Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kualitas SDM dibidang Ketenteraman dan Ketertiban DKI Jakarta. Penelitian ini membahas manajemen pelatihan dalam konteks manajemen SDM, sehingga fokus penelitian ditujukan untuk menguji persepsi responden terhadap pelaksanaan pelatihan dan pengaruh pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan aparatur dibidang Ketenteraman dan Ketertiban di DKI Jakarta. Unit analisis penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan individu pegawai selama mengikuti pelatihan. Peningkatan pengetahuan responden menggunakan indikator skor pretes dan postes yang diperoleh masing-masing responden selama mengikuti pelatihan. Skor pretes dan postes selama 3 tahun (1995-1997) digunakan untuk menganalisis konsistensi pengaruh pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan pegawai dibidang Ketenteraman dan Ketertiban. Analisis statistik t-tes dipakai untuk menguji pengaruh pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan pegawai bidang Ketenteraman dan Ketertiban. Analisis frekuensi prosentase digunakan untuk mengkaji persepsi responden terhadap pelaksanaan program pelatihan. Sedangkan analisis regresi berganda digunakan untuk mengkaji kontribusi 5 (lima) variabel prediktor terhadap prestasi pelatihan. Koefisiensi determinasi (R2) menjelaskan kontribusi variabel prediktor terhadap prestasi pelatihan bagi pegawai bidang Ketenteraman dan Ketertiban. F-tes akan menguji sikniflkansi R2 didalam menjelaskan sumbangan kelima prediktor variabel terhadap prestasi pelatihan. Studi ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap dimensi efektivitas pelatihan cukup baik sehingga dapat disimpulkan program pelatihan telah cukup efektif. Program pelatihan secara konsisten mempengaruhi peningkatan pengetahuan dan Ketrampilan pegawai dibidang Ketenteraman dan Ketertiban. Kelima variabel prediktor memberikan kontribusi sebesar 79% terhadap prestasi responden pada program pelatihan."

"Dalam beberapa tahun terakhir, bencana banjir menunjukkan peningkatan frekuensi di DKI Jakarta. Penelitian ini ingin mengetahui persepsi warga DKI Jakarta mengenai risiko dari banjir serta hubungannya dengan kualitas hidup (QoL). Penelitian dilakukan terhadap 443 partisipan dengan karakteristik berusia 18-60 tahun dan tinggal di DKI Jakarta. Setengah dari partisipan melaporkan pernah mengalami banjir dan rata-rata persepsi risiko banjir ditemukan cukup tinggi. Meskipun begitu, analisis regresi sederhana menemukan bahwa persepsi risiko banjir tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kualitas hidup. Hasil penelitian dapat menjadi peringatan bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan tindakan preventif dan respons protektif terhadap banjir di DKI Jakarta untuk menghindari dampak yang lebih buruk pada kualitas hidup warganya.

---

In recent years, floods are seen to increase in frequency around DKI Jakarta. This research aims to study the perception of DKI Jakarta residents regarding risks of floods and its relationship with their quality of life (QoL). This research was carried out on 443 participants between the age of 18-60 years old and live in DKI Jakarta. Half of the participants had flood experience and the average score of flood risk perception is found to be fairly high. However, simple regression analysis revealed that flood risk perception did not contribute significantly to quality of life. Present findings serve as a warning to related parties to improve preventive and protective measures toward flooding in DKI Jakarta to avoid possible worse impacts on the residents’ quality of life."

"Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka dukungan keuangan merupakan faktor yang sangat penting bagi terealisasinya maksud tersebut. Olch karenu itu, pengelolaan keuangan Daerah yang tepat, efisien, efektif dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan sangat diperlukan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses pencairan anggaran. Proses ini dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang merupakan bukti penyediaan kredit, pengendalian kredit dan pengawasan kredit terhadap suatu program atau kegiatan yang akan diiaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Surat Keputusan Otorisasi (SKO) adalah bukti pembebanan anggaran terhadap kegiatan atau program dari unit-unit di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan segera direalisasikan. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi merupakan salah satu pelayanan administratif di bidang keuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Biro Keuangan Pemerintah Propinsi DIG Jakarta yang setiap tahunnya bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah anggaran Pemerintah propinsi DIG Jakarta. Pelayanan Administratif ini diberikan Biro Keuangan kepada unit-unit di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya kepada para Pemegang Kas/Bendaharawan. Dengan demikian lingkup pelayanan penerbitan Surat Keputusan otorisasi ini bersifat internal. Dalam upaya peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan atau kinerja aparat maupun instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka seringkali Pemerintah Daerah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai cara dalam meningkatkan kinerja aparat tersebut. Salah satunya adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ini melalui berbagai kebijakan yang telah berulangkali dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Bertolak dari latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah implementasi kebijakan mempengaruhi kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ?Dan permasalahan di atas, maka penelitian ditujukan untuk melihat sejauhmana hasil implementasi kebijakan yang dijalankan dan hasil kualitas pelayanan penebitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan kepada Para Pemegang Kas di lingkungan unit Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya mengukur sejauh mana pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Keuangan. Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai sasaran dini lai dari faktor Komuni kasi, Sumber-sumber, Sikap dan Struktur Birokrasi yang akan menjalankan kebijakan dimaksud. Sedangkan untuk Kualitas Pelayanan diukur dari faktor Tangibels, Reliability, Responsiveness. Assurance dan Empathy yang berada di Biro Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan oleh aparatur Biro Keuangan menurut Pemegang Kas sudah baik. Demikian juga terhadap kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan adalah baik. Sementara berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat dilihat bahwa pengaruh implementasi suatu kebijakan sangat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi sebesar 73.2%. Dengan demikian implementasi suatu kebijakan Keuangan Daerah yang balk dan optimal akan berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan kulitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi pada Biro Keuangan.Sementara berdasarkan hasil uji parsial terhadap masing-masing faktor dari implementasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan, diperoleh hasil adanya pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor lmplcmentasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan. Dengan demikian apabila faktor-faktor implementasi kebijakan dijalankan dengan baik dan optimal maka hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan terhadap faktor-faktor kualitas pelayanan. Untuk lebih meningkatkan kepuasan Pemegang Kas terhadap implementasi kebijakan yang dijalankan oleh aparat Biro Keuangan maka ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki yaitu kekonsistenan dalam menjalankan kebijakan, pengawasan maupun evaluasi dari pejabat Biro Keuangan maupun instansi pengawas terhadap implementasi kebijakan, perlunya kesadaran alas insentif yang lebih yang diteeima aparat sehingga perlu meningkatkan kinerjanya dan pengenaan sanksi terhadap aparat yang tidak menjalankan kebijakan tersebut. Sementara untuk Kualitas Pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kebersihan, kerapihan, ketenangan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan. peningkatan kepercayaan dari pars Pemegang Kas serta sikap yang mau menerima kritikan dan saran untuk perbaikan pelayanan. Dalam rangka mempercepat prosedur penerbitan Surat Keputusan Otorisasi, maka sebaiknya penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ini diterbitkan sekali setahun yaitu pada awal tahun anggaran berjalan setelah APBD disyahkan oleh DPRD. Selain itu. perlunya penyederhanaan dalam proses penerbitan baik melalui pengurangan simpulsimpul maupun pelimpahan penandatangan Surat Keputusan Otorisasi kepada pejabat Biro Keuangan.

---

In an effort to smoothen the implementation of governance, development and services to the society in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. It is, therefore, necessary to hove financial bock up as the crucial factor to realize the above intention. Because of that, it is necessary to have an accurate, efficient, effective and responsible local finance management as staled in various policies. One of the important aspects in the local finance management is budget supply. This process starts with the issue of Authorization Decree as q proof of cede provision. credit control and credo monitoring towards q program or an activity conducted by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. In that case. Authorization Decree acts as a proof of budget imposement towards a program or an activity of each unit in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta stipulated in the Provincial Budget that are soon realized.

