Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKEnergi merupakan aspek penting dan variabel tetap yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pembangunan. Dibutuhkan ketersediaan energi yang beragam dan terjangkau dalam jangka panjang dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan tanpa menimbulkan eksternalitas negatif.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potret dan kebijakan energi untuk membangun skenario dan strategi kebijakan energi Indonesia dalam rangka mempersiapkan fondasi pembangunan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan menggunakan paradigma konstruktivisme dengan jenis penelitian deksriptif yang terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama adalah scenario planning Ringland, dilanjutkan scenario building Avin dan Dembner dan diakhiri dengan tahapan perancangan kebijakan energi jangka panjang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkaan energi di Indonesia saat ini sebagian besar dipengaruhi oleh buruknya sistem tata kelola energi. Temuan atas berbagai inkonstitusionalitas kebijakan, serta fragmentasi kebijakan yang sangat menonjolkan ego sektoral sangat mendominasi pola pengelolaan energi Indonesia.Di sisi lain, kebijakan energi Indonesia belum berlandaskan pada integrasi dengan sektor-sektor lain di luar energi seperti sektor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan teknologi. Akhirnya, empat skenario dibangun berdasarkan driving force yang membentuk kebijakan energi di Indonesia, yaitu demografi (pertumbuhan dan persebaran penduduk), cara pandang, lifestyle, politik lingkungan, good governance, otonomi daerah, fragmentasi politik, pertumbuhan ekonomi, efisiensi energi, harga energi dan investasi. Illusional scenario merupakan skenario yang paling mungkin terjadi dimana pertumbuhan ekonomi meningkat namun tidak terjadi peningkatan dalam faktor sosial politik Indonesia. Jika kondisi ini terus berlanjut, ancaman terhadap Pembangunan Indonesia semakin meningkat. Maka Peneliti merekomendasikan suatu model energy driven policy yang menempatkan energi sebagai leading sector dalam pembuatan kebijakan diantara sektor-sektor lainnya.

---

ABSTRACTEnergy is an important aspect and fixed variable and its existence cannot be separated in development activities. Availability of diverse, affordable energy in the long run, and can be used for various construction purposes without causing a negative externality, is required.This study aims to analyze the portrait and energy policy scenarios and strategies to build Indonesia's energy policy in order to prepare the foundation for development in Indonesia. The method of this research uses the paradigm of constructivism and descriptive study which is consists of three stages. The first stage is Ringland scenario planning, followed by Avin and Dembner scenario building, and ends with designing a long-term energy policy.The results showed that the scarcity of energy in Indonesia is largely influenced by the poor energy management systems. Unconstitutionality of various policies as well as the policy fragmentation that really accentuate the sectoral ego, dominates the design of energy management of Indonesia.On the other hand, Indonesia's energy policy has not been based on integration with other sectors outside the energy sector as the economic, social, political, environmental, and technology. Finally, the four scenario built upon the driving force that shape energy policy in Indonesia, namely demographics (growth and population distribution), paradigm, lifestyle, environmental politics, good governance, decentralization, political fragmentation, economic growth, energy efficiency, energy prices and investment. Illutional scenario is the scenario most likely to occur when economic growth increases, meanwhile there was no increase in the Indonesian political and social factors. If this condition continues, the threat to Indonesia's development will increase. So that, the researchers recommend a model driven energy policy that puts energy as a leading sector in policy-making among other sectors."

"Penelitian ini berupaya menganalisa kebijakan keamanan energi Cina yang berusaha dicapai oleh negara tersebut melalui diplomasi energi yang dilakukannya di Afrika. Dalam tulisan ini, penulis ingin menganalisa kebijakan energi Cina serta faktor-faktor yang mendorong Cina untuk menjatuhkan pilihannya pada Afrika untuk mencapai keamanan energinya. Penulis juga ingin menganalisa bagaimana Cina menjalankan diplomasi energi di Afrika melalui bantuan asing, FDI, serta perdagangan dengan negara-negara di Afrika. Respon internasional terkait dengan keberadaan Cina di Afrika juga akan dianalisa dalam tulisan ini. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Cina menggunakan bantuan asing, FDI, serta perdagangan dalam upayanya untuk melakukan diplomasi energi di Afrika. Kerjasama antara state dan firm meningkatkan bargaining position Cina dalam melakukan diplomasi energi di Afrika.

