Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Riset ini membahas mengenai kepentingan politik pemerintah pusat di wilayah otonom. Hong Kong adalah wilayah otonomi khusus Tiongkok yang memiliki hak otonomi eksklusif kecuali pada bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Permasalahan berawal dari Keputusan National Peoples Congress Standing Committee (NPCSC) tahun 2014 mengenai pelaksanaan universal suffrage untuk pemilihan Chief Executive Hong Kong Keputusan tersebut dianggap tidak demokratis oleh kelompok pro-demokrasi. Kelompok pro-demokrasi menduga ada intervensi politik Pemerintah Tiongkok yang ingin membatasi perkembangan demokrasi melalui keputusan NPCSC. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana Pemerintah Tiongkok menggunakan Keputusan NPCSC mengenai Reformasi Pemilihan Umum Hong Kong tahun 2014 sebagai alat dalam membatasi perkembangan Demokrasi di Hong Kong. Untuk menganalisa masalah tersebut, riset ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Lebih lanjut, permasalahan dalam riset ini dianalisis menggunakan teori Terry M. Moe mengenai rational choice di dalam institusi. Teori ini menjelaskan bagaimana pihak yang berkuasa mempertahankan status quo kekuasaannya. Terdapat dua temuan dari riset ini. Pertama, terdapat hubungan antara Pemerintah Tiongkok dan NPCSC yang keduanya dikontrol oleh Partai Komunis Tiongkok. Kedua, hubungan tersebut mempengaruhi keputusan NPCSC tahun 2014 untuk memberikan syarat-syarat yang sulit dilaksanakan oleh calon Chief Executive untuk maju di pemilihan umum. Syarat-syarat yang ada adalah bentuk electoral authoritarian regime dari Pemerintah Tiongkok yang ingin mempertahankan status quo. Status quo yang berjalan pada tahun 2014 adalah keunggulan kelompok loyalis pro-Beijing di pemerintahan Hong Kong. Konsekuensi dari diloloskannya Keputusan NPCSC tahun 2014 oleh parlemen Hong Kong adalah tetap berjalannya status quo sampai dengan tahun 2047, walaupun dengan adanya universal suffrage. Tahun 2047 adalah batas akhir perjanjian Sino-British Joint Declaration yang menjamin hak otonomi eksklusif Hong Kong.

---

This research discusses the central governments interests in autonomous region. Hong Kong is Chinas Special Administrative Region which has its own exclusive autonomy in many aspects of government except in national security and foreign affairs. The problem came from a decision made by National Peoples Congress Standing Committee in 2014 about the implementation of universal suffrage in Hong Kongs Chief Excecutive election. The decision was deemed undemocratic by pro-democracy groups. They assumed that Chinas government was trying to obstruct the growth of democracy in Hong Kong throught NPCSCs decision. This problem raises a question about how the Chinese government used NPCSCs decision about Hong Kongs electional reform 2014 as a tool to limit the development of democracy in Hong Kong. To analyze this problem, this research uses qualitative method with literature studies. Furthermore, the problem in this research is analyzed using Terry M. Moes theory on rational choice in an institution.

This theory explains how the dominant group defends the status quo under its rule. There are two findings in this research. First, there is a relationship between Chinese government and NPCSC in which both of them are controlled by Communist Party of China. Second, the previously mentioned correlation has an impact towards 2014 NPCSC decision in form of requirements which deter Chief Executive candidates to run for the office. Those requirements are form of electoral authoritarian regime from the Chinese government which wants to preserve the status quo. The status quo in 2014 the status quo gave advantages to pro-Beijing loyalists in Hong Kong government. The consequence of the passage of NPCSC decision by Hong Kong parliament in 2014 is the preservation of status quo until 2047, although with the existence of universal sudfrage. 2047 is the deadline of Sino-British Joint Declaration which guarantees autonomous rights of Hong Kong."

"Jalannya pendidikan di Indonesia telah berjalan sejak pertengahan abad kesembilan belas yakni dimulai dsngan dibukanya sekolah untuk juru obat di Hindia Belanda yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian pada awal abad keduapuluh, seorang Belanda bernama Van Deventer mengemukakan ide _politik etis_ yang tujuannya untuk membalas budi pada rakyat Hindia Belanda melalui program 'educatie, irigatie, emigratie. Sejalan dengan berakhirnnya masa emerintahan Hindia Belanda maka pemerintahan pun digantikan oleh militer Japang. Pemerintah militer Jepang dengan kebijaksanaannya yang baru menutup sekolah-sekolah bekas peninggalan Belanda untuk sementara waktu. Tepatnya 3 bulan kemudian setelah Jepang berkuasa mulai lah diusahakan pembukaan kembali sekolan untuk tingkat 'seko1ah dasar, sekolah lanjutan dan sekolah menengah'. Sedangkan untuk jenis pendidikan tinggi baru diselenggarakan 1 tahun kemudian tepatnya bulan April 1543 yakni dengan dibukanya Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta yang disusl pada, bulan Juni 1943 Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Fokus tulisan ini berkisar pada mulai dibukanya kembali Djakarta Ika Dai Gaku, yang didasari atas ide sejumlah mahasiswa ex GH5 dan ex NIAS, kemudian jalannya perkuliahan, mata pelajaran, dosen-dosen serta asrama mahasiswa prapatan 10 yang telah direnovasi kembali oleh pemerintah militer-Jepang. Kehidupan di asrama lengkap dengan segala suka dan dukanya ( seperti yang dikisahkan oleh ketiga orang responden dalam tulisan ini turut membentuk jiwa dan kepribadian para mahasiswa yang tinggal dalam asrama untuk peka dan tanggap terhadap situasi di sekelilingnya. Bahkan sampai pada peranan mereka menjelang diproklamasikannya negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945."