Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian bertujuan mengungkap bagaimana ideologi neoliberalisme mempengaruhi struktur dan perilaku industri penyiaran, dalam hal ini televisi, baik pada masa orde baru maupun pada pasca revolusi Mei 1998. Dengan pendekatan ekonomi politik penelitian menyimpulkan bahwa pendirian industri penyiaran didorong semangat neoliberalisme alih-alih demokratisasi yang mengutamakan keberagaman isi dan kemajemukan kepemilikan"

"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

---

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."

"ABSTRAK Tesis ini membahas content strategy market challenger dalam menghadapi market leaderindustry televisi, dengan studi kasus pada NET terhadap Trans TV. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Temuan dianalisis denganmenggunakan kerangka analisis Industrial Organization Model yang membahas marketstructure, conduct dan performance. Hasil temuan menunjukkan bahwa kondisi market structureyang oligopoli mempengaruhi conduct Trans TV sebagai market leader dan NET sebagai marketchallenger dalam memperebutkan target audience yang sama. Sebagai market challenger NETmelakukan strategi frontal attack terhadap Trans TV dengan content strategy yang berbeda.Performance content strategy tersebut ditunjukkan melalui rating, share dan penerimaan iklan

---

ABSTRAK This thesis deals with the content strategy of the market challenger against the market leader oftelevision industry, with case study in NET towards Trans TV. This research is aqualitative studyusing descriptive analysis design. The findings were analized by usingthe Industrial OrganizationModel of analytical framework that explore the marketstructure, conduct and performance. Theanalisys is shows that condition of an oligopolymarket structure influences the conduct of TransTV as the Market leader and NET as themarket challenger in competing the same target audienceand advertising. As the marketchallenger NET conduct a frontal attack strategy against Trans TVwith a differentcontent strategy. The performances of the content strategies can be showed inrating,share and advertising revenue."

"Kebijakan Direktif Television Without Frontiers merupakan fondasi kebijakan audiovisual Komunitas Eropa, terkait skema subsidi, distribusi produk, dan perlindungan terhadap anak di bawah umur. Globalisasi telah mengubah arah dan visi kebijakan sektoral. Sisi lain, dinamika politik dan budaya muncul pada tingkat Negara Nasional, terkait tahap implementasi kebijakan tersebut. Upaya perlindungan terhadap sektor pertelevisian kemudian dilakukan oleh pemerintah Prancis, dengan mengatur tatapenyiaran dan kuota acara televisi. Hal ini merepresentasikan peran Negara dalam perlindungan konten kultural terhadap kebijakan pada tingkat supranasional. Sebagai hasilnya, konsep ruang publik dalam pertelevisian berubah, terkait fungsinya dalam konteks globalisasi dan sebagai salah satu pilihan kebijakan Komunitas Eropa yang berdimensi sistem ekonomi neoliberalisme.

---

Television Without Frontiers Directive is a cornerstone of the European Community audiovisual policy, related to the subsidy schemes, the European product distribution, the advertising and the protection of minors. Globalization and the development of satellite had altered the direction and vision of the European Community sectoral policies. Inversely, political and cultural dynamics occurred at the National level, related to the implementation of the Directive. Efforts to protect television sector were carried out by the French government by setting up rules of broadcasting. It represents the government's role in the protection of cultural content or cultural exception vis à vis policy imposed by the European Community. As a result, the concept of public space in European television had shifted, related to its functions in the context of globalization and as policy choices of a neoliberalism dimension."

"Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai pengganti Undang-Undang No 24 tahun 1997 menimbulkan banyak komentar dari berbagai kalangan. Dari preliminary research yang saya lakukan, setidaknya terdapat 4 (empat) permasalahan yang muncul akibat dari lahirnya undang-undang ini terkait dengan kepemilikan izin frekuensi. Permasalahan pertama adalah Proses perizinan yang tidak melibatkan KPI akibat lahirnya Peraturan Pemerintah. Permasalahan kedua mengenai sistem televisi jaringan dengan melepaskan kepemilikan stasiun relai.Permasalahan ketiga mengenai pemusatan kepemilikan izin frekuensi oleh satu orang atau satu badan hukum dibatasi. Permasalahan keempat mengenai pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara peraturan perunang-undangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat lembaga penyiaran televisi swasta di Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian hukum ini adalah ?Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia Dalam Kaitan Dengan Izin Kepemilikan Frekuensi Televisi.

---

With the legalization of Law number 32 year 2002 on Broadcasting as replacement of Act No. 24 of 1997 led to many comments from various circles. From the preliminary research I do, there are at least 4 (four) issues arising from the birth of this legislation related with the frequency of ownership permit. The first problem is the licensing process does not involve the KPI result of the birth of government regulation. The second problem about the network television system to release the relay station ownership.The third problem of the concentration of ownership permit frequency by one person or a legal entity is limited. The fourth problem concerning license revocation Broadcasting Organization. The purpose of this legal research is to find whether there is a gap between the rules and regulations with perunang law live in a society of private television broadcasters in Indonesia. Therefore, This legal research title is "Living Within the Law Society Institute Private broadcasters in Indonesia in connection with Licensed Frequency Ownership television."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti persaingan usaha dalam industri televisi swasta nasional, serta menginvestigasi pengaruh konsentrasi kepemilikan serta karakteristik industri televisi terhadap harga iklan dan pendapatan iklan pada industri televisi swasta nasional tidak berbayar.Penelitian ini menggunakan metode SCP dan persamaan simultan, menemukan bahwa struktur pasar Industri televisi swasta nasional bercorak Oligopoli ketat serta faktor teknologi memiliki dan jumlah pemirsa mempengaruhi keuntungan dan harga iklan sebuah industri siaran televisi swasta nasional.

---

This study aims to examine competition in the national private television industry, as well as to investigate the effect of concentration of ownership and industrial characteristics on the price of television advertising and advertising revenues at the national private television industry free to air.

This study uses SCP and simultaneous equations finds that the market structure of the industry national private television patterned tight oligopoly and technological factors affecting the audience has and the amount of profit and price advertising a national private television broadcasting industry."