Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[This book provides an original legal analysis of child soldiers recruited into armed groups or forces committing mass atrocities and/or genocide as the victims of the genocidal forcible transfer of children. Legal argument is made regarding the lack of criminal culpability of such child soldier 'recruits' for conflict-related international crimes and the inapplicability of currently recommended judicial and non-judicial accountability mechanisms in such cases. The book challenges various anthropological accounts of child soldiers' alleged 'tactical agency' to resist committing atrocity as members of armed groups or forces committing mass atrocity and/or genocide. Also provided are original interpretations of relevant international law including an interpretation of the Rome Statute age-based exclusion from prosecution of persons who were under 18 at the time of perpetrating the crime as substantive law setting an international standard for the humane treatment of child soldiers., This book provides an original legal analysis of child soldiers recruited into armed groups or forces committing mass atrocities and/or genocide as the victims of the genocidal forcible transfer of children. Legal argument is made regarding the lack of criminal culpability of such child soldier 'recruits' for conflict-related international crimes and the inapplicability of currently recommended judicial and non-judicial accountability mechanisms in such cases. The book challenges various anthropological accounts of child soldiers' alleged 'tactical agency' to resist committing atrocity as members of armed groups or forces committing mass atrocity and/or genocide. Also provided are original interpretations of relevant international law including an interpretation of the Rome Statute age-based exclusion from prosecution of persons who were under 18 at the time of perpetrating the crime as substantive law setting an international standard for the humane treatment of child soldiers.]"

"Skripsi ini membahas tentang tindakan perekrutan tentara anak menjadi satu suatu bentuk kejahatan perang yang ditinjau berdasarkan hukum internasional. Kasus yang digunakan dalam tulisan ini adalah kasus perekrutan tentara anak dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo sebagai Presiden Persatuan Patriot Kongo (UPC) dan Komandan Pasukan patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) di konflik di Ituri, Kongo. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami latar belakang larangan perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata, mengetahui ketentuan hukum internasional dan keputusan peradilan berkenaan dengan perekrutan tentara anak-anak, dan untuk mengetahui caranya aksi rekrutmen tentara anak dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo di Konflik Ituri, Kongo memenuhi unsur pidana dalam Pasal 8 (2) (e) (vii) Statuta Roma. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan memeriksa perjanjian internasional yang terkait dengan larangan perekrutan tentara anak dan pendekatan yang digunakan dan preseden yang ditetapkan oleh peradilan internasional dalam mengadili dan memutuskan kasus perekrutan tentara anak.

---

This thesis discusses the act of recruiting child soldiers into a form of war crime which is reviewed based on international law. The case used in this paper is the case of the recruitment of child soldiers by Thomas Lubanga Dyilo as President of the Congolese Patriots Union (UPC) and the Commander of the Patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) in the conflict in Ituri, Congo. The purpose of writing this thesis is to understand the background of the prohibition on the recruitment of child soldiers in armed conflict, to know the provisions of international law and judicial decisions regarding the recruitment of child soldiers, and to find out how. The recruitment of child soldiers was carried out by Thomas Lubanga Dyilo at The Ituri conflict, Congo fulfilled the criminal element in Article 8 (2) (e) (vii) of the Rome Statute. The research method used in the writing of this thesis is normative juridical by examining international treaties related to the prohibition of the recruitment of child soldiers and the approaches used and the precedents set by the international judiciary in adjudicating and deciding cases of the recruitment of child soldiers."

"Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap individu manusia dalam suatu Negara. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak merupakan harapan dan apabila sampai saatnya, seorang anak akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakukan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab sebagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan "Declaration of the Right of the Child". Preamble Declaration of the Right of the Child (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea ke 3. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) tersebut adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tujuan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

Human rights are the fundamental rights that are possessed and inherent in each human individual in a Contracting State. In LAW No. 39 year 1999 on Human rights, mentioned that human rights is a set of rights inherent to the nature and existence of man as a God almighty being and is his grace which must be respected, held and protected by the state, law, government, and everyone for the dignity and protection of human dignity.

