Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) merupakan salah satu alat pembayaran non-tunai yang berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), dan atau kartu debet. APMK hadir karena ketidaknyamanan dan inefisiensi alat pembayaran yang telah ada sebelumnya. Kemudian, Bank Indonesia menggulirkan gerbang pembayaran nasional atau National Payment Gateway (NPG) untuk peningkatan efisiensi sistem pembayaran ritel dan mikro. Salah satu bentuk NPG ialah interkoneksi nasional layanan ATM perbankan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana peraturan mengenai APMK di Indonesia serta dibahas pula mengenai resiko, baik bagi bank maupun nasabah, dari interkoneksi nasional layanan ATM perbankan dan cara penyelesaian resiko tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa peraturan mengenai APMK yang ada cukup komperhensif, yang mana mengatur mengenai aspek sistem pembayaran, kehati-hatian, dan perlindungan nasabah. Resiko bagi bank dengan interkoneksi nasional layanan ATM perbankan ialah mengenai kapasitas jaringan operasional sedangkan resiko bagi nasabah, yaitu nasabah tidak melakukan transaksi di ATM, tetapi rekening terdebet; nasabah melakukan transaksi tetapi uang tidak keluar; nasabah melakukan transaksi tetatpi hasilnya tidak sesuai; kartu tertelan di mesin ATM, fraud APMK, dan sebagainya.

---

Card-based payment instruments is one of non-cash payment instrument such as credit card, Automated Teller Machine (ATM) card, or debit card. The reason behind card based instrument existence is because of the inconvenience and the inefficiency of the prior payment instrument. Therefore, Bank Indonesia create the National Payment Gateway (NPG) to improve the efficiency of retail and micro sector payment system. One of many forms of NPG is the national interconnection of ATM service in banking system.

This study will explain about how is the regulation of APMK in Indonesia and it will also explain the national interconnection of ATM service risks in banking system along with how to overcome it. By using normative juridical method, this study gives a conclusion that the current regulation about APMK is already comprehensive because it stipulated provisions about payment system, prudential principles, and customers protection in it.

The risk of the implementation of national interconnection of ATM service in banking system for bank is related to its operational network capacity and as for the customers, the risk is there will be possibilities for error to be occured in the system such as reduction of the customers? account even when they did not do any transaction via ATM, the money does not come out from the ATM, result of transaction that does not match with the customers intention, the card stuck in the ATM, fraud in APMK, etc."

"ABSTRAKDewasa ini masyarakat semakin dimanjakan oleh teknologi, sehingga bankdituntut oleh masyarakat modern memberikan kemudahan-kemudahan dalammelakukan kegiatan perbankan. Salah satu pelayanan jasa bank yang tergolongbaru saat ini adalah layanan hybrid machine dan self service banking machine BRIyaitu layanan pembukaan rekening yang dapat dilakukan oleh nasabah sendiritanpa harus mengantri di bank. Layanan ini pertama kali dikembangkan oleh BankBRI pada tahun 2014. Di sisi lain dalam peraturan perundang-undangan diIndonesia dikenal sebuah prinsip, yaitu prinsip menganal nasabah (CDD), yangmewajibkan adanya pertemuan langsung antara pihak bank dengan nasabah.Peneliti ingin mengkaji bagaimanakah perkembangan peraturan terkait prinsiptersebut, dan bagaimanakah layanan baru perbankan, Self Service Banking, dapatmemenuhi prinsip tersebut. Penelitian ini akan dilakukan dengan metodekualitatif,menggunakan penelitian yuridis normative, dengan melakukanwawancara langsung kepada pihak BRI. BRI telah bekerjasama denganKementrian Dalam Negeri untuk mengembangkan reader KTP Elektronik, dantapping fingerprint. Hal ini lah yang mendasari sistem keamanan BRI dalam halpemenuhan Prinsip Mengenal Nasabah.

