"
ABSTRAKIndonesia yang pendaftaran tanahnya di dasarkan kepada filosofi hukum Adat.
Sangat berakibat pada tujuan pendaftaran tanah yang didapat. Salah satu contoh
dalam hal ini misalnya bahwa dalam pemberian hak atas tanah, di Negara ini tidak
pernah dikenal lembaga verjaring (uit weizing procedure). Pendaftaran tanah ini
hanya sekedar mengadministrasikan tanah tersebut, bukan memberikan hak itu
kepada seseorang. Namun karena di atas tanah itu ada haknya lalu dikukuhkan
dengan adanya pendaftaran dan kepada subyek haknya diberikan tanda bukti
haknya dari Negara atas telah dilakukannya administrasi di atas tanah tersebut.
Lalu dalam perkembangan langsung untuk memperoleh hak, hukum adat telah
memperkenalkan lembaga rechtsverwerking.Maka dalam masyarakat kita
sebenarnya tidak ada alasan untuk menelantarkan tanah. Penjelasan tentang
rechtsverweking ini diuraikan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa dalam hal atas suatu bidang
tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum
yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata
menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak
dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun
sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis
kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan
ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah
atau penerbitan sertipikat tersebut.Sebagai ketentuan yang berasal dari Hukum
Adat, tentunya ketentuan tersebut tidak tertulis, namun ketentuan dimaksud
kelihatannya telah diadopsi oleh UUPA (Pasal 27, 34 dan 40) dengan menegaskan
bahwa hapusnya hak atas tanah dapat terjadi karena diterlantarkan.Oleh karena
lembaga rechtsverwerking tersebut berasal dari ketentuan hukum adat yang
tentunya tidak tertulis, maka penerapan dan pertimbangan mengenai terpenuhinya
persyaratan yang bersangkutan dalam kasus-kasus konkrit ada di tangan hakim
yang mengadili sengketa. Oleh karena itu keefektivitas dari lembaga
ABSTRACTIndonesia's land registration on the basis of Indigenous legal philosophy . Highly
result in acquired land registration purposes . One example in this instance that the
granting of land rights , in this country has never known institutions verjaring ( uit
weizing procedure ) . The land registration merely administer the land , not giving
it to the right person . But because it was on the ground right there and then
confirmed with the registration and subject to the rights given proof of his rights
over the state administration has been done on the land . Then the direct
development to acquire the rights , customary law has been introduced
rechtsverwerking institutions . So in our society really is not any reason to
abandon the land . An explanation of this rechtsverweking described in Article 32
paragraph ( 2 ) of Government Regulation No. 24 of 1997 which confirms that in
the event that a parcel of land has been validly issued certificates on behalf of the
person or legal entity acquiring the land in good faith and in a real master it , then
the other party has the right to feel the soil can no longer demand the
implementation of these rights if within 5 ( five ) years from the issuance of the
certificate was not filed an objection in writing to the holder of the certificate and
the relevant Head of the Land Office or are not filed with the Court on acquisition
of land or the issuance of the certificate . As a condition derived from customary
law , such provisions must not be written , but these provisions appear to have
been adopted by UUPA (Articles 27 , 34 and 40 ) by asserting that the
abolishment of land rights can occur because the neglected . Therefore
rechtsverwerking institution is derived from customary law which is not in
writing, then the application and consideration of the fulfillment of the relevant
requirements in concrete cases in the hands of judges who adjudicate disputes .
Therefore rechtsverweking efective of the institution lies in the judge as a case
breaker"
