Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Applying insights from economics, public finance, political science, law, philosophy, theology and sociology, this book offers a wide-ranging analysis of the complex motivations and rationalizations for tax evasion in their cultural and institutional context."

"Perusahaan multinasional yang melakukan tindak pidana penghindaran pajak termasuk dalam ruanglingkup hukum pidana administrasi atau administrative penal law dimana perundang-undangan pajak yang berkategori peraturan administratif selain memuat sanksi administrasi juga memuat sanksi pidana. Beberapa bentuk tindak pidana penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sebagai wajib pajak antara lain : tindak pidana surat pemberitahuan (SPT), tindak pidana nomor pokok wajib pajak (NPWP), tindak pidana pembukuan dan tindak pidana penghindaran pajak berupa tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. Perusahaan multinasional menggunakan teknik penghindaran seperti controlled foreign corporation, thin capitalization, transfer pricing dan thin capitalization serta merger perusahaan dimana bertujuan untuk meminimalisir atau menghilangkan kewajiban membayar pajak. Terdapat beberapa ketentuan pidana pajak di Indonesia yang diberlakukan seperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Bea Materai, UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan pidana dalam administrasi pajak diterapkan pula di Malaysia, Vietnam, Afrika Selatan dan Jerman serta Nigeria melalui Companies Tax Act 2007 yang telah secara tegas korporasi atau perusahaan multinasional sebagai pelaku tindak pidana penghindaran pajak. Konsep pertanggungjawaban pidana wajib pajak badan dalam undang-undang pajak Malaysia dan Nigeria perlu diadopsi ke dalam undang-undang pajak Indonesia agar mampu mempertanggungjawabkan pidana perusahaan multinasional dalam tindak pidana penghindaran pajak. Sarana nonpenal yaitu perlunya dibangun good corporate governance, perlunya ekstentifikasi pajak dan diadakannya perjanjian perpajakaan atau tax treaty. Upaya pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan multinasional terdapat beberapa variasi atau sistem yang dianut dibeberapa negara. Di Indonesia pembebanan pertanggungjawaban pidana masih kepada pengurus perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Berbeda dengan kasus-kasus penghindaran pajak yang terjadi dibeberapa negara lainnya yang telah membebankan pidana kepada perusahaan multinasional sebagai pelaku tindak pidana penghindaran pajak. Pembebanan pertanggungjawaban pidana perlu memperhatikan cakupan yurisdiksi hukum pidana dan masih lebih diutamakannya penyelesaian secara administratif dibandingkan jalur pidana dalam perkara pajak oleh pemeriksa pajak.

---

Multinational companies who commit the crime of tax evasion is included in the scope of the administration of criminal law or administrative penal law where tax legislation is categorized administrative regulations in addition to the administrative sanctions load also contains criminal sanctions. Some forms of criminal acts committed tax evasion by multinational companies as a taxpayer, among others: the crime of a notice (SPT), the crime of tax identification number (TIN), the crime of bookkeeping and tax evasion a criminal offense in the form of not depositing tax has been levied , Multinational companies use avoidance techniques such as controlled foreign corporation, thin capitalization, transfer pricing and thin capitalization and mergers of companies which aim to minimize or eliminate the obligation to pay taxes. There are several criminal provisions imposed tax in Indonesia such as the Law on General Provisions and Tax Procedures, the Law on Stamp Duty, Tax Billing Act With Forced Letters, Law on Regional Tax and Retribution. Criminal provisions in tax administration applied also in Malaysia, Vietnam, South Africa and Germany and Nigeria through the Companies Tax Act 2007, which has been explicitly corporation or multinational companies as criminal tax evasion. The concept of criminal responsibility of corporate taxpayers in tax laws Malaysia and Nigeria need to be adopted into Indonesian tax laws to be able to account for the criminal multinationals in the criminal offense of tax evasion. Non-penal means that the need to build good corporate governance, the need for and the holding of ekstentifikasi tax treaties or tax treaty perpajakaan. Efforts imposition of criminal liability for multinational companies there are a few variations or system adopted in some countries. In Indonesia, the imposition of criminal liability is to the management of multinational companies operating in Indonesia. Unlike the cases of tax evasion that occurs in some other countries which already imposes criminal to multinationals as criminal tax evasion. Imposition of criminal responsibility needs to pay attention to the jurisdiction of the scope of criminal law and is still more than the administrative settlement Placed criminal path in the case of taxes by tax inspectors."