The issue of Authorization Decree is one of the administrative services in finance which becomes the task and responsibility of the Finance Bureau of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. The issue of Authorization Decree always increases year by year in line with the increasing budget figures of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. This service is provided by the Finance Bureau for all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta particularly for the treasurers. In that case, the scope of the services is internal in nature. In an effort to increase and improve the service quality or the personnel performance as well as the institutions in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta, the provincial government often issues various policies as a way to increase the personnel performance. One of them is the effort to increase service quality of issuing Authorization Decree through various policies that are repeatedly issued by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta.

Based on the above background, the matter raised in this research is whether the policy implementation influences the service quality of issuing Authorization Decree. Therefore. the research is aimed at looking at to what extent the results of the policy implementation conducted and the results of the service quality of issuing Authorization Decree provided by the Finance Bureau for the treasurers in all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. And then it also measures to what extent the impact of the policy implementation towards the service quality provided by the Finance Bureau. To measure to what extent the success of the policy implementation in the target achievement, these are indicated by such factors as communication, resources, attitudes and structure of bureaucracy that implement the policy. As for the service quality in the Finance Bureau it is measured by such factors as tangible, reliability. responsiveness, assurance and emphaty. Based on the research findings, it shows that the implementation of the Local Finance Management Policy conducted by the Finance Bureau personnel, according to the treasurers, is already sound. This goes the same for the service auality of issuing Authorization Decree granted by the Finance Bureau. While based on the data analysis conducted it shows that the impacts of implementing a policy heavily influencing the level of service quality amounting to 73.2%. In that case a good and optimum implementation of a policy of the Local Finance will have significant influence towards the service quality of issuing Authorization Decree in the Finance Bureau.

While based on partial evaluation findings towards the respective factors from the Policy Implementation and the Service Quality, it shows that there are significant impacts from the factors of the policy implementation towards the service quality. In that case if the policy implementation is optimums well conducted, it will lead to the improvement towards the service quality factors. To better increase the treasurers' satisfaction towards the policy implementation conducted by the Finance Bureau personnel. there are a few things that can be increased and improved, that is, consistency in implementing a policy, supervision and evaluation from the Finance Bureau officials and the inspectors towards the policy implementation; there needs to be a concern on a more acceptable incentives for the personnel to increase their performance and the enforcement of punishment towards those who do not implement the policy.

As for the service quality of issuing Authorization Decree, what they need to increase and to improve are cleanliness, tidiness, tranquility and comfort in providing services, building trust among the treasurers as well as an attitude that accepts criticism and suggestions for the service quality improvement. In the framework of accelerating procedures of issuing Authorization Decree, they should only issue it once a year, that is, in early months of a fiscal year right after the the Provincial Budget is approved by the Regional Legislative Council. Apart from that, it is necessary to simplify the process of issuing the Decree both through cutting the red tape and delegating the signing of the Authorization Decree to the official of the Finance Bureau towards quality target accomplishments periodically. The ISO application should not only be focussed on 5 sub-districts and sub-service offices that have owned ISO certificates, but also to all sub-districts in the Special Territory of the Capital City of Jakarta and to all license products that are issued gradually can apply the ISO. The Service Office of Building Structure and Control of The Special Territory of the Capital City of Jakarta should make process revision continuously to increase the internal customers' satisfaction, to be able to minimize the internal hindrances in applying the ISO and to make an effort to meet the needs of the external customers."

