Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemekaran daerah yang menghasilkan daerah-daerah otonom barumenjadi fenomena yang menarik di Indonesia saat ini. Dalam 10 tahundesentralisasi, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan 2009, daerah otonom diIndonesia sudah bertambah mencapai 205, yang terdiri dari 7 provinsi, 164kabupaten, dan 34 kota. Kini, hingga akhir tahun 2013 tercatat jumlah daerahyang ada di Indonesia sebanyak 539 daerah otonom, terdiri dari 34 provinsi, 412kabupaten, dan 93 kota. Demokrasi pasca reformasi memang memberi ruang yangbesar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari Sabangsampai Merauke melalui munculnya daerah-daerah otonom baru. Tapi di sisi lain,kinerja daerah hasil pemekaran tersebut tidak berjalan secara maksimal. Sejumlahevaluasi yang dilakukan pemerintah maupun lembaga kredibel lainnyamembuktikan bahwa pemerintahan daerah otonom baru tidak berjalan secaraefektif dan efisien. Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi yang mengalamipenambahan daerah otonom baru yang jumlahnya cukup siginifikan juga layakuntuk dievaluasi. Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahdaerah otonom baru menggunakan skala indeks dan ketimpangan denganmenyertakan daerah otonom lama sebagai pembanding. Hasilnya, kinerjapemerintah daerah otonom baru di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008-2012 masih berada di bawah kinerja pemerintah daerah otonom lama. Namundemikian, pembangunan di daerah otonom baru sudah berjalan cukup baik yangdibuktikan dengan sejumlah indeks kinerja yang selisih angkanya tidak begitujauh berbeda dengan daerah otonom lama.

---

ABSTRACTRapid proliferation of regional administrations has resulted newautonomous regions becomes an interesting phenomena in Indonesia nowadays.In 10 years of decentralization, from 1999 to 2009, the autonomous region inIndonesia has increased to reach 205, which consists of 7 provinces, 164regencies, and 34 cities. Now, until the end of 2013 there are 539 autonomousregions, consists of 34 provinces, 412 regencies, and 93 cities. Democracy in thepost reform does give a large space to improve the welfare of Indonesian peoplefrom Sabang to Merauke through the emergence of new autonomous regions. Buton the other hand, the performances were not running optimally. A number ofevaluations by government or other credible institutions proved that the newautonomous regional governments do not run effectively and efficiently. SouthSumatra province as one of province having new autonomous regions should beevaluated. This study evaluated the government performance of the newautonomous regions using the index scale and imbalance by including oldautonomous regions as a comparison. As a result, the performance of the newautonomous regions in South Sumatra Province in 2008-2012 is still under the oldautonomous regions performance. However, the development of new autonomousregions has been running quite well, as proved by index numbers, is not reallydifferent from the old autonomous regions."

"ABSTRAKPenataan Daerah Otonom Baru di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini Indonesia masih belum mempunyai arah kebijakan yang berkelanjutan terkait dengan penataan daerah. Terbukanya opsi pemekaran daerah atas dasar usulan dari daerah membuat banyaknya pembentukan Daerah Otonom Baru yang terbentuk dalam kurun waktu 15 tahun. Perubahan konstitusi yang salah satunya mengenai kewenangan legislasi juga memberi pengaruh dalam berkembangnya pemekaran daerah. Di sisi lain, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dibentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPOD sebagai pemberi pertimbangan kebijakan kepada Presiden tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, termasuk salah satunya mengenai Penataan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu berlakunya 4 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia masih mencari konsep yang tepat dalam penataan daerah. Peran DPOD dalam penataan daerah pun belum maksimal karena tidak semua usulan pembentukan daerah melalui kajian dan rekomendasi dari DPOD. Oleh karena itu perlu adanya penguatan peran DPOD dalam memberikan pertimbangan terkait penataan daerah dan diterbitkannya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

---

ABSTRACTThe arrangement of new autonomous region in Indonesia is a very important and crucial issue. It is caused by up to the moment Indonesia still does not possess the sustainable policy direction related to the regional arrangement. The chance to do the regional expansion based on the proposal from the region drives to the high number of the New Autonomous Region created within the last fifteen years. The Constitutional change related to legislative authority also affects the development of regional expansion. On the other side, The Law of Local Governance delivers a mandate to form Advisory Council of the Regional Autonomy DPOD as a giver of policy consideration to the President regarding the matters related to the implementation of the regional autonomy, including the Regional Arrangement. The research result shows that within four years implementation of The Law of Local Governance, Indonesia remains seek for the right concept in the regional arrangement. The role of DPOP in the regional arrangement has not been maximized yet due to not all of the regional expansion proposals are going through the review and recommendation from the DPOD itself. "

"Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu instrumen bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Permasalahannya banyak daerah yang tidak merasa puas dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan selama ini. Daerah masih menghadapi realitas pembangunan yang tidak merata, pembangunan ekonomi yang diskriminatif dan praktek korupsi yang merajalela. Ironinya, banyak elit daerah yang melihat jalan keluarnya secara sederhana dengan menuntut kebijakan pembentukan DOB. Tuntutan masyarakat untuk membentuk DOB ini mengalir deras dan sangat sulit dibendung. Diharapkan mendekatkan locus policy formulation di pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, pelayanan publik menjadi efisien dan efektif untuk percepatan kesejahteraan rakyat dan daya saing. Hasil studi menunjukkan sejumlah DOB mengalami kegagalan, utamanya pada 4 (empat) sektor pembangunan yaitu; kesejahteraan umum, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dari sejumlah 205 DOB (1999-2008),ternyata 70% gagal. (Kemendagri, 15 Desember 2012). Salah satunya disebabkan proses formulasi kebijakan pembentukan DOB belum transparan dan akuntabel. Daerah yang belum memiliki kesiapan dan kemampuan mandiri dibentuk menjadi DOB. Pada proses ini para perumus mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik dan ekonomi. Pada tahap ini diidentifikasi berbagai problema yang terjadi, ditetapkan riil problem, memilih alternatif bagi kebijakan. Jika proses ini tidak tepat akan membawa dampak pada implementasinya. Rangkaian implikasi negatif yang timbul selama ini, menunjukkan pentingnya penelitian tentang proses formulasi kebijakan pembentukan DOB perspektif democratic governance. Penelitian ini melalui dua tahapan. (1) peneliti mendiskripsikan potret proses formulasi kebijakan DOB selama ini; Institusi dan kualitas proses. Peneliti melakukan participant observation, wawancara dengan anggota Komisi II dan pejabat pemerintahan. Descriptive research dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi pentingnya democratic governance bagi proses kebijakan pembentukan DOB.(2) membangun model proses formulasi kebijakan pembentukan DOB. Peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan mewawancara sekitar 40 (empat puluh) orang informan; melakukan Focus Group Discussion dan seminar. Untuk data sekunder dianalisis berbagai jenis referensi sebagai strategi untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang proses formulasi kebijakan pembentukan DOB dalam perspektif democratic governance. Hasil penelitian ini diharapkan obyektif, terstruktur, mendalam, faktual dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Hasil penelitian tahap pertama dan kedua disampaikan sebagai berikut: Secara praktis proses formulasi kebijakan merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses kebijakan secara keseluruhan. DPR dan Pemerintah berperan penting dalam proses ini, yang akhirnya menghasilkan kebijakan pembentukan DOB.1) Mengenai Faktor-faktor pendorong usulan pembentukan DOB pada umumnya terkait masalah Administrasi dan Finansial, mengingat luasnya wilayah, penduduk yang menyebar, ketertinggalan pembangunan dan infrastruktur, masalah financial ini merupakan faktor yang cukup signifikan dan menentukan bagi DOB untuk survive. Umumnya daerah mengandalkan transfer dana dari pusat dan daerah merasa memiliki kekayaan alam yang cukup. Political: inisiatif usulan pembentukan DOB tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari elit yang lebih cenderung kepada tujuan bagi kepentingan politik. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan democratic governance adalah: (a) Kepentingan Eksistensi Politik di Daerah; (b) Lemahnya penegakan hukum; (c)Kontrol yang Lemah; (d) Dorongan masyarakat; (e) Peran Kepemimpinan. 3) Faktor-faktor yang mendorong penerapan Democratic Governance adalah: (a) Tujuan yang dirumuskan secara jelas; (b) Pemerintah dalam penerapan unsureunsur Democratic Governance; (c) Akses Informasi bagi Pelayanan Publik; (d) Menyediakan dialog Publik. 4) Faktor-faktor pendorong persutujuan usulan kebijakan pembentukan DOB;(a) Dorongan masyarakat dan tokoh daerah agar usulan mereka membentuk DOB diluluskan; (b) Hasil verifikasi dan klarifikasi data sudah memenuhi persyaratan; (c) Hasil penelitian Tim teknis dan evaluasi tim independen terhadap kelayakan usulan, serta rekomendasi DPOD; (d) Terdapat karakteristik masalah daerah yang harus dibantu. (e) Pada konteks yang berbeda, DPR dan Pemerintah dapat menginisiasi pembentukan DOB untuk kepentingan keamanan negara. Implkasi teoritik, Penelitian dengan tema ini masih sangat sedikit dilakukan di kalangan ilmu administrasi. Dalam konteks proses formulasi kebijakan pembentukan DOB di Indonesia yang bersifat buttom-up, di mana lingkungan kebijakannya (civil society dan market) masih lemah, faktor strong leadership harus berperan aktif membangun masyarakat, agar mampu aktif dalam penerapan democratic governance. Perlu penelitian mengenai pola penghitungan insentif dan dis-insentif bagi daerah dan DOB. Implikasi Praktis, Penelitian ini dimaksudkan agar kedepan, baik DPR maupun Pemerintah mempersiapkan institusi dan sarana publik untuk membangun masyarakat agar memahami kebijakan secara komperhensif dan sekaligus membangun mental dan kultural masyarakat. Rekomendasi penelitian ini meliputi: (a) Konsepsi model proses formulasi kebijakan pembentukan DOB disebut integrated public policy democratic governance and resource-based capacities leadership. Konsep ini mengcover berbagai problema daerah, melibatkan peran dan kontribusi multi organisasi, mengkoordinasikan seluruh sumber daya, mengintegrasikan hasil dan seluruh potensi organisasi untuk satu tujuan; (b) Menggunakan metode kolaboratif dalam prosesnya; (c) Nilai-nilai democratic governance sudah given dalam pola manajemen pemerintahan. Institusi perumus kebijakan menerapkan democratic governance melalui business processnya; (d) Diberikan insentif bagi DOB yang ingin bergabung dan dis-insentif bagi calon DOB yang tidak memenuhi persyaratan;(e) Proses formulasi kebijakan pembentukan DOB dilakukan oleh Panitia khusus DPR dan dibahas satu per-satu (RUU); (f) Sistem pengelolaan PNS terbuka secara nasional, sehingga memungkinkan kebutuhan PNSD dipenuhi dari daerah lain atau dari PNS Pusat. "