---

ABSTRACTNowadays people are increasingly spoiled by technology, so that the bank isrequired by modern societies provide easiness in conducting banking activities.One bank services that are new this time is a hybrid service machine and selfservicebanking machine, is account opening service can be done by the customerhimself without having to queue at the bank. This product was developed by BRIin 2014. In the legislation in Indonesia is known Customer Due Diligence.Researchers wanted to examine how the regulatory developments related to theseprinciples, and how a new service banking, Self Service Banking, can meet theseprinciples. This study will be conducted by a qualitative method, using anormative juridical research, with direct interviews to the BRI. BRI hascooperated with Kementrian Dalam Negeri to develop Electronic ID card readerand fingerprint tapping. This is the one underlying security system BRI infulfilling CDD."

"Kemajuan teknologi yang pesat di bidang teknologi informasi melahirkan produk-produk baru yang makin memanjakan pengguna, seperti teleconference, professional image communications, voice mail, dan sebagainya. Teknologi ATM sebagai teknologi pengguna yang dipakai dalam lntegrated Broadband Commmication Network (ISDN) terus dikembangkan untuk meningkatkan fasilitas layanan. Satu hal yang pasti akan terjadi adalah terjadinya kongesti pada jaringan ATM sehingga untuk mengoptimalkan hasil yang didapat, pengaturan kongesti adalah suatu yang sangat. Tidak adanya standarisasi tentang skema mana yang harus digunakan memungkinkan adanya pemakaian beberapa skema kontrol pada suatu jaringan ATM beberapa skema tersebut dapat saling bekerjasama dan saling menunjang atau sebaliknya saling meniadakan fungsinya masing-masing.Hasil simulasi mengenai interoperabilitas skema kontrol kongesti rate-based EPRCA dan ERICA pada layanan ABR menunjukkan bahwa dalam waktu simulasi antara 0 sampai 100 msec dengan menggunakan NIST simulator, kedua skema ini dapat saling menunjang dan bekerjasama dengan formasi terbaik EPRCA-ERICA-ERICA. Fairness index yang merupakan konstanta keadilan jaringan didapat F1 terbesar = 0, 999977 dan F1 terkecil = 0, 9984796. Didapatkan pula nilai jaringan terkecil adalah 84,545 % dan terbesarnya = 91,537 %. Antara sel maksimal nada switching menandakan besarnya yang dibutuhkan agar tidak terjadi sel yang hilang (cell loss)."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang ketika melakukan transaksi tarik tunai melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine (ATM) tidak menerima dananya namun saldo dalam rekening tetap terdebet. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kasus semacam itu dan apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut telah memadai atau belum. Data yang digunakan dalam Tesis ini mencakup data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan, yaitu hasil survey terhadap nasabah suatu bank, wawancara dengan para informan dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Setelah data-data terkumpul, permasalahan diuraikan secara deskriptif analitis, dengan pengolahan dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Kualitatif, artinya diuraikan menurut mutu, sifat, gejala, dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang kemudian ditautkan secara normatif dengan data sekunder. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data primer dan sekunder maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum positif yang mengatur mengenai ATM sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) sudah cukup banyak yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dari sisi ketentuan perizinan penyelenggara APMK, transparansi informasi produk, manajemen risiko penggunaan teknologi, perlindungan konsumen, dan penyelesaian pengaduan nasabah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan peraturan untuk melindungi nasabah, juga undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Namun ternyata masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bank yang merugikan nasabah. Pelanggaran tersebut dimulai dari bentuk perjanjian antara pembukaan rekening yang merupakan perjanjian yang memuat klausula-klausula baku yang dilarang oleh regulasi sektor perbankan dan perlindungan konsumen, manajemen risiko terutama risiko penggunaan teknologi informasi yang tidak dijaga kehandalannya, pembuktian yang sulit dan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang masih kurang memuaskan nasabah, hingga tidak adanya ganti rugi terhadap kerugian baik materil maupun immateril dari bank kepada nasabah.

