Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Riset ini difokuskan pada evaluasi terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Perkampungan Ampiang Perak, Sub Distrik Sutera, Pesisir Selatan Sumatera Barat. Program PEMP diciptakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kehidupan penduduk di kawasan pesisir Sumatera Barat. Kajian kualitatif memperlihatkan bahwa rencana mikrokredit dan pinjaman mesin boat dalam cakupan PEMP tidak sejalan dengan konsep yang semula direncanakan. Hal ini disebabkan permasalahan kultural, seperti kemalasan, gaya hidup yang tidak produktif, tidak efisien, rendahnya tingkat pendidikan, ketergantungan pada tengkulak, serta rendahnya kompetensi penguasaan teknologi mesin-mesin perikanan."

"Dalam terbentuknya sebuah desa wisata tentu saja melewati proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pada akhirnya dilihat bagaimana dampak program tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Desa wisata Jogoboyo Purworejo merupakan desa wisata yang menjadi alternatif wisata yang kemudian muncul dan bersaing dengan kawasan wisata dan desa wisata lainnya. Tesis ini menggambarkan proses strategi pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata Jogoboyo Purworejo dengan melihat strategi perencanaan dan pengembangan kawasan wisata serta melihat dampak yang muncul dalam pengembangan kawasan wisata tersebut. Kabupaten Purworejo memiliki berbagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan, salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Program desa wisata ini merupakan sebuah upaya dan dalam tahap proses berjalan, maka terdapat berbagai macam hal menarik di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan cukup baik. Selain kemudian terdapat kemajuan pola pikir ekonomi, bertambahnya mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta cara dan perilaku kerja, di satu sisi  diperlukan perhatian rutin agar kreativitas di bidang pariwisata di desa Jogoboyo semakin meningkat dan pengelolaan publikasi atau pemasaran agar daerah ini lebih dikenal masyarakat luas dan mendatangkan wisatawan semakin berkembang

---

In the formation of a tourism village, of course, it goes through a process of planning, implementation, until finally seeing the impact of the program on the surrounding community. The tourist village of Jogoboyo Purworejo is a tourist village that has become an alternative tourism which has emerged and competes with other tourist areas and tourist villages. This thesis describes the process of community empowerment strategies through the Jogoboyo Purworejo tourism village program by looking at the planning and development strategies of tourist areas and seeing the impacts that arise in the development of these tourist areas. Purworejo Regency has various efforts to reduce poverty, one of which is a community empowerment program through tourism villages. This tourism village program is an effort and in the ongoing process, there are various interesting things in it. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The results showed that the community empowerment process was running quite well. In addition to the progress of the economic mindset, the addition of new livelihoods, increased income and financial management as well as work methods and behavior, on the one hand, regular attention is needed so that creativity in the tourism sector in the village of Jogoboyo increases and management of publications or marketing so that this area is better known. the wider community and bring in tourists is growing"

"The research has aim to nalyze the effectiveness of allocation, management and using of village-fund-allocation (ADD) in "X" Regency and analyze the impact of ADD toward the improvement of public infrastructure, manpower absorption as well as the empowerment of people and village institutions. The research was performed in 18 sub-districts, in which on every sub-district two villages are chosen, that is one village classified as 'urban village' that located near the sub-district capital and other village classified as 'rural village' that is a village categorized as isolated. Meanwhile as respondents of research on every village are boards of village institutions: board of village representatives board (BPD), board of village community devense board (LKMD), board of neighbourhood organization (RT), board of family welfare empowerment (PKK), board of youth organization (Karang Taruna), and board of civil defense taskforce (Satgas Hansip) - each of them represented by one person. Thus, totally for entire research field ('X' Regency) there are 216 respondents. Collection of secondary and primary data performed through survey on site using questionnaire. Result of research shows that many regulation regarding ADD are not well implemented according to the existing laws. A large part of people more prefer to ADD with different amount for each village considering some factors such as the number of people, village accessibility, potential owned by each village, etc. However, the majority of people consider that ADD has positive impact and multiplier affect significantly for them such as the improvement of public infrastructure, improvement of people's knowledge, the increasing of people participation in village development and manpower absorption."

"Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial dan berakal_budi, pada hakekatnya manusia itu tak bisa lepas dari kegiat an-kegiatan politik. Kegiatan politik disini diartikan sebagai suatu proses dan tindakan-tindakan politik dari seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan berbagai kepentingan orang banyak, pada suatu lingkungan tertentu.Pada setiap proses politik, biasanya selalu terdapat kompetisi, kompromi, bahkan konflik dari masing-masing orang dan masing-masing kelompok atau kesatuan politik, untuk men_dapatkan serta menguasai kedudukan-kedudukan soa_al atau ja_batan-jabatan tertentu. Yakni jabatan-jabatan yang dapat mem berik.an kesempatan serta fasilitas kepada yang mendudukinya untuk mengatur, mendistribusikan, dan mengekploitasi sumber_sumber daya yang ada (Lihat: Suparlan, 1977:64. Dan lihat pu_la: Cohen dan Middleton, 1967:ix).Proses politik juga menyangkut soal kemampuan dan ke-sanggupan dari orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tertentu tadi dalam mengatur serta mendistribusikan sumber-sumber daya yang telah mereka kuasai, dan kesanggupannya untuk memerintah orang-orang lain agar bertindak sesuai dengan keputusan dan kebijaksanaan yang telah digariskannya"

"Kelebihan penduduk di mana pun akan berarti ketidakcukupan bagi sebagian terbesar penduduk. Di daerah pertanian, itu berarti tidak cukup tanah, tidak cukup pekerjaan, tidak cukup pembayaran bagi pekerjaan yang sesungguhnya dilakukan dan tidak cukup pelayanan kesehatan serta pendidikan. Pendapatan, bagi kebanyakan orang akan terlalu rendah untuk memungkinkan mereka membuat pilihan yang secara nyata bisa mempengaruhi kehidupan nreka sekarang dan di masa depan. Perjuangan mereka yang suram dan tanpa henti adalah untuk memperoleh sekedar kebutuhan hidup pokok yang bisa menyambung hidup rumah tangganya dari hari ke hari. Jarang sekali mereka mempunyai persediaan untuk hari esok, bahkan seringkali persediaan untuk hari ini pun tidak cukup (Singarimbun dan Penny 1976: 25).Bagaimanakah keadaan penduduk Indonesia dewasa ini? Sering kita dengar bahwa pemencaran penduduk Indonesia ini sangat tidak merata. Angka kepadatan penduduk urfuk seluruh Indonesia pada tahun 1971 adalah 58 tiap kilometer persegi. tendengar angka itu orang akan mudah terkecoh dan mengira bahwa Indonesia tidak mempunyai masalah penduduk. Angka itu menyesatkan karena menga-"

"Fungsi Abeh Dalam Mengintegrasikan Masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu merupakan topik penelitian ini. Keberadaan Abeh sebagai sebuah simbol yang diyakini masyarakat berfungsi sebagai penyelamat dan pemersatu masyarakat jika ada bahaya yang menyerang dari luar desa. Fenomena yang menarik dari keberadaan Abeh ini adalah keberadaannya sebagai simbol dalam masyarakat tradisional yang diistilahkan dalam kajian sosiologi sebagai masyarakat mekanik sementara itu masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu ini hidup dalam arus modernisasi. Dua tipe masyarakat hidup dalam satu komunitas dengan nilai yang berbeda. Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah Fungsi Abeh dalam mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu dengan pertanyaan apa fungsi Abeh bagi masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu, bagaimana Abeh sebagai simbol mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu dan faktor-faktor apa yang dapat menghambat fungsi Abeh dalam mengintegrasikan Masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu.Atas dasar pokok permasalahan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu penjelasan ilmiah tentang fungsi Abeh dalam mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu secara komprehensif dalam dimensi sosial budaya masyarakat desa.Kerangka teoritik, menggunakan kerangka berpikir keberfungsian dengan menggunakan teori fungsionalisme perspektif Emile Dukheim, Radcliffe-Brown dan Malinowski, dengan memandang bahwa adanya bagian-bagian sistem hanya diterangkan atau dijelaskan oleh keseluruhan atau tatanan sosial, dimana bagian-bagian itu menjalankan fungsi dari tujuan keseluruhan. Menurut aliran ini bahwa suatu sistem selalu berkaitan dengan fungsi, suatu sistem itu terdiri dan sejumlah unsur yang berfungsi secara timbale balik yaitu saling memberi, saling menerima guna memelihara keseimbangan suatu entitas sistem tertentu. Dalam aliran ini bahwa masyarakat harus dilihat secara holistik sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian dan terdapat nilai-nilai konsensus yang menggerakkan terjadinya keseimbangan atau integrasi yang dinanlls. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi dengan menggunakan teknik wawancara mendalam atau indepth Interview, disamping itu agar penulis bisa menemukan data yang lebih akurat, spontan dan data baru maka penulis juga menggunakan teknik observasi partisipasi atau pengamatan terlibat. Penulis selama beberapa bulan mengamati secara langsung dan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek. Melalui metode penelitian ini penulis menemukan bahwa fungsi Abeh bertitik tolak dari pengalaman masa lampau yaitu sebagai penyelamat dan pemersatu masyarakat jika dalam bahaya yang datang dari luar komunitas dan hampir tidak relevan lagi jika ditinjau dalam konteks kekinian. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang ada kemudian diinterpretasikan.Kesimpulan, fungsi Abeh sebagai penyelamat dan mempersatukan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu lebih pada zaman lampau, masyarakat terintegrasi dan memiliki solidaritas bersama seperti sekarang ini, bukan karena fungsi Abeh tetapi lebih nampak disebabkan oleh adanya rasa sentimen yang sama atau identitas yang sama sebagai sesama orang Dayu.Saran-saran yang dapat diajukan adalah perijinan untuk mengadakan kegiatan perlu dikaji ulang terutama masalah perjudian yang amat mendoinasi. Hal itu perlu secepamya dilakukan agar orang tidak salah interpretasi tentang makna upacara itu diadakan. Ada pembatasan yang jelas antra perayaan dan waktu ritual; ada pengkajian ulang tentang gagasan re-integrasi untuk usaha-usaha pemaknaan fungsi Abeh dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat dimana makna dan fungsi Abeh menjadi ikatan dari masyarakat yang lebih luas lagi.Perlu pengembangan lebih jauh tentang fungsi Abeh, yaitu kajian lintas fungsi maksudnya adalah pengembangan untuk bidang ilmu dan hiburan."