"Pemilukada langsung menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan beragam latar belakang dan profesi yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kurangnya kemampuan kepala daerah dalam melaksanakan fungsinya berdampak pada kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fungsi kepala daerah dalam kerangka manajemen kinerja pemerintahan daerah. Dipilihnya Kabupaten Tangerang dan Kota Tasikmalaya dikarenakan latar belakang Bupati Tangerang dan Wali Kota Tasikmalaya yang non birokrat sehingga kedua kepala daerah tersebut memiliki strategi tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, pemilihan didasarkan pada peringkat dan status kinerja Kabupaten Tangerang dan Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2013. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang kerangka manajemen kinerja pemerintahan daerah yang terdiri dari 4 kuadran. Dengan menggunakan teori ini dapat dipetakan fungsi kepala daerah yang mendominasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode pemilihan kasus most different cases. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui fungsi Bupati Tangerang yang mendominasi dalam kerangka manajemen kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang terletak pada kuadran 1 dimana bupati berfungsi dalam koordinasi dan komunikasi serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif. Selain itu, fungsi lain yang mendominasi terletak pada kuadran 3 dimana bupati berfungsi dalam perubahan budaya organisasi dan pola pikir pegawai. Selanjutnya pada kuadran 4 dimana bupati dapat melaksanakan fungsinya dalam pembentukan sistem pelayanan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Fungsi Wali Kota Tasikmalaya yang mendominasi dalam kerangka manajemen kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya berada pada kuadran 1 dimana wali kota dapat membina hubungan yang baik dengan masyarakat, pegawai, dan stakeholders lainnya. Kemudian fungsi lain terletak pada kuadran 2 dimana wali kota dapa tmelakukan perencanaan dan penganggaran dengan strategi yang baik.

---

Direct election generates regional head and deputy regional head with diverse backgrounds and professions who influence the regional administration. The lack of ability to carry out the regional head's function has an impact on the performance of local government. This study aims to analyze the function of regional head in the local government performance management framework. The researcher has chosen Tangerang Regency and Tasikmalaya Municipality because the Tangerang Regent's and Tasikmalaya Mayor's background are non bureaucrats so that both the regional head have its own strategies in local governance. In addition, the selection is based on the ratings and performance status of Tangerang Regency and Tasikmalaya Municipality in 2012-2013. The theory used in this research is the theory of local government performance management framework that consists of four quadrants. By using this theory can be mapped the function that dominates the regional heads in local governance. The method used in this research is qualitative method with a method of case' selection is most different cases. The results of this study are the function that dominates Tangerang Regent within the performance management framework of Tangerang Regency located in quadrant 1 where the regent's function in coordination and communication, and invites the public to participate actively. In addition, other functions that dominate located in quadrant 3 where the regent's function in changing organizational culture and employee mindset. Later in the fourth quadrant where the regent can carry out its function in establishing the service system and compliance with legal procedures. The Tasikmalaya Mayor's function that dominates in the performance management framework are in quadrant 1 where the mayor can establish a good relationship with the community, employees, and other stakeholders. Then other functions located in quadrant 2 where the mayor is able to make planning and budgeting with a good strategy"