Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dampak negatif pembangunan antara lain adalah menurunnya kualitas lingkungan, sampai kepada menurunnya kualitas kesehatan masyarakat akibat berbagai bentuk pencemaran. Dampak langsung dari pencemaran udara, terutama yang berasal dari kualitas udara ambien akan menyebabkan penyakit gangguan saluran pernapasan. Contohmya kasus yang ada di kecamatan Muara Badak, kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempunyai kontribusi terhadap penyakit saluran pernapasan pada masyarakat usia dewasa di kecamatan Muara Badak. Dilakukan survey dengan pendekatan cross-sectional di sekitar ke 3 lokasi pengambilan sampel untuk pengukuran kualitas udara ambien, dilakukan pula pengambilan sampel secara acak dan proporsional sebanyak 120 responder.Hasil penelitian menunjukkan kadar partikulat di lokasi penelitian adalah antara 133 µg/m³--415 µg/m3. Sedangkan batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup adalah 260 µg/m³. Secara statistik diperoleh hubungan yang bermakna antara kadar partikulat dan faktor lama tinggal dengan kejadian penyakit saluran pernapasan. Akan tetapi faktor-faktor jenis pekerjaan, masa kerja, merokok, dan kondisi lingkungan hunian (kepadatan hunian, ventilasi, dan bahan bakar masak) secara statistik tidak menunjukkan hubungan bermakna dengan kejadian penyakit saluran pernapasan.

---

The decreasing of environmental quality is one of several development program negative impacts. Such as decrease consequently, leads a decrease of public health condition in a community.The direct impact of air pollution, especially which is from dust particles in the ambient air quality will cause the incidence of respiratory diseases. The example was the case in Muara Badak districts, Kutai, East Kalimantan.The objective of this research is to determine the factors that have contribution to incidence of respiratory diseases among the old people in Muara Badak.By conducting surveys and using a cross sectional approach, from the three air sampling sites, 120 respondents were chooser randomly and proportionally.The Result of this research showed the concentration of dust particles was 133 µg/m3 -- 415 µg/m³. The degree of the states Minister Of The Environment is 260 µg/m3. Statistically it is obtained a significant relationship between the concentration of dust particles and the period time of living with the incidence of respiaratory diseases.Another result of this research showed statistically that there's no significant relationship between type of work, time of work, smoking habit, the condition of the houses (overcrowded homes, ventilation, and use of cooking fuel) with the incidence of respiratory diseases."

