Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menunjukkan Permasalahan keamanan maritimterbesar di Asia Tenggara antara negara-negara internal dan eksternal kawasanmenyebabkan terjadinya interaksi keamanan maritim sebagai satu komplekskeamanan maritim yang terpusat pada institusi (centered regional institutionalmaritime security complex). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akanmenjelaskan beberapa pokok bahasan yang terkait dengan kompleks keamanankawasan yang dimaksud. Pendekatan yang digunakan untuk membahas interaksikeamanan kawasan adalah teori kompleks keamanan regional (regional securitycomplex theory, RSCT) yang dikembangkan oleh Buzan dan Wæver (2003).RSCT membahas mengenai interaksi institusi keamanan maritim negara-negara diAsia Tenggara dan pengaruhnya berdasarkan komponen struktur esensial(essential structure) RSCT, yakni: batas-batas kawasan (boundary), strukturanarkis (anarchic structure), polaritas (polarity), dan konstruksi sosial (socialconstruction).

---

ABSTRACTThis thesis aims to identify the greatest maritime security issue inSoutheast Asia among the states in the region, as well as those, which are locatedoutside the region. This causes the maritime security interaction as a centeredregional institutional maritime security complex. For that purpose, this studyexplains the subjects related to regional security complex. The approach used toexplore the regional security interaction is the regional security complex theory(RSCT) by Buzan and Wæver (2003). RSCT explains about the institutioninteraction of the maritime security in the Southeastasian countries and also itsimpact based on the RSCT essential structure components, which are: boundary,anarchic structure, polarity, and social construction"

"The issues of maritime securities have become main concern to all coastal states worldwide including Indonesia. Unfortunately, various issues and problems on maritime securities in Indonesia which are related to stakeholders' views, understandings, perceptions, preparedness, mitigations, and gaps between institution are still matter. Instead, sectoral views are still very strong and causing authority disputes. In this respect, convergence views on maritime security issues and problems at both political, law makers, and technical operation levels are very important in order to overcome various number of maritime security threats faced by Indonesia. In this context, among other important aspects in maritime security, one have not to neglect on the role of geospatial information. This paper will address and discuss geospatial aspects in maritime security. The discussion will address geospatial data, information, methods, and technologies which are required to be well understood by all stakeholders in Indonesia's maritime security management."

"The performance of the maritime industry of a country will determine the performance of its maritime security. The Indonesian maritime industry has been a victim of a policy that promotes trade much more than industry during the last 15 years and the consequence of a development that is too obsessed with growth at all cost during the last 40 years. Along with the reform of the TNI since 1998, in the 21st century, the national shipping fleet supported by the shipbuilding industry need to be designed to play a more significant role than mere supplementary or complementary to the navy fleet as a major component in the maritime security system. At present, the performance of TNI and the national shipping fleet as an important component of the maritime industry has not been capable to realise an effective maritime security. Many illegal activities in Indonesian waters including ones by foreign elements are rampant without sufficient response to prevent and control."

"Kawasan Pelabuhan Bitung memiliki sejumlah potensi yang dapat berdampak pada struktur keamanan nasional dan pertahanan negara karena memiliki konsep gesotrategi bagi Kawasan Indo – Pasifik. Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai international hub port, tertuang dalam Kepmenhub Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik analisis data menggunakan interactive of model analysis. Penelitian ini menganalisis konsep Geostrategi Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai bagian dari strategi keamanan nasional guna penguatan pertahanan negara berdasarkan sisi keamanan maritim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum analisis geostrategi kawasan Pelabuhan Bitung dalam kajian keamanan maritim untuk keamanan nasional dan pertahanan negara, menunjukan beberapa hal: 1) kondisi strategis kawasan Pelabuhan Bitung perlu didukung dengan kebijakan strategis dan terintegrasi antara pemerintah Pusat dengan Provinsi Sulawesi Uatara dan pemerintah Kota Bitung; 2) pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memerlukan akselerasi pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan dan dukungan penuh dari sisi anggaran, untuk memperkuat basis kewilayahan dalam konsep geostrategi; dan 3) perlu ada upaya pendekatan terhadap masyarakat dalam mendukung terwujudnya wilayah strategis Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terpenuhinya persyaratan tersebut, menjadikan kawasan Pelabuhan Bitung mampu mendukung geostrategi melalui kajian keamanan maritim yang strategis dan implikasi ekonomi, karena berada di Kawasan Indo – Pasifik sebagai pusat pertahanan politik dan ekonomi sehingga mampu memperkuat keamanan nasional dan Pertahanan negara."

"ABSTRAKDalam industri maritim, komponen kapal termasuk indutri pemasok. Galangan kapal hanya melakukan proses pemasangan saja tanpa memproduksi komponen kapal. Dengan adanya rencana dibangunnya Kawasan Industri Maritim Tanggamus diharapkan dapat meningkatkan industri perkapalan di Indonesia. Didalam penelitian ini, penulis menganalisa penempatan tata letak industri pemasok yang akan dibangun pada Kawasan Industri Maritim. Hasil dari penelitian ini berupa penempatan industri pemasok pada Kavling berupa industri apa saja yang termasuk dalam kavling yang akan dijadikan fabrikasi maupun distributor.

---

ABSTRACTIn maritime industry, ship?s components are being produced in supplier industries. The shipyards only do the outfitting process without producing the ship components. By the plan of the development of Maritime Industrial Estate of Tanggamus, it is supposed to improve the performance of ship industries in Indonesia. In this research, writers analize the best placement layout of supplier industries that will be built in Maritime Industrial Estate. Results of this research is a supplier industries placement in the form of the industry Kavling what is included in a kavling which will be fabricated and distributors."

"Peningkatan aktivitas perompakan bersenjata dan penculikan di Laut Sulu yang mencakup perairan sekitar Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah terjadi sejak 2016 menjadikannya sebagai salah satu perairan berbahaya di dunia. Untuk itu, Indonesia bersama Malaysia dan Filipina melakukan kerja sama Trilateral Maritime Patrol (TMP) Indomalphi dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan maritim sehingga bebas dari gangguan dan ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman sumber daya laut, dan ancaman pelanggaran hukum. Penelitian ini membahas efektivitas operasi Trilateral Maritime Patrol di Laut Sulu untuk mengukur efektivitas operasi terhadap penurunan angka pembajakan dan penculikan di Laut Sulu serta menilai efektivitas operasi TMP dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim di Laut Sulu dan sekitarnya. Namun, terdapat tantangan internal yang dihadapi oleh masing-masing Angkatan Laut tiga negara dalam pelaksanaan operasi Trilateral Indomaphi, baik dari sisi anggaran, ketersediaan unsur/alutsista, maupun personel. "