Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses produksi kapal pinisi pelat datar dengan membandingan proses produksi kapal tersebut dengan kapal pinisi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka analisis yang akan dilakukan perbandingan dari desain kapal phinisi, proses produksi, material, SDM, dan biasa. . Dari perhitungan diatas maka didapatkan proses produksi kapal pelat datar yang sudah di plot yaitu 72 hari,-. Alasan itulah penulis mencoba meneliti mengenai pembuatan proses produksi kapal phinisi pelat datar ukuran 17 meter sehingga dapat menghasilkan sebuah sistem produksi kapal pelat datar. Sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam produksi kapal pelat datar selanjutnya.

---

The purpose of this research is to know the process of production of flat hull ship by comparing the production productivity of the ship with the other phinisi. To achieve these objectives then the analysis will be done comparison of phinisi ship design, production productivity, materials, human resources, and ordinary. From the above calculation then got how many days of comparison of production productivity that is 72 days. That reason the author tries to investigate the making of the production process of 17 meter flat plate ship so as to produce an efficient flat plate vessel production system. So it can be used as a reference in the production of the next flat plate vessel."

"Studi ini ingin memperoleh gambaran tentang bentuk-bentuk sekuritas sosial yang dapat dialcses oleh perempuan di Desa Blra yang ditinggal migrasi oleh suaminya °daIam rangka menjamin diri dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan. Penelitian dilakukan di Desa Bira, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Subyek penelitian berjumlah tujuh orang, perempuan yang telah menikah, dan ditinggal migrasi oleh suaminya.Hasil penelitian menunjukkan hahwa budaya masyarakat di Desa Bira yang patriarkal, mengakibatkan percmpuan yang ditinggal migrasi oleh suaminya mengalami berbagai bentuk ketimpangan gender seperti subordinami, marginalisasi, beban ganda dan tidal: memiliki akses dan kontrol atas dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari fenomena sosial masyamkat, dimana perempuan di Desa Bira yang ditinggal migrasi oleh suaminya tidak dapat menentukan nasibnya sendiri dan kehidupan keluarganya. Di samping itu, perempuan yang ditinggal migrasi oleh suaminya bergantung pada sekuritas sosial yang diselenggrakan oleh orang tua, kerabat, tetangga, dan kepala desa, Menenun sarung sebagai aktivitas penyelenggaraan sekuritas sosial perempuan yang ditingga] migrasi oleh suaminya sebagai pekerjaannya, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomis.

---

This study describes types of social securities accessible to women whose husbands are immigrant workers. This study empirical qualitative method with Women?s perspective and was conducted in Bira village, Bulukumba district, South Sulawesi Province. Seven married women Ieli by their migrating husbands are selected as research subjects.Results of the study show that paniarchal culture of society in Bira village has left the subjects with variant gender inequalities such subordination marginalization, dual burden, and no access and control of their own source. This can be seen fiom social phenomenon ofthe society of which women by migration husbands can not on control their own left and their family. Apart from that these women are dependent on the social security provided by parents, relatives, neighbours and head of district. So weaving the sarong is a kind of social securities available for them to make them hnancially independent."

"Tesis ini membahas mengenai preferensi kerja sama maritim terhadap isu kekerasan maritim di perairan Sulu-Sulawesi antara Indonesia dan Filipina pada tahun 2016-2020. Sebagai dua negara yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, berbentuk kepulauan-maritim, memiliki kepentingan di Laut Sulu-Sulawesi, dan memiliki identitas independen dalam politik luar negerinya, Indonesia dan Filipina faktanya memiliki preferensi kerja sama yang berbeda dalam menangani isu kekerasan maritim tersebut. Di satu sisi, Indonesia lebih memilih kerangka kerja sama maritim yang berdasarkan pada diplomasi maritim guna menghindari adanya dominasi, sedangkan Filipina di sisi lain lebih cenderung pragmatis dalam menginisiasi kerja sama dengan siapapun yang memang berpotensi memberikan kontribusi bagi pencapaian kepentingan nasional Filipina. Perbedaan preferensi kerja sama maritim kedua negara ini dianalisis dengan menggunakan Teori Peran milik Breuning, yang memiliki asumsi bahwa perilaku kebijakan luar negeri dilatarbelakangi oleh konsepsi peran nasional oleh para pembuat kebijakan yang mana dipengaruhi oleh faktor ideasional dan material. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dokumen arsip, dan wawancara. Tesis ini menemukan bahwa konsepsi peran nasional mempengaruhi perbedaan preferensi kerjasama maritim di antara kedua negara yang faktanya memiliki karakteristik yang hampir sama. Dengan mengkaji seluruh faktor pembentuk konsepsi peran nasional, ditemukan bahwa Indonesia memiliki peran nasional sebagai negara independen-aktif, negara maritim, dan pemimpin kawasan, sedangkan Filipina memiliki peran nasional independen-pragmatis, negara maritim, dan kolaborator.

---

This thesis discusses the preferences for maritime cooperation on the issue of maritime violence in Sulu-Sulawesi waters between Indonesia and the Philippines in 2016-2020. As two countries that are both located in the Southeast Asia region, having archipelagic-maritime nature, having interests in the Sulu-Sulawesi Sea, and having independent identities in their foreign policy, Indonesia and the Philippines, in fact, possess different preferences for maritime cooperation in dealing with the issues of maritime violence. On the one hand, Indonesia prefers a maritime cooperation framework based on maritime diplomacy to avoid domination, while the Philippines, on the other hand, tends to be pragmatic in initiating cooperation with anyone who has potential to contribute to the achievement of the Philippine‟s national interest. Differences in maritime cooperation preferences between the two countries are analyzed using Breuning's Role Theory, which assumes that foreign policy behavior of a country is driven by particular national role conceptualized by its policy makers which is influenced by both the ideational and material factors. This thesis used a qualitative method with a comparative case study. Sources of data used in this thesis are documentation, archival documents, and interview. This thesis finds that the conception of the national role affects the differences in preferences for maritime cooperation between the two countries, although both have almost the same characteristics. By examining all the factors influencing the national role conception, it is found that national role conception of Indonesia are independent-active, maritime country, and regional leader, while the national role conception of Philippines are independent-pragmatic, maritime country, and collaborator."

"Indonesia dan Malaysia telah terlibat dalam sebuah sengketa mengenai batas maritim di Laut Sulawesi. Sengketa tersebut berasal dari klaim atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang tumpang tindih sehingga berakibat kepada konsesi minyak, persitegangan militer, hingga penangkapan ikan illegal. Negosiasi untuk menentukan batas maritim telah dilakukan sejak lama; dimulai dengan negosiasi pra-1969 yang berujung pada sengketa kedaulatan atas pulau Sipadan & Ligitan, hingga negosiasi yang dimulai pada tahun 2005 hingga kini. Skripsi ini akan menganalisa prinsip-prinsip penentuan batas maritime, serta proyeksi dari negosiasi atau mekanisme lainnya untuk menyelesaikan sengketa di Laut Sulawesi.

---

Indonesia aod Malaysia are witness to ao ongoing dispute over maritime boundary in Sulawesi Sea. The dispute revolves around overlapping claims over exclusive economic zone aod continental shelf, resulting into conflicts on oil concessions, military skirmishes, aod illegal fishing. Negotiations to delimit maritime boundary has been done for a long time: from the pre-1969 negotiations that ended up in the sovereignty claims over Sipadao & Ligitan, to the current negotiations initiated in 2005. This thesis will analyze the principle of maritime boundary delimitation, aod the future projection of negotiations aod other possible mechaoisms to resolve the dispute in Sulawesi Sea."