---

This thesis discusses the legal protection of banking customers who withdraws cash through the Automated Teller Machine (ATM) but does not receive the funds, yet the balance in the account remains debited. The objectives are to explore the legal protection towards the customers with such cases and whether the laws governing the problem are adequate or not. The data used in this thesis include primary data, i.e. data obtained in the field, the results of a survey of banking customers, interviews with informants, and secondary data from laws being in force as positive law and literature research. Once the data collected, the problems were described in a descriptive analysis approach and the data were processed and analyzed in qualitative normative method. Qualitative normative means describing the primary data by the quality, nature, symptoms, and the legal occurrence in reality and then connecting it with the secondary data. After the analysis of the primary and secondary data, it can be seen that basically, the positive law governing ATM as one of the payment method using card (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, APMK) are already sufficiently issued by Bank of Indonesia, in regards to the licensing requirements of APMK issuers, transparency of information products, the use of technology risk management, consumer protection, and the settlement of customer complaints. In addition, Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) has also issued regulations to protect the customers, as well as legislation in the field of information and electronic transactions. But there are still many violations committed by the bank, in which have injured the customers rights. The violation begins from the format of the agreement upon applying for a bank account which is an agreement containing standardized clauses prohibited by the banking sector regulation and consumer protection; lack of risk management, and particularly the risk arise upon the use of information technology with unattended reliability; verification difficulty; and customer complaints handling and settlement that are still not satisfactory to the customers, also the absence of compensation for material and immaterial damages from the bank to the customers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan non tunai terhadap perubahan permintaan uang kartal, suku bunga, pendapatan dan nilai tukar, besarnya dampak perubahan dan kecepatan penyesuaian apabila terjadi shock pada perubahan pembayaran non tunai (yang didekati dari transaksi melalui Automatic Teller Machine/ATM).Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu bulanan periode 1997:1 sampai dengan 2004:12 untuk variabel nilai tukar, suku bunga, PDB, transaksi melalui ATM dan permintaan uang kartal dalam bentuk Alat analisis yang dipergunakan adalah vector autoregression. Adanya shock transaksi non tunai yang ditransmisikan kepada permintaan uang kartal dapat diketahui dari hasil impulse respons function. Pentingnya pengaruh transaksi non tunai dalam menjelaskan perubahan permintaan uang kartal selama periode penelitian dibandingkan variabel lain akan dianalisis dengan menggunakan variance decomposition.Pengolahan VAR dilakukan untuk data first different dengan sistem VAR lag 2 dengan urutan variabel perubahan nilai tukar, perubahan suku bunga, perubahan PDB, perubahan transaksi melalui ATM dan perubahan permintaan uang kartal. Berdasarkan analisis impuls response diketahui bahwa shock perubahan transaksi melalui ATM direspon dalam waktu yang berbeda-beda oleh 4 variabel lain. Variabel perubahan permintaan uang kartal dan perubahan transaksi melalui ATM merespon pada bulan pertama sedangkan variable perubahan nilai tukar, perubahan suku bunga dan perubahan PDB baru merespon pada bulan ke-2.Kontribusi perubahan transaksi melalui ATM terhadap perubahan permintaan uang kartal adalah konsisten positif dengan nilai yang relatif besar yaitu di atas 33%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi gangguan dalam transaksi melalui ATM maka perubahan permintaan uang kartal akan terganggu/terpengaruh juga. Kontribusi terbesar adalah perubahan permintaan uang kartal sendiri sekitar 60%. Untuk variabel perubahan nilai tukar, perubahan suku bunga dan perubahan PDB, kontribusinya dibawah 3%.Adanya peningkatan transaksi melalui ATM yang masih diikuti oleh kebutuhan peningkatan uang kartal mengindikasikan bahwa transaksi melalui ATM tidak seutuhnya menggantikan uang kartal. Hal ini dapat dipahami, dimana penggunaan ATM memerlukan deposit di perbankan dan sebagian besar lebih berfungsi sebagai penarikan uang kas. Untuk kondisi Indonesia dengan struktur populasi yang sebagian besar masih dalam kelompok pendapatan rendah menengah serta perilaku penggunaan uang kartal yang masih sangat tinggi, maka uang kartal masih memegang peranan yang cukup penting."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis  perkembangan hukum dan proses pengimplementasian Gerbang Pembayaran Nasional dengan memahami sistem pembayaran, Tentu, dengan juga mempelajari para pemangku kepentingan dan prosedur yang ada. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang ruang lingkup gerbang pembayaran terhadap perlindungan nasabah di sektor perbankan, pendekatan komparatif mengenai gerbang pembayaran yang dialami di Amerika Serikat, Cina, Singapura, Malaysia, dan Jepang ditelusuri. Dengan demikian, penelitian ini akan menyimpulkan bahwa perlu ada keseragaman dan standarisasi yang lebih besar dalam hal konsep gerbang pembayaran dan bahwa, dari belajar dari negara-negara yang telah dibandingkan, perlu ada dukungan kelembagaan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dari segi pengawasan tetap memegang otoritas yang signifikan.

