Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji perihal tanah masyarakat adat Tengger dalam perspektif komunalitas masyarakat adatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini membahas sifat komunal masyarakat adat Tengger melalui sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya yang dihubungkan dengan kebijakan pertanahan. Sifat komunal masyarakat adat Tengger meyakini tanahnya sebagai tanah suci yang tidak dapat dimiliki oleh pihak luar sehingga menciptakan keunikan serta kesenjangan tersendiri. Keunikan tersebut berupa praktik masyarakat adat Tengger terhadap sertipikat tanah yang dimilikinya, sementara kesenjangan terjadi antara penerapan sertipikat hak komunal masyarakat adat Tengger dengan kebijakan pertanahan. Kajian ini memberikan rekomendasi agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar lebih akurat dalam menyiarkan publikasi persnya kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap praktik pertanahan di lapangan. Serta tidak memaksakan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat adat oleh karena terdapat masyarakat adat yang hanya dengan tradisi dan budayanya telah mendapatkan tujuan dari hukum sehingga tercipta masyarakat yang damai dan tentram.

---

This thesis studies the customary land in Tengger within the community rsquo s perspective. This is a normative juridical study under constitutional and analytical approach. Primary, secondary, and tertiary law materials are used. Law materials are collected through documental review and interview procedure. The communal nature of the indigenes in Tengger is discussed under economy, social, and cultural circumstances, to further find its relationship with land policies. The communal nature of the indigenes in Tengger believes that their lands are sacred, implicating unavailability of land ownership for outsiders, which creates its distinct uniqueness and discrepancy. Uniqueness is shown through the practice of land certificates among the indigenes in Tengger, while discrepancy is performed in the contrary between the certification of communal rights for the indigenes in Tengger and the land policies. The result of this study recommends The Ministry of Agrarian and Spatial Planning National Land Agency to be more accurate in broadcasting their press releases for the community, therefore misunderstanding in land practices could be avoided. Furthermore, it could be better to not enforce regulations to the indigenes in Tengger, for the custom and culture in Tengger rsquo s community are adequate in achieving the purpose of law, creating a peaceful environment accordingly."

"ABSTRACTThis study examines the existence of local budget utilization behaviour by incumbents who have politically interested policies, since they have motive to attract prospective voters. this study focuses on 254 provincial and districts/cities in Indonesia which held simultaneous regional head election in 2015. it analyses targeted expenditures that have highly visible to please voters, and allegedly affect vote-share results, such as budget deficits, total spending, investment spending, discretionary funds include its sub components: grants, social aids, and financial aids. according to the results obtained, there is no indication of politically driven fiscal policy by incumbent candidates in almost all spending categories. However, there is a positive and significant relationship between the regions that have incumbents and grant expenditure subcategory behaviour. This finding indicates that this category expenditure is still popular among incumbents to stimulate citizens and gain sufficient vote-share later on."

"Kebutuhan manusia akan tanah semakin hari semakin meningkat padahal jumlah tanah tetap tidak berkembang. Pembangunan pemerintah dilakukan untuk memajukan daerahnya. Tanah yang sudah dilekati hak atas tanah sering menemukan masalah, oleh karena itu ada yang namanya pengadaan tanah. Pemerintah harus memberikan penggantian yang layak kepada pemiliknya karena menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan umum dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 dipakai sebagai dasar kebijakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road. Pada proses pelaksaaannya ternyata pengadaan tanah itu berjalan lambat dari periode 2005 -2009. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi , wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan fokus penelitian antara lain evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan , beserta kendala dan upaya penangannya. Hasil dari penelitian setelah diadakan evaluasi terhadap pelaksanan kebijakan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini, yang menggunakan Perpres No.65 Tahun 2006 sudah tidak efektif untuk melindungi dan menjalankan kegiatan tahapan tahapan pengadaan tanah dilihat dari fakta dilapangan dan standard yang ada pada pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah ini.

