Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Guna menciptakan pemerataan pembangunan, wilayah Gedebage dikembangkan sebagai pusat aktivitas yang diawali dengan pembangunan Pusat Olahraga (Sport Centre). Untuk itu, program konsolidasi tanah guna mengumpulkan tanah warga diluncurkan. Program tersebut dirancang dengan cermat untuk melindungi hak warga atas tanah, serta mendukung keseluruhan proses. Kajian ini meneliti Program Konsolidasi Tanah Gedebage, dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang menggunakan diskusi kelompok terarah guna mengumpulkan data. Hasilnya, terlihat bahwa aktivitas konsolidasi tanah telah mengalami kegagalan karena ketiadaan dokumen legal menyangkut status tanah, kurangnya partisipasi penduduk, dan lemahnya peran pemerintah."

"Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan betapa pentingnya peranan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Indonesia sebagai reforma agraria dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum, bagaimana proses peralihan hak menjadi tanah Negara untuk selanjutnya dikembalikan kepada pemegang/pemilik hak atas tanah yang berhak, dan praktek peralihan Tanah Negara Obyek Konsolidasi Tanah dalam hal sertipikat baru belum diterbitkan, dan kepastian hukumnya dengan menggunakan Hukum Perikatan. Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan dan juga melakukan wawancara secara tertulis untuk mengetahui praktek pelaksanaan peralihan hak yang belum diatur dalam Undang-Undang.

---

This Thesis aims to explain and evaluate the importance of the Urban Land Consolidation in Indonesia in the procurement of land for public use, the process whereby rights over land is transferred to the state and henceforth returned to the entitled land-holder orowner, the transition process of the state land as the Object of The Land Consolidation with regards to unissued certificates and, the legal certainty thereof based on contracts law. The research method employed will be qualitative using academic literature and by conducting written interviews in order to understand transfer practices that have not been governed by positive laws."

"Penurunan merupakan masalah yang sering dihadapi pada suatu pembangunan misalnya penumpukan peti kemas diatas tanah yang dalam hal konsolidasi yang memerlukan waktu pembangunan relatip cepat.Untuk mengatasi hal ini salah satu cara adalah dengan pemasangan Vertikal Drain yang dikombinasikan dengan Praloading, dengan maksud agar dapat suatu media pengaliran air Dori dapat aaluar lebih cepat waktu proses konsolidasi. Dengan jarak air yang lebih pendek, maka derajat konsolidasi 90 % dapat dicapai dengan cepat sehingga pelaksanaan kantrakai dapat barlangsana dengan cepat.Delam penulisan ini ahah dibahas mengenai :a. Panurunan tanah akibat konsolidasi b. Praloading yang dikombinasikan dengan Vertikal Drain dapat mempercepat waktu konsolidasi.c. Pemadatan Vertikal Drain dengan vibraplotation 'Teknik Kompaksin'd. Pola Demasanaan vertikal drain yaitu pole Segi Tiga, pola Bujur Sangkar dan pola Segi Enam Yana masing-masing mempuyai pengaruh yang berbeda terhadap waktu konsolidasi "