---

This thesis aims to analyse the legal developments and implementation process of the National Payment Gateway by first understanding the system of a payment gateway, its stakeholders and procedures in place. Furthermore, in order to gain a more comprehensive snapshot on the scope of payment gateways towards the protection of customers in the banking sector, a comparative approach of the payment gateways seen and experienced in the United States, China, Singapore, Malaysia and Japan.

This research will thus conclude that there needs to be a greater uniformity and standardization when it comes to the very concept of a payment gateway and that, learning from the countries compared, there needs to be stronger institutional support to make sure that consumer financial protection and oversight remains to hold significant authority."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas bagaimana pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan keamanan yang dirasakan, melalui ganti rugi variabel mediator, kepercayaan, dan kepuasan untuk m-wallet melanjutkan penggunaan niat. Penelitian ini menggunakan crosssectional deskriptif konklusif metode dan kuesioner didistribusikan secara online kepada 267 pengguna m-wallet di Indonesia. Dengan menganalisis menggunakan pemodelan persamaan struktural (SEM), penelitian ini menemukan manfaat yang dirasakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan kepuasan, tetapi tidak untuk keluhan ganti rugi. Persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaduan ganti rugi, kepercayaan dan kepuasan. Persepsi keamanan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaandan kepuasan, tetapi tidak untuk ganti rugi keluhan. Pemulihan keluhan memiliki pengaruh langsung untuk melanjutkan niat penggunaan dan pengaruh tidak langsung melalui kepercayaan mediator. Kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan tetapi tidak untuk kelangsungan penggunaan niat secara langsung, di lain kata, kepuasan adalah mediator pengaruh kepercayaan terhadap niat penggunaan berkelanjutan. Akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa kepuasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan berkelanjutanniat. Memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelanjutan penggunaan niat mwallet, akan membantu manajer untuk memprediksi perilaku konsumen, oleh karena itu, dalam penelitian ini ada juga implikasi manajerial yang dapat dilakukan oleh manajer dan saranuntuk penelitian lebih lanjut.

---

ABSTRACTThis study discusses how the perceived usefulness, perceived ease of use, and perceived security effects through mediator variable compensation, trust, and satisfaction for the m-wallet to continue using intentions. This study uses a descriptive cross sectional method and a questionnaire distributed online to 267 m-wallet users in Indonesia. By analyzing using structural equation modeling (SEM), this study found that perceived benefits have a significant effect on trust and satisfaction, but not for compensation claims. Perceived ease of use has a significant effect on complaints of compensation, trust and satisfaction. Security perception also has a significant influence on trustand satisfaction, but not for compensation for complaints. Recovery of complaints has a direct effect on continuing intentions of use and indirect influence through the mediator's trust. Trust has a significant effect on satisfaction but not on the continuity of the use of intention directly, in other words, satisfaction is the mediator of the influence of trust on the intention to use it continuously. Finally, this study found that satisfaction has a significant effect on sustainable useintention. Understanding the factors that can influence the continuation of the use of mwallet intentions will help managers to predict consumer behavior, therefore, in this study there are also managerial implications that can be done by managers and suggestionsfor further research."

