Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"National security, military and civil relations, and business activities of the Indonesian Armed Forces; collection of articles."

"Tesis ini membahas keamanan fisik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan fokus pada pengelolaan keamanan fisik khususnya yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas I Semarang. Lapas merupakan tempat melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Narapidana, oleh karena itu lingkungan Lapas adalah lingkungan yang tertutup dan terisolasi dengan sistem pengamanan yang maksimum. Fisik Lapas merupakan pintu masuk yang menjadi benteng utama Lapas dalam mencapai tujuan pembinaan dan pengawasan tersebut. Disisi lain, Lapas harus memberikan pelayanan yang baik kepada Narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan sebagai aset penting yang harus dijaga keamanan dan keselamatannya, Lapas juga harus terbuka pada masyarakat dan keluarga Narapidana yang menjenguk.Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengelolaan keamanan fisik di Lapas Semarang saat ini, selanjutnya mengidentifikasi dan menganalisa kendala-kendala dalam pengelolaan keamanan fisik tersebut, dan pada akhirnya menganalisa upaya mengatasi kendala yang dihadapi sehingga dapat dicapai pengelolaan keamanan fisik yang ideal di Lapas Semarang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan eksplanasi deskriptif yang merupakan hasil analisa deduktif dari data yang dikumpulkan berupa data dokumen, hasil wawancara dan hasil obervasi di lapangan.Hasil penelitian menyimpulkan masih ada kekurangan dalam pengelolaan keamanan fisik, khususnya penyelenggaraan pengamanan yang dilakukan oleh dua bidang yang berbeda yang sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan, disamping itu rendahnya kualitas personil, dan sarana prasarana akibat ketidakterdukungan anggaran. Masih ada kendala pengelolaan keamaan fisik yaitu tidak dilaksanakannya cara manajemen sekuriti yang benar dan tidak dipenuhinya aspek fisik yang bersifat strategis dalam pengelolaan keamanan fisik di Lapas Semarang. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan Pertama, Perlu dilakukan menyatukan dua bidang penyelenggara fungsi pengamanan di Lapas kedalam satu bidang pada struktur organisasi Lapas. Kedua, Perlu meningkatkan kemampuan pengamanan dan pejagaan petugas Lapas dengan cara memberi pelatihan. Ketiga, perlu dipenuhi secara ideal seluruh aspek fisik dan alat keamanan petugas jaga, terutama memprioritaskan pemenuhan aspek fisik yang bernilai penting dan strategis. Keempat. Perlu disusun program-program pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ketrampilan narapidana, tapi juga harus berorientasi mengisi waktu kosong narapidana, Kelima. Perlu diberikan pembedaan perlakukan pada narapidana pengguna atau bandar narkoba yang ada di Lapas umum. dan Keenam perlu meningkatkan pengelolaan keamanan fisik yang mengacu pada caracara manajemen sekuriti yang benar.

---

This thesis discusses the physical security prisons with a focus on physical security management specifically organized by the Prison Class I, Semarang. In one hand, prison is a place to conduct training and supervision for inmates, because of it the prison environment is enclosed and isolated with maximum security system, so it can be say that prison is the main physical fortress in achieving the objectives of the guidance and supervision. On the other hand, prisons must provide good services to inmates who become prisoners, they also as an important asset that must be maintained security and safety. Prisons should also be open to the public and families to visit prisoners.The research in this thesis aims to describe and analyze the physical security management in Semarang Prison nowadays, then to identify and analyze the constraints in the physical security management, and ultimately analyze the efforts to overcome the obstacles faced so as to achieve ideal physical security management in prisons Semarang. This research is a descriptive qualitative explanation, which is the result analyzed with deductive way of the collected data documents, interviews and observation results in the field.The study concluded there are still deficiencies in physical security management, particularly the implementation of safeguards that performed by two different fields often give rise to overlapping authority, in addition to the low quality of personnel, and infrastructure as a result of budget inexistences. There is still the security management of the physical constraints that do not implement the correct way of security management and compliance with the physical aspects that are strategic in the management of physical security in prisons Semarang. Therefore, this study suggests Firstly, a need to unify the two fields of security in prisons organizer functions into one area on the organizational structure of prison. Secondly, need to improve capacity of prison officers by giving training. Thirdly, it should be ideally fulfilled all aspects of the physical and guard security tool, particularly prioritizing the fulfillment of the physical aspects of value and strategic importance. Fourthly. It should be structured coaching programs that are not only oriented on improving the skills of prisoners, but also must be oriented to fill the empty time inmates, Fifthly. Distinction needs to be given to the treatment of prisoners users or drug dealers that exist in the public prisons. and Sixth. need to improve physical security management refers to the ways that true security management."