The child is a hope and when it comes to the time, a child will replace the old generation in furthering the wheels of the country's life, thus, the child needs to be built so that they are not wrong in their lifetime. Each child has the right to obtain legal protection from any form of physical or mental violence, abandonment, bad treatment, and sexual harassment during the care of their parents or guardian, or any other party responsible for Care of the child.  But the truth is not the case, the child as a victim of violent abuse is often overlooked by competent institutions in the criminal justice system, which should provide adequate attention and protection based on the law. It is not supposed to happen, because the victim still has the right to be treated fairly, and protected by his rights.

To realize the protection and welfare of the child, the General Assembly of the United Nations on 20 November 1958 is acclamation to confirm the Declaration of the Right of the Child. Preamble Declaration of the Right of the Child, in paragraph 3. The United Nations Convention on the Rights of the Child, is an international convention governing the Civil, political, economic, social, and cultural rights of children and the children. In the Indonesian legislation of the child protection purpose is governed by article 3 of the Law No. 23 of 2002 on child protection."

"Pelarian atau penahanan anak tanpa hak (wrongful removal or retention) ke luar negara habitual residence-nya dipahami sebagai international child abduction. The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980 (Konvensi Den Haag 1980) mengatur mengenai tata cara pengembalian anak yang telah dilarikan atau ditahan tanpa hak untuk kembali ke negara habitual residence-nya. Dengan menelaah kasus-kasus international child abduction yang melibatkan Indonesia, tulisan ini menunjukkan kendala-kendala dalam proses pengembalian anak-anak tersebut. Telaah ini dilakukan dengan memperhatikan adanya perbedaan kualifikasi terhadap konsep international child abduction dalam hukum Indonesia dan Konvensi Den Haag 1980."

"Anak adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dan membentuk peraturan lainnya yang bertujuan melindungi hak anak. Adapun dari peraturan yang telah ada untuk melindungi hak anak di Indonesia, saat ini belum ada peraturan yang melindungi hak anak yang ibunya merupakan seorang tersangka dan harus menjalani upaya paksa penahanan. Padahal, anak dari para tersangka yang merupakan seorang ibu tersebut tidak melakukan kesalahan apapun. Dalam praktik upaya paksa penahanan, berbagai hak anak harus terlanggar dengan alasan penegakan hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada pengaturan khusus terkait pelaksanaan upaya paksa penahanan terhadap tersangka perempuan, khususnya tersangka yang merupakan seorang ibu dan memiliki anak. Di sisi lain, pengaturan tersebut diperlukan karena hak yang dimiliki oleh setiap anak pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dengan hak atas pemelihara utama mereka primary carrier. Dengan menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, skripsi ini menjabarkan analisa untuk menunjukkan urgensi pembentukan suatu peraturan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara eksplisit bahwa pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan dasar pengecualian dalam penerapan upaya paksa penahanan atas tersangka yang merupakan seorang ibu.

---

The child is one of the human resources that is the potential and successor of the ideals of a nation 39s struggle and the grace of God Almighty, so they need guidance and protection to guarantee their physical, mental and social growth and development, as well as protection from all possible harm to them and the nation in the future. Indonesia as a country that upholds the protection of human rights has committed to protecting the rights of Indonesian children by ratifying the Convention on the Rights of the Child in 1989 and establishing other regulations aimed at protecting children 39 s rights. However, from existing regulations to protect children 39s rights in Indonesia, there are currently no laws protecting the rights of a child whose mother is a suspect and has had to undergo detention. In fact, the children of the suspect of a mother did not make any mistakes. In the practice of the detention, various child rights must be violated by law enforcement without considering the best interests of the child. This is because there are no specific arrangements related to the implementation of the attempts to the detention of a female suspect, especially a mother. On the other hand, such arrangements are necessary because the rights of each child are basically inseparable from the rights of their primary carrier. Using the juridical normative method of writing, this paper describes an analysis to indicate the urgency of establishing a regulation in the form of a Government Regulation explicitly stipulating that the best interests of the child should be used as an exclusionary basis of the application of the forced detention of a suspect that is a mother."