Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang kelembagaan lokal Kelompok Tani Mawardalam mengelola Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT), di Desa Lubuk BayasKecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan pengelolaan programprogram SIPT berbasis kelembagaan lokal dan mengetahui faktor-faktor penguatkeberadaan kelembagaan lokal Kelompok Tani Mawar. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihaninforman mengunakan teknik purposif sampling dan snowball sampling.Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 pilar dalam pengelolaan SIPTyaitu: (1) pilar regulatif (2) pilar normatif, (3) pilar kultural kognitif. Faktor-faktorpenguat keberadaan kelembagaan lokal yaitu: (1) faktor ekonomi, (2) faktorsosial/budaya, (3) faktor pengetahuan, (4) faktor kebanggaan, (5) faktor bantuanmodal.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the local institutional Farmers Group Rose inmanaging Rice Livestock Integration System (SIPT), in the village of LubukBayas Sub District Perbaungan, District of Serdang Bedagai, North SumatraProvince.The purpose of this research is describing management program RiceLivestock Integration System (SIPT), and to know the factors reinforcing localinstitutional. This study used a qualitative approach with descriptive research.Selection of informants was done by using purposive sampling and snowballsamplingThe results of research showed three pillars management program SIPT ,namely: (1) regulative pillar, (2) normative pillars, (3) cognitive cultural pillar.Factors reinforcing local institutional as follows : (1) economic factors, (2) socialfactors/culture, (3) the factors of knowledge, (4) the pride factor, (5) factorventure capital assistance., This thesis discusses the local institutional Farmers Group Rose inmanaging Rice Livestock Integration System (SIPT), in the village of LubukBayas Sub District Perbaungan, District of Serdang Bedagai, North SumatraProvince.The purpose of this research is describing management program RiceLivestock Integration System (SIPT), and to know the factors reinforcing localinstitutional. This study used a qualitative approach with descriptive research.Selection of informants was done by using purposive sampling and snowballsamplingThe results of research showed three pillars management program SIPT ,namely: (1) regulative pillar, (2) normative pillars, (3) cognitive cultural pillar.Factors reinforcing local institutional as follows : (1) economic factors, (2) socialfactors/culture, (3) the factors of knowledge, (4) the pride factor, (5) factorventure capital assistance.]"

"Kebijakan sistem merit merupakan sebuah pendekatan pengelolaan kepegawaian yang berfokus pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja. Kebijakan sistem merit memiliki proses formulasi yang dinamis sehingga tercermin dalam implementasinya sejak tahun 2014. Kebijakan Sistem Merit diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Permasalahan seperti pembagian kewenangan yang beririsan hingga distorsi kebijakan menjadi poin penting untuk menilik lebih jauh mengenai proses dalam implementasi kebijakan sistem merit. Berdasarkan implementasinya, kebijakan sistem merit tidak terlepas dari berbagai dinamika yang dikelola oleh empat aktor kelembagaan meliputi Kementerian PANRB, KASN, BKN dan LAN. Oleh karena itu, peneliti membahas implementasi kebijakan melalui proses relasi antar aktor kelembagaan dan faktor yang menentukan keberhasilan dalam menggerakan kebijakan sistem merit. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan relasi antar aktor kelembagaan dan menggambarkan bentuk jaringan dalam implementasi kebijakan sistem merit dalam perspektif network governance yang dikemukakan oleh Provan dan Kenis (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada analisis faktor keberhasilan terdapat empat indikator keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan sistem merit, yakni kepercayaan yang kuat, jumlah partisipan yang tidak kompleks, aktor memiliki kondisi yang sama untuk mencapai tujuan bersama, serta kompetensi antar aktor yang saling menguatkan dan kemampuan merespon permintaan eksternal. Selain itu, ditemukan faktor lain yang menjadi kendala yakni, kebutuhan aktor belum dapat diakomodasi dengan baik, konsensus yang belum begitu kuat, penerimaan informasi antar aktor kelembagaan yang belum terdistribusi dengan baik, persamaan persepsi yang belum kuat, kurangnya keterampilan koordinasi antar aktor kelembagaan karena perbedaan persepsi, informasi hingga perilaku ego sektoral. Dapat disimpulkan bahwa relasi aktor kelembagaan dalam proses implementasi kebijakan sistem merit memenuhi karakteristik yang dimiliki pada bentuk shared-governance. Rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah Kementerian PANRB, KASN, BKN dan LAN untuk meningkatkan intensitas koordinasi baik dengan internal maupun eksternal kelembagaan. Adapun kegiatan koordinasi dapat dilakukan setiap masa triwulan untuk memfasilitasi lintas aktor dalam melakukan sinkronisasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan.

