Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Islamic Social Reporting (ISR) merupakan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial yang indikatornya spesifik pada prinsip-prinsip etis Islam. Dalam penelitian ini, penilaian tingkat pengungkapan ISR dilakukan pada perusahaan yang masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). ISSI merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. ISSI merupakan panduan investasi bagi reksa dana syariah untuk menempatkan dana dan bagi investor Muslim untuk berinvestasi pada efek syariah. Dengan menggunakan ISSI sebagai perusahaan sampel, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR. Karakteristik perusahaan yang diuji terdiri dari, ukuran perusahaan, komposisi saham publik, penerbitan sukuk, dan status perusahaan dan ukuran Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, status perusahaan dan ukuran Kantor Akuntan Publik mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR. Namun, komposisi kepemilikian saham publik dan penerbitan sukuk bukan merupakan faktor penentu yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR.

---

Islamic Social Reporting (ISR) is a social responsibility disclosure index that has specific indicators on ethical principles of Islam. In this study, assessment a level of ISR disclosure performed among Indonesia Sharia Stock Index (Indeks Saham Syariah Indonesia-ISSI) companies. ISSI are collection of securities that are not contradict with Islamic principles and have been approved by BAPEPAM and LK. ISSI are guide for Islamic mutual fund to put their funds and for Muslim investor to invest in Islamic securities. By using ISSI as the sample firms, this study aims to identify factors that may influence a level of ISR disclosure. Company’s characteristics that were tested consists of issuance of sukuk, firm size, statute’s of company, size of audit firms and public ownership. The results show that firm size, size of audit firms and statute’s of company have a significant positive influence on a level of ISR disclosure. However, the issuance of sukuk and public ownership are not significant factors in influencing a level of ISR disclosure."

"Pokok pikiran (tesis) dari penelitian ini adalah pers Indonesia di masa reformasi politik dan krisis ekonomi mampu bertahan di masa krisis dengan berbagai modal/kekuatan yang dimiliki dan kiat/strategi manajemen bidang redaksional yang diterapkan secara konsisten dan kreatif dalam memproduksi produk.Secara makro, tesis ini sejalan dan memperkuat pendapat umum dari Picard (1988 a) maupun Lacy (1990) (dikutip Albarran, 1996:23 dan 158), bahwa kompetisi dalam industri Koran/harian mempertinggi kualitas pembuatan berita. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus (case study), dengan tipe penelitian multicases-multilevel dan pendekatan Ekonorni Media. Berita harian Kompas dan Jawa Pos tentang kampanye pemilu 1999 (17 hari kerja) menjadi obyek atau kasus. Analisis data dilakukan pada level teks (text), praktik wacana (discource practice) (organisasi/industri), dan level praktik sosiokultural (industri media cetak Indonesia). Data berita dikumpulkan dan dianalisis melalui content analysis; data kebijakan redaksional dilakukan melalui interview dengan Redaktur kedua media, kemudian dianalisis melalui analisis wacana; dan data sosiokultural industri pers dianalisis melalui pendekatan ekonomi Media.Hasil penelitian menunjukkan: meskipun proses memproduksi berita yang dilakukan redaksi kedua media relatif lama, produk akhir yang dihasilkan relatif berbeda. Dari seluruh produk yang diteliti sebanyak 346 item berita, dapat dikemukakan bahwa ciri Kompas adalah pasar bersifat nasional, isu yang diangkat redaksi bersifat umum, dan unsur kelengkapan berita cukup menonjol. Sedangkan Jawa Pos pasarnya lokal, mementingkan produk berita yang laku dijual (memiliki banyak isu), dan unsur kontroversi menonjol. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pada tiga tingkatan: teks, wacana, dan sosiokultural. Perlama, dilihat dari isu (diversifikasi produk) yang dominan adalah jenis berita nasional (Kompas) dan berita lokal-daerah Jawa Timur dan Indonesia Timur (Jawa Pos).Kedua, obyektivitas pemberitaan, dari unsur faktualitas relatif sama (tinggi), keseimbangan sumber berbeda (Kompas lebih tinggi/bervariasi dibanding Jawa Pos), netralitas pemberitaan sama (tinggi). Ketiga, gaya pemberitaan berbeda; berita Kompas jumlahnya sedikit namun lengkap dan jumlah kolom umumnya banyak/panjang, berita Jawa Fos singkat-banyak, ukuran kolom kecil. Keempat, pada tingkatan organisasi dan industri, krisis ekonomi yang disusul dengan (re)regulasi bidang pers oleh pemerintah membawa dilemalparadoks; yaitu di satu sisi peluang berekspresi dan membuat media makin besar, namun di sisi lain tantangan untuk menjadi profesional makin ketat/kompetitif - mengingat struktur pasar berubah serta daya beli masyarakat turun. Perubahan struktur pasar ini, dan perkembangan industri media elektronik yang demikian gencar ("banjir" berita dalam berbagai format dan jam siar/tayang), menjadikan pihak manajemen industri media melakukan secara sadar berbagai langkah antisipasi; baik dengan mempertahankan produk namun mengemas dengan cara bervariasi (Kompas), maupun menciptakan jenis produk dengan substansi dan sentuhan yang khas dan mementingkan muatan daerah (Jawa Fos). Kelima, pada tingkat sosiokultural, pers Indonesia di masa reformasi menghadapi tantangan rill berupa kebebasan yang kian terbuka, dan mengarah pada kristalisasi sejati -industri pers yang kuat makin kuat yang lemah akan mati sebagai pranata (agen) demokratisisasi. Penelitian ini memberi kontribusi berupa: (1) gambaran nyata tentang upaya manajemen redaksi media cetak Indonesia memproduksi produk berita di masa eforia pers dan pemilu multipartai bersamaan dengan masa krisis ekonomi; dan (2) gambaran optimisme dari pengelola industri media bahwa meskipun terdapat banyak ancaman produknya tetap akan laku di pasar. Dari hasil penelitian ini direkomendasikan untuk mengadakan studi lanjut, antara lain: (1) studi tentang manajemen pemasaran khususnya bauran pemasaran (marketing mix) dengan unsur 4P (Price, Place, Product, Promotion) seperti strategi penetapan harga produk, strategi promosi berkala, strategi mengemas produk, dan strategi segmentasi konsumen melalui wilayah geografi tertentu; (2) studi tentang manajemen redaksional berupa optimalisasi sumberdaya untuk meningkatkan kualitas produk, seperti pemanfaatan Pusat Informasi Kompas sebagai bank data berita, pemanfaatan Dewan Pembaca Jawa Pos sebagai masukan terhadap kebijakan redaksional, dan sistem penugasan contingency plan untuk memburu narasumber yang bervariasi untuk berita investigatif; (3) studi tentang strategi industri media cetak bertahan di masa krisis dan recovery ekonomi, seperti penggunaan strategi bertahan (defence strategies) dan strategi menyerang (attack strategies) untuk memenangkan persaingan."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai optimalisasi penyelenggaraan telaah atas LKPD padaInspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan pendekatan Soft System Methodology. Permasalahan yang dihadapiInspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan telaah LKPDadalah kompetensi aparat pengawasan terbatas, program diklat berkelanjutan belumdikelola dengan memadai, tidak adanya Standard Operational Procedure (SOP), danwaktu pelaksanaan telaah terbatas. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan telaah atasLKPD, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menggunakan SOPtelaah atas laporan keuangan yang saling terintegrasi dari tahap perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan yang teruji dan terukur agar tercapainya keterpaduan danefektif dalam peningkatan kualitas hasil telaah.

