluruh kabupaten/kota penghasil, seperti halnya juga tidak merugikan seluruh kabupatenikota bukan penghasil. Penggunaan formulasi ini ternyata menyebabkan penurunan penerimaan PBB migas sebagian kabupaten/kota penghasil, pada saat yang sama juga menyebabkan kenaikan penerimaan PBB migas sebagian kabupaten/kota bukan penghasil.

---

As one of the government's sources of income, revenue from Land and Building Tax is tend to increase during last decade. Even though the amount is smaller than other central government taxes, it has been increasing simultaneously and it is one of potential sources of income for local government. Revenues raise from Land and Building Tax are now solely considered as local government's tax revenue. The largest part of Land and Building Tax's revenue are provided by Oil and Gas Mining Sector. It mainly arises from Off Shores Area and Oil Productions, which is the major component of Oil and Gas Mining Sector. There are three components on Oil and Gas Mining Sector, such as the on Shore Areas, the off Shore Areas, and Oil Productions. The Off Shore Areas and Oil Productions have an unique and specific characters that make condition where is no local government can claimed and has an absolute authority of that areas. On the other hand, there is a need to determine the jurisdiction among the areas in order to assignment the tax revenue. There for special mechanism of the Off Shore Areas and Oil Productions assessment has determined. There are differences in results of tax assessments, while Directorate General of Taxes assigns it as local government's revenue; Directorate General of Financial institution examines it as a subtraction factor of Oil and Gas Mining's revenue sharing. This circumstance comprises the "oil abundant" local governments a curious thought. They argue that tax revenue raise from Off Shore areas and Oil Productions supposed to be allocated to local governments whose have responsibilities only.

This research examines the recent assignment assessments mechanism on the Off Shore Areas and Oil Productions and the influences to the °oil abundant" local governments and the less oil abundant" local government's revenue. This research also explores the new mechanism that based on tax object's location and the influences to local government's revenue assignment. The assignments assessment as independent variable and local government's revenue as dependent variable had been analyzed by research methods as follows: qualitative description analyzes uses scoring based on Likert Scale Technique, and data analyzes uses quantitative and qualitative approaches based on literatures approaches, fields observations and secondary data.

Based on research analyzes, as results, these are main conclusion of this study:

First of all, it has been analyzed that the revenue rose from the Off Shore Areas and Oil Productions have a major portion and it tend to growth rapidly more than any other sector in Land and Building Tax.

Second, the recent mechanism uses combinations methods, the On Shore Areas is based on tax object's location while the Off Shore Areas and Oil Productions is based on the weighted scattering scale (APT) regarding to resources distribution among local jurisdiction. It is analyzed that current assessments has been relatively generating balance tax revenue's assignments among the "oil abundant" local governments and the "less oil abundant" local governments. The "oil abundant" local governments have been relatively receiving tax revenue as much as they should have while the "less oil abundant" local governments have been relatively receiving substantial tax revenue.

Third, it is analyzed that the new assessments formulation based on tax object's location radically influences the tax revenue's assignments. It magnifies tax revenue assignment to the oil abundant" local governments and significantly cut down the "less oil abundant" local government's tax revenue.

Fourth, it also analyzed that the new assessments formulation is not fulfilled all the "oil abundant" local governments. it shows that there are reducing tax revenue to some particular oil abundant" local governments. On the other hand it also escalates tax revenue to several the "less oil abundant" local governments."