"ABSTRACTThis study of land price pattern was intended to reveal the lactors affecting land price using statistical method The study area covers four kecamatans (sub- district) within the municipality of Bekasi, Two contiguous Kecamatans (Bekasi Barat and Medansatria) located at the north-west edge of the municipality next to the east border of DKI Jakarta province, while the other contiguous ones (Bekasi Timur and Rawalumbu) cover the east part of Kota Bekasi The whole data sets in this study are referenced to land parcel maps obtained from Kantor Pertanahan (Land Agency) Kota Bekasi, The parcel maps showed about 63% of land parcels are registered land, The unregistered land parcels were compiled from PBB (Land and Building Tax) maps Land price was estimated using a lincar multiple regression model built Irom a sample ata set (about 700 sample points)l The dependent ( Y) variable, ie the land price, was collected for cach sample parcel- using- salc comparison method The values of independent (X) variables were extricted from various thematic maps. The X variables comprise of intrinsic aspect of the fand (land title, 1ind use type, size/area), environmental quality (building puttern, food prone, availability of urban facilities, etc) and accessibility (distance from busincss and service centers). The validity of this land price model was approached through two-siage tests The first stage is the overall test, aimed to sec if there is any independent variable(s) significantly affecting the land price If null hypothesis is rejected (using F-statistic), there is at least one X variable significantly aftecting the land price. Then test proceed to the second stage (using T-statistic) to know which X variable(s) significantly affecting the land price. The coefficient of determination of the model resulted from these tests is 0837, which means 83,7%6 or the land price variation can be explained by the model This study revealed that the majority of land price falls within Rp250,000 - Rp400,000 class. The lowest price (Rpl15,877 per sq m) found in Rawalumbu whereas highest price (Rp2,269,741 per'sq m) occurred in Bekasi Barat This high price occurrence formed a ribbon-like pattern along main arterial roads Main arterial roads, land use type and spatial plan (Rencana Tata Ruang) seem to the major factors generating high land price Main roads generating high land price occurred in Bekasi Barat., Land use type especially housing estate generating high land price found in Bekasi Barat and Bckasi Timur. Spatial plan for high density residential, trade and services generated high land price in Bekasi Barat"

"Skripsi mi bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai praktek pembuatan laporan konsolidasi perusahaan anak luar negeri dari suatu badan usaha Indonesia danmelakukan analisa terhadap metode penjabaran yang digunakan.Metodologi penelitian adalah studi literatur dan studi lapangan (studi kasus) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).Hasil studi literatur menunjukkan bahwa metode penjabaran laporan keuangan yang paling banyak digunakan di dunia adalah metode current rate dan metode temporal. Metode current rate lebih tepat dipakai untuk menjabarkan laporan keuangan perusahaan anak yang berdiri sendiri (otonom).Selisih kurs dari penjabaran yang timbul akan disajikan dikelompok modal sebagai unsur penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan Sedangkan metode temporal akan dibebankan untuk perusahaan anak yang sifat operasinya menyatu(terintegrasi) dengan perusahaan induknya. Selisih kurs dan penjabaran yang menggunakan metode temporal akan dibebankan langsung pada perhitungan rugi laba periode yang bersangkutan.Prinsip Akuntansi Indonesia baru mengatur masalah konsolidasi perusahaan anak luar negeri khusus untuk perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Hal ini tertuangdi dalam Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Dilihat dari substansinya, SKAPI menggunakan metode current rate.Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa SKAPI secara umum telah diterapkan di PT Bank Rakyat Indonesia. Mengingat semakin banyaknya perusahaan Indonesia yangmemiliki anak perusahaan di negara lain, penulis menyarankan, exposure draft Pernyataan No. 8 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi perlu secepatnya disahkan. Sdangkan untuk metode penjabaran laporan keuangannya, penulis berpendapat bahwa Komite PAl perlu segera menyusun standar akuntansi yangkhusus mengatur penjabaran laporan keuangan dalam mata uangasing. Standar tersebut sebaiknya membedakan penlakuan akuntansiuntuk perusahaan anak yang operasinya bersif at otonom dan perusahaan anak yang operasinya tenintegrasi dengan perusahaan induk."