---

ABSTRACTThis research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of SoftSystems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of KepulauanBangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, ongoing training program has not been managed adequately, the absence of StandardOperational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financialreports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured inorder to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed, This research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of SoftSystems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of KepulauanBangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, ongoing training program has not been managed adequately, the absence of StandardOperational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financialreports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured inorder to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed]"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan pengendalian dan memberikan usulan perbaikan ICFR yang dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola piutang pajak dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit analysis. Hasil penelitian menunjukkan desain pengendalian dalam pencatatan piutang pajak belum sepenuhnya efektif. Terdapat risiko yang teridentifikasi dan masih terdapat kesenjangan dalam pengendaliannya sehingga berdampak pada potensi timbulnya salah saji, baik overstatement atau understatement piutang pajak. Kelemahan terdapat pada kebijakan akuntansi piutang pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip akrual, penerbitan ketetapan pajak yang masih dilakukan secara manual, dan tidak adanya portal pertukaran data antara DJP dengan Pengadilan Pajak. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, penelitian ini menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan revisi atas kebijakan akuntansi piutang pajak, menggunakan aplikasi dari penetapan hingga penyelesaian piutang, dan mengembangkan aplikasi bersama Pengadilan Pajak sebagai portal pertukaran data.

---

ABSTRACTThe purposes of this research are to assess the adequacy of the control design and to propose improvements to Internal Control over Financial Reporting that can be utilized by the Directorate General of Taxes as a manager of tax receivable in support of transparency and accountability of the government financial statements. This research used a qualitative method with a case study approach to the Directorate General of Taxes as the unit analysis. The results show that the control design in the recording of tax receivable has not been fully effective. There are risks identified and gaps in the control which could lead to potential misstatements, whether overstatement or understatement of tax receivable. Weaknesses are also found in the tax receivable accounting policies that do not fully comply with the accrual principle, the issuance of tax provision that still could be done manually, and the absence of data exchange portal between the Directorate General of Taxes and the Tax Court. To improve the condition, this reaseach suggested the Directorate General of Taxes to revise the accounting policy of tax receivable, using the application from the determination to the settlement of receivable, and to develop the application with the Tax Court as the data exchange portal."