"Reformasi sektor keamanan menjadi fokus penting bagi pembangunan jangka panjang Timor-Leste. Tulisan ini mengeksplorasi tantangan kegagalan PBB dalam menginisiasi SSR di Timor-Leste periode 2000-2006. UNTAET dengan mandat yang luas menginisiasi proses SSR di Timor-Leste pada awal mandatnya. Pembentukan sektor keamanan menjadi bagian penting yang harus dikerjakan, termasuk pembentukan institusi pertahanan dan keamanan. Misi berikutnya UNMISET juga dibekali dengan mandat eksekutif terhadap PNTL. Sayangnya dengan mandat yang luas, PBB gagal dalam menciptakan sektor keamanan yang dapat menjamin keamanan setiap individu di negara baru tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan disajikan dalam enam bagian penting guna , antara lain, efektivitas kinerja dan kekuatan institusi keamanan, manajemen dan pengawasan, hubungan dengan masyarakat, keberlanjutan penyelenggaraan sektor keamanan, dan yang terakhir Disarmament, Demobilisation dan Reintegration (DDR). Dari analisis tersebut, terungkap bahwa upaya reformasi sektor keamanan tidak hanya memerlukan pendekatan teknis, tetapi juga perlunya penanganan terhadap isu-isu politik dan sosial yang kompleks. Rekomendasi diberikan untuk pemerintah Timor-Leste, termasuk perlunya fokus pada pembangunan institusi yang akuntabel dan transparan, serta penggalangan dukungan internasional untuk mendukung upaya reformasi. Dalam konteks ini, kerja sama yang erat antara Timor-Leste dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi kunci untuk mencapai tujuan keamanan yang berkelanjutan dan stabil di masa depan.

---

SSR is an important focus for Timor-Leste's long-term development. This paper explores the challenges of the UN's failure to initiate SSR in Timor-Leste from 2000-2006. UNTAET with a broad mandate initiated the SSR process in Timor-Leste at the beginning of its mandate. The establishment of the security sector became an important part to be done, including the establishment of defense and security institutions. The subsequent mission UNMISET was also equipped with an executive mandate towards PNTL. Unfortunately, with such a broad mandate, the UN failed to create a security sector that could guarantee the security of every individual in the new country. Therefore, this research will be presented in six key sections in order to examine, among others, the effectiveness of the performance and strength of security institutions, management and oversight, community relations, the sustainability of security sector operations, and finally Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR). The analysis revealed that security sector reform efforts require not only a technical approach, but also need to address complex political and social issues. Recommendations were made for the government of Timor-Leste, including the need to focus on building accountable and transparent institutions, and mobilizing international support for reform efforts. In this context, close cooperation between Timor-Leste and the United Nations is key to achieving the goal of sustainable and stable security in the future. "