"Perkembangan model bisnis e-commerce yang pesat menciptakan potensi penerimaan pajak, namun dalam meregulasi ketentuannya merupakan tantangan tersendiri karena harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dalam desain kebijakan pajak pertambahan nilai atas transaksi pada social commerce dan strategi pemungutan pajak pertambahan nilai atas transaksi pada social commerce. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu perlu mengatasi kendala pengelolaan data pelaku usaha beserta transaksinya pada social commerce, perlu mempertimbangkan efisiensi biaya pemajakan dengan meminimalkan biaya pemajakan, perlu mewujudkan keadilan dengan menyamaratakan ketentuan kewajiban perpajakan tiap bentuk platform social commerce ataupun platform lainnya, serta mempertimbangkan sistem pengawasan yang efisien karena saat ini masih manual melalui internal DJP. Langkah awal strategi pemungutan perlu memfokuskan untuk menciptakan sistem terintegerasi untuk memperoleh data pelaku usaha beserta transaksinya pada social commerce. Dibutuhkan ketentuan penegasan atau pedoman teknis terkait transaksi pada social commerce yang mengacu pada ketentuan existing dalam UU PPN, karena saat ini belum ada. Atas pengklasifikasian model bisnis dalam SE-62/PJ/2013, penyetoran data dalam PMK 210/PMK.010/2018, serta penunjukan pemungut dalam Pasal 32A UU HPP sudah memenuhi kemudahan administrasi tetapi hanya fokus pada marketplace, perlu dipertimbangkan untuk melibatkan social commerce. Dibentuknya aplikasi SONETA merupakan upaya untuk penyediaan data dan membantu pengawasan, namun belum terintegerasi.

---

The rapid development of e-commerce business model creates potential for new tax revenues, but regulating the provisions is a challenge in itself because it has to always go along with current developments. This study aims to analyse the considered factors in the design of value added tax policy on transactions in social commerce and the strategy for collecting value added tax on transactions in social commerce. The approach used in this study is qualitative with a descriptive research type, as well as data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that there are several factors that need to be considered, such as the need to overcome difficulty to capture data of business actors and their transactions on social commerce, the need to consider the efficiency of taxation costs by minimizing taxation costs, the need to consider equity aspect by regulating the tax burden equally for each form of social commerce or other platforms, as well as considering an efficient monitoring system because currently it is still manual through internal DGT. The initial step of the collection strategy needs to focus on creating an integrated system to obtain data on business actors and their transactions on social commerce. Affirmation provisions or technical guidelines are needed regarding transactions on social commerce that refer to the existing provisions in the VAT Law, because currently they do not exist. Regarding the classification of business models in SE-62/PJ/2013, obligation on informing data in PMK 210/PMK.010/2018, and the appointment of a collector in Article 32A of the HPP Law has fulfilled ease of administration but only focuses on the marketplace, it is necessary to consider involving social commerce. The establishment of the SONETA application is an attempt to provide data and assist with supervision, but it has not been integrated."

"[At] in the middle of the 2003, Director General of Tax release an idea to abstract tax incentive of mutual funds which [is] its investment portfolio base on bonds Its meaning, exemption of bonds interest of mutual funds as income tax object as arranged in [Code/Law] Number 10 year 1994 will be negated. this Idea appearance will not be discharged from growth of industry of mutual funds which [is] spectacular as long as 2001-2003. Level of fund of amount exist in mutual funds " opening" Director General of Tax's eye about level of existing tax potency if/when tax incentive abstracted. Background by [the] mentioned, writer interest to perform [a] furthermore research to idea. Title which finally writer select;choose [is] " Analysis Treatment of Income Tax of mutual funds Evaluated from Principle of Neutrality and of Revenue Adequacy".

Formulation of problem becoming the this topic of research [is] how growth of industry of mutual funds along with policy of taxation [him/it], specially which [is] its investment portofolio base on bonds, related to the level of tax potency able to become acceptance of tax , how big tax sector contribution to acceptance of state in the effort government create the condition of fiscal sustainability , do repeal of income tax incentive of mutual funds which [is] its investment portfolio base on bonds have on schedule, and what implication of repeal of revenue incentive to growth of mutual funds [in] time later.

To [reply/ answer] the problems, collected data from various source of analysis with descriptive method qualitative. Result of the analysis [is] later;then made [by] premise to analyze to treatment of income tax of mutual funds evaluated from principle of neutrality and of revenue adequacy. Output the yielded [is] right time for the imposition of taxation to mutual funds, and level of proper income tax tariff to mutual funds (precisely, obligation interest of mutual funds).

Result of research which [is] indicate that income tax incentive to mutual funds [do] not in parallel and as according to order and principles of normative imposition, principal specially justice and neutrality. Particularly, fact show the tax incentive have out of the target from target of initially and there [is] indication " insincere" by whereas [party/ side]. Relate to sufficiency of acceptance of tax (revenue adequacy ), repeal of incentive will give addition acceptance of State of very big tax sector [of] its benefit to defrayal of State expense."