"ABSTRAK Dilihat dari pertumbuhan pendudukk yang tinggi disertai dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi pula, memberikan peran untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah kota. Untuk itu prasarana dan sarana yang ada di suatu daerah harus dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk serta urbanisasi yang tingg. Salah satu kebutuhan prasarana dan sarana transportasi adalah jalan, Depok merupakan sebuah daerah otonom barn hingga kini masih sangat sedikit memiliki jalan yang berstatus jalan desa. Untuk mendorong serta menunjang tercapainya sasaran pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Depok maka pemerintah kota membuat kebijakan pembangunan jalan desa.
Pokok permasalahan yang berusaha diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dicapai di Kota Depok, serta Seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dilaksanakan di Kota Depok, serta Menganalisis seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dimana data yang dipergunakan pada penulisan penelitian ini menggambarkan realitas sosial yang muncul di lapangan. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitif yang diperoleh berupa tanggapan-tanggapan kuisoner yang telah diisi oleh responden. Sementara teori-teori yang dipergunakan adalah teori-teori kebijakan publik yang juga mengandung karakteristik good governance. Dengan kerangka pemikiran bahwa proses implementasi kebijakan memiliki pengaruh atau tidak terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa.
Berdasarkan hasil analisis diketahui secara umum proses implementasi kebijakan dapat dikatakan baik dari sisi persepsi masyarakat yang dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas publik dan responsivitas. Tapi untuk aspek akuntabilitas publik perlu mendapat perhatian agar lebih meningkat. Sedangkan hasil kebijakan yang dilihat dari aspek efisiensi, ketepatan waktu dan efektifitas secara umum baik. Selain itu aspek responsivitas pada proses implementasi kebijakan memberikan nilai korelasi yang signifikan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi, ketepatan waktu, dan efektifitas sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi dan ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Kesimpulan pengujian korelasi dengan menggunakan Korelasi Spearman dimana aspek responsivitas memberikan nilai korelasi yang signiftkan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi sebesar 0,605, ketepatan waktu sebesar 0,640, dan efektifitas sebesar 0,377 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signiftkan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,458 dan ketepatan waktu sebesar 0,344 sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,342 dan ketepatan waktu sebesar 0,339 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok Tahun Anggaran 2005 yang telah dilaksanakan secara umum baik, tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah Akuntabilitas Publik untuk segera dibenahi dan ditingkatkan. Pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan cukup kuat.
Saran Pemerintah Depok khususnya DPU Depok agar meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi dalam proses implementasi kebijakan jalan desa. Perlunya evaluasi terhadap aspek aspek pada proses implementasi kebijakan yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil kebijakan seperti akuntabilitas publik.
"