"ABSTRAKMasalah utama dari jaringan Automated Teller Machine (ATM) adalah ia hanya memiliki satu koneksi Wide Area Network (WAN). Sebagian besar ATM menggunakan akses Very Small Aperture Terminal (VSAT) pada koneksi WAN mereka untuk dapat terhubung ke jaringan melalui satelit. Memiliki hanya satu akses pada sebagian besar jaringan ATM akan menjadi masalah besar ketika satelit yang digunakan ATM tersebut mengalami masalah. Seiring dengan perkembangan teknologi, Software-Defined WAN (SD-WAN) dapat memanfaatkan 4G/LTE dengan layanan internet broadband sebagai salah satu koneksi WAN yang dapat digunakan. Dengan menggunakan SD-WAN dengan 4G/LTE, ATM akan memiliki setidaknya dua koneksi WAN ke jaringannya, sehingga lalu lintas akan dipindahkan secara otomatis jika salah satu koneksi mati atau mengalami penurunan performa. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dianalisis kelayakan dari implementasi SD-WAN dengan 4G/LTE untuk memberikan koneksi alternatif / cadangan untuk jaringan ATM dengan menggunakan metode tekno ekonomi. Ada dua tujuan utama dalam menggunakan metode ini. Pertama, hal ini bertujuan untuk merancang arsitektur jaringan yang dapat memecahkan masalah saat ini pada jaringan ATM dengan memanfaatkan SD-WAN. Kedua, analisis kelayakan investasi dari arsitektur jaringan yang diusulkan. Hasilnya menunjukkan bahwa secara teknis SD-WAN dengan 4G/LTE dapat digunakan sebagai koneksi cadangan. Arsitektur yang diusulkan adalah VSAT akandigunakan sebagai koneksi utama untuk meneruskan lalu lintas data dan 4G/LTE sebagai cadangan dalam keadaan siaga (tidak meneruskan lalu lintas data). 4G/LTE akan digunakan jika koneksi VSAT sedang mati atau mengalami penurunan performa. Dari pandangan ekonomi, implementasi SD-WAN dengan 4G/LTE adalah layak dan menguntungkan. Net Present Value (NPV) yang didapatkan sebesar 226,51 miliar rupiah. Internal Rate of Return (IRR) yang didapatkan sebesar 48%. Payback Period (PBP) yang diperoleh adalah 3,3 tahun.

---

ABSTRACTThe main problem of the Automated Teller Machine (ATM) network is that it has only one Wide Area Network (WAN) connection. Most ATMs use the Very Small Aperture Terminal (VSAT) access on their WAN connections to be able to connect to their networks via satellite. Having only VSAT access on most ATMs will be a big problem when the satellite is having the problem. Along with technological developments,Software-Defined WAN (SD-WAN) technology can utilize 4G/LTE with broadband Internet service as a WAN connection. By using SD-WAN with 4G/LTE, an ATM will have at least two WAN connections to its network, so traffic will be moved automatically if one of the connections is down. Therefore, this paper will analyze the implementation of SD-WAN using 4G /LTE to provide a redundant / backup connection for the ATM network using the techno-economic method. There are two main objectives in using this method. First, it aims to design the network architecture that can solve the current problem in the ATM network by utilizing SD-WAN. Second, it analyzes the investment feasibility from the proposed network architecture. The results show that technically SD-WAN with 4G/LTE can be used as a redundant connection. The proposed architecture is VSAT will be used as the primary link to forward traffic and 4G/LTE as a backup in the standby state (not forwarding traffic). 4G/LTE will be used if the VSAT connection is down or underperforming. From the economic view, the implementation of SD-WAN with 4G/LTE is feasible and profitable. The Net Present Value (NPV) obtained is 226.51 billion rupiahs. The Internal Rate of Return (IRR) obtained 48%. The Payback Period (PBP) obtained is 3.3 years."