---

Merit system policy is a management approach that focuses on competence, qualification and performance. Merit system policy has a dynamic formulation process that has been reflected in its implementation since 2014. The Merit System Policy is mandated through Law No. 1. 5 of 2014 on the State Civil Apparatus. Problems such as the distribution of authorities that range from policy distortion to policy distortion become important points for further consideration of the process in the implementation of the merit system policy. Based on its implementation, the merit system policy is independent of various dynamics managed by four institutional actors including the Ministry of PANRB, KASN, BKN and LAN. Therefore, researchers discuss policy implementation through the process of relationships between institutional actors and the factors that determine success in mobilizing merit system policies. This study aims to illustrate the factors that determine the success of the relationship between institutional actors and to illustrate the network form in the implementation of the merit system policy in the perspective of network governance proposed by Provan and Kenis (2008). This study used a post-positivist approach. The data used came from in-depth interviews as well as several library studies on secondary data. The findings of this study show that in the analysis of success factors there are four indicators of success in the process of implementing merit system policy: strong trust, non-complex number of participants, actors have the same conditions for achieving common goals, as well as competence between actors that strengthen each other and respond to external requests. In addition, there are other factors that become obstacles namely, the needs of actors cannot be properly accommodated, the consensus that is not yet so strong, the information acquisition between institutional actors that has not been well distributed, the perceptual similarities that have not been strong, lack of coordination skills between institutional actors due to differences in perceptions, information, and sectoral ego behavior. It can be concluded that the institutional actor relationship in the process of implementing the merit system policy meets the characteristics it has in the shared-government form. Recommendations that can be given in this study are the Ministry of PANRB, KASN, BKN and LAN to increase the intensity of coordination with both internal and external institutions. Coordination activities can be carried out every quarter to facilitate cross-actors in synchronizing policies related to the implementation of their duties and functions."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang proses pembuatan keputusan pemerintah Malaysia untuk mengembangkan komoditas biodiesel sawitnya dengan membuat kebijakan National Biofuel Policy NBP pada tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan keputusan tersebut didasarkan kepada dua bentuk pengaruh yang ada, yaitu social learning dan external inducement. Kedua bentuk pengaruh tersebut telah berhasil mendorong Malaysia dalam membuat keputusannya dan mulai merumuskan kebijakan NBP pada 2005 hingga terbentuk pada tahun 2006. Pada akhirnya, kebijakan ini cukup berhasil dalam mewujudkan tujuan awal dibuatnya. Kebijakan NBP berhasil mendorong adanya pembentukan standar biodiesel sawit yang kemudian setara dengan standar biodiesel internasional. Kebijakan NBP juga berhasil mendorong ekspor biodiesel sawit, terlebih lagi setelah standar internasional tersebut tercapai.

---

ABSTRACT

This research discussed the Malaysian government decision making process in developing its palm oil biodiesel commodity by formulating the National Biofuel Policy NBP in 2006. To analyze it, qualitative method and secondary data were used . The findings on this research showed that the decision making process is based on two forms of influences, namely social learning and external inducement. Those influences succeeded in affecting Malaysia rsquo s decision making process, which led Malaysia to formulating NBP in 2005 to its completion. In the end, the policy is successful enough in accomplishing its initial goals. NBP succeeded in pushing the formation of a palm oil biodiesel standard which is on compliance with the international biodiesel standard. NBP also succeeded in promoting palm oil biodiesel export, especially after international standard had been met."