"Perbankan Indonesia yang kuat dan sehat merupakan salah satu tujuan utama dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk menciptakan penguatan struktur perbankan yang sehat adalah dengan mendorong percepatan konsolidasi perbankan melalui program merger dan insentif sebagaimana yang diatur dalam PBI Insentif Konsolidasi. Permasalahan yang dianalisis adalah perbedaan pokok antara ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan merger dalam upaya konsolidasi perbankan sebelum dan sesudah dicanangkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) serta manfaat yang dapat diperoleh bank dari PBI Insentif Konsolidasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder, berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penyehatan melalui konsolidasi bank. Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini adalah Kebijakan konsolidasi bank khususnya melalui program merger sebelum berlakunya API hanya bersifat peraturan pelaksanan dari PP No. 28 Tahun 1999 sedangkan kebijakan serupa sesudah dicanangkannya program API merupakan suatu upaya untuk menjadikan merger dan konsolidasi bank sebagai salah satu cara untuk menciptakan bank yang lebih solid sesuai dengan program API. Program merger bank sejak diberlakukannya PBI Insentif Konsolidasi perbankan diperkirakan akan memperoleh manfaat ganda. Pertama bank yang bersangkutanakandapat memperbaiki tingkatkesehatantermasukuntukmemenuhi ketentuan modal inti minimum, dan yang kedua, bank hasil merger dan konsolidasi kemudian akan memperoleh kelonggaran waktu dan kemudahan lainnya yang dapat dimanfaatkan secara optimal agar dapat memenuhi berbagai persyaratan yang terkait dengan kesehatan bank pada batas waktu yang ditetapkan. Program insentif konsolidasi perbankan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa akan tetapi merupakan suatu kesempatan untuk memperoleh jalan keluar berupa kemudahan- kemudahan untuk menunda sementara pemenuhan persyaratan kesehatan bank

---

The establishment and healthy of Indonesia Banking represent one of the main targets from Arsitektur Perbankan Indonesia (Indonesia Banking Architecture -API-). One of the methodological research effort of the Central Bank of Indonesia (BI) to establish healthy banking structure is pushedly banking merger and consolidation acceleration with the incentives. The main problems analysed are difference and equation between the BI's rule (PBI) of Merger and Consolidation during, before and after API and also the benefit able to be obtained from PBI Number 9/12/PBI/2007 jo. Number 8/17/PBI/2006 to accomplish the condition specified by BI.

The Methodological Research Applicated in this thesis is the bibliography research involve with law normative character to analyse the secondary data consist of the law literatures and regulation about merger and consolidation of banks. The result descripted as the conclusions that policy of merger and consolidation of banks during pre API only as the rule of application of Government Relugation (PP) Number 28/1999 while the BI's policy base on the API related with the consolidation of banks represent as the easier way for the banks to be establish and healthy bank as the really target of banks' merger and consolidation.

The merger and consolidation line with PBI of incentives for consolidation will obtain the double benefit. First, the pertinent bank will be able to improve it's healthy including to fulfill minimum capital, and second, the bank after merger or consolidation then will be given the amenity and more time which can be exploited optimally as the opportunity to achieve it's conditions as a healthy bank according to BI's standard until determined deadline. The mentioned PBI is not a forced regulation instead of the regulation preparing the opportunity for the banks to get the easier way, amenity in delaying time to accomplish as healthy bank according to

condition in BI's regulations."

"Arah kebijakan negara, baik menurut Pasal 33 ayat (33) UUD 1945 maupun Pasal 2 ayat (1) UUPA 1960 adalah memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas dijabarkan MPR RI dalam TAP MPR Nomor IVIMPRI1999 Tentang Garis-Garis Besar Haitian Negara Tahun 1999-2004 pada Bab III Visi dan Misi butir (B-9), Bab IV Arah Kebijakan Ekonomi butir (B-6) dan Bab IV Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup butir (H-1). Salah satu hal panting yang diamanatkan oleh GBHN Bab IV Arah Kebijakan Ekonomi butir (B-6) secara ringkas adalah mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis dalam menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat.Salah satu upaya untuk mengantisipasi dan menangani masalah sulitnya pengadaan tanah untuk pembangunan perkotaan adalah melalui konsolidasi tanah seperti telah ditempuh oleh negara-negara lain; suatu metoda pembangunan areal perkotaan di daerah pinggiran kota (urban fringe) untuk mengantisipasi perluasan pembangunan kota yang dikenal dengan Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai suatu bentuk kegiatan penataan kembali tanah di wilayah perkotaan (urban) atau di pinggiran kota (urban fringe) dengan mengandalkan partisipasi masyarakat melalui sumbangan tanah (contribution/land contribution/sharing) yang diberikan peserta KTP. Pendekatan bottom up ini kemudian diwujudkan dalam program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok.Terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilakukan secara simultan dalam suatu kegiatan KTP yaitu Pertama: Penataan pertanahan yang meliputi penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah; dan Kedua: Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di lokasi pelaksanaan KTP. Mengingat KTP merupakan model pembangunan partisipatif yang menurut ide dasarnya, pembiayaan KTP diperoleh dari STUP yang diserahkan oleh peserta KTP. Secara asumtif, hukum dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam KTP. Pemikiran aliran hukum sosiologis (sociological jurisprudence) menyatakan bahwa hukum dapat mempengaruhi masyarakat serta hukum dapat sebagai sarana rekayasa social (law as a tool of social engineering). Ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) implikasi yuridis yaitu Pertama : Ketentuan itu merupakan pedoman untuk menentukan `kelayakan hukum' suatu lokasi yang direncanakan; dan Kedua : Persetujuan para pemilik tanah itu sekaligus merupakan dasar hukum materil (substantive law) bahwa pelaksanaan KTP secara hukum materil (substantive law) tunduk pada hukum perdata yaitu hukum perikatan yang berasal dari perjanjian. Norma hukum yang mengikat para peserta KTP adalah persetujuan yang ditandatanganinya yang menyatakan kesediaannya sebagai peserta KTP sebagaimana tertera pada Pasal 1338 ayat (1), (20 dan (3) KUH Perdata."