"Tawuran pelajar di DKI Jakarta memiliki dimensi kompleksitaspermasalahan yang menonjol. Fluktuasi frekuensi tawuran yang berubah daritahun ke tahun, variasi faktor penyebab dan pemicu tawuran pelaiar serla semakinmeningkatnya korban tawuran pelajar menyebabkan perlunya suatu pemahamanyang lebih luas mengenai permasalalahan. Atas dasar hal tersebut makadiperlukan suatu perencanaan sosial yang komprehensif dalam menanggulangisekaligus mengantisipasi perluasan gejalanya. Perencanaan sosial diharapkandapat menghasilkan suatu rekomendasi yang aplikatif melalui pendedahanberbagai faktor yang ditengarai sebagai penyebab dan pemicu masalah tawuranpelajar.Penelitian ini pada dasamya dapat diklasifikasikan sebagai action research.yang berupaya untuk menjelaskan suatu fenomena sekaligus menawarkanalternatif solusi. Har ini disebabkan karena tawuran pelajar merupakanpermasalahan yang bersifat kontemporer (berlangsung hingga kini). Untukmendapatkan pemahaman yang Iebih mendalam mengenai fenomena tawuranpelajar maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah secondary analysis.Dengan mempertimbangkan karakteristik masalah yang dibahas dimana sumbermasalah bukan hanya satu dan masing-masing memiliki kontribusi meskipundalam derajat yang berbeda. sehingga jalan terbaik untuk memperoleh solusiadalah pemahaman yang mendalam mengenai problem tersabut. Oleh karena itupendekatan yang digunakan adaiah Theoritica/ Review. `Berdasarkan hasil analisis terungkap bahwa diperlukan cara pandang yangbersifat sistemik dalam memahami masalah tawuran pelajar. Berbagai faktorsaling berhubungan dalam membentuk permasalahan tawuran pelajar.Pengkategorian sosial sekolah yang terjadi dalam sistem pendidikan berimbaspada interaksi yang terjadi di Iuar tembok sekoiah antara satu sekolah dengansekolah lain. Tata ruang kota sebagai setting terjadinya interaksi memberi warna pada bentuk dinamika yang terjadi dalam interaksi tersebut. Sebagai kelompokusia yang memiliki tugas perkembangan yang berkaitan dengan modus ekslstensipribadi, kondisi-kondisi diatas tidak mendukung daya adaptasi sistem biologisnyaterhadap sistem perilaku. Akibatnya dalam pemilihan cara untuk mencapaitujuannya, terdapat sekelompok pelajar yang cenderung menggunakan cara-carakekerasan sebagai bentuk resistensi eksistensinyaMasalah utama yang dapat diidentifikasi adalah adanya keteganganstruktural dan setting lingkungan fisik yang kurang kondusif yang mengakibatkanrasa tidak aman bagi sebagian pelajar sehingga mendorong timbulnya kondisiyang mengarah pada tindakan koleklif yang bersifat agresif. Dengan demikianmaka tujuan dari perencanaan sosial penanganan tawuran pelajar adalanmengendalikan faktor-faktor yang ditengarai menjadi penyebab tercetusnyatindakan tawuran pelajarBerdasarkan analisis juga ditemukan bahwa kebijakan yang selama iniditerapkan memiliki beberapa kelemahan antara Iain; kebijakan yang dirumuskandalam wilayah tindak geograris rnengaburkan batas tanggung jawab masing-masing instansi, tidak adanya koordinsi dalam desain dan penganggaran program,cara pandang yang cenderung melihat inti permasalahan pada diri siswa dankurangnya ? sense of crisis' dalam memandang permasalahan tersebut.Tujuan penanganan masalah tersebut drfokuskan untuk menciptakankondisi yang mendukung rasa aman bagi pelajar untuk menjalankan status danperannya sehingga dapat menoapai goal (tujuan) yang diharapkan sesuai denganstatus dan perannya tersebut _ Fokus dari alternatif penanganan masalah adalahmengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan tarjadinya ketegangan strukturaldengan memprioritaskan faktor-faktor yang dapat dikontrol untuk program jangkapendek. Antara lain mengendalikan kondisi yang menyediakan situasi yang dapatmemicu kontak iisik antar pelajar dan memutuskan tradisi permusuhan melalui"counter" terhadap konstruksi realitas yang dibentuk dalam dinamika kerompok dansosialisasi permusuhan oleh alumni. Dalam jangka panjang structural constraintyang mendukung kondisi kesenjangan serta penataan lingkungan fisik danpenyediaan sarana aktualisasi siswa menjadi perhatian."

"Agenda utama kabinet Indonesia bersatu 2004 - 2009 mencakup tiga agenda pokok yang difokuskan untuk pencapaian : 1) Aman (peace) 2) adil (justice) dan demokrasi (Democracy) dan 3) sejahtera (Prosperity)...."