"Wawasan Nusantara pada awalnya merupakan konsep hukum laut tentang wilayah perairan negara Republik Indonesia yang pada intinya menetapkan keutuhan wilayah territorial sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara pulau-pulau dan perairan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam perkembangan politik ketatanegaraan konsep Wawasan Nusantara berkembang secara luas sebagai nilai doktrin dan dijadikan Wawasan Nasional sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memenuhi kesejahteraan dan keamanannya.Secara Yuridis dan Ketatanegaraan Wawasan Nusantara telah ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1973 dan berlanjut pada GBHN 1998, ditegaskan bahwa Wawasan Nusantara sebagai wawasan dalam pencapaian, tujuan pembangunan nasional mencakup : perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan pertahanan keamanan.Oleh karena itu, Wawasan Nusantara perlu diimplementasi dalam sistem pemerintahan dengan memperhatikan aspirasi dan perkembangan politik, paradigma desentralisasi, demokratisasi serta keadilan sosial yang menjadi tuntutan rakyat diberbagai bidang kehidupan, termasuk dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang desentralisasi dengan otonomi yang luas dan nyata kepada daerah.Selama kurun waktu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah pelaksanaan Otonomi Daerah tidak berjalan seperti yang diharapkan di daerah dan lebih bersifat sentralistik daripada desentralisasi, serta membatasi demokratisasi di daerah karena kuatnya pengaruh (dominasi) pusat terhadap daerah sehingga menimbulkan ketergantungan daerah terhadap pusat dan terjadi hubungan pemerintah yang tidak kondusif terutama dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional dan adil.Untuk mendorong daerah lebih mampu dan mandiri sebenarnya telah diambil kebijakan dengan penetapan model percontohan otonomi daerah yang semula diharapkan mempunyai "Spin of Effects" yang dapat dikembangkan keberhasilannya sesuai dengan kondisi dan karakteristik alamiah dan sosial daerah. Namun kebijakan pemerintah ini tidak berjalan dengan baik karena tidak didukung "Political Will" dan komitmen yang kuat dan Pemerintah Pusat.Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi arus balik pemerintahan sesuai era desentralisasi, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kota I Kabupaten harus melakukan Reformasi dibidang kelembagaan dengan melakukan Restrukturisasi, Reorganisasi dan Refungsionalisasi Pemerintahan Daerah.Dalam penelitian ini akan diteliti persoalan implementasi Wawasan Nusantara dalam pelaksanaan otonomi derah terutama mengenai pembangunan lembaga pemerintah daerah Kabupaten Banyumas pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hubungan pusat dan daerah serta penerapan Wawasan Nusantara dalam pembangunan lembaga di era Reformasi dengan pendekatan yang komprehensip atau pendekatan Ketahanan Nasional (Asta Gatra) dengan mengkaji aspek-aspek alamiah dan sosial serta lingkungan Strategi yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah.Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pejabat ditingkat pusat, provinsi dan Kabupaten Banyumas yang sangat berkompeten dengan pengambilan kebijakan dalam pembangunan lembaga, pengamatan di lapangan (observasi) dengan didukung Study Kepustakaan dan peraturan perundangan.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Wawasan Nusantara telah dijadikan Wawasan Nasional sebagai Wawasan dalam pencapaian tujuan pembangunan sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kebijakan pemerintahan daerah terutama dalam pembangunan lembaga yang harus memberikan peluang, dorongan, kreativitas dan partisipasi masyarakat di Kabupaten, meskipun secara Implicit penerapan Wawasan Nusantara telah sebagian dilaksanakan dengan mengedepankan wacana kesatuan dan persatuan dalam pengambilan keputusan atau penerapan kebijakan pemerintah.Dengan analisis atau pendekatan aspek alamiah (Tri Gatra) dan aspek sosial (Panca Gatra) memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah pada Kabupaten sangat strategic dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju penguatan kondisi Kabupaten Banyumas.Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten merupakan Reformasi dan pemberdayaan kelembagaan (organisasi) pemerintah daerah sebagai alat dan wadah untuk menggerakkan pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan demokratisasi dan keadilan sesuai aspirasi masyarakat daerah. Dilain pihak dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan nyata dengan pemberian kewenanganlurusan kepada Kabupaten Banyumas membawa implikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggungjawab, pembiayaan (anggaran) dalam rangka pemberian pelayanan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin besar.Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten diperiukan persamaan persepsi dari aparatur pemerintah pusat dan daerah dengan dilandasi komitmen dan kemauan politik yang kuat (Political Will) sekaligus, mengantisipasi dan merespon tuntutan dan dinamika pembangunan dan aspirasi rakyat yang terus berkembang.Wawasan nusantara sebagai dokrin, nilai dan pedoman dalam implementasi sistem pemerintahan dan otonomi daerah sebagai sub sistemnya hendaknya selalu diaktualisasikan sesuai dengan dinamika dan peradigma dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat majemuk dengan mengakui Kebhineka Tunggal Ikaan bangsa Indonesia tidak bersifat seragam (Uniform) tetapi mengedepankan kesatuan (unity), untuk mencapai tujuan kesejallteraan dan keamanan yang pada gilirannya memperkuat ketahanan daerah, regional dan nasional dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