"Penelitian analisis perubahan penggunaan lahan telah dilakukan menggunakan metode penginderaan jauh (inderaja) dan sistem informasi geografis (SIG). Identifikasi peta perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan menggunakan proses tumpang susun peta penggunaan lahan tahun 1990 (hasil digitasi skala 1:50.000) dan peta penggunaan lahan tahun 1997 hasil interpretasi citra Landsat TM (Thematic Mapper) tahun 1997 dengan koordinat UTM (Universal Transverse Mercator). Perbaikan kontras citra melalui perataan histogram dilakukan dengan teknik klasifikasi terawasi yang terbagi menjadi 7 (tujuh) klas (sawah, perkampungan, tegalan, industri, tambak, lapangan olah raga dan semak). Analisis perubahan penggunaan lahan dan tingkat pencemaran air sungai BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand) dan TSS (Total Suspended Solid) dilakukan dalam sistim informasi geografis hingga diperoleh database dengan format link spasial dan tabular. Perubahan penggunaan lahan dianalisis berdasarkan pembagian segmen mengacu arah kontur sepanjang Kali Surabaya. Hasil analisis memperlihatkan perubahan penggunaan lahan pada tahun 1990-1997 yakni sawah berkurang 5,72 %, perkampungan bertambah 15,16 %, tegalan bertambah 0,54 %, tambak berkurang 9,67 %, industri bertambah 36,67 % dan semak berkurang 26,67 %. Hasil analisis tingkat pencemaran air dengan regresi linier berganda menunjukkan BOD (koefisien determinan 56 %) dan TSS (koefisien determinan 65 %) masih dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan, tidak demikian halnya dengan COD (koefisien determinan 24 %).

---

Application of Remote Sensing and Geographic Information System Methods for Land Using Difference. Land using difference analysis has been done using remote sensing and Geographic Information System (GIS) methods. Identification of land using difference was conducted using map overlaying process of 1990s (digitized scalling 1:50.000) and 1997s land using map (interpreted from Landsat TM (Thematic Mapper) Image 1997) with UTM (Universal Transverse Mercator) coordinate. Image enhancement was done through histogram equalization with supervised classification devided into 7 classes: rice field, settlement, dry field, industry, pond, sport field and bush. Land using difference and river pollution BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand) and TSS (Total Suspended Solid) analysis were done through GIS to get database in spasial link and tabular format. Land using difference was done based on division segment of Kali Surabaya contour as reference. The result shows that there were changes on land using from 1990 until 1997 that rice field reduced by 5.72 %; settlement increased by 15,16 %; dry field increased by 0.54 %; industry increased by 36.67 % and bush reduced by 26.67 %. Water pollution analysis results which was done using multiple linier regression show both BOD (determinant coefficient 56 %) and TSS (determinant coefficient 65 %) are affected by difference in land using, but COD (determinant coefficient 24 %) is not affected."