"Sivilitas demokratis (democratic civility) yang dikcmukakan Hefner (1998) --biladisederhanakan-- bermakna "tata sosio-politik-kultural yang memiliki nilai-nilaikebebasan, kesederajadan dan toleransi yang melandasi Qartisipasi demokraliswarganegara dalam sebuah tatanan pplitik inteeratif dengan mengandaikan adanyakerjasama antara yvarganegara dan ncgara yang mampu melindungi hak-hakwarganegara di wilayahnya". Bagaimanakah kemungkinan tatanan seperti itu dapatterwujud pada kehidupan para aktivis partai politik di Surakarla? Basis ekonomidipandang sebagai entiy point untuk memahami perilaku dan tindakan politik para aktivistersebut. Scdangkan perilaku dan tindakan para aktivis digunakan sebagai entry pointpula dalam memahami kemungkinan terbentuknya democratic civility di Surakana.Kerangka teori yang saya pakai sebagai "pegangan awal" penelitian adalalikombinasi teori democratic civility (Hefner), civil society ('l`ocqucville dan NeeraClmndhnlce) danformnl - shadow economy (Evers dan McGee). Hal ini akan dilambahdengan teori 0'DonnclI dan Schmitter tcntang Negara Otoritarian-Birokratik (NOB) dankorporatismc negara yang dimaksudkan untuk mernahami sistem polilik pcmcrintahanSocharto sebagai kontcks makro historis.Penclitian kualitatif yang betsifat cksploratif ini (karena beium ada salu punpenelitian tentang topik ini secara empiris) menyimpulkan bahwa kemungkinanterbentuknya democratic civility tersebut masih bcrsifa:-embrional. Secara umum nilaikebebasan, kesederajadan, toleransi, kemandirian, partisipasi, dan ketaatan pada hukumtelah mempengaruhi nuansa atmosfer politik mereka tetapi pada ruang dan waktu lertentuia masih rentan terhadap nilai-nilai anti-dcmokrasi, misalnya "politik uang", kekerasan,pemaksaan kchcndak dan tidak responsif terhadap aspirasi publik. Sebab itu iamembutuhkan kerja sinergis berbagai pihak terkait --bukan hanya para aktivis parlaipolitik- danhersifat multi-dimensional -bukan hanya berbasiskan pada dimensi (basis)ekonomi-- sccara jangka panjang dengan membuat jejaring antara kullur dan slruktursosial sebagai pijakannya yang didasarkan pada nilai-nilai dasar demokrasi (termasukketiga nilai dasar democratic civility Hefner). Tcmuan lapaugan menunjukkan bahwadinamika politik kepartaian ditandai oleh kecenderungan perubahan dari pola otorilarianmenuju ke (transisi) demokratis. Pada titik ini, scjumlah peluang dan hambatan turutmewarnai dinamika kchidupan para aktivis partai politik tcrsebut.Kcsimpulan ini didasarkan pada hasil analisis terhadap para aktivis partai po1iti!<_(terutama terhadap basis massa pendukung, dinamika kepartaian secara historis, basisekonomi dan variabel lain, serta peluang dan hambalan) dengan mcnggunakan dataprimer dan sekunder yang diperoleh melalui tcknik snowbnlling, wawancara takberstruktur, wawancara mendalam, pengamatan tcrlibat, data statistik, media massa(misalnya: kliping koran), dokumcntasi rclevan, literatur dan hasil penelitian terkait_Trianggulasi dan pendekatan cmik - etik pun diterapkan tcrhadap data Iapangan agardiperoleh data yang sahih. Analisis mendasarkan diri pada reduksi data, sajian data danpenarikn kcsimpulan yang kemudian disusun menjadi laporan penalitian parsial dan akhirberdasarkan negotiated understanding antara penelili dan subyek penelitian.Temuan lapangan menghasilkan "implikasi teoritik" baik terhadap teori yangmcnjadi "pegangan awal penelitian" maupun teori lain yang masuk kc "ruang kesadaran"peneliti karena "dirangsang" oleh data lapangan. Pertama, konsep Negara Otoritarian Birokratis (O'Donnell) dan korporatisme negara (Schmitter) masih rclevan untukmemahami dinamika