"Studi ini membuktikan bahwa pemogokan buruh bukan sekedar masalah hukum dan bahkan hubungan kerja. Pemogokan, sebagai bagian dari politik buruh di tempat kerja, merupakan produk dari hubungan-hubungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitarnya atau dengan kata lain sebagai proses komunitas lokal. Pemahaman atas dunia perburuhan industri minyak tidak cukup hanya dengan membayangkan hubungan antara buruh dan pengusaha tetapi juga masyarakat sekitar bahkan negara menempati peran sangat menentukan. Buruh yang bersama-sama mogok memerlukan keberanian, karena mempertaruhkan penghidupannya. Oleh karena itu pemogokan dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa. Dukungan kelompok-kelompok di luar tempat kerja diperlukan karena resiko pemecatan sangat besar. Apabila terjadi konflik antara pengusaha dan buruh, maka terdapat kecenderungan negara memihak pengusaha, karena terdapat ketergantungan ekonomi negara pada pengusaha.Secara konseptual negara terdiri dari seluruh masyarakat, termasuk buruh. Namun dalam sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai masa reformasi mengalami perubahan-perubahan penting yang kontradiktif. Pada masa sebelum kemerdekaan, negara kolonial cenderung berpihak pada pengusaha, meskipun terdapat anggota dewan yang berpihak pada buruh, setelah politik Etis di awal abad 20 bermunculan partai-partai politik pembela buruh; pada awal kemerdekaan negara merupakan pendukung gerakan buruh yang bercirikan dekolonisasi atas keberadaan perusahan asing. Akan tetapi pada masa Orde Baru negara berbalik menjadi pendukung pengusaha asing. Konsekuensinya buruh minyak yang sejak awal kemerdekaan dalam mengatasi masalah hubungan perburuhan terhadap pengusaha mendapat pengawalan negara, kecuali di Sumatra. Pada masa Orde Baru buruh diperlakukan semata-mata hanya sebagai alat produksi. Depolitisasi pekerja terjadi pada masa Orde Baru. Ideologi nasionalisme yang berkembang menjadi penggerak perjuangan buruh di perusahaan asing ditinggalkan digantikan dengan isu tentang Hubungan Industrial Pancasila Karyawan Indonesia dalam perusahaan asing yang diharapkan akan lebih simpati pada nasib buruh pada lapisan bawah, tidak punya pilihan lain kecuali menunjukkan loyalitasnya kepada pengusaha asing. Tidak terdapat satu partai politik dan anggota dewan pun yang menjadi pembela buruh pertambangan minyak dalam mencari keadilan. Perusahaan mendapat pengawalan ABRI, terlindungi oleh sistem peradilan dan kontrak kerja menutup peluang protes terbuka kepada perusahaan asing sebagai kontraktor PERTAMINA. Oleh karena itu buruh subkontraktor dikalahkan dalam pemogokan tahun 1999 dan 2000 oleh VICO, perusahaan minyak multi-nasional di Muara Badak, Kalimantan Timur.Penulisan disertasi ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan etnografi sejarah. Pendekatan penelitian dan penulisan berdasarkan Grounded Research. Sumber-sumber yang digunakan berupa arsip, pers, dan internet. Wawancara dilakukan tidak hanya kepada para pejabat perusahaan, pihak kecamatan, kepada desa atau kelompok elit desa lainnya, tetapi juga masyarakat kebanyakan. Dalam penelitian disadari perlunya menciptakan situasi obyektivitas. Intervensi ide dihindari agar tidak mempengaruhi jawaban yang diberikan informan."

"ABSTRAKStudi ini membuktikan bahwa pemogokan buruh bukan sekedar masalah hukum dan bahkan hubungan kerja. Pemogokan, sebagai bagian dari politik buruh di tempat kerja, merupakan produk dari hubungan-hubungan social, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitarnya atau dengan kata lain sebagai protes komunitas lokal. Pemahaman atas dunia perburuhan industri minyak tidak cukup hanya dengan membayangkan hubungan antara buruh dan pengusaha tetapi juga masyarakat sekitar bahkan negara menempati peran sangat menentukan. Buruh yang bersama-sama mogok memerlukan keberanian, karena mempertaruhkan penghidupannya. Oleh karena itu pemogokan dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa. Dukungan kelompok-kelompok di luar tempat kerja diperlukan karena resiko pemecatan sangat besar. Apabila terjadi konflik antara pengusaha dan buruh, maka terdapat kecenderungan negara memihak pengusaha, karena terdapat ketergantungan ekonomi negara pada pengusaha. Secara koseptual negara terdiri dari seluruh masyarakat, termasuk buruh. Namun dalam sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai masa reformasi mengalami perubahan-perubahan penting yang kontradiktif. Pada masa sebelum kemerdekaan, negara kolonial cenderung berpihak pada pengusaha, meskipun terdapat anggota dewan yang berpihak pada buruh, setelah politik Etis di awal abad 20 bermunculan partai-partai politik pembela l uruh; pada awal kemerdekaan negara merupakan pendukung gerakan t. ruh yang bercirikan dekolonisasi atas keberanaan perusahan asing. Akan tetapi pada masa Orde Baru negara berbalik menjadi pendukung pengusaha asing. Konsekuensinya buruh minyak yang sejak awal kemerdekaan dalam mengatasi masalah hubungan perburuhan terhadap pengusaha mendapat pengawalan negara, kecuali di Sumatra. Pada masa Orde Baru buruh diperlakukan semata-mata hanya sebagai alat produksi. Depolitisasi pekerja terjadi pada masa Orde Baru. Ideologi nasionalisme yang berkembang menjadi penggerak perjuangan buruh di perusahaan asing ditinggalkan digantikan dengan isyu tentang Ilubungan Industrial Pancasila. Karyawan Indonesia dalam perusahaan asing yang diharapkan akan lebih simpati pads nasib buruh pada lapisan bawah, tidak punya pilihan lain kecuali menunjukkan loyalitasnya kepada pengusaha asing. Tidak terdapat satu partai politik dan anggota dewan pun yang menjadi pembela buruh pertambangan minyak dalam mencari keadilan. Perusahaan mendapat pengawalan ABRI, terlindungi oleh sistem peradilan dan kontrak kerja menutup peluang protes terbuka kepada perusahaan asing sebagai kontraktor PERTAMINA. Oleh karena itu buruh subkontraktor dikalahkan dalam pemogokan tahun 1999 dan 2000 oleh VICO, perusahaan minyak multi-nasional di Muara Badak, Kalimantan Timur. Penulisan disertasi ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan etnografi sejarah. Pendekatan penelitian dan penulisan berdasarkan Grounded Research. Sumber_sumber yang digunakan berupa arsip, pers, dan internet. Wawancara dilakukan tidak hanya kepada para pejabat perusahaan, pihak kecamatan, kepala desa atau kelompok elit desa lainnya, tetapi juga masyarakat kebanyakan. Dalam penelitian disadari perlunya menciptakan situasi obyektivitas. Intervensi ide dihindari agar tidak mempengaruhi jawaban yang diberikan informan."

"Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek sebagai fasilitas untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang berhubungan langsung dengan pelanggan wajib memenuhi kebutuhan masyarakat akan sediaan farmasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Selain ilmu kefarmasian, apoteker pengelola apotek dituntut untuk menguasai ilmu dasar ekonomi dan manajemen untuk menjalankan fungsi apotek sebagai tempat bisnis, sehingga apotek dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya calon apoteker yang sedang menjalankan masa studinya mempelajari dan memahami peran apoteker di apotek dalam bidang manajemen apotek dan praktek pelayanan kefarmasian dengan menjalankan praktek kerja profesi di Apotek Kimia Farma 46. Tugas khusus berupa pengkajian resep penyakit osteoporosis pada Apotek Kimia Farma 46 diberikan dengan tujuan untuk mengetahui ketepatan terapi pada resep yang diberikan untuk pasien osteoporosis. Pengkajian dilakukan dari aspek administratif, aspek farmasetika, dan aspek klinis. Hasilnya, obat-obatan pada resep osteoporosis diberikan dengan tujuan untuk pencegahan dan manajemen risiko osteoporosis, yaitu pemberian suplemen untuk kesehatan tulang berupa suplemen vitamin D3 dan kalsium.

---

A pharmacy is a pharmaceutical care facility where pharmaceutical practice is performed by pharmacists. Pharmacies as a facility are required to provide pharmaceutical services that directly relate to the customers while the services provided must meet the community needs of pharmaceutical drugs with a purpose of improving the life quality of patients. In addition to pharmaceutical science, pharmacists at pharmacy are required to master the basic knowledge of economics and management for the business function of the pharmacy to run, resulting the pharmacy can perform the function of public service while making a profit. Therefore, a fitting candidate for pharmacists who are studying required to learn and understand the role of pharmacists in pharmacies in the field of pharmacy management and pharmaceutical service by doing an internship in Kimia Farma 46 Pharmacy. Specific assignment entitled ldquo Osteoporosis Prescription Assessment in Kimia Farma 46 rdquo was given for the purpose of knowing the accuracy of therapy in the prescription for osteoporosis patients at Kimia Farma 46. Assessment was done from the administrative aspects, pharmacological aspects, and clinical aspects. As a result, drugs in osteoporosis prescriptions were given for the purpose of prevention and management of osteoporosis risk, such as supplementation for bone health in the form of vitamin D3 and calcium supplements."