---

Human need for land is increasingly rising while the amount of land remain undeveloped. Development is undertaken to develop the region. Land that has clung to the land rights often find the problem, therefore no such thing as land acquisition. government should provide adequate reimbursement to the owner because it involves two interests are common interests and the interests of affected communities. Presidential Decree 65 of 2006 is used as the basis for the policy of land acquisition for public use in the construction of toll roads Bogor Outer Ring Road. In the process of land acquisition pelaksaaannya apparently it runs slower than the period of 2005 -2009. The method used by the researchers is a type of qualitative research with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation, with a focus on the evaluation of the implementation of policies such as land acquisition for the construction of roads, along with constraints and efforts workarounds. Results from the study after extensive evaluation of the implementation of land acquisition policy for Toll Road Development Bogor Outer Ring Road, which uses regulation 65 of 2006 has been

ineffective to protect and operate phases of land acquisition stage seen from the fact that there are standards in the field and on the this land acquisition policy implementation."

"Penelitian ini membahas mengenai desain kebijakan pada kebijakan transportasi publik terintegrasi pada Jak Lingko di DKI Jakarta dengan studi menggunakan Birkland’s Policy Design. Dimensi yang digunakan dalam analisis dibuat berdasarkan elemen elemen desain kebijakan Birkland, yaitu goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan, yaitu wawancara mendalam. Hasilnya kebijakan integrasi transportasi publik ini sudah sesaui jika dilihat dalam desain kebijakan namun, memiliki desain kebijakan yang lemah. Terdapat masalah dalam beberapa elemen desain kebijakan yaitu goals of the policy bahwa tujuan kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 masih terlalu umum. Berikutnya, jika melihat causal model belum terdapatnya teori kausalitas dalam kebijakan. Pada elemen tools dan implementation of the policy karena tidak sesuai dengan strategi awal pengimplementasian kebijakan dalam bentuk Jak Lingko dan belum adanya rencana induk transportasi. Dengan demikian, Jak Lingko belum dapat mencapai target dan tujuan kebijakan dalam menghadapi permasalahan transportasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu kemacetan.

---

This study discusses policy design on integrated public transportation policy at Jak Lingko in DKI Jakarta with a study using Birkland's Policy Design. The dimensions used in the analysis are based on Birkland policy design elements, namely goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. This study used a post-positivism approach with descriptive research and data collection techniques using literature studies and field studies, namely in-depth interviews. The result is that this public transportation integration policy is appropriate when viewed in policy design, however, it has a weak policy design. There are problems in several elements of the policy design, namely the goals of the policy that the policy objectives in Regional Regulation No.1 of 2012 are still too general. Next, if you look at the causal model, there is no clear causality theory in this policy. The elements of tools and implementation of the policy are not in accordance with the initial strategy for implementing the policy in the form of Jak Lingko and there is no transportation master plan. Thus, Jak Lingko has not been able to achieve the targets and policy objectives in dealing with transportation problems in DKI Jakarta, namely congestion."

"Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan penggunaan lahan mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan adanya konversi lahan khususnya tanah pertanian menjadi non pertanian di Kota Depok dimana tahun 2000 luas lahan sawah mencapai 3.118 ha dan pada tahun 2011 seluas 819,42 ha. Berdasarkan RTRW tahun 2000-2010 dijelaskan bahwa kawasan pertanian yang ada tetap dipertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai ekologi dan ekonomi lahan sawah di Kota Depok secara spasial, mengetahui potensi lahan sawah dalam kaitannya dengan penyusunan RTRW 2030 Kota Depok. Metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan lahan sawah, mengetahui potensi nilai ekologi-ekonomi lahan sawah dan kaitannya dengan RTRW 2030. Untuk menghitung nilai ekologi-ekonomi dilakukan dengan scoring dan pembobotan. Variabel yang digunakan dalam menghitung nilai ekologi adalah analisis konservasi air (curah hujan, penggunaan lahan, dan kemampuan tekstur tanah liat), analisis sebaran titik banjir, dan analisis ruang terbuka hijau. Variabel yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomi adalah hasil produktivitas, lahan yang terkonversi, nilai produksi yang hilang, dan harga lahan berdasarkan NJOP. Hasil perubahan lahan sawah dari tahun 2000-2010 adalah sebesar 2.298,79 ha (11,49%).Hasil analisis nilai ekologi-ekonomi lahan sawah diperoleh 3 kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah. Kedua nilai tersebut menghasilkan potensi pada lahan sawah yaitu wilayah dengan nilai ekologi tinggi (luas lahan sawah 657,29 ha, mampu menyerap CO2 114.878,64 tonCO2/ha/tahun), nilai ekologi sedang (luas lahan sawah 145,41 ha, mampu menyerap CO2 25.165,73 tonCO2/ha/tahun), nilai ekologi rendah (luas lahan sawah 156,52 ha, mampu menyerap CO2 3.518,02 tonCO2/ha/tahun). Sedangkan nilai ekonomi tinggi (luas lahan sawah 6,7 ha), nilai ekonomi sedang (luas lahan sawah 62,39 ha), dan nilai ekonomi rendah (luas lahan sawah 750,33 ha). Hasil evaluasi RTRW 2030 terhadap perubahan lahan sawah tahun 2000-2011di fokuskan untuk kawasan terbangun, sedangkan peruntukan untuk lahan pertanian hanya seluas 607,35 ha sehingga harus dikaji ulang raperda tersebut. Lahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi harus dipertahankan, karena fungsinya dalam jangkan panjang sebagai keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem dengan membuat kebijakan yang tegas dengan membatasi perijinan pembangunan terutama pada lahan-lahan yang produktif, membatasi arus urbanisasi ke Kota Depok, dan meninjau kembali hasil Raperda RTRW 2030 tentang peruntukan lahan pertanian sehingga fungsi kawasan lindung dan budidaya dapat terpenuhi.

---

High growth population cause to increased needs land use. This cause to the conversion of agricultural land, especially non-agricultural land in the Depok city where paddy fields in 2000 reached 3118 ha and in 2011 an area of 819.42 ha. Based on the years 2000-2010 of regional spatial planning (RTRW) explained that the existing agricultural areas will be retained. This study aims to determine the ecological and economic value of paddy fields in spatially Depok City, knowing the potential of paddy fields in relation to the preparation spatial of the 2030 Depok city. The method used to determine changes in the paddy field, knowing the potential economic value of wetland ecology and its relation to RTRW 2030. To calculate the ecological and economic value is done by scoring and weighting. Variables used in calculating the value of conservation ecology is the analysis of water (rainfall, land use, and the ability of clay texture), analysis of the distribution of flood point, and analysis of green open space. Variables used to calculate the economic value is the result of productivity, land converted, the value of lost production, and land prices based on the Tax Object Sale Value.The results of paddy fields changes from 2000-2010 year amounted to 2298.79 ha (11.49%). The results of the analysis of ecological and economic value of paddy fields obtained three classes, namely high, medium and low. Both of these values produce potential in the paddy fields areas with high ecological value (657.29 ha of paddy fields area, able to absorb CO2 tonCO2/ha/tahun 114,878.64), the ecological value was (145.41 ha of paddy fields area, able to absorb 25165.73 tonCO2/ha/tahun CO2), a low ecological value (156.52 ha of paddy fields, able to absorb CO2 tonCO2/ha/tahun 3518.02). While high economic value (6.7 ha of paddy fields ), economic value is (62.39 ha of paddy fields), and low economic value (750.33 ha of paddy fields ). Spatial evaluation results 2030 to changes in the paddy field in 2000-2011in focus for the wake, while the allocation to the agricultural land area of 607.35 ha only and should be reexamined the draft legislation. Land which has high economic value should be maintained, because its function in the outreach and sustainability long as the balance of the ecosystem by making a firm policy to limit the licensing of development, especially on lands that are productive, limiting urbanization to the Depok City, and review the draft results RTRW 2030 designation of agricultural lands so that the function of protected areas and aquaculture can be met."