"Fenomena reformasi birokrasi di Indonesia terus digencar demi menciptakan kondisi yang adil. Namun faktanya, kehadiran fenomena tersebut juga diiringi dengan kehadiran perilaku KKN yang mengakibatkan banyak ditemui permasalahan dalam manajemen ASN yang jauh dari kata adil. Kebijakan sistem merit menjadi salah satu upaya dalam menangani permasalahan dalam manajemen ASN. Melalui UU ASN, dibentuklah KASN yang bertugas sebagai penjaga kebijakan sistem merit di Indonesia. Dalam proses penjagaan kebijakan sistem merit, KASN menilai sejauh mana agenda reformasi telah dilaksanakan mengingat kasus korupsi masih ada di berbagai tingkatan pemerintah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kelembagaan yang memengaruhi eksistensi kelembagaan KASN atas penerapan kebijakan sistem merit dengan menggunakan konsep institution yang dikemukakan oleh Scott (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur pembentuk kelembagaan KASN dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan konsep institution yang dikemukakan oleh Scott (2008). Selain itu, keberhasilan dari penerapan kebijakan sistem merit atas keberadaan KASN membuahkan hasil seperti salah satunya terdapatnya penambahan jumlah instansi pemerintah dalam menerapkan kebijakan sistem merit bertambah setiap tahun yang disertai dengan tumbuhnya keadilan bagi individu ASN. Meskipun demikian, masih ditemukan hambatan yang terjadi dalam proses pencapaian kebijakan sistem merit, baik secara internal KASN maupun eksternal kelembagaan KASN.

---

The phenomenon of bureaucratic reform in Indonesia continues to be intensified to create fair conditions. But in fact, the presence of this phenomenon is also accompanied by the presence of KKN behavior which results in many problems encountered in ASN management that are far from fair. The merit system policy is one of the efforts in dealing with problems in ASN management. Through the ASN Law, a KASN was formed that served as the guardian of the merit system policy in Indonesia. In the process of maintaining the merit system policy, KASN assesses the extent to which the reform agenda has been implemented considering that corruption cases still exist at various levels of government. This study aims to analyze the institutional process that influences the existence of the KASN institution in the application of the merit system policy using the institution concept proposed by Scott (2008). This study uses a post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and a literature study as a secondary data source. The findings of this study indicate that the elements forming the KASN institution in carrying out their duties are by the institution concept proposed by Scott (2008). In addition, the success of the implementation of the merit system policy on the existence of KASN has produced results such as the achievement of the number of government agencies in implementing the merit system policy, which is increasing every year accompanied by the growth of justice for individual ASN. Nevertheless, there are still obstacles that occur in the process of achieving the merit system policy, both internally KASN and externally KASN institutions."

"Virtual Youtuber atau sering disebut sebagai VTuber menjadi salah satu entitas unik yang kini muncul di era digital. Kemunculannya yang cukup masif pada akhirnya membentuk suatu komunitas virtual yang memiliki keunikannya sendiri. Interaksi yang terjadi di dalam komunitas VTuber akan selalu berkaitan dengan konten yang dibuat oleh para VTuber. Konten yang dimaksud secara spesifik adalah video atau pun live streaming yang mereka lakukan di Youtube. Melalui konten tersebut interaksi terjadi dan VTuber itu sendiri diakui di dalam komunitas, tetapi dengan konten itu pula terjadi pertukaran nilai dan materiel yang bisa dirasakan oleh VTuber. Penelitian etnografi ini akan membahas sense of community yang dirasakan para VTuber. Lebih lanjut penilitian ini akan membahas konten yang menjadi sarana komunikasi para VTuber di dalam komunitas sekaligus sebagai komoditas dengan kerangka teori komunikasi sebagai ritual.

