Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas erosinya doktrin consideration di common law. Walaupun consideration adalah salah satu syarat sah perjanjian di common law, consideration bukanlah suatu syarat sah perjanjian di civil law. Consideration dibandingkan dengan hukum Indonesia sebagai representasi dari sistem civil law. Konsep consideration itu sendiri di common law telah ditemukan sebagai problematik dan tidak tetap. Isu utama dari consideration sebagai syarat sah perjanjian adalah consideration mencegah pelaksanaan janji tanpanya. Sebagai cara menghindari permasalahan ini, hakim-hakim di common law mengupayakan berbagai pengecualian dan alternatif dari consideration. Seiring dengan peningkatan penggunaan pengecualian dan alternatif untuk consideration, erosi terjadi. Dalam pengertian ini hukum perjanjian di common law menjadi mirip dengan civil law, yang tidak pernah menyaratkan consideration. Penelitian ini menunjukan bahwa ketika menghadapi pilihan hukum antara civil dan common law seseorang harus menyadari perbedaan persyaratan contract.

---

This research discusses the eroding doctrine of consideration in the common law. Although consideration is one of the requirements of a valid contract in the common law, it is not required in civil law contracts. Therefore the concept of consideration in common law is compared to Indonesian law, which is a representative of the civil law system. In fact, the very concept of consideration in the common law has been found to be problematic and non-rigid. The main issue with consideration, as a requirement of contract, is that it halts the enforcement of promises lacking consideration. As a way around this problem, judges in common law often resort to various exemptions and alternatives to consideration. Along with the increased usage of exemptions and alternatives to consideration, the doctrine of consideration has eroded. In this sense contract law in common law has become somewhat similar to that of civil law, which never required consideration for contracts in the first place. This research suggest that when facing a choice of legal system between common and civil law, one must be aware of the differences in the contractual requirements."

"The widely accepted need to reduce the world's dependence on fossil fuels and move instead to low-carbon, renewable alternatives faces a host of challenges. Whilst the greatest challenges remain in engineering, political and public policy issues continue to play a very important role. This volume, which consists of contributions from leading figures in the field, presents the case for a Sustainable Energy Trade Agreement (SETA). It shows that by addressing barriers to trade in goods and services relevant for the supply of clean energy, such an agreement would foster the crucial scaling-up of clean energy supply and promote a shift away from fossil fuels. In doing so it illustrates how the agreement would help to address a number of overarching sustainable development priorities, including the urgent threat of climate change, enhanced energy access and improved energy security. The book will appeal to academics and policymakers working on the interface of trade and energy policy."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan ganti rugi yang dapat diperoleh agen penjualan tiket maskapai penerbangan, pada saat putusan kepailitan dijatuhkan pada PT. Metro Batavia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk permasalahan; pertama teori tentang kedudukan hukum agen penjual tiket penerbangan terhadap PT. Metro Batavia yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdata dan kedua pengembalian uang deposit yang dapat diperoleh oleh agen dari PT. Metro Batavia yang pailit sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan UU No.37 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: 1) pemerintah sebaiknya membuat regulasi khusus yang mengatur mengai hukum keagenan; 2) Uang deposit yang diwajibkan dalam perjanjian kerja sama keagenan tidak ditempatkan pada rekening atas nama salah satu pihak.

---

This Thesis discusses about compensation from an airline agent from PT. Metro Batavia based on the Book of the Law and the Civil Law Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Obligations Towing. This research is juridical-normative research to study literature. The research methods applied to the problem, the first theory of the state law realtors tickets to PT. Metro Batavia arranged in Law. 37 of 2004 and the Civil Code and the second deposit refunds can be obtained by agents from PT. Metro Batavia bankruptcy Civil Code and in accordance with the provisions of Law No.37 of 2004. Results of this study suggest that: 1) government should make a regulation about agency law, 2) Deposit money shall not be placed in an account in the name of one of the parties."

"Skripsi ini membahas penyelesaian sengketa investasi asing di sektor pertambangan minerba di Indonesia dalam kaitannya dengan hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menyarankan agar Majelis Arbitrase Internasional dan para pihak dalam KK dan PKP2B untuk lebih memperhatikan penerapan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku dalam KK dan PKP2B (governing law), sekaligus sebagai hukum materiil (substantive law) dalam proses arbitrase internasional untuk menyelesaikan perkara-perkara utama HPI di dalamnya.

---

The focus of this study is the settlement of foreign investment dispute in mineral and coal mining sector in Indonesia in relation to private international law. This study uses a juridical normative and empirical methods. The results suggest that the International Arbitration Tribunal and the parties in KK and PKP2B to pay more attention to the implementation of Indonesian law as the governing law in KK and PKP2B, as well as the substantive law in the process of international arbitration to resolve major matters of HPI in it."