"Penataan kelembagaan dan kewenangan Pemerintah Daerah merupakan dampak administrasi pembaruan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ternyata dampak tersebut rnenimbulkan banyak masalah diantaranya Pusat belum melimpahkan wewenang pengawasan, pembinaan teknis dan perijinan skala propinsi serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Propinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota lebih sulit. Penelitian ini tentang penataan kembali kelembagaan dan kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat diberlakukannya pembaruan penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan November 2005 dengan tujuan untuk memperoleh usulan rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam kebijakan otonomi daerah tahun 2005.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penataan kelembagaan dan kewenangannya adalah PP No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang berpedoman pads UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah; Perda Provinsi Bali No. 2/2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; SK Gubernur Bali No. 32/2001 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tahun 1987. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditata sesuai dengan kebijakan tersebut terdiri atas Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha dengan empat Subbagiannya dan lima Subdinas yang masing-masing Subdinas memiliki empat Seksi. Perencanaan berdasarkan usulan dari bawah sudah dilaksanakan dalam proses penataan dengan pemikiran bahwa yang lebih mengerti keputusan organisasi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali sendiri. Kebijakan yang diambil dalam melakukan pengurangan satuan organisasi adalah menggabungkan satuan organisasi yang tugas dan fungsinya mirip atau berdekatan sehingga terdapat penambahan beban kerja dan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan organisasi tersebut. Masih terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan tugas dan fungsi organisasi sebagai perangkat daerah otonom. Keterbatasan pengetahuan dan keputusan yang diambil dalam memberdayakan jabatan fungsional menggambarkan bahwa istilah miskin struktur kaya fungsi belum dijadikan acuan. Pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diprediksi akan mengubah pedoman organisasi perangkat daerah tidak diantisipasi segera dengan melakukan pengkajian pada struktur organisasi dan tata kerjanya.Dan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum matang mempersiapkan kebijakan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali, belum adanya kesamaan persepsi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta belum maksimalnya pemberdayaan jabatan fungsional yang dibutuhkan. Rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diusulkan berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan Sistern Kesehatan Daerah Provinsi Bali serta LIU No. 32/2004 hanya bersifat umum saja.

---

Restructurization is a part of the impact of decentralizing governance. Some of the problem of this impact are the Central does not submit its authority to the District Government and coordination among District Government is more difficult than before. This is a qualitative study on institusional and authority restructurization that has been done by Health Office of Bali Province when reformation of decentralization has been obtained. This study had been done on July until November 2005. This study aims to get complete information of organization structure and job administration design in Health Office of Bali Province in the decentralization era in the year 2005.

The result of this study showed that the regulation which is implemented in Health Office of Bali Province are Government Regulation Number 8412000 and Government Regulation Number 2512000 under The Law Number 22/1999, Bali Provincal Regulation Number 212001, Bali Governor Regulation Number 3212001 and Number 360/1987, and documents from Internal Affairs Department and Human Resources Department. The organization structure of Health Office of Bali Province which was arranged based on that policy are consist of : official head, vice official head, six division that each of division has four section. The bottom-up planning has been done in the process of restructurization, based on the opinion that Health Office of Bali Province is more understand in organization necessity _ The policy that used to reduce the units of division is to unite them which have similar same function and job administration. The impact of this unity will make overload and overlap in job administration. The perception on task and function of organization are different, The terminology of poor structure but rich function is not to be a reference because the knowledge of the family of health function has not been used yet as a reference. It caused by limitation of knowledge and decision making in using functional position . There is no evaluation about structure and its job administration in Health Office of Bali Province to anticipate the Law Number 3212004,

The conclusion of this study showed that Central and district government have an immature planning and organizing in restructurization of structure and job administration, the difference perception in task and function, and using the family of health function is minimal. The proposal of structure and job administration design of Health Office of Bali Province was based on policy direction and health system of Bali Province and also the Law Number 3212004."