Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini mengaji tentang konsep dan model keberlanjutan ibukota negara sebagai kota tempat penyelenggaraan pusat pemerintahann nasional dalam mengambil kebijakan nasional. Ibukota negara memiliki fungsi, infrastruktur dan fasilitas, kebutuhan security dan amenity yang berbeda dengan kota (indikator FISA). Agar ibukota negara berkelanjutan dibutuhkan kegiatan yang mengutamakan fungsi pemerintahan dan jasa pendukung, infrastruktur dan fasilitas, kebutuhan security dan amenity (keberlanjutan FISA). Membangun ibukota negara dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan bangkitan dan tarikan pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur, mengurangi luasan lahan untuk fungsi ekosistem, meningkatnya kepadatan kota dan mempengaruhi kondisi sosial kota. Umpan balik dari menurunnya kualitas lingkungan dan kondisi sosial ini menjadi faktor pembatas yang menekan perkembangan ekonomi dan keberlanjutan ibukota negara. Implikasi konsep keberlanjutan FISA untuk pembangunan berkelanjutan Jakarta sebagai ibukota NKRI adalah dilakukan distribusi fungsi untuk memperkuat fungsi pusat pemerintahan dan jasa pendukungnya, penguatan kawasan pusat pemerintahan nasional di Kawasan Monas dan Lapangan Banteng, dan membangun kelembagaan Pemerintahan Kota Jakarta Pusat dengan tugas khusus sebagai pengelola fasilitas ibukota negara."

"Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan. Terlepas dari alasan pemindahannya, tindakan Presiden secara sepihak tersebut juga telah menimbulkan perdebatan dari segi ilmu perundang-undangan, yakni mengenai bentuk dasar hukum yang paling tepat untuk memindahkan ibu kota Negara. Hingga saat ini, tidak ada satupun ketentuan, baik di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai pemindahan ibu kota Negara, termasuk mengenai apa bentuk norma hukum yang sebaiknya dipilih untuk mengantur pemindahan ibu kota Negara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga negara sebagai perbandingan data.

---

The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has several times announced his plan to move the capital city of the Republic of Indonesia from Jakarta to areas in East Kalimantan Province. The announcement has generated various debates, such as the reasons for moving the capital city of Indonesia to Kalimantan Island. Apart from the reasons for his transfer, the President's unilateral action has also caused debate in terms of statutory science, namely regarding the most appropriate form of legal basis for moving the capital of the State. Until now, there is no single provision, either in the constitution or in the laws and regulations in Indonesia, which explicitly regulates the relocation of the capital of the State, including regarding what form of legal norms should be chosen to oversee the relocation of the capital of this country. The research method used is a normative juridical research method and uses three countries as data comparisons."

"Peranan ibu kota sangatlah vital, saat ini pemerintah kembali memutuskan pemindahan ibu kota karena Jakarta dianggap sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Pemindahan ibu kota Indonesia nyatanya mengundang banyaknya opini pro dan kontra di kalangan masyarakat dan respon ini menarik untuk diteliti yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ini yang juga menggambarkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sentiment analysis dengan classifier berbasis machine learning yang akurat dan menentukan algoritma yang terbaik. Data berupa tweets dikumpulkan dengan web scraping dan dilakukan pra-pemrosesan yang menghasilkan label data berupa polaritas dan kategori/aspek yang teridentifikasi. Model Machine Learning dengan algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine kemudian digunakan dalam klasifikasi polaritas kelas biner dengan fitur n-gram (urutan kata) dan optimasi heuristik yaitu Hyperparameter Tuning. Dari kombinasi fitur dan perlakuan optimasi, nilai MCC sebagai metrik evaluasi dibandingkan dan ditemukan bahwa Naive Bayes mengungguli Support Vector Machine dalam mengklasifikasi opini publik di media sosial Twitter khususnya mengenai pemindahan ibu kota.

---

The role of the capital city is very vital, at this time the government has again decided to move the capital city because Jakarta is considered no longer suitable as the capital city of the Republic of Indonesia. The relocation of Indonesia's capital city in fact invites many pro and contra opinions among the public and this response is interesting to study, namely how the public views this government policy which also describes the level of trust in the government. Therefore, sentiment analysis is needed with a machine learning-based classifier that is accurate and determines the best algorithm. Data in the form of tweets is collected by web scraping and pre-processed which produces data labels in the form of polarity and identified categories/aspects. Machine Learning model with Naive Bayes algorithm and Support Vector Machine is then used in the classification of binary class polarity with n-gram features (word order) and heuristic optimization, namely Hyperparameter Tuning. From the combination of features and optimization treatment, the MCC value as an evaluation metric was compared and it was found that Naive Bayes outperformed the Support Vector Machine in classifying public opinion on Twitter social media, especially regarding the relocation of the capital city."

"Cita-cita pembangunan Ibu Kota Negara/IKN dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah kota modern yang digerakkan 100 persen energi terbarukan; pengelolaan pembuangan limbah cair, sampah rumah tangga dan sampah industri yang baik dan aman; meminimalkan pencemaran air, tanah dan udara, termasuk membangun jalan-jalan yang dipenuhi pohon rindang dan ruang istirahat para pelaju, dan bangunannya ramah lingkungan serta tahan gempa. Apapun alasan yang dikemukakan tetap memicu kekhawatiran akan terjadinya perubahan yang ditandai dengan transformasi bentang alam. Sejarah juga mencatat bahwa dinamika perubahan bentang alam terutama di pedesaan akan identik dengan persoalan yang bermuatan sosio-demografis. Itulah sebabnya informasi yang terkait dengan sosio-demografis terutama yang menyangkut pola sebaran, pertumbuhan penduduk dengan berbagai macam aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik dan lain sebagainya, termasuk tentang kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia penting diketahui. Berbasis pada ketersediaan data sekunder, terutama yang berasal dari Badan Pusat Statistik baik di daerah maupun di pusat, tulisan ini akan memberikan ulasan kondisi faktual tentang sosio demografi dua Kabupaten yang beririsan langsung dengan Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) yang dikaitkan dengan komposisi penduduk berdasarkan kategori Generasi pre-boomer, Generasi baby boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Generasi Z, dan Generasi Post Generation Z ."