"Di satu sisi, ASEAN kini sedang fokus untuk mengembangkan internet agar dapat menunjang peningkatan output perekonomiannya. Namun, di sisi lain, perkembangan internet membuka peluang sumber penghasilan baru melalui kegiatan ekonomi secara online bagi siapapun tak terkecuali pelaku shadow economy. Internet dimanfaatkan oleh pelaku shadow economy untuk mendapatkan penghasilan yang tidak terkena pajak. Fenomena ini dapat berdampak pada penurunan output perekonomian. Dari cerita kontras dua sisi, penulis tertarik untuk melihat apakah perkembangan internet memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap output perekonomian jika mempertimbangkan adanya shadow economy. Penelitian yang dilakukan di 10 negara ASEAN dengan periode observasi 1999-2015 menemukan bahwa kenaikan 1 proporsi pengguna internet menyebabkan peningkatan output perekonomian sebesar 1.9. Penurunan 1 proporsi shadow economy menyebabkan peningkatan output perekonomian sebesar 3.64. Sementara kenaikan 1 proporsi shadow economy yang memanfaatkan internet menyebabkan penurunan output perekonomian sebesar 5.36.

---

On one hand, ASEAN is now focusing on developing the internet in order to support the increase of its economic output. On the other hand, the development of the internet opens up opportunities for new sources of online income for anyone not to mention shadow economy actors. Internet is also used by the shadow economy actors to earn income yet not taxable. This phenomenon can have an impact on the decline in economic output. From this contrasting impact on economic output, the author is interested to investigate whether the development of the internet has a positive or negative impact on the economic output considering the existence shadow economy. This research is conducted in 10 ASEAN countries from 1999 2015, and find that 1 increase in the proportion of internet users led to an increase of 1.9 in economic output a 1 decrease in the proportion of shadow economy led to an increase of 3.64 in economic output while a 1 increase in the proportion of shadow economy that utilize internet led to a decrease of 5.36 in economic output."

"While cigarette price and tax increases may well reduce cigarette demand and consumption, the positive impact of a tax increase may need to be reinforced by efforts to eliminate illicit trade of tobacco products...."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tarif pajak progresif terhadap perilaku penggelapan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan merupakan data hasil audit pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di seluruh Indonesia untuk Tahun Pajak 2001 hingga 2012. Hasil analisis regresi Model Tobit dengan pooled data menunjukkan bahwa penerapan sistem tarif progresif cenderung mendorong perilaku penggelapan pajak di Indonesia. Demikian pula perubahan kebijakan tarif pajak dan braket lapisan penghasilan kena pajak yang ditetapkan melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 turut serta berkontribusi terhadap tingkat penggelapan pajak. Oleh karena itu, besaran Marginal Tax Rates maupun rentang braket penghasilan kena pajak menjadi hal yang krusial dalam menekan penggelapan pajak.

---

The aim of this research was finding out how the progressive personal income tax had impact on the tax evasion behavior in Indonesia. The research sample used was the tax audit result data of personal taxpayer in the whole Indonesia for tax year 2001 to 2012. The result of Tobit Model regression analysis with pooled data showed that the progressive tariff system was inclined to drive tax evasion behavior in Indonesia. Likewise, the change of tax rates and taxable income bracket enforced through the Law of Income Tax No. 36 of 2008 also contributed on the level of tax evasion in Indonesia. Therefore, the magnitude of Marginal Tax Rates as well as the range of taxable income bracket are being crucial on suppressing tax evasion."

"ABSTRAKStudi ini dilakukan untuk menemukan indikasi tax evasion pada perdagangan bilateral Singapura ke Indonesia berdasarkan hubungan antara tarif dan selisih data perdagangan. Model yang digunakan dalam studi ini mempertimbangkan adanya kemungkinan endogenitas tingkat pengawasan sebagai fungsi dari tarif, di mana importir dapat membangun ekspektasi mengenai seberapa tinggi tingkat pengawasan berdasarkan besaran tarif. Dengan menggunakan data bulanan, hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tarif dan selisih data perdagangan, mengindikasikan bahwa perubahan tarif impor berasosiasi dengan pelaporan nilai impor yang lebih rendah. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pengawasan dan selisih data perdagangan.

---

ABSTRACTThis paper aims at finding indication of tax evasion from Singapore Indonesia bilateral trade, based on the relationship between tariff and trade data differences. The model considers the possibility of endogeneity of enforcement level as a function of tariff, of which the importer can build expectation about the level of enforcement based on tariff rate. Utilizing monthly data, the result shows that the change in tariff rate is associated with the change in trade data differences, indicating that the higher tariff rate leads to the lower import values reported. The result also shows that the level of enforcement is negatively correlated with trade data differences."

"Dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh sebuah bank swasta nasional, dengan tidak memotong Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang diberikan kepada nasabahnya selama lima tahun berturut-turut, sangat merugikan negara. Bagi Bank tersebut bunga deposito yang diberikan kepada para deposan dianggap bukan sebagai objek pajak karena ia hanya menawarkan produk deposito dari sebuah Bank yang didirikan di Iuar negeri.Permasalahan pokok tesis ini adalah upaya-upaya apa yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat segera mengetahui penempatan deposito di luar negeri, sehingga penerima bunga di Indonesia dapat segera dikenakan pajak.Penelitian dilakukan untuk mengungkakan pendapat para ahli tentang penghasilan bunga yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri yang ditempatkan di luar negeri; ketentuan-ketentuan yang berlaku atas pemungutan pajak bunga deposito; modus operandi yang digunakan oleh Bank swasta nasional "X" dalam menggelapkan pajak atas bunga deposito dan unaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menindak lanjuti penggelapan pajak yang dilakukan oleh Bank swasta nasional "X" tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.Hasil analisis terhadap penggelapan pajak yang dilakukan Bank swasta nasional "X" tersebut bahwa Bank "X" memanfaatkan keberadaan Bank "Y" yang berbadan hukum di Iuar negeri, sedangkan Bank "Y" tersebut sebagian dimiliki oleh Bank "X" dan sebagian lagi adalah milik Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Bank swasta nasional "X".Hendaknya ada kerja sama antara Bank Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal menembus kerahasiaan bank untuk kasus-kasus yang khusus, tanpa harus meminta ijin Menteri Keuangan. Apabila ada petunjuk bahwa ada transfer untuk penempatan deposito yang tidak diakui Wajib Pajak dikenakan bunga SBI sebesar 13%. Atas deemed interest tersebut harus di pungut pajak sebesar 20%. Jika pemeriksa terbentur pada Rahasia Bank maka petugas pajak harus mencari terobosan untuk menembusnya Pihak kepolisian harus lebih pro aktif untuk memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak."

"ABSTRAKBerdasarkan analisis data perdagangan antara Indonesia dan Singapura pada tingkat klasifikasi enam digit, kami menemukan bukti penggelapan pajak impor: ekspor dari Singapura ke Indonesia kurang dilaporkan pada Bea dan Cukai Indonesia, dan penghindaran pajak meningkat seiring dengan naiknya tarif. Yang menarik, penghindaran tampaknya lebih berkaitan dengan pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada hampir semua barang impor. Makalah ini juga menguji apakah diskriminasi tarif di bawah perjanjian perdagangan bebas dapat menghasilkan lebih banyak barang dari negara lain yang diimpor melalui Singapura dan kemudian diekspor ke Indonesia, dan karenanya berpotensi melanggar aturan asal ROO . Yang terakhir, kehadiran hambatan non-tarif yang dirancang untuk melindungi industri nasional juga dapat memotivasi penyelundupan.

---

ABSTRACTBased on the analysis of trade data between Indonesia and Singapore at the six digit level of classification, we find evidence of import tax evasion exports from Singapore to Indonesia are under reported in Indonesian customs, and the evasion increases with the tariff. Interestingly, evasion seems having more to do with value added tax imposed on almost all imported goods. This paper also examines whether tariff discrimination under free trade agreements can result in more goods from other countries being imported via Singapore and then re exported to Indonesia, and hence potentially violating the rules of origin ROO . Finally, the presence of non tariff barriers designed to protect national industries may also motivate smuggling. "

"Sejak tahun 1982, untuk alasan kesehatan dan perlindungan industri dalam negeri, Pemerintah Indonesia melarang importasi produk pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang dalam Harmonized System diklasifikasikan dengan kode HS 6309.00. Larangan importasi ini memberikan insentif bagi importir melakukan penyelundupan produk tersebut ke Indonesia. Menggunakan metode Auto Regressive Moving Average Exogenous (ARMAX) dan selisih data perdagangan sebagai ukuran penyelundupan, penelitian ini bertujuan melihat pengaruh pengawasan dan faktor ekonomi lainnya terhadap jumlah penyelundupan impor pakaian bekas di Indonesia. Kami membagi kegiatan pengawasan menjadi dua yaitu pemeriksaan fisik dan patroli laut. Hasil estimasi menunjukkan hubungan negatif signifikan antara penyelundupan pakaian bekas dengan pengawasan berupa pemeriksaan fisik barang.

---

Since 1982, for health and protection of the domestic industry reason, the Government of Indonesia has prohibited the importation of used clothing products and other used goods which are classified under the Harmonized System under the HS code 6309.00. This import ban provides incentives for importers to smuggle these products into Indonesia. Using the Auto Regressive Moving Average Exogenous (ARMAX) method and the difference in trade data (trade gap) as a measure of smuggling, this study aims to examine the effect of Indonesian Customs’s enforcement in Indonesia and other economic factors on the amount of used clothing import smuggling. We use two main Indonesian’s Customs enforcement activities, physical inspection and sea patrol. The estimation results show a significant negative relationship between used clothing smuggling and physical inspection of goods."