"Skripsi ini membahas mengenai kesamaan IP Address sebagai indikasi dalam perkara persekongkolan tender. Dengan diselenggarakannya e-government, kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur bahwa pengadaan barang atau jasa diwajibkan dilakukan secara elektronik. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi tentunya membawa proses pengadaan barang atau jasa ke dalam babak baru. Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru yakni terjadi perubahan paradigma paper based menjadi electronic based. Oleh karenanya muncul pergeseran dan perluasan makna dari alat bukti yang digunakan dalam persidangan. Namun mengenai kesamaan IP Address sebagai salah satu indikasi persekongkolan tender tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun.

---

This thesis discusses about the similarities of IP Address as an indicator in a tender conspiracy case. In accordance with the implementation of an egovernment, Presidential Regulation Number 54 of 2010 regulates that the acquisition of goods or services must be carried out electronically. Further development of technology and informatics has without a doubt brought the process of acquiring goods or services to a new level. Utilization of electronic systems has created a new perspective, which is the paradigm shift from paper based to electronic based. As a result there has also been a shift and wider interpretation of evidence that can be submitted in court. However, IP Address similarities as an indication of tender conspiracy are not regulated in any laws or regulations."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penunjukan langsung anak perusahaan di lingkungan Pertamina selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Pertamina selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan Pertamina tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Aturan-aturan yang berlaku atas Pertamina tersebut menimbulkan multiintepretasi terhadap Pertamina selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan aturan-aturan yang berlaku atas Pertamina dalam pengadaan barang dan jasanya ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN, pedoman-pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun aturan-aturan internal Pertamina.

---

ABSTRACTThis thesis generally discuss the direct appointment of the subsidiary company of Pertamina as one of the Indonesian State Owned Entity according to perspective of competition law. If the direct appointment conducted without highly consideration of the law, it has the potential to against the principles of fair competition such as rigging or discrimination which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services. Pertamina as a State Owned Entity has its capital owned by the state through direct participation that is derived from the state’s separated assets which caused it comply to several regulations as its guideline to run its business including in goods and services procurement. These regulations has create multi interpretation of Pertamina as an actor in national economy. The research method used in this thesis is Legal Normative to analyze various regulation related to the procurement in Pertamina such as Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices And Unfair Business Competition, Law No. 19 of 2003 Concerning State-Owned Entities, Law No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company and other regulations such as regulations from Ministry of State-Owned Entities, Guidelines from Supervise Commissioner of the Business Competition and Internal Regulation of Pertamina."

" ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi sebagai upaya menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia, hambatan yang timbul dalam persaingan antara taksi dan angkutan orang berbasis aplikasi di Indonesia, dan solusi dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan spemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perusahaan pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi lembaga penegak hukum dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk yuridis normatif. Penemuan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi sebagai upaya menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia, tampak bahwa angkutan orang berbasis aplikasi memang memasang tarif yang sangat rendah dan dalam tempo singkat dapat mengalahkan pasar taksi. Namun, jika melihat dari rumusan predatory pricing, angkutan orang berbasis aplikasi yang memasang tarif jauh lebih murah dibanding taksi konvensional tersebut bukan dikarenakan untuk menaikkan harga dikemudian hari. Namun dikarenakan harga produksi barang/jasa dalam hal ini produk jasa yang dijual oleh angkutan orang berbasis aplikasi dapat ditekan karena faktanya memang proses pengurusan bisnis angkutan orang berbasis aplikasi ini tidak sebanyak pengurusan taksi, sehingga tidak ada indikasi persaingan usaha tidak sehat yang sengaja dilakukan oleh salah satu pelaku usaha, baik angkutan orang berbasis aplikasi maupun taksi konvensional.

---

ABSTRACT

This thesis is discussing the application of the approach of a rule of reason in competition law between taxi and public transport application based as an attempt to create a fair competition in Indonesia, the legal issues that arises in competition law between taxi and public transportation application based in Indonesia, and the implementation of fair competition between taxi and public transport application based in other country as comparison. The purpose of this research is the study is expected to be research contribution to the science of law in general and law in particular. This study is also expected to provide input for law enforcement agencies in solving cases relating to competition between taxi and public transport in application based in Indonesia. This study is a qualitative research in the form of normative. The research in this study is the application of rule of reason approach in competition law between taxi and public transportation application based as an attempt to create a fair competition in Indonesia, it appears that the public transportaion application based set a very low rate and in a short time been able to beat the taxi market, However, if viewed from the formulation of predatory pricing, the public transport application based that rates much cheaper than taxis are not due to raise prices in the future, but because the price of production of goods services in this product sold by the public transportapplication based can be suppressed because the fact is the process to obtain business of public transportation application based is not as much as the maintenance of taxi, so there is no indication of unfair competition are intentionally committed by one of the businesses, both for the public transport of application based and taxi. "