kepartaian secara historis terutama Era Soeharto. Kcdua, konsepSamuel Huntington tentang strong government tcrlihat jelas pada Era Soeharto. Ketiga,begitu kuatnya stale pada era tersebut membawa saya kian mengafirmasi pcrlunyaimplementasi civil society --terularna sebagaimana dikcmulcakan Toequevillc, NeeraChandhoke, dan Hefner" pada masyarakat. Kecmpat, konsep civil society secaravertikal (vis a vis state) dan secara horisontal (terhadap asosiasi-asosiusi lain) padaperkembangan terakhir di Surakarta cenderung untuk dikombinasikan, sehingga bercorakkolaborasi-kritis balk secara vertikal maupun horisontal. Kelima, konsep formaleconomy, shadow economy, informal economy, subsistence production dan dark economy(Evers dan McGee) kiranya sangat membanlu dalarn memahami basis elconomi subyekpenelitian. Namun sejurnlah konscp tersebut "tumpang-tindih" atau dapat dikenakanbersama-sama pada subyek tertentu sehingga sulit untuk membuat kategorisasi. Kecnam,konsep democratic civility (Hefner) terbukti sangat abstrak bagi para informan (subyekpenelitian) sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang memungkinkan perumusan"konsep tingkat mencngah" (Merton) supaya lebih aplikatii Ketujuh, konsep "asosiasi"(Neem Chandhoke) bersifat terlalu luas, sehingga mencakup semua pengelompokansosial, akan tetapi manakah yang menjadi "tulang punggung" civil society menjadi tidakjelas. Hal ini diperumit oleh data lapangan bahwa secara personal sejmnlah individu yangterintegrasi di dalam negara (regimist actors, terinspirasi oleh ternniiologi Hefner:regimis! Islam) sckaligus pulzfmenjadi anggota asosiasi sosial (civil actors, terinspirasioleh tenninologi Hefner: civil Islam). Sehingga apa yang dimaksud dengan "asosiasi"tersebut --dari sudut pandang aktor-- mcnjadi tidak jclas pada temuan ini. Menurut saya -sccara tentatifl- visi dan nlisi asosiasilah yang perlu menjadi titik pijak, bukankeanggotaan personal. Kedelapan, pemahaman terhadap makna civil society kiranyamasih di dalam proses perkembangan yang jauh dari iinalitas kesepakatan antar teoritisi.Tetapi tak dapat dipungkiri, bahwa konsep itu menjadi prasyarat utama bagi hadirnyakehidupan yang clemokratis di antara sesama warganegara serta interaksi amara\varganugara (baik personal maupun asosiasional atau organisasional) dengan ncgara.Kescmbilan, konsep-konsep teori sosiologi lclasik dan modern masih cukup relevan padatopik ini: (1) "fakta sosial" (Emile Durkheim); (2) aneka tindakan sosial alas dasarsubjective meaning (Wcbcr); (3) tindakan sosial bcrdasarkan motif (interests dan values)menurut Parsons; (3) hukum besi oligarkhi (Robert Michels); (4) "hukum sosial" LordActon: "Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalairkepcntingan abadi"; (5)?desubllmasi represif" (Herbert Mnrcuse), (6) teori strukturasi: inleraksi antara agencydan structure (Anthony Giddens); dan (7) "ruang publik" (public sphere) menurutJuergen Hatbermas. VBerkaitan untuk memperoleh ternuan lapangan, sccara mclhodologis, small groupdiscussion susah untuk diterapkan karena faksionalisme dan kesalingcurigaan politikyang terjadi pada para aktivis partai tcrtcntu. Cross-check cenderung dilakukan secarainterpersonal dan atas dasar data sekunder. Sedangkan bagian mcthodologi Iain dapalditerapkan dalam penelitian.Karena penelitian bersifat eksploratif maka peluang untuk mengadakan penclitianlebih mendalam tentang topik ini sangat terbuka lebas, dengan berbagai macam sudutpandang, kcrangka tcori, mcthodologi, subyek penelitian dan lokasi penelitian. Kajianlanjutan sangat diperlukan untuk memperdalam dan mcmperluas cksplorasi awal ini."