---

The Virtual Youtuber, also known as VTuber, is one of the unique entities that have emerged in the internet era. Its massive emergence has eventually formed a virtual community that has its own uniqueness. The interactions that occur within the VTuber community's interactions will always be related to the content that the VTubers produce. The content in question is specifically the videos or live streamings that they do on Youtube. The interaction occurs through the content and the VTubers itself are recognized within the community, but with the content, there is also an exchange of values and materials that can be felt by VTuber. This ethnographic research will discuss the sense of community that the VTubers feel. Furthermore, this research will discuss the content that serves as means of communication for the VTubers within the community as well as a commodity with the theoretical framework of communication as a ritual."

"Pergeseran hijrah menjadi sebuah tren menjadikannya tidak lagi dimaknai sebagai sesuatu yangreligius, melainkan sebagai objek komoditas yang diikuti oleh maraknya konsumsi terhadapnya. MenurutBaudrillard, komoditas bukan hanya objek yang di dalamnya terdapat nilai guna untuk pertukaran, melainkansebagai komoditas tanda. Hal tersebut menandakan bahwa adanya kedok agama yang digunakan sebagai tandauntuk membuat seseorang mengonsumsi. Tanda-tanda tersebut yang membuat seseorang memberikandiferensiasi terhadap orang lain dan untuk mencapai status sosial tertentu. Selain itu, peran dari media massaseperti media sosial dan iklan yang meggunakan tubuh sebaga objek menjadi salah satu penunjang untukmewujudkan masyarakat yang konsumtif tersebut. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metodeteori kritis yang berusaha menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis untuk menemukan kondisi yangmelampaui data empiris. Data-data empiris tersebut didapat dari cara meneliti mengenai tren hijrah tersebutmelalui media sosial, berita, dan beberapa penelitian terdahulu serta dalam penelitian ini penulis mencobamelihat kondisi dibalik fenomena tren hijrah tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa di dalam tren hijrahini, tanda yang berkedok agama tersebutlah yang menjadikan konsumen membuat diferensiasi antara dirinyadengan orang lain dan juga untuk mencapai status sosial tertentu.

---

The shift of hijrah to become a trend mean that it does not interpreted as religious practice anymore,

but as an object for commodity that being support by huge demand for its consumption. According to

Baudrillard, commodity is not only an object that has function-value inside of it, however as a commodity of

sign. This indicates the religious' veil used as a sign to become ones consumption. These sign cause a person

give differentiation toward the others and to reach certain social status. Moreover, the role of mass media, such

as social media and advertising that used body as an object to become one of its pillar for realizing this

consumptive society. In conducting the research, I use Critical Theory as my method to penetrate social reality

as sociological fact to find condition beyond the empirical data. These empirical data is obtained by way of research about hijrah as a trend through social media, news, and few previous researchs and in this study, I try to

look for the condition behind these phenomenon of hijrah as a trend. This research shows thst in hijrah trend,

sign that veiled behind religio. Is the cause of consumers act to differentiate certain social status between

oneself and the others"

"Penelitian ini membahas kelembagaan otoritas pajak daerah dalam rangka devolusi PBB-P2 dengan mengambil studi pada Kota Depok dan Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam penelitian crosssectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data dan temuan lapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data successive approximation dan mengacu pada konsep typical powers of autonomous revenue bodies dari OECD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas pajak daerah baik di Kota Depok maupun Kota Bogor tidak memiliki kewenangan dalam semua bidang kekuasaan yang menjadi kerakteristik ideal sebuah otoritas pajak otonom.

---

This study discusses the institutional design of local tax authorities within the framework of rural and urban sector property tax devolution by taking studies in Depok and Bogor City. This research was conducted using qualitative approach, in the cross-sectional time frame, and was employing both literature and field studies as data collection techniques. Data and findings were analyzed using successive approximation technique and referred to the OECD’s concept of typical powers of autonomous revenue bodies. The results of this study indicate that the local tax authorities both in Depok and Bogor City do not have authority in all areas of power that characterize an ideal autonomous tax authority."