"
ABSTRAKPemilihan Umum 1955 merupakan pemilu pertama yang berhasil diselenggarakan
Republik Indonesia, pelaksanaannya meriah, partisipasi rakyat juga cukup tinggi untuk
ukuran negara yang baru pertama kali menyelenggarakan. Tidak mengherankan apabila
harapan begitu tinggi terhadap terciptanya stabilitas politik, sosial dan ekonomi pasca
pemilu ini. Wakil-wakil politik di parlemen diharapkan mampu menjadi representasi
rakyat secara keseluruhan, terlebih mereka dipilih secara langsung oleh rakyat.
Kenyataan yang terjadi, stabilitas yang diharapkan itu tidak terwujud. Justru polarisasi
dan kesenjangan semakin menampakkan bentuk nyatanya dengan kemunculan
pergolakan politik di daerah-daerah, seperti di Sumatera dan Sulawesi. Kewibawaan
pemerintah pusat dipertanyakan. Konflik yang semakin meruncing itu membuat kabinet
Ali Sastroamijoyo II yang didaulat memerintah akhirnya jatuh. Penerapan keadaan
bahaya dan pembentukan Dewan Nasional membuat parlemen semakin kehilangan
kekuatannya sebagai penghubung antara rakyat dan penguasa. Penelitian ini bertujuan
menganalisa hubungan antara Pemilu 1955 dengan kemunculan gejolak-gejolak politik
yang muncul setelah parlemen dan kabinet hasil pemilu terbentuk. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari 4 langkah yaitu; (1) heuristik;
(2) verifikasi; (3) interpretasi; (4) historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pemilu 1955 memberi sumbangsih pada terciptanya proses disintegrasi bangsa.
Pengerahan massa rakyat dalam kampanye pemilu membuat polarisasi yang terjadi
semakin tegas batas pemisahnya, seperti penggolongan kaum merah dan kaum hijau,
rakyat kota dan desa, penduduk Jawa dan luar Jawa. Bila di masa revolusi rakyat
dimobilisasi untuk tujuan bangsa, pada era Demokrasi Liberal, rakyat dimobilisasi
untuk tujuan politik tertentu. Kesimpulannya, keterwakilan politik di parlemen hasil
Pemilu 1955 berkaitan erat dengan terbentuknya parlemen hasil pemilu dan kabinet
beserta presiden dan militer sebagai satu perangkat yang membentuk kekuasaan politik
berkuasa. Keberadaan kekuatan politik berkuasa ini secara otomatis akan berhadapan
dengan kekuatan-kekuatan politik yang tidak berkuasa. Ada dua kekuatan politik yang
berebut pengaruh rakyat untuk mencapai legitimasinya. Gejolak politik yang terjadi di
tahun 1950-an ini dapat ditarik benang merah, bahwa tidak ada penguasa yang memiliki
kekuasaan mutlak. Kekuatan politik berkuasa akan diiringi keberadaan kekuatan politik
tidak berkuasa, disamping itu keberadaan rakyat menjadi tarik ulur di antara kedua
kekuatan politik ini.
ABSTRACTThe 1955 Indonesian Election as the first election was well-known by its festive
reaction and by the supportive people's participation. Public gauging whispered that
they wanted the stability in any aspects of life after the first election.Political
representatives in parliament were expected to be the representatives of the people as a
whole, especially if they were directly elected by the people. In fact, the expected
stability did not happen. Indeed polarization and the gap increased significantly in the
emergence of political upheaval in some regions, such as in Sumatra and Sulawesi. The
authority of the central government was questionable. The increasingly tapered conflict
making the sovereign Ali Sastroamijoyo II's cabinet finally fall down. The
implementation of Penerapan Keadaan Bahaya and the establishment of the Dewan
Nasional had taken the power of parliament as a link between the people and the
authorities. This study aims to analyze the causal relationship between The 1955
Indonesian Election with the emergence of political upheaval after the election. This
study used historical method, which consisting of 4 steps, namely; (1) heuristics; (2)
source critism; (3) interpretation; (4) historiography. This study found that The 1955
Indonesian Election contributed to the create of the national disintegration. The
mobilization of the masses in the election campaign had made the polarization of the
kaum merah and kaum hijau, the urban and rural people, the Javanese and the outer
islands. If people were mobilized for national purpose during revolution period, in
contrast, people weremobilized for certain political purposes in liberal democracy. To
conclude, political representation in parliament resulted from The 1955 Indonesian
Election was closely related to the formation of parliamentary election results and
cabinet with the president and military as a device that form the political power in
power. The existence of this powerful political power would automatically deal with
unpopular political forces. There were two political forces fighting over the influence of
the people to achieve their legitimacy. Political turmoil that occurred in the 1950s could
be reflected, that no ruler who has absolute power. Political power in power will be
accompanied by the presence of political power is not in power, in addition to the
existence of the people become a tug of war between these two political powers."