---

This research analyzes China`s energy security policy that is achieved through energy diplomacy in Africa. In this thesis, the writer will elaborate China`s energy policy and the factors that motivate China to choose Africa in attaining its energy security. The writer would like to analyze China`s energy diplomacy through foreign aid, FDI, and trade with African countries. International responses reated to China`s activities in Africa will also be discussed further. Qualitative method is applied in this research. Literature study is used in obtaining the data. The result of this study shows that China uses foreign aid, FDI, as well as trade in carrying out its energy diplomacy. State and firm cooperate to improve the bargaining position of China, in carrying out energy diplomacy in Africa."

"Penelitian ini membahas mengenai desain kebijakan pada kebijakan transportasi publik terintegrasi pada Jak Lingko di DKI Jakarta dengan studi menggunakan Birkland’s Policy Design. Dimensi yang digunakan dalam analisis dibuat berdasarkan elemen elemen desain kebijakan Birkland, yaitu goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan, yaitu wawancara mendalam. Hasilnya kebijakan integrasi transportasi publik ini sudah sesaui jika dilihat dalam desain kebijakan namun, memiliki desain kebijakan yang lemah. Terdapat masalah dalam beberapa elemen desain kebijakan yaitu goals of the policy bahwa tujuan kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 masih terlalu umum. Berikutnya, jika melihat causal model belum terdapatnya teori kausalitas dalam kebijakan. Pada elemen tools dan implementation of the policy karena tidak sesuai dengan strategi awal pengimplementasian kebijakan dalam bentuk Jak Lingko dan belum adanya rencana induk transportasi. Dengan demikian, Jak Lingko belum dapat mencapai target dan tujuan kebijakan dalam menghadapi permasalahan transportasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu kemacetan.

---

This study discusses policy design on integrated public transportation policy at Jak Lingko in DKI Jakarta with a study using Birkland's Policy Design. The dimensions used in the analysis are based on Birkland policy design elements, namely goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. This study used a post-positivism approach with descriptive research and data collection techniques using literature studies and field studies, namely in-depth interviews. The result is that this public transportation integration policy is appropriate when viewed in policy design, however, it has a weak policy design. There are problems in several elements of the policy design, namely the goals of the policy that the policy objectives in Regional Regulation No.1 of 2012 are still too general. Next, if you look at the causal model, there is no clear causality theory in this policy. The elements of tools and implementation of the policy are not in accordance with the initial strategy for implementing the policy in the form of Jak Lingko and there is no transportation master plan. Thus, Jak Lingko has not been able to achieve the targets and policy objectives in dealing with transportation problems in DKI Jakarta, namely congestion."

"Tesis ini mengkaji perihal tanah masyarakat adat Tengger dalam perspektif komunalitas masyarakat adatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini membahas sifat komunal masyarakat adat Tengger melalui sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya yang dihubungkan dengan kebijakan pertanahan. Sifat komunal masyarakat adat Tengger meyakini tanahnya sebagai tanah suci yang tidak dapat dimiliki oleh pihak luar sehingga menciptakan keunikan serta kesenjangan tersendiri. Keunikan tersebut berupa praktik masyarakat adat Tengger terhadap sertipikat tanah yang dimilikinya, sementara kesenjangan terjadi antara penerapan sertipikat hak komunal masyarakat adat Tengger dengan kebijakan pertanahan. Kajian ini memberikan rekomendasi agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar lebih akurat dalam menyiarkan publikasi persnya kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap praktik pertanahan di lapangan. Serta tidak memaksakan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat adat oleh karena terdapat masyarakat adat yang hanya dengan tradisi dan budayanya telah mendapatkan tujuan dari hukum sehingga tercipta masyarakat yang damai dan tentram.

---

This thesis studies the customary land in Tengger within the community rsquo s perspective. This is a normative juridical study under constitutional and analytical approach. Primary, secondary, and tertiary law materials are used. Law materials are collected through documental review and interview procedure. The communal nature of the indigenes in Tengger is discussed under economy, social, and cultural circumstances, to further find its relationship with land policies. The communal nature of the indigenes in Tengger believes that their lands are sacred, implicating unavailability of land ownership for outsiders, which creates its distinct uniqueness and discrepancy. Uniqueness is shown through the practice of land certificates among the indigenes in Tengger, while discrepancy is performed in the contrary between the certification of communal rights for the indigenes in Tengger and the land policies. The result of this study recommends The Ministry of Agrarian and Spatial Planning National Land Agency to be more accurate in broadcasting their press releases for the community, therefore misunderstanding in land practices could be avoided. Furthermore, it could be better to not enforce regulations to the indigenes in Tengger, for the custom and culture in Tengger rsquo s community are adequate in achieving the purpose of law, creating a peaceful environment accordingly."